SlideShare a Scribd company logo
9




                        PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA
                   KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
  Jl. HARAPAN BARU REGENCY RAYA No1 Kotabaru-Bekasi Barat . Telp/ : (021) 92419942



                                          BAB II

                         ORGANISASI PENGAWAS PEMILU

       Panwaslu Kecamatan Bekasi Barat dalam melaksanakan kegiatan tetap berpedoman
kepada azas penyelenggara pemilu yang, Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib,
Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesianlitas, Akuntabilitas, Efesiensi
dan Akuntabilitas, serta menjalankan Tugas dan wewenang yang telah diatur Undang Undang
adapun Anggota Panwaslu Kecamatan dalam menjalankan tugas yang telah diatur dalam
Undang – Undang No 32 tahun 2004 pasal 57, ayat 3,4,5,6,7,pasal 66 ayat 4 tentang
Pemerintahan Daerah, yo Undang Undang No 12 tahun 2008 Pasal 79 Perubahan kedua
Tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 15 tahun 2011 pasal 79 dan 80
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2012, Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daearah

Adapun Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Sebagai Berikut :

A. TUGAS & WEWENANG

A1. TUGAS

   •   Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kecamatan yang meliputi :

   •   Pemutahiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar
       pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

   •   Pelaksanaan Kampanye;

   •   Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

   •   Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara hasil Pemilu;
10


   •   Pergerakan Surat suara dari TPS sampai ke PPK;

   •   Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan

   •   Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemillu lanjutan dan Pemilu
       susulan;

   •   Menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan
       pemllu yang dilakukkan oleh Penyelenggara Pemilu, sebagaiman dimaksud pada
       huruf a;

   •   Menyampaikan laporan atau temuan ke PPK untuk ditindak lanjuti;

   •   Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya            kepada
       instansi yang berwenang;

   •   Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;

   •   Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai
       tindakan yang mengandung unsure tindak pidana pemilu; dan

   •   Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
       undangan.

A2. WEWENANG.

Panwaslu Kecamatan Berkewajiban :

Bersikap tidak diskiminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan;

Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah
kerjanya kepada Panwaslu Kota;

Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kota berkaitan dengan adanya dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan
tahapan Pemilu;

More Related Content

What's hot

Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Billy Adam Fisher
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaLunandi Syaiful
 
Peran kpud.2
Peran kpud.2Peran kpud.2
Peran kpud.2AN ASYUF
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
Ahsanul Minan
 
Muktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasi
Muktiono Muktiono
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranAhmad Solihin
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Wak Wak
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
sundulangit
 
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikotaPenyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Billy Adam Fisher
 
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Maiton Gurik Putra Papua
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Ahsanul Minan
 
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
Dede Muhidin
 
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Dede Muhidin
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluAhsanul Minan
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
Ridwan M. Said
 
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanPeran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Ahsanul Minan
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Dede Muhidin
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Election Commision
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikElection Commision
 

What's hot (20)

Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannyaBab v pelanggaran pemilu dan penangannya
Bab v pelanggaran pemilu dan penangannya
 
Peran kpud.2
Peran kpud.2Peran kpud.2
Peran kpud.2
 
Potensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updatedPotensi kerawanan pemilu-updated
Potensi kerawanan pemilu-updated
 
Muktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasiMuktiono materi presentasi
Muktiono materi presentasi
 
Penanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaranPenanganan pelanggaran
Penanganan pelanggaran
 
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihPpl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
Ppl panduan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
 
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikotaPenyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
Penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota
 
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
Training penanganan pelanggaran pwmilu untuk staf sekretariat panwas pemilu p...
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAH...
 
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
Pkpu 8 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2015...
 
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanPeran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
 
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
 
Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013
 

Similar to Bab ii organisasi pengawas pemilu

Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatanTugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Septian Muna Barakati
 
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Dede Muhidin
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Lesmana Putra
 
Materi Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM PKD.pptx
Materi Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM PKD.pptxMateri Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM PKD.pptx
Materi Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM PKD.pptx
NONGKRONGBARENG
 
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptxPRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
NurdinZaky
 
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx
syahrilchumaidisagal
 
BAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdfBAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdf
ssuser7f59cb
 
Laporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN pplLaporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN ppl
Abdullah Afif
 
Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx
Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptxSosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx
Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx
AhmadSabiq6
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kppsBIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
SolihinShaqiqcalonsa
 
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
PanwaslihNaganRaya
 
MATERI PEMBEKALAN PPL DALAM BAWASLU KABUOA
MATERI PEMBEKALAN PPL DALAM BAWASLU KABUOAMATERI PEMBEKALAN PPL DALAM BAWASLU KABUOA
MATERI PEMBEKALAN PPL DALAM BAWASLU KABUOA
sonymoita41
 
Materi Potensi Pelanggaran dalam Pikada Serentak
Materi Potensi Pelanggaran dalam Pikada SerentakMateri Potensi Pelanggaran dalam Pikada Serentak
Materi Potensi Pelanggaran dalam Pikada Serentak
DidiKomarudin1
 
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
aceazulgrana1
 
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfsalinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
MARYONSWPOHWAIN
 
MATERI KEDUA; TATA KERJA PPK PILKADA.pdf
MATERI KEDUA; TATA KERJA PPK PILKADA.pdfMATERI KEDUA; TATA KERJA PPK PILKADA.pdf
MATERI KEDUA; TATA KERJA PPK PILKADA.pdf
AdeliaIskandar
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfSosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
pieterpattiasina2
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
MTs DARUSSALAM
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Wak Wak
 

