Dokumen tersebut berisi bagan organisasi beberapa badan dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora seperti Badan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Inspektorat, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora. Ditetapkan pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Blora. Diatur pula susunan organisasi masing-masing unsur tersebut beserta tugas pokok dan tanggung jawabnya.
Dokumen ini memberikan informasi tentang struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang terdiri dari beberapa bidang dan seksi seperti bidang rehabilitasi lahan, perlindungan dan pengembangan usaha kehutanan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
Dokumen tersebut membahas tentang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Saluyu Mandiri Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Posyantek bertujuan untuk menjembatani masyarakat dengan teknologi yang tepat guna serta memberikan pelayanan teknis dan informasi. Posyantek dikelola secara mandiri dan berlokasi di kecamatan.
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan pelanggaran, ketentuan pidana, peralihan dan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blora. Ditetapkan pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Bupati yang bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Blora. Diatur pula susunan organisasi masing-masing unsur tersebut beserta tugas pokok dan tanggung jawabnya.
Dokumen ini memberikan informasi tentang struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang terdiri dari beberapa bidang dan seksi seperti bidang rehabilitasi lahan, perlindungan dan pengembangan usaha kehutanan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
Dokumen tersebut membahas tentang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Saluyu Mandiri Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Posyantek bertujuan untuk menjembatani masyarakat dengan teknologi yang tepat guna serta memberikan pelayanan teknis dan informasi. Posyantek dikelola secara mandiri dan berlokasi di kecamatan.
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan pelanggaran, ketentuan pidana, peralihan dan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Jawa Tengah bagian timur dengan luas wilayah 182.058,797 km2. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk hutan dan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan. Iklimnya panas dengan curah hujan tertinggi di bulan Februari. Tanahnya bervariasi antara aluvial, grumosol, dan mediteran dengan tekstur sedang dan kedal
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Jawa Tengah bagian timur dengan luas wilayah 182.058,797 km2. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk hutan dan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan. Iklimnya panas dengan curah hujan tertinggi di bulan Februari. Tanahnya bervariasi antara aluvial, grumosol, dan mediteran dengan tekstur sedang dan kedal
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SUBBIDANG
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
SUBBIDANG
TEKNOLOGI DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
SUBBIDANG
PENCEMARAN LINGKUNGAN
SUBBIDANG
SENGKETA LINGKUNGAN
SUBBIDANG
KONSERVASI LAHAN DAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
SUBBIDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
BIDANG
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
BIDANG
KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA
BIDANG
PENCEMARAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLORA
KEPALA BADAN
UPTB
2. LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
BIDANG
EKONOMI
BIDANG
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
BIDANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
SUBBIDANG
INDUSTRI , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
SUBBIDANG
PERTANIAN DAN KEHUTANAN
SUBBIDANG
PEMERINTAHAN DAN PENDIDIKAN
SUBBIDANG
KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUBBIDANG
INFRASTRUKTUR
SUBBIDANG
PENGEMBANGAN WILAYAH, SUMBER DAYA ALAM DAN ESDM
SUBBIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUBBIDANG
STATISTIK
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BLORA
KEPALA BADAN
3. LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
BIDANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
BIDANG
MUTASI PEGAWAI
BIDANG
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
SUBBIDANG
FORMASI DAN JABATAN
SUBBIDANG
PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI
SUBBIDANG
PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN
SUBBIDANG
PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN
SUBBIDANG
LAYANAN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUBBIDANG
PEMBINAAN DISIPLIN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
SUBBIDANG
PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL
SUBBIDANG
PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
BIDANG
UMUM KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLORA
KEPALA BADAN
4. LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
SUBBIDANG
PELAYANAN PERIJINAN USAHA
SUBBIDANG
PELAYANAN PERIJINAN NON USAHA
SUBBIDANG
PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI
SUBBIDANG
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KASUS
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
BIDANG
PERIJINAN
BIDANG
PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
KABUPATEN BLORA
KEPALA BADAN
SUBBIDANG
PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
SUBBIDANG
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
BIDANG
PENANAMAN MODAL
5. LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
SUBBAGIAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN
MENENGAH
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSI
PENGAWAS PEMERINTAH
BIDANG KEMASYARAKATAN
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT
INSPEKTUR
6. LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
SEKSI
KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
SEKSI
KEANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA KANTOR
BAGAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BLORA
7. LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
SEKSI
AKUISISI DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA
SEKSI
PENGELOLAAN ARSIP
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA KANTOR
BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN BLORA
SEKSI
PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
8. LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI
POLITIK DALAM NEGERI
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
SEKSI
IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
SEKSI
KEWASPADAAN NASIONAL DAN KETAHANAN MASYARAKAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA KANTOR
BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLORA
9. LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
BAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI
PENGEMBANGAN
SEKSI
INFORMASI
SEKSI
PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS
SEKSI
PELAYANAN KEPERAWATAN
SEKSI
PENUNJANG MEDIS
SEKSI
PENUNJANG NON MEDIS
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
BIDANG
PELAYANAN
BIDANG
PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA
KABUPATEN BLORA
BIDANG
PENUNJANG
DIREKTUR
10. LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
BAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI
PENGEMBANGAN
SEKSI
INFORMASI
SEKSI
PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS
SEKSI
PELAYANAN KEPERAWATAN
SEKSI
PENUNJANG MEDIS
SEKSI
PENUNJANG NON MEDIS
BUPATI BLORA,
Cap.ttd
DJOKO NUGROHO
BIDANG
PELAYANAN
BIDANG
PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
BIDANG
PENUNJANG
DIREKTUR
11. LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
BIDANG
PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN
BIDANG
KELEMBAGAAN, ADAT & SOSIAL BUDAYA
BIDANG
KELUARGA BERENCANA
SUBBIDANG
PENGEMBANGAN KAPASITAS LEMBAGA
SUBBIDANG
SARANA PRASARANA
SUBBIDANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
SUBBIDANG
PEMBERDAYAAN ADAT & SOSIAL BUDAYA
SUBBIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUBBIDANG
PERLINDUNGAN ANAK
SUBBIDANG
FASILITASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
SUBBIDANG
KESEHATAN & PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI
BUPATI BLORA,
Cap.ttd.
DJOKO NUGROHO
BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UPTB
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BLORA
KEPALA BADAN
BIDANG
KELUARGA SEJAHTERA
SUBBIDANG
KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
SUBBIDANG
ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI
BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUBBIDANG
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
SUBBIDANG
PEMBERDAYAAN SDA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA