Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 menetapkan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Berbagai jenis penerimaan yang diatur meliputi dana reboisasi, iuran izin usaha, denda, dan pemanfaatan jasa lingkungan.