Similar to Bab ii organisasi pengawas pemilu (20)

Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatanTugas dan wewenang panwaslu kecamatan
Tugas dan wewenang panwaslu kecamatan
 
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
 
Materi Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM PKD.pptx
Materi Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM PKD.pptxMateri Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM PKD.pptx
Materi Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM PKD.pptx
 
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptxPRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
PRESENTASI TATA KERJA, KODE ETIK, DAN KODE KPPS TOT.pptx
 
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx
 
BAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdfBAHAN_HAMDAN.pdf
BAHAN_HAMDAN.pdf
 
Laporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN pplLaporan akhir PEREKRUTAN ppl
Laporan akhir PEREKRUTAN ppl
 
Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx
Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptxSosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx
Sosialisasi dan FGD Logistik Pemilu.pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kppsBIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
BIMTEK KODE ETIK pemahaman untuk anggota kpps
 
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
1. TATAKERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DALAM KEGIATAN.pptx
 
MATERI PEMBEKALAN PPL DALAM BAWASLU KABUOA
MATERI PEMBEKALAN PPL DALAM BAWASLU KABUOAMATERI PEMBEKALAN PPL DALAM BAWASLU KABUOA
MATERI PEMBEKALAN PPL DALAM BAWASLU KABUOA
 
Materi Potensi Pelanggaran dalam Pikada Serentak
Materi Potensi Pelanggaran dalam Pikada SerentakMateri Potensi Pelanggaran dalam Pikada Serentak
Materi Potensi Pelanggaran dalam Pikada Serentak
 
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
5 perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor5tahun2022.pdf
 
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfsalinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
 
MATERI KEDUA; TATA KERJA PPK PILKADA.pdf
MATERI KEDUA; TATA KERJA PPK PILKADA.pdfMATERI KEDUA; TATA KERJA PPK PILKADA.pdf
MATERI KEDUA; TATA KERJA PPK PILKADA.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdfSosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Cafe Tirta.pdf
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
 

More from Lunandi Syaiful

Struktur organisasi panwascam bb
Struktur organisasi panwascam bbStruktur organisasi panwascam bb
Struktur organisasi panwascam bb
Lunandi Syaiful
 
Bab vi penutup
Bab vi penutupBab vi penutup
Bab vi penutup
Lunandi Syaiful
 
Bab iv pengawasan pemilu
Bab iv pengawasan pemiluBab iv pengawasan pemilu
Bab iv pengawasan pemiluLunandi Syaiful
 
Bab iii penyelenggaraan pemilu
Bab iii penyelenggaraan pemiluBab iii penyelenggaraan pemilu
Bab iii penyelenggaraan pemilu
Lunandi Syaiful
 
Bab i
Bab iBab i
Daftar isi dan kata pengantar
Daftar isi dan kata pengantarDaftar isi dan kata pengantar
Daftar isi dan kata pengantar
Lunandi Syaiful
 

More from Lunandi Syaiful (7)

Struktur organisasi panwascam bb
Struktur organisasi panwascam bbStruktur organisasi panwascam bb
Struktur organisasi panwascam bb
 
Bab vi penutup
Bab vi penutupBab vi penutup
Bab vi penutup
 
Bab iv pengawasan pemilu
Bab iv pengawasan pemiluBab iv pengawasan pemilu
Bab iv pengawasan pemilu
 
Bab iii penyelenggaraan pemilu
Bab iii penyelenggaraan pemiluBab iii penyelenggaraan pemilu
Bab iii penyelenggaraan pemilu
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Daftar isi dan kata pengantar
Daftar isi dan kata pengantarDaftar isi dan kata pengantar
Daftar isi dan kata pengantar
 
Cover laporan akhir
Cover laporan akhirCover laporan akhir
Cover laporan akhir
 

Bab ii organisasi pengawas pemilu

  • 1. 9 PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI Jl. HARAPAN BARU REGENCY RAYA No1 Kotabaru-Bekasi Barat . Telp/ : (021) 92419942 BAB II ORGANISASI PENGAWAS PEMILU Panwaslu Kecamatan Bekasi Barat dalam melaksanakan kegiatan tetap berpedoman kepada azas penyelenggara pemilu yang, Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesianlitas, Akuntabilitas, Efesiensi dan Akuntabilitas, serta menjalankan Tugas dan wewenang yang telah diatur Undang Undang adapun Anggota Panwaslu Kecamatan dalam menjalankan tugas yang telah diatur dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004 pasal 57, ayat 3,4,5,6,7,pasal 66 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah, yo Undang Undang No 12 tahun 2008 Pasal 79 Perubahan kedua Tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 15 tahun 2011 pasal 79 dan 80 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012, Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearah Adapun Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Sebagai Berikut : A. TUGAS & WEWENANG A1. TUGAS • Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kecamatan yang meliputi : • Pemutahiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; • Pelaksanaan Kampanye; • Logistik Pemilu dan pendistribusiannya; • Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara hasil Pemilu;
  • 2. 10 • Pergerakan Surat suara dari TPS sampai ke PPK; • Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan • Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemillu lanjutan dan Pemilu susulan; • Menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemllu yang dilakukkan oleh Penyelenggara Pemilu, sebagaiman dimaksud pada huruf a; • Menyampaikan laporan atau temuan ke PPK untuk ditindak lanjuti; • Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; • Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; • Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsure tindak pidana pemilu; dan • Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. A2. WEWENANG. Panwaslu Kecamatan Berkewajiban : Bersikap tidak diskiminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan; Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kerjanya kepada Panwaslu Kota; Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu;