Dokumen tersebut membahas tentang tiga agenda utama yaitu sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan kedudukan serta peran PNS dalam NKRI. Termasuk di dalamnya adalah materi tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, nilai-nilai dasar PNS seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, serta peran smart PNS

1. JURNAL MATERI ORIENTASI
PPPK
Oleh : Resmi br Sinambela, S.Pd
NIP : 198912312022212028
UNIT KERJA UPT SD NEGERI NO 035939 KEMPAWA

2. AGENDA 1
SIKAP PERILAKU BELA
NEGARA
1. Materi Wawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan
berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character)dan kesadaran terhadap
sistem nasional (national system) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi
mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4 (empat) Konsesus Dasar Berbangsa dan
Bernegara:
1) Pancasila
2) Undang-Undang Dasar 1945
3) Bhinneka Tunggal Ika
4) Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu,
identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara
sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan
manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman
budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur di
dalam bentuk UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
2. Analisis Isu Kontemporer
Perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalu
menyertai perjalanan peradaban manusia. Cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah hal yang
menjadi faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik pada
perubahan lingkungan individu, keluarga (family), Masyarakat pada level lokal dan regional (Community/
Culture), Nasional (Society), dan Dunia (Global). Dengan memahami penjelasan tersebut, maka yang
perlu menjadi fokus perhatian adalah mulai membenahi diri dengan segala kemampuan, kemudian
mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani (manusia) yang
merupakan suatu bentuk modal (modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika/moral, dan modal
kesehatan (kekuatan) fisik/jasmani) yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas,
keterampilan, dan produktivitas kerja.
Perubahan lingkungan stratejik yang begitu cepat, massif, dan complicated saat ini menjadi tantangan
bagi bangsa Indonesia dalam percaturan global untuk meningatkan daya saing sekaligus mensejahterakan
kehidupan bangsa. Pada perubahan ini perlu disadari bahwa globalisasi baik dari sisi positif apalagi sisi
negatif sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi
peradaban antar bangsa. Terdapat beberapa isu-isu strategis kontemporer yang telah 247 menyita ruang
publik harus dipahami dan diwaspadai serta menunjukan sikap perlawanan terhadap isu-isu tersebut. Isu-
isu strategis kontemporer yang dimaksud yaitu: korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisasi, tindak
pencucian uang (money laundring), dan proxy war dan isu Mass Communication dalam bentuk Cyber
Crime, Hate Speech, dan Hoax.
Strategi bersikap yang harus ditunjukan adalah dengan cara-cara objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan serta terintegrasi/komprehensif. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan berpikir
kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan

3. masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang.
3. Kesiapsiagaan Bela Negara
Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai nilai bela negara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan
negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang pada
hakikatnya mendasari proses nation and character building.Proses nation and character building tersebut
didasari oleh sejarah perjuangan bangsa, sadar akan ancaman bahaya nasional yang tinggi serta memiliki
semangat cinta tanah air,kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai idiologi negara,
kerelaan berkorban demi bangsa dan Negara.
Kesiapsiagaan bela negara diarahkan untuk menangkal faham-faham, ideologi, dan budaya yang
bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia, merupakan kesiapsiagaan yang terintegrasi guna
menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan
lingkungan strategis yang juga mempengaruhi kondisi dalam negeri yang dipicu oleh faktor ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai calon aparatur pemerintahan sudah seharusnya
mengambil bagian di lini terdepan dalam setiap upaya bela negara, sesuai bidang tugas dan tanggungjawab
masing-masing. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah kesiapan untuk mengabdikan diri secara
total kepada negara dan bangsa dan kesiagaan untuk menghadapi berbagi ancaman multidimensional yang
bisa saja terjadi di masa yang akan dating, Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS menjadi titik awal
langkah penjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar negara.

4. RESUME AGENDA 2
NILAI-NILAI DASAR PNS
Ada 7 nilai-nilai dasar yangh harus dimiliki oleh ASN yaitu:
1. Berorientasi Pelayanan
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan 12 publik, yang
kemudian dikuatkan kembali dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN),
yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik
2. Akuntabel
Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika
seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak
mengetahui bagaimana cara mencapainya.
3. Kompeten
Perilaku kompeten sebagaimana dalam uraian modul ini, diharapkan menjadi bagian ecosystem
pembangunan budaya instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar (organizational learning). Pada
ujungnya, wujudnya pemerintahan yang unggul dan kompetitif, yang diperlukan dalam era global yang
amat dinamis dan kompetitif, sejalan perubahan lingkungan strategis dan teknologi yang berubah cepat.
1) Berkinerja yang BerAkhlak:
2) Meningkatkan kompetensi diri:
3) Membantu Orang Lain Belajar:
4) Melakukan kerja terbaik:
4. Harmonis
Keharmonisan dapat tercipta secara individu, dalam keluarga, lingkungan bekerja dengan sesama
kolega dan pihak eksternal, serta dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Semoga kita semua dapat
menerapkan dan meciptakan keharmonisan tersebut bersama kolega rekan sejawat, saat memberikan
pelayanan public, dan kehidupan bermasyarakat.
Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas,
keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap
kesejahteraan masyarakat. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika
suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat
dipegang teguh oleh sekelompok professional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik
Aparatur Sipil Negara, perilaku pejabat publik harus berubah,
1) Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan;
2) Kedua, berubah dari ’wewenang’ menjadi ’peranan’
3) Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah Amanah
5. Loyal
Sikap loyal seorang ASN dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah/janji yang
diucapkannya ketika diangkat menjadi ASN sebagaimana ketentuan perundang undangangan yang
berlaku. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN BerAKHLAK yang
dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Materi
modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana panduan perilaku loyal yang semestinya
dipahami dan dimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas, yang terdiri dari:

5. 1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta
3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif
Dengan adanya pemberdayaan budaya organisasi selain akan menghasilkan sumber daya manusia
yang berkualitas. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan
tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan
budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut:
1) Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan;
2) Mendorong jiwa kewirausahaan;
3) Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah
7. Kolaboratif
Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat birokrasi yang
mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon ASN muda diharapkan nantinya
menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WoG yang telah berhasil
diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Semua ASN
Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan yaitu kemajuan
bangsa dan negara Indonesia.
AGENDA 3
KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI
1. Smart ASN
Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang
tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kita
sehari-hari. Durasi penggunaan internet harian masyarakat Indonesia hingga tahun 2020 tercatat tinggi,
yaitu 7 jam 59 menit (APJII, 2020). Angka ini melampaui waktu rata-rata masyarakat dunia yang hanya
menghabiskan 6 jam 43 menit setiap harinya. Bahkan menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, selama pandemi COVID-19 mayoritas masyarakat Indonesia
mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah
secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi Digital menjadi kemampuan wajib yang
harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Guna mendukung
percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu:
1) Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
2) Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor- sektor strategis, baik di pemerintahan,
layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri,
sektor penyiaran.
3) Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan.

6. 4) Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital.
5) Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital
dilakukan secepat-cepatnya
Literasi digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar bagaimana menggunakan komputer dan
keyboard, atau cara melakukan pencarian online. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan
pertanyaan tentang sumber informasi itu, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia
mewakilidunia; dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial,
politik dan ekonomi yang lebih luas.
Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami,
mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat
melalui teknologi digital untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup
kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi dan
literasi media.
Hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2020 menunjukkan bahwa rata-rata skor indeks Literasi
Digital masyarakat Indonesia masih ada di kisaran 3,3. Sehingga literasi digital terkait Indonesia dari
kajian, laporan, dan survey harus diperkuat. Penguatan literasi digital ini sesuai dengan arahan Presiden
Joko Widodo.
Roadmap Literasi Digital 2021-2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte pada tahun
2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait percepatan transformasi digital,
dalam konteks literasi digital. Sehingga perlu dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi atas
empat area kompetensi yaitu:
 kecakapan digital,
 budaya digital,
 etika digital
 dan keamanan digital.
Indikator pertama dari kecakapan dalam Budaya Digital (Digital Culture) adalah bagaimana setiap
individu menyadari bahwa ketika memasuki Era Digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga
negara digital. Dalam konteks keIndonesiaan, sebagai warga Negara digital, tiap individu memiliki
tanggung jawab (meliputi hak dan kewajiban) untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya
berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini karena
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan panduan kehidupan berbangsa, bernegara dan berbudaya
di Indonesia. Sehingga jelas, kita hidup di dalam negara yang multicultural dan plural dalam banyak aspek.
Pemahaman multikulturalisme dan pluralisme membutuhkan upaya pendidikan sejak dini. Apalagi, kita
berhadapan dengan generasi masa kini, yaitu para digital native (warga digital) yang lebih banyak ‘belajar’

