Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu. Peraturan ini mengubah definisi kampanye pemilu dan mengatur tentang pendaftaran pelaksana dan petugas kampanye serta ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.
Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di PemiluAndamAnnisa
Peraturan ini mengatur tentang sumber, bentuk, dan pembatasan dana kampanye untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sumber dana kampanye terdiri dari pasangan calon, partai politik pengusul, dan sumbangan yang sah dari pihak lain. Bentuk dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan jasa. Peraturan ini juga membatasi sumbangan dana kampanye tidak berasal dari tindak pidana.
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Perubahan tersebut meliputi pengubahan definisi penyelenggara pemilu dan penghapusan satu pasal serta penambahan dua pasal baru mengenai prosedur pemberhentian panitia-panitia penyelenggara pemilu.
Tugas dan peran Pengawas Pemilu dijelaskan dalam tiga kalimat:
Pengawas Pemilu bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, menerima laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi atau penindakan lebih lanjut kepada lembaga terkait.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan tahapan pendaftaran serta verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu.
Tahapan pemilu terdiri dari 3 tahapan utama: (1) Persiapan meliputi pembentukan peraturan dan badan penyelenggara pemilu, sosialisasi, dan perencanaan logistik; (2) Pelaksanaan meliputi pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil; (3) Akhir meliputi penyelesaian sengketa hasil pemilu dan evaluasi.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu. Peraturan ini mengubah definisi kampanye pemilu dan mengatur tentang pendaftaran pelaksana dan petugas kampanye serta ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.
Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di PemiluAndamAnnisa
Peraturan ini mengatur tentang sumber, bentuk, dan pembatasan dana kampanye untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sumber dana kampanye terdiri dari pasangan calon, partai politik pengusul, dan sumbangan yang sah dari pihak lain. Bentuk dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan jasa. Peraturan ini juga membatasi sumbangan dana kampanye tidak berasal dari tindak pidana.
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. Perubahan tersebut meliputi pengubahan definisi penyelenggara pemilu dan penghapusan satu pasal serta penambahan dua pasal baru mengenai prosedur pemberhentian panitia-panitia penyelenggara pemilu.
Tugas dan peran Pengawas Pemilu dijelaskan dalam tiga kalimat:
Pengawas Pemilu bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, menerima laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi sanksi atau penindakan lebih lanjut kepada lembaga terkait.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan tahapan pendaftaran serta verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu.
Tahapan pemilu terdiri dari 3 tahapan utama: (1) Persiapan meliputi pembentukan peraturan dan badan penyelenggara pemilu, sosialisasi, dan perencanaan logistik; (2) Pelaksanaan meliputi pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil; (3) Akhir meliputi penyelesaian sengketa hasil pemilu dan evaluasi.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih menggunakan data terbaru, dan proses pendaftaran pemilih tambahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab mengawasi proses
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan proses pendaftaran calon, penelitian kelengkapan syarat calon, dan penetapan calon oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan panwas kabupaten/kota.
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Tugas PPK meliputi membantu proses pemutakhiran data pemilih, menyelenggarakan setiap tahapan pemilu di kecamatan, mengumpulkan hasil suara dari PPS, melakukan rekapitulasi suara, dan melaporkan hasil ke KPU Kabupaten/Kota. PPK juga bertanggung jawab melaksanak
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...Lesmana Putra
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan pembentukan undang-undang ini serta memberikan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang.
Undang-undang ini membahas perubahan atas undang-undang sebelumnya tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penyempurnaan definisi istilah, penyederhanaan tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penyesuaian lembaga-lembaga terkait.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Bab ini membahas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, memberikan legitimasi yang sama antara kepala daerah dengan DPRD, dan mencegah terjadinya politik uang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung seperti lemahnya kelembaga
Dokumen tersebut membahas sejarah proses pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret penyelenggaraan pemilu kada tahun 2010, permasalahan yang dihadapi, dan karakteristik pemilu kada. Pemilu kada memiliki tingkat kompetisi yang tinggi antar calon dengan potensi konflik yang besar antara pendukung calon.
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menjelaskan sasaran, materi, dan metode sosialisasi pemilihan serta peran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman isu-isu krusial dan strategis dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2018, meliputi sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret pemilu pilkada, dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilu pilkada."
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga reformasi, termasuk dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan otonomi daerah."
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih menggunakan data terbaru, dan proses pendaftaran pemilih tambahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab mengawasi proses
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
Dokumen tersebut merupakan peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengawasan proses pendaftaran calon, penelitian kelengkapan syarat calon, dan penetapan calon oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan panwas kabupaten/kota.
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Tugas PPK meliputi membantu proses pemutakhiran data pemilih, menyelenggarakan setiap tahapan pemilu di kecamatan, mengumpulkan hasil suara dari PPS, melakukan rekapitulasi suara, dan melaporkan hasil ke KPU Kabupaten/Kota. PPK juga bertanggung jawab melaksanak
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...Lesmana Putra
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan pembentukan undang-undang ini serta memberikan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang.
