dokumen.tips_perda-rtrw-kabupaten-muaro-jambi.pdf

1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 -2034
BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2014 - 2034
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman
masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya
penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan
ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar
terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan
keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan yang
memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras,
seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berbudaya
serta berkelanjutan, dan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilanserta
memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi dan keterpaduan pembangunan
antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua
kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara
bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 4725);
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5160);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jambi Tahun
2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2014-2034
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara
termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lainnya,untuk melakukan kegiatan, dan untuk memelihara
kelangsungan kehidupannya.
6. Wilayah adalah ruang yangmerupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnyadisingkat RTRW Kabupaten adalah
rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi
tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur
ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan
kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfataan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program serta pembiayaan.
12. Pengendalian pemanfaatan adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan
pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi
pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada
dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional.
14. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan
wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan
penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan
ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang
menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah
kabupaten.
16. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagaipendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan
perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan
keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan
cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

18. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat
kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistim produksi pertanian pengelolaan
sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan
hierarki keruangan suatu sistim permukiman dan sistim agrobisnis.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp, adalah pusat
kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa
kecamatan.
23. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat
kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa
desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan
prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah
kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan
prasarana skala kabupaten.
27. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
28. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta
api, jalan lori, dan jalan kabel.

29. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan
dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam
pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
30. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang
memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk
secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan
pagar milik jalan paling sedikit 2 (dua) jalur setiap arah dan dilengkapi dengan
median.
31. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar
pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan
wilayah.
32. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan
distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional
dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat
kegiatan.
33. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan
perkotaan.
34. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara
pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
35. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang
menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar
kawasan sekunder ke satu, kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder
kedua dan jalan arteri/kolektor primer dengan kawasan sekunder ke satu.
36. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah jalan yang
dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat
kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala
kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
37. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang
melayani angkutan pengumpul dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan
rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan pelayanan jasa
distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

38. Jalan Lokal primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan,
antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan
lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang
menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan
sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya
sampai ke perumahan.
40. Jaringan jalan khusus adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan
kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri
dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada Pemerintah.
41. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran,
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan
pemeliharaan jalan.
42. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana
dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.
43. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri
maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun
sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
44. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas
operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
45. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang
meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang
pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
46. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait dengan yang
lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
47. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh
badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut

48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah
saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 500 Kv yang
mendistribusikan dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-
pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran
udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 Kv yang
mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
50. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah
saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara
bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang
kelistrikan.
51. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang
menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak
langsung.
52. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu
atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000
(dua ribu) kilometer persegi.
53. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,
yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.
54. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan
memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air;
55. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
56. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis,
tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan
pelepasan air tanah berlangsung.
57. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya.
58. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

59. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yangmencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.
60. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
61. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang
mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun
bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta
pemeliharaan kesuburan tanah.
62. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk
meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang
berguna sebagai sumber air.
63. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai
buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
64. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
danau/waduk.
65. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam.
66. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah
sistem penyangga kehidupan.
67. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat
maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
68. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli,
dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

69. Cagar budaya adalah kegiatan untuk menjaga atau melakukan konservasi
terhadap benda-benda alam atau buatan manusia yang dianggap memiliki nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
70. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui
membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan
menghadapi ancaman bencana.
71. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.
72. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
manusia dan sumberdaya buatan.
73. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan
untuk dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan/atau peternakan.
74. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian
terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
75. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang
ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
penangkapan, budidaya perikanan, industri, pengelolahn hasil perikanan dan
tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
76. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama
sebagai sentra pembangunan ekonomi yang berbasis perikanan berdasarkan
prinsip–prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan yang terdiri dari
sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa
dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
77. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang
memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

78. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi
kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan
budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan failitas
penunjang pariwisata.
79. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
80. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang
digunakan untuk kepentingan pertahanan.
81. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
82. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap
ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
83. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
84. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan kabupaten.
85. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang
memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana
dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai
dengan rencana tata ruang.
86. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-
ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan
dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan
insentif dan disisentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

87. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum
yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-
unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi
peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
88. Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.
89. Koefisien daerah bangunan (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasi sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
90. Koefisien lantai/luas bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas
keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok
peruntukkan.
91. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak
sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan
pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah disusun dan ditetapkan.
92. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata
ruang.
93. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
94. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang penataan ruang.
95. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruang.
96. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

97. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten
Muaro Jambi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam
koordinasi penataan ruang di daerah.
98. Bandar udara adalah kawasan didaratan dan atau perairan dengan batas – batas
tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan
intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya, yang terdiri atas bandar udara umum dan bandara udara khusus yang
selanjutnya bandar udara umum disebut dengan bandar udara.
99. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan
bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan,
keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara,
penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar
moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
100. Tatanan kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang
menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang,
pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan
geografis, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, kelestarian
lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan
dengan sektor pembangunan lainnya.
BAB II
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI SERTA RUANG LINGKUP, TUJUAN,
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Pertama
Kedudukan, Peran dan Fungsi
Pasal 2
RTRW Kabupaten Muaro Jambi merupakan bentuk dari Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR) yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan di wilayah Kabupaten Muaro
Jambi.

Pasal 3
Peran RTRW Kabupaten disusun sebagai acuan alat operasionalisasi pelaksanaan
pembangunan di wilayah Kabupaten berupa Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) meliputi:
a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten; dan
b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
Pasal 4
RTRW kabupaten berfungsi untuk :
a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah,
masyarakat, dan swasta;
e. acuan penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
f. acuan dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan
wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian
insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan
Pasal 5
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
paling sedikit memuat:
a. ketentuan umum;
b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
c. rencana struktur ruang wilayah;
d. rencana pola ruang wilayah;
e. penetapan kawasan strategis;
f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
h. kelembagaan;
i. peran masyarakat;
j. penyidikan;