7. dari media digital. Meningkatkan kemampuan membangun mindfulness communication tanpa stereotip
dan pandangan negative adalah juga persoalan meningkatkan kemampuan literasi media dalam konteks
budaya digital.
Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses,
menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak Digital meliputi hak untuk mengakses,
hak untuk berekspresi dan hak untuk merasa nyaman. Hak harus diiringi dengan tanggung jawab.
Tanggung jawab digital, meliputi menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional
atau atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik.
Hak dan kewajiban digital dapat memengaruhi kesejahteraan digital setiap pengguna. Kesejahteraan
digital merupakan istilah yang merujuk pada dampak dari layanan teknologi dan digital terhadap
kesehatan mental, fisik, dan emosi seseorang. Siapa yang bertanggung jawab untuk menciptakan
kesejahteraan digital? jawabannya adalah setiap individu. Terdapat empat aspek kesejahteraan individu
yang digambarkan dalam piramida dan delapan prinsip praktik digital yang baik yang digambarkan pada
lingkaran (Jisc, n.d).
2. Manajemen ASN
Manajemen ASN terdiri dari Manjemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen PNS meliputi
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier,
promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,penghargaan, disiplin, pemberhentian,
jaminan pensisun dan hari tua, dan perlindungan.
Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan
tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian
kerja; dan perlindungan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian,
kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan
kompetitif di kalangan PNS dengan Manajemen ASN 68 memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak, jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan Presiden. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima)
tahun.
Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan
proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif

8. sendiri Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi
Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps
profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: menjaga kode etik profesi dan standar
pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Untuk menjamin
efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem
Informasi ASN. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar- Instansi
Pemerintah Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri
dari keberatan dan banding administratif.
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan
agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.
Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: a)Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b) Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur Negara yang
menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik Untuk menjalankan kedudukannya tersebut,
maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: a) Pelaksana kebijakan public; b) Pelayan public; dan c)
Perekat dan pemersatu bangsa Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat
meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan
hak. Setelah mendapatkan haknya maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya.
ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku
ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur
dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah.
Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan memberikan ruang bagi tranparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan juga keadilan.
Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerpakan sistem ini baik dari sisi perencanaan
kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepasa masyarakat maupun jaminan
obyektifitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegaway yang
tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya.
Manajemen ASN Pasca recruitment, dalam organisasi berbagai system pengelolaan pegawai harus
mencerminkan prinsip merit yang sesungguhnya dimana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip
yang obyektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan
dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi, disisi lain bad performers mengetahui dimana kelemahan dan

9. juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja.
1) Manajemen ASN terdiri dari Manjemen PNS dan Manajemen PPPK
2) Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan perlindungan
3) Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan
tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan
perjanjian kerja; dan perlindungan.
4) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga
negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan
dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut
melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang
ditentukan.
6) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan Presiden. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling
lama 5 (lima) tahun
7) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan
proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
maupun atas inisiatif sendiri
8) Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi
Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
9) Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps
profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: menjaga kode etik profesi dan standar
pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
10) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen
ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional
dan terintegrasi antar- Instansi Pemerintah
11) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari
keberatan dan banding administratif.