Undang-undang ini membahas perubahan atas undang-undang sebelumnya tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penyempurnaan definisi istilah, penyederhanaan tahapan pelaksanaan pemilihan, dan penyesuaian lembaga-lembaga terkait.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Bab ini membahas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, memberikan legitimasi yang sama antara kepala daerah dengan DPRD, dan mencegah terjadinya politik uang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung seperti lemahnya kelembaga
Dokumen tersebut membahas sejarah proses pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret penyelenggaraan pemilu kada tahun 2010, permasalahan yang dihadapi, dan karakteristik pemilu kada. Pemilu kada memiliki tingkat kompetisi yang tinggi antar calon dengan potensi konflik yang besar antara pendukung calon.
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dokumen tersebut menjelaskan sasaran, materi, dan metode sosialisasi pemilihan serta peran KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, asas, dan penyelenggara pemilu menurut undang-undang tersebut. Juga dijelaskan secara singkat pasal-pasal dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilu.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman isu-isu krusial dan strategis dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2018, meliputi sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret pemilu pilkada, dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilu pilkada."
Dokumen tersebut membahas perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga reformasi, termasuk dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan otonomi daerah."
Peraturan ini mengatur tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan instansinya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ditetapkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya dan melaksanakan ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum."
Dokumen tersebut membahas tentang Daftar Pemilih Khusus dan potensi titik rawan yang dapat timbul dalam pelaksanaannya. Daftar Pemilih Khusus merupakan upaya untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih meski tidak terdata dalam daftar pemilih sebelumnya. Akan tetapi, daftar ini juga berpotensi disalahgunakan dan perlu pengawasan yang ketat.
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan perlu didampingi untuk menjadi pemilih yang bijak.
3. Pengawasan partisipatif pemilih pemula diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi,
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari Pleno, Panwaslu, Sekretariat, dan Pengamat Pemilu di kelurahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan bagian penutup laporan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kecamatan Bekasi Barat.
2. Tingkat partisipasi pemilih hanya 43,81% dari total pemilih yang terdaftar.
3. Rendahnya minat pemilih disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya calon yang layak dan ketid
Organisasi pengawas pemilu di Kecamatan Bekasi Barat terdiri dari panitia pengawas yang berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tugas panitia antara lain mengawasi proses pemilu di tingkat kecamatan dan melaporkan temuan pelanggaran ke panitia di tingkat kota.
Dokumen tersebut membahas latar belakang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dokumen tersebut juga membahas peraturan KPU terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan laporan akhir kegiatan pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bekasi tahun 2012-2013 oleh Panwaslu Kecamatan Bekasi Barat.
2. Laporan tersebut mencakup hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, dan kinerja organisasi pengawas selama proses pemilu.
3. Laporan dis
1. 38
PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
Jl. HARAPAN BARU REGENCY RAYA No1 Kotabaru-Bekasi Barat . Telp/ : (021) 92419942
BAB IV
PENGAWASAN PEMILU
A. Pengertian Pengawasan Pemilihan Umum
Secara umum, Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui
apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai
dan aturan yang ada. Berdasarkan hal tersebutlah maka perlu adanya Pengawasan dan
Pemantauan Pemilihan Umum pada waktu Pemilu dilaksanakan.
1. Pemilu Tahun 1955
Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 tak lepas dari pengawasan, dan pemantauan
yang dilakukan oleh partai-partai politik, organisasi dan perseorangan serta aparatur
pemerintahan yang ada hubungannya dengan penegak hukum dalam periode ini,
lembaga pengawas secara resmi belum diatur di dalam Undang-Undang.
2. Pemilu Tahun 1971
Karena belum dibentuk suatu lembaga yang khusus melaksanakan tugas pengawasan
penyelenggaraan Pemilu 1971 dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum
dan masyarakat.
3. Pemilu Tahun 1977
Pengawasan pada Pemilu ini dilakukan oleh organisasi peserta pemilihan umum dan
oleh masyarakat.
2. 39
4. Pemilu Tahun 1982
Pada Pemilu tahun 1982, lembaga pengawas Pemilu secara resmi sudah diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Pengawasan dalam periode ini telah
dilakukan oleh suatu lembaga resmi yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang,
yaitu :
a. Panwaslakpus terdiri dari seorang Ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua dan
anggota-anggota diambil dari unsur pemerintah.
b. Panwaslak I, terdiri dari seorang Ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua dan
anggota-anggota.
c. Panwaslak II, terdiri dari seorang Ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua dan
anggota-anggota.
d. Panwaslakcam, terdiri dari seorang Ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua dan
anggota-anggota.
Adapun sasaran pengawasan terhadap Pemilu Tahun 1982 adalah sebagai berikut :
- Pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk.
- Kampanye Pemilu.
- Pengawasan Pemungutan Suara.
- Pengawasan Penghitungan Suara.
- Pengawasan Terhadap Penetapan Hasil Pemilu.
- Pengawasan Terhadap Pembagian Kursi.
5. Pemilu Tahun 1987
Pada Pemilu 1987 lembaga dan sasaran pengawasan sama dengan Pemilu tahun 1982.