k. ketentuan pidana;
l. ketentuan penutup;
m. penjelasan; dan
n. lampiran.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:
a. peta rencana struktur ruang;
b. peta rencana pola ruang;
c. peta penetapan kawasan strategis; dan
d. indikasi program utama.
Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan
Pasal 6
(1) Wilayah perencanaan kabupaten merupakan daerah dengan batas yang
ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah
perairan dan wilayah udara, meliputi :
a. kecamatan Sekernan;
b. kecamatan Muaro Sebo;
c. kecamatan Taman Rajo.
d. kecamatan Jambi Luar Kota;
e. kecamatan Mestong;
f. kecamatan Kumpeh Ulu;
g. kecamatan Kumpeh;
h. kecamatan Sungai Gelam;
i. kecamatan Sungai Bahar;
j. kecamatan Bahar Utara; dan
k. kecamatan Bahar Selatan.
(2) Batas wilayah kabupaten, meliputi :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari; dan
d. sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Jabung Timur.
(3) Luas wilayah administrasi kabupaten 524.600 (lima ratus dua puluh empat ribu
enam ratus) hektar.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 7
Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Muaro
Jambi yang kompetitif, sejahtera dan mandiri berbasis agribisnis dan ekonomi
kerakyatan yang berwawasan lingkungan, dinamis dan beretika serta menjunjung tinggi
supremasi hukum, budaya dan adat istiadat.
Bagian Kelima
Kebijakan dan Strategi
Pasal 8
(1) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dalam Pasal 5
huruf b meliputi:
a. pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan
pemasaran produk hasil pertanian;
b. pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi wilayah;
c. pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat
kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan
terpadu;
d. pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang
berkelanjutan;
e. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
f. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan
wilayah; dan
g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
(2) Strategi pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan
pemasaran produk perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian modern dan
ketahanan pangan;
b. meningkatkan produksi pertanian secara luas sebagai basis perekonomian
daerah;
c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrobisnis mendukung
pembangunan wilayah;

d. meningkatkan dan mengembangkan industri rakyat, kecil dan menengah;
e. meningkatan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa;
f. menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi
dan usaha kecil menengah;
g. menumbuh-kembangkan produktifitas dan inovasi produk serta usaha baru
yang berkualitas; dan
h. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
(3) Strategi pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah
terutama yang berfungsi sebagai pusat agroindustri;
b. memantapan fungsi simpul-simpul wilayah; dan
c. memantapan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara
simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.
(4) Strategi pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat
kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan
fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi
dan jaringan sumberdaya air (irigasi) yang terpadu dan merata;
b. meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana
perumahan dan permukiman secara seimbang;
c. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian,
perikanan, industri dan perdagangan;
d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan
kebutuhan dan rencana pengembangannya;
e. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa
serta akses pasar yang kondusif
(5) Strategi pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan
kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya
berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;

c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi
alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup;
d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam,
pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan
pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang
berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan
manusia secara langsung;
f. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha
pelestarian alam.
(6) Strategi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan industri berjauhan dengan kawasan
permukiman;
b. mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan
industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan
kerajinan tangan; dan
d. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM) serta investasi.
(7) Strategi pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi di
wilayah kabupaten;
b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial
dan budaya;
c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal;
d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup.
(8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI;

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI;
dan
c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf c meliputi:
a. sistem pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 10
Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan
nasional dan provinsi, potensi dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.
Pasal 11
(1) Sistem pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri
atas:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.

(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
(3) Sistem perdesaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(4) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Perkotaan Sengeti
yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa
skala regional, pelayanan transportasi, pusat kesehatan dan pusat peribadatan.
(5) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. perkotaan Sebapo di Kecamatan Mestong yang berfungsi sebagai
pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, pusat
kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga, wisata, pendidikan dan industri
pengelolaan hasil hutan;
b. perkotaan Pijoan di Kecamatan Jambi Luar Kota yang berfungsi sebagai
kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan dan
simpul transportasi;
c. perkotaan Tanjung di Kecamatan Kumpeh yang berfungsi sebagai
kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pendidikan dan simpul
transportasi; dan
d. perkotaan Marga di Kecamatan Sungai Bahar yang berfungsi sebagai pusat
kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pendidikan dan simpul
transportasi.
(6) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c meliputi:
a. perkotaan Arang–Arang di Kecamatan Kumpeh Ulu, yang berfungsi sebagai
pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, pusat
kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
b. perkotaan Tempino di Kecamatan Mestong, yang berfungsi sebagai pusat
kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan simpul
transportasi.

c. perkotaan Petaling Jaya di Kecamatan Sungai Gelam, yang berfungsi sebagai
pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, pusat
kesehatan lokal, pusat rekreasi, olahraga dan wisata.
(7) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai pusat
pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan atau
beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga meliputi:
a. perkotaan Pudak di Kecamatan Kumpeh Ulu yang berfungsi sebagai pusat
pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat
kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan serta pintu gerbang
timur kabupaten;
b. perkotaan Jambi Kecil di Kecamatan Maro Sebo yang berfungsi sebagai
pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan,
pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan pelayanan
pertanian;
c. perkotaan Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam yang berfungsi sebagai
pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pelayanan pertanian
dan simpul transportasi;
d. perkotaan Kemingking Dalam di Kecamatan Taman Rajo yang berfungsi
sebagai perdagangan dan jasa, kesehatan, olahraga dan wisata, dan
pelayanan pertanian;
e. perkotaan Tanjung Mulya di Kecamatan Bahar Selatan yang berfungsi
sebagai perdagangan dan jasa, kesehatan, olahraga dan wisata, dan
f. perkotaan Talang Bukit di Kecamatan Bahar Utara yang berfungsi sebagai
perdagangan dan jasa, kesehatan, olahraga dan wisata, dan pelayanan
pertanian;
g. perkotaan Kedemangan di Kecamatan Jambi Luar Kota yang berfungsi
sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala
kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan
h. perkotaan Pematang Gajah di Kecamatan Jambi Luar Kota yang berfungsi
sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa skala
kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata.

i. perkotaan Bukit Baling di Kecamatan Sekernan yang berfungsi sebagai
pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan pelayanan
pertanian.
j. perkotaan Puding di Kecamatan Kumpeh yang berfungsi sebagai pusat
kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan pelayanan pertanian.
k. perkotaan Matra Manunggal di Kecamatan Kumpeh yang berfungsi sebagai
pertanian.
l. perkotaan Rukam di Kecamatan Taman Rajo yang berfungsi sebagai pusat
kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan pelayanan pertanian.
m. perkotaan Mudung Darat di Kecamatan Maro Sebo yang berfungsi sebagai
pertanian.
(8) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
seluruh pusat perdesaan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.
Pasal 12
Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) akan
diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tersendiri.
Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 13
(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
c. sistem jaringan prasarana transportasi udara.

