Undang-undang ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) secara langsung oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan. Panitia pemilihan dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan Indonesia, meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari presiden, MPR, DPR, MA, dan MK, sementara pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR berwenang mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memutuskan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.
[Ringkasan]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan mencakup pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga negara, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Tujuan perubahan adalah menyempurnakan sistem ketatanegaraan sesuai dengan aspirasi raky
Dokumen tersebut membahas tentang sikap positif terhadap konstitusi negara, meliputi perilaku konstitusional penyelenggara negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dibahas pula tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, MK, TNI, dan Kepolisian.
Undang-undang ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) secara langsung oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan. Panitia pemilihan dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan Indonesia, meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari presiden, MPR, DPR, MA, dan MK, sementara pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR berwenang mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memutuskan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.
[Ringkasan]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan mencakup pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga negara, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Tujuan perubahan adalah menyempurnakan sistem ketatanegaraan sesuai dengan aspirasi raky
Dokumen tersebut membahas tentang sikap positif terhadap konstitusi negara, meliputi perilaku konstitusional penyelenggara negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dibahas pula tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, MK, TNI, dan Kepolisian.
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial beserta kewenangan dan peran masing-masing le
Dokumen tersebut merupakan perubahan anggaran rumah tangga organisasi Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM) Indonesia. Dokumen ini mengatur tentang keanggotaan, kewajiban dan hak anggota, struktur dan kepengurusan organisasi, pembentukan badan/lembaga, dewan pembina dan etik, hubungan kerja sama, serta kongres, musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemenPaul Aurel
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum isi Pembukaan dan Bab I-VII dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah beberapa kali diamandemen.
2. Terdapat penjelasan tentang bentuk negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta pemerintahan daerah.
3. Beberapa pasal mengalami perubahan melalui amandemen untuk meningkatkan demokrasi dan otonomi da
Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralisasi dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintah daerah dipilih secara demokratis dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah serta membuat peraturan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengatur tentang struktur organisasi partai, mulai dari tingkat pusat hingga ranting serta peran dan tanggung jawab setiap tingkatan organisasi."
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik kesatuan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Dokumen ini mengatur tentang kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pasal telah diamendemen untuk memperkuat lembaga demokrasi dan otonomi daerah.
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi dan alat kelengkapan DPRD menurut peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dibahas mengenai empat fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, dan alat kelengkapan seperti Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.
This document recommends the Gigabyte and Asus brands for ideal HD entertainment, gaming, and internet. It suggests the Gigabyte rock n68-s motherboard and notes Kingston as the leading memory brand. The NVIDIA GTS 250 graphics card is highlighted as offering world-class graphics performance for accelerated HD. An ideal LCD monitor is also mentioned for graphics, moving images, games, and more. HP Standard Keyboards are noted as representing an extended design compared to Easy Access keyboards.
A New York company rents pets to people so they can see if they are ready for pet ownership. Dogs are the most popular pets to rent. The document then provides conversation questions about pets, including thoughts on pet rental agencies, pros and cons of pet ownership, popular pets, and cloning pets.
Tellnspread is a web platform that allows users to publish, share, and find jobs with one account. It has three uses - Advertiser to post jobs, Spreader to share job opportunities with their network, and Candidate to search and apply for jobs. As an Advertiser, jobs can be posted anonymously and spread widely through the network of Spreaders to reach both active and passive job seekers. Spreaders help their network by sharing job ads and can see the impact on views and applications. Candidates have high confidentiality when searching for jobs matched to their profile. Tellnspread highlights network jobs not found on other sites and allows virality through member sharing and impact tracking.
this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo
The Museum of Bad Art collects and displays art that is intentionally bad. The director began collecting bad paintings he found in the trash and at garage sales. Friends donated their own bad art, which grew the collection substantially. The director opened a museum to house the collection and display the art. He considers a piece "bad art" if it leaves viewers wondering why the artist bothered finishing it.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai jenis logam dan bahan penghantar listrik lainnya beserta sifat dan aplikasinya. Terdapat definisi dari ferro, besi tuang, besi tempa, baja lunak hingga baja karbon tinggi. Juga dibahas mengenai logam non-fero seperti seng, timah hitam, tembaga, dan alumunium. Dokumen ini juga membahas mengenai penghantar cair seperti air raksa, asam sulfat
C Harris Jr - Indiana CPA Society Diversity Summit 8-9-2012clair611
The document discusses diversity in the accounting profession. It begins with an overview of the history of diversity efforts, noting some key milestones from the late 1800s to present. Statistics are then presented showing demographic data on the accounting profession, graduates, and public accounting professionals, which demonstrate that minorities and women remain underrepresented. The document concludes that while progress has been made, more work is needed from various stakeholders to improve diversity and help realize the opportunities that still exist.
