Download to read offline
More Related Content
Similar to Tayangan-spesial-surprise-auditing-pemeriksaan
Tayangan-spesial-surprise-auditing-pemeriksaan
- 1.
- 2.
- 3. SURPRISE AUDIT ............ Pemeriksaantanpa pemeritahuan terlebih dahulu
- 4. • A SURPRISEAUDIT IS A TIME-TESTED TECHNIQUE FOR DETECTING AND PREVENTING FRAUD….. HTTP://WWW.LWFORENSICS.COM/TRY-A-SURPRISE-AUDIT/
- 5. Surprise audit sekarang bagaimana? Dahulu .......
- 6. 1 2 menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. dan/ atau Pasal 1 angka 25 KUP, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan: menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- 7. Standar Pemeriksaan Per-23/PJ/2013 StandarPemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan
- 8. Ps 29(1) KUP • DirekturJenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan .. Ps 31(1) KUP • Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan PMK Ps 6(1) PMK-17 • Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan Ps 1 angka 3 Per-9 • Standar Pemeriksaan adalah patokan bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan KBBI • Patokan adalah ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu Ps 5 Per-9 • Supervisor harus menyusun Rencana Pemeriksaan • Rencana Pemeriksaan disusun sebelum diterbitkan SP2 Ps 5 Per 9 • Pelaksanaan pemeriksaan mengacu pada … Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan
- 9. Standar Umum Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan a. Telahmendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara; d.Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- 10. Standar Pelaksanaan Standar Pelaporan Standar Umum a) persiapanyang baik, sesuai dg tujuan Pemeriksaan b) Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun c) temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perUU perpajakan; d) dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. e) dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli f) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain g) dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak h) dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
- 11. Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan Standar Umum a) LHPdisusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. b) Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 1. Penugasan Pemeriksaan; 2. Identitas Wajib Pajak; 3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan; 5. Data/informasi yang tersedia; 6. Buku dan dokumen yang dipinjam; 7. Materi yang diperiksa; 8. Uraian hasil Pemeriksaan; 9. Ikhtisar hasil Pemeriksaan; 10. Penghitungan pajak terutang; 11. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
- 12. Kewajiban Pemeriksa Kewajiban Pemeriksa Kewajiban Pemeriksa 1. menyampaikansurat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak. 2. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan 3. Memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 4. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: • alasan dan tujuan Pemeriksaan • hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; • hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; • Kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari WP 5. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; 6. menyampaikan SPHP 7. memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak 9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis 10. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP 11. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP dalam rangka pemeriksaan
- 13. Hak Wajib Pajak Hak WP Hak WP 1.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 2. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; 3. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan; 4. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 5. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 6. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 7. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 8. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
- 14. Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan lapangan 1. Melihat/ meminjambuku atau catatan, dokumen 2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang 4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 5. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 1. Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP 2. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen 3. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 4. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak 5. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak 6. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 Wewenang Pemeriksa
- 15. Dokumen Yang DipinjamPada Saat Pemeriksaan Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus
- 16. Penyegelan Pemeriksa Pajak berwenangmelakukan penyegelan mengamankan untuk memperoleh atau buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan Alasan Penyegelan WP/Wakil/Kuasa tidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen WP/Wakil/Kuasa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- 17. Penolakan Pemeriksaan WP harusmenandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan WP tidak mau? Pemeriksa membuat BA Penolakan Pemeriksaan Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan WP menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan WP menolak untuk dilakukan pemeriksaan dalam hal: Pemeriksaan lapangan Pemeriksaan kantor WP memenuhi panggilan namun menolak dilakukan pemeriksaan
- 18. Pertemuan Pertama denganWP di Tempat WP Bukti Peminjaman Dokumen yang belum ada dibuatkan surat permintaan peminjaman Audit Protocol Berita Acara Pemberian Keterangan Dokumentasi Lainnya atau atau Peroleh Informasi Wajib Pajak Pertemuan Pertama dengan Wajib Pajak Gambaran Umum Perusahaan Proses Bisnis meliputi 1. Proses Pembelian 2. Proses Produksi 3. Proses Penjualan 4. Proses Penagihan 5. Proses Pembukuan 6. Lain-lain Dokumen-Dokumen tiap Proses Bisnis Berita Acara Pertemuan
- 19.