Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
1. Dokumen membahas tentang lembaga perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945
2. Diuraikan teori-teori hubungan antara wakil dan yang diwakili serta fungsi lembaga perwakilan rakyat
3. Jelaskan perjalanan sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwak
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rumah tangga daerah di Indonesia. Terdapat tiga sistem rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga riil. Sistem rumah tangga materiil membagi tugas secara rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan sistem rumah tangga formil membagi tugas berdasarkan efisiensi dan efektivitas tanpa rinci. Sistem rumah tangga riil mengkombinasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
1. Dokumen membahas tentang lembaga perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945
2. Diuraikan teori-teori hubungan antara wakil dan yang diwakili serta fungsi lembaga perwakilan rakyat
3. Jelaskan perjalanan sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwak
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rumah tangga daerah di Indonesia. Terdapat tiga sistem rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga riil. Sistem rumah tangga materiil membagi tugas secara rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan sistem rumah tangga formil membagi tugas berdasarkan efisiensi dan efektivitas tanpa rinci. Sistem rumah tangga riil mengkombinasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Kajian Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas serta Mekanisme Penyusun...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
This document outlines Indonesian tax rates for various types of purchases and expenses. It discusses value added tax (PPN) and income tax (PPh) rates applied to purchases of goods and services, construction services, rentals of land and buildings, and employment of private individuals. The document provides tax rates based on transaction amounts, taxpayer status (having an NPWP tax number or not), and employment status (permanent, temporary, pension).
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan tahun 2022 memperkenalkan mediasi secara elektronik dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi elektronik untuk memfasilitasi proses mediasi secara virtual. Kedua peraturan ini mengatur tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, peran mediator, serta ketentuan penutup.
Sistem pemerintahan Inggris adalah monarki konstitusional dengan legislatif bicameral yang terdiri dari House of Commons dan House of Lords. Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Sistem hukum didasarkan pada hukum umum dan yudikatif independen. Ekonomi terbuka didukung sektor jasa dan manufaktur. Pendidikan negeri mencakup sekolah dasar hingga universitas. Agama mayoritas adalah Kristen Protestan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas tentang politik sebagai seni. Makalah ini menjelaskan pengertian seni, politik, dan politikus. Politik diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, sedangkan politik sebagai seni menyediakan wadah untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi orang lain.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga reformasi, termasuk dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan otonomi daerah."
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Kajian Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas serta Mekanisme Penyusun...Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Dokumen tersebut membahas lima lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta kewenangan masing-masing lembaga.
This document outlines Indonesian tax rates for various types of purchases and expenses. It discusses value added tax (PPN) and income tax (PPh) rates applied to purchases of goods and services, construction services, rentals of land and buildings, and employment of private individuals. The document provides tax rates based on transaction amounts, taxpayer status (having an NPWP tax number or not), and employment status (permanent, temporary, pension).
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan tahun 2022 memperkenalkan mediasi secara elektronik dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi elektronik untuk memfasilitasi proses mediasi secara virtual. Kedua peraturan ini mengatur tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, peran mediator, serta ketentuan penutup.
Sistem pemerintahan Inggris adalah monarki konstitusional dengan legislatif bicameral yang terdiri dari House of Commons dan House of Lords. Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Sistem hukum didasarkan pada hukum umum dan yudikatif independen. Ekonomi terbuka didukung sektor jasa dan manufaktur. Pendidikan negeri mencakup sekolah dasar hingga universitas. Agama mayoritas adalah Kristen Protestan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak untuk semua objek tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, target, tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PTSL seperti pengukuran, pemetaan, entri data, pengumuman, kendali mut
Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas tentang politik sebagai seni. Makalah ini menjelaskan pengertian seni, politik, dan politikus. Politik diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, sedangkan politik sebagai seni menyediakan wadah untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi orang lain.
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga reformasi, termasuk dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan otonomi daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan dari otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah mulai dari zaman kolonial hingga reformasi beserta peratur
Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menjelaskan pengertian, perangkat, asas, dan landasan hukum otonomi daerah di Indonesia serta menyebutkan peranan, tugas, dan fungsi pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah dimulai dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1945 tentang pembentukan komite nasional daerah. Selanjutnya, perkembangan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam berbagai UU dan peraturan pemerintah, antara lain UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, dan UU No
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Sejarah otonomi daerah dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 hingga UU Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah p
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Sejarah Sistem Pemerintahan di Indoneia
Dasar : UUD 1945 Pasal 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa.
1. UU No.1 th 1945 yg kemudian diubah dg UU No.22 tahun 1948 :
Susunan Luar : Propinsi sbg otonomi besar,
Kabupaten sbg otonomi sedang,
Desa/negeri/marga sbg otonomi kecil
Susunan Dalam : Kepala Daerah,
Dewan Eksekutif Daerah (DED),
DPRD
2. 2. Di masa UUDS 1950, UU No. 22 / 1948 diganti dengan UU
No. 1 / 1957 :
Susunan Luar : Swatantra Tingkat I
Swatantra Tingkat II
Swatantra Tingkat III
Susunan Dalam : Kepala Daerah,
Dewan Eksekutif Daerah (DED),
DPRD
• Kepala Daerah dan DED dipilih melalui mekanisme Pemilihan
• Keanggotaan DED dari anggota DPRD berdasarkan proporsi
kekuatan politik
• Kepala Daerah merangkap sebagai kepala DED
3. 3. Di bawah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 UUDS 1950 diganti
dengan UUD 1945. UU No. 1/1957 diganti dengan UU No.
18/1965:
Susunan Luar : Otonomi Tingkat I
Otonomi Tingkat II
Otonomi Tingkat III
Susunan Dalam : Kepala Daerah Sentralistik
DPRD
• Kepala Daerah dan DPRD melalui mekanisme Pengangkatan
• DED diganti dengan Badan Pemerintah Harian (BPH) yang
fungsinya sebagai penasehat Kepala Daerah
4. 4. UU No. 1 / 1957 diganti dengan UU No. 5 / 1974:
• susunan-luarnya terdiri atas dua bentuk pemerintahan.
Bentuk pertama adalah pemerintahan berasas desentralisasi
(daerah otonom) dan bentuk kedua pemerintahan berasas
dekonsentrasi (wilayah administrasi).
• Pemerintahan berasas desentralisasi terdiri atas daerah
otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II sedangkan
pemerintahan berasas dekonsentrasi terdiri atas wilayah
administrasi propinsi dan wilayah administrasi kabupaten/
kotamadya.
• Di bawah wilayah adminstrasi kabupaten/ kotamadya
dibentuk wilayah administrasi secara hirarki ke bawah yaitu
kota administratip, kecamatan, dan kelurahan.
• Di samping itu, di bawah kecamatan dibentuk unit
pemerintahan palsu/semu yang bernama Pemerintah Desa.
5. 5. Pada 1998 regim Orde Baru jatuh dan UU No. 5/1974
diganti dengan UU No. 22/1999:
• Susunan luar : Propinsi dan Kabupaten / Kotamadya
• Susunan dalam : Kepala Daerah dan DPRD
• Dibawah kabupaten dibentuk unit pemerintahan palsu/semu
(Pemeritah Desa).
• UU ini menghapus kembali semua bentuk pemerintahan berasas
dekonsentrasi.Wilayah administrasi propinsi, kabupaten/
kotamadya, kota administratip, kecamatan, dan kelurahan
dihapus
• Pengisian anggota DPRD dilakukan dengan cara sebagian dipilih
oleh rakyat dan sebagian diangkat dari ABRI
• Pengisian KDH dipilih oleh anggota DPRD.
• Bobot otonomi daerah diletakkan di daerah kabupaten/ kota.
Daerah otonom provinsi hanya mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan lintas kabupaten/ kota dan dalam provinsi.
6. 6. Di bawah pemerintahan Megawati UU No. 22/1999
diganti dengan UU No. 32 / 2004 :
• Susunan luar : Propinsi dan Kabupaten / Kotamadya
• Susunan dalam : Kepala Daerah dan DPRD
• Dibawah kabupaten dibentuk unit pemerintahan palsu/semu
(Pemeritah Desa).
• Kepala Daerah dan anggota DPRD dipilih langsung oleh
rakyat
• Gubernur sebagai kepala daerah otonom juga secara ex-
officio jadi wakil pemerintah pusat
7. 7. Pasa masa akhir pemerintahan SBY UU No.
32/2004 diganti dengan UU No. 23/2014.:
• susunan-luarnya terdiri atas dua bentuk yaitu pertama
pemerintahan berasas desentralisasi dan kedua
pemerintahan berasas dekonsentrasi
• UU ini mengikuti model UU No. 5/1974 masa Orde Baru dan
IS 1922 masa kolonial
• Pemerintahan berasas desentralisasi adalah daerah otonom
provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota sedangkan
pemerintahan berasas dekonsentrasi adalah wilayah
administrasi povinsi dan wilayah administrasi
kabupaten/kota
• Jadi, pada satu daerah otonom sekaligus juga sebagai
wilayah adminstrasi (dual model). Hal ini mirip dengan UU
No. 5/1974Juncto IS 1922.
8. 7. Lanjutan.......
• Susunan-dalamnya terdiri atas Kepala Daerah dan
DPRD
• sebagaimana UU No. 22/199 Juncto UU No. 32/2004 di
bawah kabupaten/ kota dibentuk unit pemerintahan
palsu/semu
• Pengisian Kepala Daerah dan anggoa DPRD dipilih
langsung
• Dilihat dari sisi normatif, tampak bahwa struktur
pemerintah daerah baik susunan-luar maupun
susunan-dalamnya terus mengalami perubahan sejak
kemerdekaan sampai sekarang. Begitu juga corak
pemerintahannya. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein
(1995) dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya
menjelaskan bahwa terjadi lima putaran dari
sentralisasi demi efisiensi administrasi ke
desentralisasi demi demokratisasi masyarkat lokal
dan sebaliknya