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial beserta kewenangan dan peran masing-masing le
Dokumen tersebut merupakan perubahan anggaran rumah tangga organisasi Asosiasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (AFPM) Indonesia. Dokumen ini mengatur tentang keanggotaan, kewajiban dan hak anggota, struktur dan kepengurusan organisasi, pembentukan badan/lembaga, dewan pembina dan etik, hubungan kerja sama, serta kongres, musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
Pembukaan dan isi uud 1945 hasil amandemenPaul Aurel
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum isi Pembukaan dan Bab I-VII dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah beberapa kali diamandemen.
2. Terdapat penjelasan tentang bentuk negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta pemerintahan daerah.
3. Beberapa pasal mengalami perubahan melalui amandemen untuk meningkatkan demokrasi dan otonomi da
Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralisasi dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintah daerah dipilih secara demokratis dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah serta membuat peraturan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengatur tentang struktur organisasi partai, mulai dari tingkat pusat hingga ranting serta peran dan tanggung jawab setiap tingkatan organisasi."
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik kesatuan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Dokumen ini mengatur tentang kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pasal telah diamendemen untuk memperkuat lembaga demokrasi dan otonomi daerah.
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi dan alat kelengkapan DPRD menurut peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dibahas mengenai empat fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, dan alat kelengkapan seperti Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.
This document recommends the Gigabyte and Asus brands for ideal HD entertainment, gaming, and internet. It suggests the Gigabyte rock n68-s motherboard and notes Kingston as the leading memory brand. The NVIDIA GTS 250 graphics card is highlighted as offering world-class graphics performance for accelerated HD. An ideal LCD monitor is also mentioned for graphics, moving images, games, and more. HP Standard Keyboards are noted as representing an extended design compared to Easy Access keyboards.
A New York company rents pets to people so they can see if they are ready for pet ownership. Dogs are the most popular pets to rent. The document then provides conversation questions about pets, including thoughts on pet rental agencies, pros and cons of pet ownership, popular pets, and cloning pets.
Tellnspread is a web platform that allows users to publish, share, and find jobs with one account. It has three uses - Advertiser to post jobs, Spreader to share job opportunities with their network, and Candidate to search and apply for jobs. As an Advertiser, jobs can be posted anonymously and spread widely through the network of Spreaders to reach both active and passive job seekers. Spreaders help their network by sharing job ads and can see the impact on views and applications. Candidates have high confidentiality when searching for jobs matched to their profile. Tellnspread highlights network jobs not found on other sites and allows virality through member sharing and impact tracking.
this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo, this is inspire 7th magz by jn ukmi uns solo
The Museum of Bad Art collects and displays art that is intentionally bad. The director began collecting bad paintings he found in the trash and at garage sales. Friends donated their own bad art, which grew the collection substantially. The director opened a museum to house the collection and display the art. He considers a piece "bad art" if it leaves viewers wondering why the artist bothered finishing it.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai jenis logam dan bahan penghantar listrik lainnya beserta sifat dan aplikasinya. Terdapat definisi dari ferro, besi tuang, besi tempa, baja lunak hingga baja karbon tinggi. Juga dibahas mengenai logam non-fero seperti seng, timah hitam, tembaga, dan alumunium. Dokumen ini juga membahas mengenai penghantar cair seperti air raksa, asam sulfat
C Harris Jr - Indiana CPA Society Diversity Summit 8-9-2012clair611
The document discusses diversity in the accounting profession. It begins with an overview of the history of diversity efforts, noting some key milestones from the late 1800s to present. Statistics are then presented showing demographic data on the accounting profession, graduates, and public accounting professionals, which demonstrate that minorities and women remain underrepresented. The document concludes that while progress has been made, more work is needed from various stakeholders to improve diversity and help realize the opportunities that still exist.
This document provides instructions for building a basic computer hardware system, including installing the motherboard, processor, RAM, storage devices, video card, and connecting other components like keyboard, mouse, and monitor. It also recommends installing Windows Vista, Norton antivirus, Internet Explorer 7, and Microsoft Office 2010 software.
This document discusses various types of validations that can be performed on data entered into a relational database management system (RDBMS). It describes range checks, type checks, length checks, lookups, format/picture checks, check digits, presence checks, and verification. Examples of validation rules are provided for different scenarios like accepting only letters, digits, letters and digits, limiting fields to exact lengths, positive numbers only, dates before a certain date, and limiting to specific choices using operators like IN. The validations ensure that only valid data is saved to the database.
This document is about the hymn of Aviron bayonnais, a French rugby club based in Bayonne. The hymn celebrates the club and city of Bayonne, expressing pride in the team and their supporters. It calls on the team to fight hard and bring glory to Bayonne through their performances on the field.
The document lists over 40 extra-curricular activities offered at the International School of Bucharest including dance, karate, fencing, music, language clubs, math, cooking, and sports with details on the teacher, day, location, age group, student numbers and activity description for each. Activities are offered on various days of the week for a range of age groups from young children to parents. The activities provide opportunities for students to develop skills and interests outside the normal academic curriculum.
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik dengan kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memegang peran legislasi dan pengawasan, sementara Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah daerah diatur oleh undang-undang dengan prinsip otonomi daerah.
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik dengan kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memegang peran legislatif dan pengawasan, sementara Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan memimpin pemerintahan. Undang-Undang ini juga mengatur otonomi daerah dan hak-hak masyarakat adat.
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menetapkan bahwa negara berbentuk republik kesatuan yang berdaulat di tangan rakyat. Dokumen ini mengatur tentang kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta otonomi daerah. Terdapat beberapa amandemen untuk memperkuat lembaga perwakilan dan otonomi daerah.
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
1. Dokumen membahas tentang lembaga perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945
2. Diuraikan teori-teori hubungan antara wakil dan yang diwakili serta fungsi lembaga perwakilan rakyat
3. Jelaskan perjalanan sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwak
1. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan dasar negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan berdasarkan Pancasila.
2. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh satu wakil presiden. Presiden dipilih oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun.
3. MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara, sementara DPR berperan dalam membentuk undang-undang.
Undang-undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berwenang mengubah UUD, melantik dan memberhentikan presiden. DPR dan DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat dan daerah. Undang-undang ini meng
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan kedaulatan dalam konteks tugas PKN. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan unsur-unsur rule of law, syarat negara demokrasi, nilai masyarakat demokrasi, dan kewenangan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD berdasarkan UUD 1945."
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan di Indonesia yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terbagi menjadi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Secara horizontal terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dokumen ini juga membahas tentang otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kewenangan masing-masing lemb
Dokumen tersebut berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amendemen-amendemennya. Dokumen ini menjelaskan bentuk negara, kekuasaan pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hal-hal lain yang mengatur dasar pemerintahan Indonesia.
1. Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, yang menegaskan bahwa Indonesia merdeka dan berbentuk negara kesatuan republik berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. UUD mengatur tentang kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan presiden beserta lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan lainnya.
3. UUD juga men
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang mencakup kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, bentuk dan susunan pemerintah daerah, serta tugas dan wewenang DPRD dan kepala daerah.
Dokumen tersebut merangkum tentang koloid, termasuk definisi, jenis, sifat, dan pembuatan sistem koloid. Koloid adalah campuran homogen dua zat dengan ukuran partikel 1-100 nm sehingga menyebabkan efek Tyndall. Jenis koloid meliputi sol, emulsi, buih, dan aerosol. Sifat koloid antara lain efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, dan lainnya. Koloid dapat d
Dokumen tersebut membahas tentang penggunaan array (larik) dalam bahasa pemrograman C++. Terdapat penjelasan mengenai konsep array satu dimensi dan dua dimensi beserta contoh kode programnya. Hal-hal penting yang diuraikan antara lain cara deklarasi, mengakses, dan menginisialisasi elemen array.
5. NILAI INSTRUMENTAL
PASAL 1 AYAT 2
Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang
Dasar.
NILAI PRAKSIS
• Mengutamakan
kepentingan negara dan
masyarakat.
• Tidak memaksakan
kehendak orang lain.
• Mengutamakan budaya
musyawarah dalam
mengambil keputusan
bersama.
6. NILAI INSTRUMENTAL
• Pasal 2
1. MPR terdiri atas anggota
Daerah Perwakilan
Rakyat dan aggota
Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih
melalui pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut
dengan Undang-Undang.
3. Segala putusan MPR
ditetapkan dengan suara
yang terbanyak.
NILAI PRAKSIS
• Adanya pemilihan umum
• Memilih anggota dewan
dengan selektif.
7. NILAI INSTRUMENTAL
Pasal 3
1. MPR berwenang
mengubah dan
menetapkan UUD.
NILAI PRAKSIS
• Perubahan UndangUndang dengan
musyawarah bersama.
NILAI INSTRUMENTAL
Pasal 4
1. Presiden Republik
Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang
Dasar.
NILAI PRAKSIS
• Mengutamakan
kepentingan negara dan
masyarakat.
8. Pasal 6
NILAI INTRUMENTAL
1.Calon Presiden dan calon Wakil
Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri, tidak
pernah mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan jasmani
untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan
Wakil Presiden.
2.Syarat-syarat untuk menjadi
Presiden dan Wakil Presiden diatur
lebih lanjut dengan undangundang.
NILAI PRAKSIS
Setia kepada sesama manusia.
Masyarakat berhak mencalonkan
diri menjadi capres dan wapres
sesuai dengan ketentuan yang di
tetapka ( tidak boleh warga
negara asing)
9. Pasal 7
1. Presiden dan Wakil
Presiden memegang
jabatan selama lima
tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu
kali masa jabatan.
Adil kepada siapapun
juga yang berada
disekitar kita.
Masyarakat berhak
memilih presiden dan
wakil presiden yang
sama hanya dua kali
masa jabatan .
10. NILAI INSTRUMENTAL
Pasal 11
1. Presiden dengan persetujuan
DPR menyatakan perang,
membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara
lain.
NILAI PRAKSIS
• Mengutamakan budaya
rembug atau musyawarah
dalam mengambil keputusan
bersama.
Nilai instrumental
Pasal 16
1.Presiden membentuk suatu
dewan pertimbangan yang
bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden,
yang selanjutnya diatur dalam
undang-undang.
Nilai praksis
Saling menasehati
Bekerja sama dalam melakukan
tindakan
11. NILAI INSTRUMENTAL
Pasal 18
2.Pemerintahan daerah
provinsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas
pembantuan.
NILAI PRAKSIS
Kemandirian
Memilih dengan PEMILU
NILAI INSTRUMENTAL
Pasal 19
1. Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dipilih melalui
pemilihan umum.
NILAI PRAKSIS
• Berembug atau
bermusyawarah sampai
mencapai konsensus atau
kata mufakat diliputi dengan
semangat kekeluargaan.
12. NILAI INSTRUMENTAL
Pasal 20
1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU.*
2) Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan
Presiden untuk mendapatkan persetujuan
bersama.*
3) Jika rancangan UU itu tidak mendapatkan
persutujusn bersama, rancangan UU itu tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa
itu.*
4) Presiden mengesahkan RUU yang telah
disetujui bersama untuk menjadi undangundang.*
5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam
waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui,
rancangan UU tersebut sah menjadi UU yang
wajib digunakan.**
NILAI PRAKSIS
Masyarakat
mematuhi RUU
yang disahkan
presiden
sebagai UU.
13. NILAI INSTRUMENTAL
Pasal 21
1) Anggota DPR berhak mengajukan usul
rancangan undang-undang.
2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh
DPR, tidak disahkan olehPresiden , maka
rancangan tadi tidak boleh dimajukan, lalu
dalam persidangan DPR masa itu.
Nilai Praksis
Selalu mematuhi RUU yang dirancang oleh DPR atas
persetujuan presiden.
14. NILAI
INSTRUMENTAL
Pasal 22 A
Ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara
pembentukan undangundang diatur dengan
undang-undang.
Pasal 22 B
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dapat diberhentikan
dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata
caranya diatur dalam
undang-undang.
NILAI PRAKSIS
• Bertindak sesuai aturan
hukum yang berlaku
• Anggota DPR dapat
diberhentikan dari
jabatannya sesuai
dengan syarat-syarat
dan tata cara yang
diatur dalam UU.
15. Pasal 37
• NILAI INSTRUMENTAL
1. Usul perubahan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar
dapat diagendakan dalam
sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat
apabila diajukan oleh
sekurang-kurangnya 1/3
dari jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
.
2.Setiap usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar
diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas
bagian yang diusulkan untuk
diubah beserta alasannya.
4.Putusan untuk mengubah
pasal-pasal Undang-Undang
Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurangkurangnya lima puluh persen
ditambah satu anggota dari
seluruh anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat
16. NILAI PRAKSIS
•Setiap usul dalam
musyawarah yang
dilakukan oleh
masyarakat harus
dihadiri oleh separuh
lebih anggota
musyawarah.
•Dan memilih hasil
musyawarah dengan
suara yang terbanyak.