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. jaringan jalan;
b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
(3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. jaringan jalur kereta api umum;
b. jaringan jalur kereta api khusus; dan
c. prasarana perkerataapian.
(4) Sistem jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi :
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan;
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 14
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. jalan bebas hambatan;
b. arteri primer;
c. kolektor primer 1;
d. kolektor primer 2;
e. jalan khusus; dan
f. lokal primer.
(2) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputiBatas Provinsi Jambi/Provinsi Sumatera Selatan, Kecamatan Mestong,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat yang merupakan bagian jalan bebas hambatan ruas indralaya (Provinsi
Sumatera Selatan), Betung, Tempino, Kota Jambi, Rengat (Provinsi Riau).
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:
1. Simpang Tuan - Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi
2. Simpang Mendalo Darat – Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi

3. Batas Kota Jambi km 15,90 – Kecamatan Mendalo Darat (Simpang tiga);
4. Batas Kota Jambi/KabupatenMuaro Jambi –Tempino; dan
5. Tempino – batasProvinsi Sumsel/Provinsi Jambi.
b. Jalan penghubung (Feeder Road) I Jambi – Bungo yang terdiri dari ruas jalan
Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari – Simpang Mendalo
Darat
c. Jalan akses pelabuhan Talang Duku yaitu ruas jalan Batas Kota Jambi –
Talang Duku.
d. Jalan akses Candi Muaro Jambi yang meliputi ruas jalan:
1. Simpang Berembang – SP. Jambi Kecil;
2. Simpang Jambi Kecil – Simpang Candi Muaro Jambi/Ds. Baru; dan
3. Simpang Candi Muaro Jambi/Ds. Baru – Candi Muaro Jambi.
(4) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d meliputi jalan penghubung antar pusat kegiatan yang meliputi ruas
jalan:
a. Simpang Tempino – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari
– Simpang Penerokan; dan
b. Talang Duku – Manis Mato desa Sogo/Suak Kandis.
(5) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi jalan penghubung antar pusat kegiatan yang terdiri dari ruas jalan:
a. Simpang Ahok - Simpang Pasar – Bumi Perkemahan; dan
b. Simpang Sungai Duren – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang
Hari.
(6) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi ruas
jalan Kecamatan Jambi Luar Kota – Kecamatan Mestong – Kecamatan Sungai
Gelam – Kecamatan Kumpeh Ulu - Kecamatan Kumpeh yang merupakan bagian
dari jalan khusus ruas Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari –
Kabupaten Muaro Jambi – Ujung Jabung;
(7) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. Kecamatan Sekernan dengan ruas jalan :
1. Ds. Tantan - Ds. Rantau Majo (Rencana Arteri Primer)
2. Ds. Tantan - Ds. Keranggan
3. Simp. P. Kayu. Aro - Desa Tantan (Dsn. Bungin Petar)
4. Desa P. Pulai - Desa Tantan (Dsn. Bungin Petar)
5. Jln. Kemas Tabro - Sp. Psr Sengeti
6. Simp. Pasar Sengeti - Simp. Ds. Gerunggung (Rencana Arteri Primer)
7. Simp. Ds. Gerunggung - Simp. Ds. Suak Putat

8. Simp. Ds. Suak Putat - Bts. Batanghari
9. Simp. Ds. Gerunggung - Simp. Kebun 11(Rencana Arteri Primer)
10. Simp. Ds. Suak Putat - Tj. Lanjut
11. Simp. Ds. Tanjung Lanjut - Bts. Batanghari
12. Gerbang Perkantoran - Kebun 11
13. Simp. Pasar Sengeti - Sp. Masjid
14. Simp. SMA - Simp. Sei. Melintang (Rencana Kolektor Primer 1)
15. Simp. MTS - Jalur 2 Lintas Timur
16. Jalur 2 Lintas Timur - Kebun Sawit
17. SKN.16 - Jalan Nasional (Jalur II)
18. Simp. RT 9 Brembang - Simp. Brembang (Lubuk Tarum)
19. Simp. Psr. Minggu Km 29 - Simp. Jambi Kecil (Rencana Kolektor
Primer1)
20. Simp. Ds. Tunas Baru - Dsn. Pematang Sialang
21. Ds. Tunas Baru (Dsn. Pematang Sialang) - Ds. Berembang (Lubuk
Tarum)
22. Ds. Tanjung Lanjut (Bedeng Rambut) - Simp. Kebun 11 (Rencana Arteri
Primer)
23. Simp.Desa Bukit Baling - Simp. Kebun 11
24. Jalan Nasional (Simp. Perkantoran) - Simp. Jalan Lingkar Dalam
25. Simp. Sanggar PKK - Simp. BPKPP
26. Simp. BPKPP - Simp. Lap. Tenis
27. Simp. Lap Tenis - Simp. Kantor PLN
28. Simp. Taman Kanak-Kanak (TK) - Simp. Dinas Kesehatan
29. Simp. Tugu - Lapangan Kantor Bupati
30. Kantor Bappeda – Taman Lansia
31. Jalan Nasional (Simpang Pesantren) - RSUD
32. Ds. Tanjung Katung - Ds. Lubuk Raman
33. Ds. Tunas Mudo - Dsn. Talang Rejo (Kedemangan)
34. Ds. Tanjung Katung – Simp. Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
35. Ds. Berembang – Jalan Lingkar Dalam (Rencana Kolektor Primer 1)
36. Kebon XI (Desa Bukit Baling) – Jalan Nasional KM.42
37. Desa Tanjung Lanjut – Dsn. Tanjung Sribulan (Desa Tanjung Lanjut)
38. Dsn. Tanjung Sribulan (Desa Tanjung Lanjut) – KM 58
39. KM.42 - Dsn. Tanjung Sribulan (Desa Tanjung Lanjut)
40. Jalan Nasional Depan Polres – Simpang Gerunggung
41. Simp. Ds. Tj. Lanjut (HP) – Ds. Tanjung Lanjut

42. Ds. Suak Putat – Tanjung Lanjut
43. Jalan Pertamina – Jalan Lingkar Dalam (gabung ke Eksisiting)
44. Jalan MTQ – Ds. Tanjung Katung
45. RT.01 (Kel. Sengeti) – Jalan Lingkar Dalam
46. Rt. 09 Ds. Berembang – Jalan Nasional (Ds. Tunas Baru)
47. Dsn. Pematang Sialang (Ds. Tunas Baru) – Jalan MTQ
48. Ds. Kedotan – Ds. Pematang Jering
49. Ds. Rantau Majo – Ds.Gerunggung (Rencana Arteri Primer)
50. Ds. Rantau Majo – Kel. Sengeti (Rencana Arteri Primer)
51. Ds. Rantau Majo – Rencana Jalan Arteri Primer
b. Kecamatan Maro Sebo dengan ruas jalan:
1. Batas Kec. Maro Sebo (Ds. Setiris) - Ds. Mudung Darat (Rencana
Kolektor Primer 1)
2. Simp. Ds. Jambi Kecil - Ds. Bakung Jalan Provinsi - Ma. Sabak
(Rencana Kolektor Primer 1)
3. Simp. Ds. Danau Kedap - Batas Kota (Rencana Kolektor Primer 1)
4. Ds. Danau Lamo - Ds. Kemingking Luar
5. Ds. Lubuk Raman - Jalan Lubuk Raman
6. Ds. Lubuk Raman - Simp. Pabrik
7. Simp. Jl. Lubuk Raman - Ds. Lubuk RamanBatas Kab. Tanjab Barat
8. Simp. Ds. Niaso - Ds. Niaso
9. Simp. Arena MTQ Gapura – Simp. MTQ Tanjung Katung
10. Ds. Lubuk Raman – Ds. Tanjung Katung
11. Ds. Tanjung Katung – Ds. Danau Lamo
12. RT. 01 Ds. Jambi Tulo – RT. 01 Ds. Jambi Kecil
13. RT. 01 Ds. Jambi Tulo – Ds. Tanjung Katung
14. RT. 09 Ds. Jambi Kecil – Ds. Tanjung Katung
15. Rt. 10 Ds. Jambi Kecil – Rt.04 Ds. Setiris
16. Ds. Danau Kedap – Ds. Setiris
17. Ds. Setiris – Ds. Sekernan
18. Ds. Setiris – Ds. Tunas Mudo
19. Ds. Mudung Darat – Jl. Strategis Nasional
20. Rt. 02 Ds. Muaro Jambi – Ds. Kemingking Dalam
21. Arena MTQ – Desa Tanjung Katung

c. Kecamatan Taman Rajo dengan ruas jalan:
1. Simp. Ds Kunangan - Ds. Kunangan
2. Simp. Ds. Tebat Patah - Ds. Tebat Patah
3. Simp. Ds. Kemingking Dalam - Batas Kec. Kumpeh
4. Simp. Ds. Kemingking Dalam - Ds. Kemingking Dalam
5. Pelabuhan Talang Duku - Simp. Ds. Tebat Patah
6. Simp. Ds. Tebat Patah - Simp. Ds. Kemingking Dalam
7. Simp. Ds. Kemingking Dalam - Ds. Manis Mato Batas Kec. Kumpeh
8. Ds. Kemingking Dalam – Ds. Sekumbung
9. Ds. Kemingking Dalam – Ds. Kemingking Luar
10. RT.01 Ds. Takang Duku – Ds. Kemingking Dalam
11. Ds. Talang Duku – Ds. Kunangan
12. Ds. Danau Lamo – Ds. Manis Mato
d. Kecamatan Jambi Luar Kota dengan ruas jalan:
1. Simp. Sei Duren - Ds. Sungai Duren (Rencana Arteri Primer)
2. Dsn. Sukorowo - Simp. III Ds. Pematang Jering
3. Simp. Tantan - Batas Ds. Selat Kab. Batanghari
4. Simp. Menuju Ds. Pematang Jering - Simp. III Ds. Pematang Jering
5. Simp. Ds. Pematang Jering - Dsn. Pematang Selayang
6. Dusun P. Selayang - Simp. Ds. Tantan (Rencana Arteri Primer)
7. Ds. Tantan - Batas Batang Hari
8. Lrg. Flamboyan - Simp. Perum Aurduri 2
9. Desa Senaung – PT.PSUT
10. PT. PSUT – Desa Rangas Bandung
11. Simp. Ds. Kedemangan - Batas Ds. Setiris Kec. Maro Sebo (Rencana
Kolektor Primer 1)
12. Simp. Ds. Rengas Bandung - Sungai Batang Hari Ds. Rengas Bandung
13. Ds. Sembubuk - Ds. Mendalo Laut
14. Simp. Pematang Gajah - Simp. III. Ds. Pematang Gajah
15. Simp. III Ds. Pematang Gajah - Simp. Bertam Menuju Ness
16. Simp. III Ds. Pematang Gajah - Batas Kota Jambi Kec. Kota Baru
17. Simp. Bertam Menuju Ness - Simp. Ness Ds. Muhajirin
18. Simp. Bertam Menuju Ness – Batas Kec. Mestong Ds. Pondok Meja
19. Simp. Ds. Muhajirin – Ds. Maro Sebo
20. Simp. Ds. Maro Sebo – Ds. Maro Sebo
21. Simp. Ds. Baru – Ds. Baru

22. Jalan Provinsi – Ds. Maro Sebo
23. Simp. Kampung II – Kampung II
24. Simp. Ds. Sarang Elang – Ds. Sarang Elang
25. Ds. Kedemangan – Ds. Rengas Bandung
26. Ds. Senaung – Ds. Simp. Limo
27. Ds. Kedemangan – Ds. Penyingat Olak
28. Ds. Senaung – Ds. Setiris
29. Ds. Penyingat Olak – Ds. Danau Kedap
30. Taman Setiti (Ds. Muaro Pijoan) – Dsn. Pematang Selayang (Ds.
Pematang Jering)
31. Ds. Sungai Duren – Taman Setiti (Ds. Muaro Pijoan)
32. Ds. Muaro Pijoan – Dsn. Leban Karas
33. Simp. TVRI – desa Danau Sarang Elang
34. Kampung 11 (Ds. Muhajirin) - Desa Maro Sebo
35. Kampus IAIN (Ds. Simp. Sei Duren) – Ds. Sungai Duren
36. Simpang.Sei. Duren – Ds. Pematang Jering
37. Ds. Mendalo Indah – Ds. Sungai Duren
38. Ds. Sungai Duren – IPA Mendalo Darat
39. Ds. Mendalo Darat – Ds. Mendalo Indah
40. Ds. Pematang Gajah – Dsn. Leban Karas
41. RT. 03 Ds. Sungai Bertam – Pinang Merah (Kota Jambi)
42. Ds. Sungai Bertam – Desa Baru
43. Danau Sarang Elang – Desa Maro Sebo
44. Rt. 01 Ds. Sungai Bertam – Ds. Muaro Sebapo
45. Jalan Provinsi (Depan Bagonjong – Ds. Pamatang Gajah)
46. Ds. Pematang Gajah – Perumahan Citra Raya
47. RT. 04 Kelurahan Pijoan – RT 08. Ds. Muaro Pijoan
e. Kecamatan Kumpeh Ulu dengan ruas jalan :
1. Simp. Trans PAL VII - Simp. Tanggul
2. Simp. Marene - Jembatan Lopak Alai
3. Simp. Kota Karang - Ks. Pudak Lopak Alai
4. Simp. Ramin - Ds. Ramin
5. Simp. Parit Arang-Arang - Simp. Ds. Parit Arang - Arang
6. Simp. Ds. Sumber Jaya - Simp. Ds. Sumber Jaya II
7. Simp. Sungai Terap - Ds. Sungai Terap
8. Simp. Ds. Kota Karang - Ds. Kota Karang

9. Simp. Sipin Teluk Duren - Ds. Sipin Teluk Sipin
10. Simp. Ds. Pemunduran - Ds. Pemunduran
11. Lrg. Tanjung Nangko - Lrg. Ponpes Al Faqih
12. Lrg. Mandiri - Lrg. Mandiri
13. Lrg. Ponpes Al Faqih - Lrg. Mandiri
14. Lrg. Wigo - Ds. Tangkit Baru Batas Kec Sungai Gelam
15. Jln. Tugu AMD - Ds. Tangkit Baru Batas Kec Sungai Gelam
16. Ds. Kasang Lopak Alai - Ds. Solok
17. RT. 6 Ds. Solok - RT. 3 Ds. Solok
18. Rawa Pudak (Ds. Pudak) – Ds. Kemingking Dalam
19. RT. 16 Rawa Pudak (Ds. Pudak) – Ds. Talang Duku
20. RT. 02 Ds. Pudak – Lr. Mandiri (Ds. Kasang Pudak)
21. Ds. Lopak Alai – Ds. Sakean
22. RT. 08 Ds. Tarikan – Ds. Solok
23. Pondok Pesantren (Ds. Sungai Terap) – Ds. Sumber Jaya
24. Desa Sungai Terap – Desa Sumber Jaya
25. Ds. Tarikan – Ds. Tangkit Baru
26. Ds. Sumber Jaya – Simp. SPM (Ds. Arang – Arang)
27. Ds. Sipin Teluk Duren – Ds. Arang – Arang
28. Ds. Arang – Arang – Desa Parit
29. Desa Parit – Desa Puding (Rencana Kolektor Primer 1)
30. Ds. Ramin – Ds. Teluk Jambu
31. Ds. Ramin – Ds. Rukam
32. RT. 08 Ds. Pemunduran – Ds. Teluk Raya
33. RT. 04 Ds. Pemunduran – Ds. Maju jaya
34. Ds. Pemunduran – Ds. Puding
35. Jl. Gotong Royong (Ds. Kasang Pudak) – Batas Kota Jambi
36. RT. 34 Ds. Kasang Pudak – Batas Kota Jambi
f. Kecamatan Kumpeh dengan ruas jalan :
1. Simp. Ds. Mekarsari - Batas Portal Trans Ds. Mekarsari
2. Simp. Ds. Petanang - Ds. Petanang
3. Simp. Ds. Pematang Raman - Ds. Suko Berajo
4. Simp. Sei. Bungur - Dsn. Sei Bungur
5. Simp. Sponjen - Ds. Sponjen
6. Simp. Bugis - Perbatasan PT. MAKIN

7. Simp. Ds. Rantau Panjang - Perbatasan Ds. Londrang dengan Ds.
Manis Mato
8. Simp. Ds. Sogo - Ds. Sogo
9. Simp. Padat Karya - Dsn. Tanjung
10. Simp. Kuburan Masjid Tanjung - Dsn. Tanjung
11. Simp. Plancu - Plancu
12. Simp. Gedong Karya Ulu - Simp. Gedong Karya Ilir
13. Simp. Masuk Jebus - Simp. Keluar Jebus
14. Ds. Puding- Ds. Maju Jaya
15. Ds. Maju Jaya - Ds.Ramin
16. Ds. Maju Jaya – Ds. Mekar Sari
17. Ds. Puding – Ds. Gambut Jaya
18. Ds. Mekar Sari – Ds. Rukam
19. Ds. Mekar Sari – Ds. Pematang Raman
20. Ds. Petanang – Ds. Mekar Sari (SK 4)
21. Ds. Petanang – Ds. Sungai Bungur
22. Ds. Petanang – Ds. Ramin
23. Ds. Sungai Bungur – Ds. Seponjen
24. Ds. Seponjen – Kel. Tanjung
25. Kel. Tanjung – Ds. Sogo
26. Kel. Tanjung – Ds. Gedong Karya
27. Kel. Tanjung – Dsn. Plancu (Ds. Gedong Karya)
28. RT. 15 Kel. Tanjung – RT. 22 Kel. Tanjung
29. Jalan UPT Trans (Ds. Gedong Karya) – Ds. Jebus
30. Ds. Jebus – Ds. Sungai Aur
31. Simp. Trans Ds. Sei. Aur - Trans Ds. Sei Aur
32. Ds. Manis Mato – Ds. Sungai Aur
g. Kecamatan Mestong dengan ruas jalan :
1. Simp. Ds. Plempang - Perbatasan Kecamatan Sei. Bahar Ds. Berkah
(Rencana Kolektor Primer 1)
2. Ds. Nyogan (Pos TPR) - Ds. Suka Damai (Jalan Negara Jambi-
Palembang)
3. Ds. Pelempang - Ds. Sei. Landai
4. Simp. Dsn. Sei. Jerat - Ds. Sei. Landai (Rencana Kolektor Primer 1)
5. Simp. III Ds. Baru - Jalan Provinsi (Ness)
6. Simp. III Ds. Baru - Perbatasan Kec. Jaluko dengan Ds Baru

7. Tanjung Pauh Km. 34 - Simp. III Ds. Baru
8. Simp. Pondok Meja - Perbatasan Sungai Gelam dengan Ds. Suka Maju
9. Km. 18 Ds Muaro Sebapo - Ds. Suka Maju
10. Ds. Suka Maju - Desa Talang Belido
11. Dsn. Purwodadi Ds. Pondok Meja - Batas Kota Jambi
12. Simp. SPN - Batas Kota Jambi
13. Simp. KM. 15 Ds. Bertam - Ds. Bertam (Jalan Provinsi Ness)
14. Simp. Ds. Ibru (Jalan Nasional Jambi-Palembang) - Ds. Ibru
15. Ds. Tanjung Pauh KM. 39 - Ds. Lubuk Regis
16. Ds. Tempino – Ds. Muhajirin (Rencana Arteri Primer)
17. Muaro Sebapo – Desa Baru (Rencana Jalan Lingkar)
18. KM 6 Desa Baru – Jalan Provinsi (KM 36 Tanjung Pauh 39)
19. Ds. Tanjung Pauh 32 – Jalan Poros Talang Pelita
20. Ds. Tanjung Pauh Talang Pelita – Ds. Pelempang
21. Tanjung Pauh Talang Pelita – Lubuk Regis
22. Lubuk Regis (Tanjung Pauh Km39) - Simpang Unit VI Markanding
23. Tanjung Pauh Talang Pelita – Markanding
24. Tanjung Pauh Talang Pelita – Nyogan
25. Ds. Pelempang – Ds. Sungai Landai
26. Ds. Nyogan – Ds. Sungai Landai
27. SMPN 28 (Sebapo) – Sungai Jerat
28. Lr. Panjang (Sebapo) – Sungai Jerat
29. Ds. Sebapo – Ds. Suka Maju
30. Ds. Suka Maju – Ds.Talang Belido
31. Jalan Provinsi Ds. Tanjung Pauh 39 – Dsn. Lubuk Regis
32. Ds. Suka Damai – Ds. Ibru
33. Ds. Ibru – Batas Kec. Sungai Gelam
34. Dsn. Sungai Jerat (Sungai Landai) – Ds. Ladang Panjang (Rencana
Kolektor Primer 1)
35. Jalan Nasional (Jambi-Pelembang) – Kebon Kelapo
36. Kebon Kelapo – Simp. Bufer Tempino
37. Kebon Kelapo – Kantor Pertamina
38. Jalan Nasional (Jambi-Pelembang) – Ds. Pelempang
39. Jalan Nasional (Jambi-Pelembang) – Simp. Rd. Subianto (jalan komplek
pertamina)
40. Simp. IV Pasar Tempino – Kantor Pertamina
41. Simp. IV Pasar Tempino – Simp. Pete

42. Jalan Provinsi KM. 29 – Simp. Saleh
43. Jalan Provinsi KM. 30 – Simp. Bak Air
44. Simp. Bor Tengkorak – Rencana Jalan Nasional
45. Simp. Pesantren – Rencana Jalan Simpang Bor Tengkorak
46. Simp. Aju – RT. 09 Kantor Lurah Tempino
h. Kecamatan Sungai Gelam dengan ruas jalan :
1. Simp. Ds. Menuju Talang Belido - Simp. III Ds. Ladang Panjang
2. Simp. III Ds. Ladang Panjang - Batas Provinsi
3. Ds. Ladang Panjang - Perkebunan Sawit
4. Simp. Ds. Parit - Simp. Ds. Sumber Agung
5. Simp. III Ds. Talang Belido - Perbatasan dengan Kota Jambi Kec. Jambi
Selatan
6. Batas Kota (Gapura) Ds. Kebon IX - Batas Kota
7. Batas Kota Dengan Ds. Tangkit - Simp. Ds. Sungai Gelam
8. Simp. Jalan Pertamina - Simp. III Ds. Talang Kerinci
9. Simp. Ds. Talang Kerinci - Simp. III Ds. Talang Kerinci
10. Simp. III Ds. Talang Kerinci - Simp. Buper
11. Simp. Ds. Parit - Batas Ds. Parit dan Ds. Arang- Arang (Rencana
Kolektor Primer 1)
12. Simp. Ds. Sumber Agung - Ds. Sumber Agung
13. Jl. Simp. Trans - Ds. Mingkung
14. Simp. Menuju Ds. Petaling Jaya - Perkebunan (Batas Provinsi)
15. Simp. Ds. Petaling Jaya – Ds. Petaling Jaya
16. Simp. III Ds. Ladang Panjang – Perbatasan dengan Kec. Mestong Ds.
Sebapo
17. Simp. Ds. Ladang Panjang – Simp. Jalan Pertamina
18. Simp. Ds. Tangkit Baru – Batas Kec. Kumpeh Ulu Ds. Sungai Terap
19. Simp. Ds. Sungai Terap – Batas Kec. Kumpeh Ulu Ds. Sungai Terap
20. Simp. Jalan Ampera – Simp. Jalan Tangkit Baru
21. Buper – Batas Provinsi Sumatra Selatan
22. Simp. Pasar Rebo – Perkebunan Sawit Batas Provinsi Sumatera Selatan.
23. Simp. Desa Gambut Jaya – Ds Gambut Jaya
24. Ds. Petaling Jaya – Ds. Sido Mukti
25. Ds. Petaling Jaya – Ds. Tri Mulya Jaya
26. Ds. Ladang Panjang – Bumi Perkemahan (Rencana Kolektor Primer1)
27. Bumi Perkemahan –Simpang Desa Parit (Rencana Kolektor Primer1)

28. Kebon IX (Air Hitam) – Tangkit (Kebon Duren)
29. Ds. Sungai Gelam (Simpang Mesjid Nurul Hikmah) – Talang Kerinci
30. Ds. Trimulya Jaya - Ds. Ladang Panjang
31. Ds. Sido Mukti – Batas Provinsi
32. Ds. Parit – Ds. Sumber Agung
33. Ds. Parit – Ds. Sungai Gelam
34. Ds. Sungai Gelam – Ds. Sungai Terap
35. Ds. Mekar Jaya – Ds. Talang Kerinci
36. Ds. Talang Belido – Ds. Talang Kerinci
i. Kecamatan Bahar Utara dengan ruas jalan :
1. Simp. Pos Polisi - Simp. IV Ds. Talang Datar
2. Simp. Kantor Camat Baru - Simp. II Pustu/ Kantor Camat Lama
3. Simp. IV Ds. Talang Datar - Simp. III KUD Sido Mukti Ds. Sumber Jaya
Unit XIX
4. SiImp. III Menuju Unit XVI - XIX - Simp. III Ds. Matra Manunggal - Ds.
Bukit Mulya
5. Simp. III Ds. Matra Manunggal - Ds. Bukit Mulya - Simp.Ds. Matra
Manunggal A1
6. Simp. Pabrik Pinang Tinggi - Ujung Jalan Ds. Sungai Dayo
7. Simp. III Ds. Bukit Mulya - Simp. III RT. 01 Ds. Bukit Mulya
8. Simp. 4 Ds. Matra Manunggal A1 - Jalan Provinsi
9. Simp. menuju Ds. Markanding - Ds. Markanding Perbatasan Jln.
Provinsi
10. Simp. III Ds. Markanding - Simp. III Ds. Nyogan
11. Ds. Talang Bukit - Ds. Talang Datar
12. Ds. Talang Bukit – Ds. Mulya Jaya
13. Simp. Unit X menuju Unit III - Simp. Ds. Marga Manunggal Jaya
14. Simp. menuju Ds. Sumber Mulya - Ds. Sumber Mulya
15. RT.04 Ds. Sumber Mulya – Batas Kabupaten Batang Hari
16. RT. 07 Ds. Mulya Jaya – RT. 01 Ds. Sumber Jaya
17. Ds. Sumber Mulya – Ds. Bahar Mulya
18. RT.01 Ds. Talang Datar – Simp. Padang (RT.10 desa Markanding)
19. Ds. Bahar Mulya – Ds. Talang Datar
20. PKS Bunut – Jalan Provinsi
21. Dusun Bunut (desa Matramanunggal) – Jalan Provinsi
22. RT.13 Ds. Bukit Mulya – Ds. Bahar Mulya

23. Ds. Sungai Dayo – Ds. Bukit Mulya
24. Ds. Sungai Dayo – Jalan Provinsi
j. Kecamatan Sungai Bahar dengan ruas jalan :
1. Simp. III Unit XVIII – Simp. Ds. Trijaya
2. Simp. Ds. Bhakti Mulia Unit V - Simp. III Unit XVIII dan Unit XV
3. Simp. III Unit XVIII dan Unit XV - Simp. Jln. Provinsi Ds. Bukit
Makmur Unit XV
4. Simp. III Ds. Bhakti Mulya Unit V - Simp. III Ds. Bukit Makmur Unit
XV
5. Simp. Unit V Ds. Bhakti Mulya - Simp. Tugu KB Unit IV (Rencana
Kolektor Primer 1)
6. Simp. Jalur I Ds. Suka Makmur Unit I - Simp. KUD Suka Makmur Jln.
Sultan Taha I
7. Simp. Pos Polisi Jalur I Unit I - Simp. SMP Pasar Sei. Bahar Unit I
8. Simp. Unit I Jalan Provinsi - Simp. III Menuju Unit IV dan Unit
II(Rencana Kolektor Primer 1)
9. Simp. III Menuju Unit IV dan Unit II - Simp. III Bidan Fitri (Rencana
Kolektor Primer 1)
10. Simp. III Bidan Fitri - Simp. Tugu KB Unit IV (Rencana Kolektor
Primer1)
11. Simp. III Menuju Unit IV dan Unit II - Perbatasan Kec. Mestong Unit
10 (Rencana Kolektor Primer 1)
12. Simp. Ds. Trijaya Menuju Ds. Bukit Mas - Simp. III Unit XVIII dan Unit
XV
13. Simp. Tugu KB Unit IV - Simp. Ds. Marga Manunggal Jaya
14. Simp. Ds. Marga Manunggal Jaya - Ds. Tanjung Harapan
15. Desa Marga – Pasar desa Suka Makmur
16. Jalur IV.A - Ds. Panca Bhakti
17. Jalan Provinsi – Jalur IV.A (desa Marga)
18. Desa Marga Mulya – desa Pinang Tinggi
19. Simp. III Bidan Fitri – Jalur III (Unit III)
20. Desa Tanjung Harapan – desa Tanjung Lebar
21. Desa Bukit Mas – desa Tanjung Sari
22. Ds. Bukit mas – desa Bukit Mamkur
23. Jalur IV.A (Ds. Marga) – Jalur III.b (Unit III)
24. Desa Marga Mulya – desa Suka Makmur

25. Lap. Bola Kaki (Ds. Mekar Sari Makmur) – Jalur II (Ds. Marga Mulya)
26. SD. 196 (Ds. Suka Makmur) – Ds. Panca Bhakti
27. Hamparan 8 (Desa Bukit Makmur) – RT.3desa Bhakti Mulya
28. Desa Bukit Makmur – Ds. Sungai Dayo
29. Desa Marga Mulya – desa Berkah
30. Jalan Provinsi Ds. Suka Makmur – Jl. Provinsi Ds. Pinang Tinggi
j. Kecamatan BaharSelatan dengan ruas jalan :
1. Simp. Ds. Tanjung Lebar - Ds. Tanjung Lebar
2. Simp. III Ds. Tanjung Harapan - Simp. Ds. Tanjung Lebar
3. Simp. Ds. Bukit Subur - Simp. Ds. Ujung Tanjung
4. Ds. Tanjung Lebar - Simp. III Ds. Tanjung Mulya
5. Simp. Ds. Trijaya - Simp. menuju Ds. Tanjung Mulya Unit 17
6. Simp. menuju Ds. Tanjung Mulya Unit 17 - Ds. Tanjung Sari
7. Simp. Ds. Adipura Kencana Unit XX - Ds. Tanjung Mulya
8. Simp. III Ds. Tanjung Mulya - Simp. Pasar Gapura Ds. Tanjung Mulya
9. Simp. menuju Ds. Tanjung Mulya Unit 17 - Simp. Pasar Gapura Ds.
Tanjung Mulya
10. Ds. Bukit Subur – Desa Mekar Jaya
11. Ds. Tanjung Baru – Ds. Ujung Tanjung
12. Ds. Bukit Subur – Ds. Panca Mulya
13. Blok B (Ds.Trijaya) – Ds. Bukit Subur
14. Ds. Trijaya – Ds. Mekar Jaya
15. Ds. Mekar Jaya – Ds. Tanjung Mulya
Pasal 15
(1) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf b meliputi:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. terminal tipe B meliputi:
1. terminal Bukit Baling di Kecamatan Sekernan; dan
2. terminal Tempino di Kecamatan Mestong.
b. terminal tipe C meliputi:
1. terminal Sengeti di Kecamatan Sekernan

2. terminal Pijoan di Kecamatan Jambi Luar Kota
3. terminal Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam
4. terminal Pudak di Kecamatan Kumpeh Ulu
5. terminal Tanjung di Kecamatan Kumpeh
6. terminal Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam
7. terminal Pondok Meja di Kecamatan Mestong;dan
8. terminal Marga di Kecamatan Sungai Bahar.
9. terminal Mekar Jaya di Kecamatan Bahar Selatan.
(3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. terminal barang Tempino di Kecamatan Mestong; dan
b. terminal barang Sengeti di Kecamatan Sekernan.
Pasal 16
(1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf c meliputi:
a. angkutan penumpang; dan
b. angkutan barang.
(2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan jalur meliputi:
1. Jawa - Provinsi Sumatera Selatan – Jambi - Sp.Tuan – Merlung –
Rengat; dan
2. Jawa – Provinsi Sumatera Selatan – Jambi – Sp. Tuan – Sp. Lagan -
Kuala Tungkal.
b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan jalur meliputi:
1. Jambi – Muara Bulian – Muara Tembesi - Sarolangun; dan
2. Jambi – Muara Bulian – Muara Tembesi – Muara Tebo – Muara Bungo.
c. Angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibukota kecamatan dan
kawasan perdesaan dengan jalur meliputi:
1. Sengeti – Kota Jambi;
2. Pijoan – Kota Jambi;
3. Sungai Gelam – Kota Jambi;
4. Tanjung – Kota Jambi;
5. Tempino –Kota Jambi; dan
6. Sungai Bahar – Kota Jambi.

(3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan jalur yang
meliputi:
a. jalur Batas Provinsi Sumatera Selatan – Tempino; dan
b. jalur Batas Provinsi Riau - Suko Awin Jaya – Bukit Baling – Sengeti.
Pasal 17
(1) Rencana Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d berupa dermaga sungai
meliputi:
a. pelabuhan ASDP; dan
b. alur pelayaran.
(2) Pelabuhan ASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kelurahan Sengeti, desa Pematang Pulai, desa Pulau Kayu Aro, desa Rantau
Majo, desa Tantan, desa Kedotan dan desa Keranggan di Kecamatan
Sekernan;
b. desa Sungai Duren dan desa Sarang Burung di Kecamatan Jambi Luar Kota;
c. desa Muaro Jambi di Kecamatan Maro Sebo;
d. desa Talang Duku, desa Tebat Patah, desa Teluk Jambu, desa Dusun Mudo,
desa Kemingking Luar, desa Sekumbung, desa Manis Mato dan desa Rukam
di Kecamatan Taman Rajo;
e. kelurahan Tanjung, desa Rantau Panjang, desa Londerang dan desa
Rondang di Kecamatan Kumpeh.
(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kelurahan Sengeti - desa Pematang Pulai - desa Pulau Kayu Aro - desa
Rantau Majo, desa Tantan - desa Kedotan - desa Keranggan;
b. desa Sungai Duren - desa Sarang Burung;
c. desa Muaro Jambi - desa Talang Duku - desa Tebat Patah - desa Teluk
Jambu - desa Dusun Mudo - desa Kemingking Luar - desa Sekumbung -
desa Manis Mato - desa Rukam;
d. kelurahan Tanjung - desa Rantau Panjang - desa Londerang - desa Rondang;

Paragraf 2
Sistem Jaringan Perkeretaapian
Pasal 18
(1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf a meliputi:
a. Batas Provinsi Sumatera Selatan/Provinsi Jambi – Tempino – Kecamatan
Jambi Luar Kota - Sengeti – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten
Tanjung Jabung Barat - Merlung; dan
b. Kota Jambi – Kumpeh Ulu–Kumpeh – Muara Sabak – Sungai Lokan.
(2) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (3)
huruf b meliputi:
a. Provinsi Sumatera Selatan – Kecamatan Mestong – Kecamatan Sungai
Gelam – Kecamatan Kumpeh Ulu – Kota Jambi – Kecamatan Maro Sebo –
Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
b. Provinsi Sumatera Selatan - Kecamatan Mestong – Kecamatan Jambi Luar
Kota – Sengeti – ProvinsiRiau.
(3) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (3) huruf
c meliputi:
a. stasiun kereta api di Sengeti Kecamatan Sekernan; dan
b. stasiun kereta api di Tempino Kecamatan Mestong.
Paragraf 3
Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara
Pasal 19
(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:
a. bandar udara umum Sultan Thaha Jambi di Jambi;
b. bandar udara di Kecamatan Taman Rajo;
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (4)
huruf b meliputi:
a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar udara
Sultan Thaha Jambi;
b. Kawasan disekitar bandar udara Sultan Thaha Jambi sebagai penempatan
alat bantu navigasi penerbangan;

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 20
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
c meliputi :
a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Pasal 21
(1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf a meliputi:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi
a. Jaringan pipa minyak bumi meliputi :
1. Sengeti - Muaro Pijoan - Kota Jambi;
2. Sungai Gelam - Kota Jambi; dan
3. Kota Jambi - Tempino - Provinsi Sumatera Selatan.
b. Jaringan pipa gas meliputi :
1. desa Suko Awin Jaya KM 58 -desa Tanjung Lanjut - Kabupaten Batang
Hari -desa Pijoan -desa Bertam - Kelurahan Tempino - Provinsi
Sumatera Selatan; dan
2. kecamatan Sungai Gelam - Kecamatan Kumpeh Ulu - Kecamatan
Kumpeh - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Batam.
(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Kumpeh, Kecamatan
Maro Sebo dan Kecamatan Sungai Bahar;
b. pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) terdapat di Kecamatan
Sungai Gelam dan Kecamatan Sekernan;

c. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di Kecamatan
Mestong; dan
d. pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seluruh wilayah Kabupaten.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. gardu induk terdapat di desa Mendalo Darat dan di desa Sungai Bertam;
b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas
500 kVA (lima ratus Kilo Volt Ampere) interkoneksi jaringan listrik Aur Duri
Rengat yang melewatiKecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Sekernan
untuk transmisi SUTET;
c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas
275 kVA (dua ratus tujuh puluh lima Kilo Volt Ampere) interkoneksi jaringan
listrik Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Tebo-
Kabupaten Muaro Jambi–Kota Jambi–Tanjung Jabung Barat untuk
transmisi SUTET;
d. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kVA
(seratus lima puluh) Kilo Volt Ampere yaitu menghubungkan Kabupaten
Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sungai Gelam - Sungai
Bertam, Sungai Bertam - Mendalo Darat; dan
e. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20
kVA (dua puluh) Kilo Volt Ampere yaitu menghubungkan antar pusat
perdesaan dalam wilayah Kabupaten.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 22
(1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf b meliputi :
a. jaringan kabel; dan
b. jaringan nirkabel.
(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh
kecamatan di wilayah kabupaten.
(3) Jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station
(BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan
di wilayah kabupaten.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 23
(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf c
meliputi :
a. wilayah sungai (WS);
b. cekungan air tanah (CAT);
c. jaringan air baku untuk air besih; dan
d. sistem pengendaliaan daya rusak air.
(2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
Wilayah Sungai Batanghari.
(3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. CAT Jambi - Dumai yang merupakan cekungan air tanah lintas provinsi; dan
b. CAT Muaro Tembesi yang merupakan cekungan air tanah lintas
Kabupaten/Kota.
(4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan sumber air permukaan yang meliputi :
a. Sungai Batanghari untuk melayani Kecamatan Sekernan, Kecamatan
Jambi Luar Kota, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Taman Rajo,
Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kecamatan Sungai
Gelam.
b. Sungai Kaos di Kecamatan Sekernan untuk melayani Kecamatan Sekernan;
c. Sungai Pijoan di Kecamatan Jambi Luar Kota untuk melayani Kecamatan
Jambi Luar Kota;
d. Sungai Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir untuk melayani
Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir;
e. Sungai Nyogan di Kecamatan Mestong untuk melayani Kecamatan Sungai
Bahar dan Kecamatan Mestong;
f. Sungai Kandang di Kecamatan Bahar Selatan untuk melayani Kecamatan
Sungai Bahar dan Bahar Selatan;
g. Sungai Muhajirin di Kecamatan Jambi Luar Kota untuk melayani Kecamatan
Jambi Luar Kota;
h. Sungai Bahar di Kecamatan Bahar Utara untuk melayani Kecamatan Bahar
Utara;

i. Sungai Lalan di Kecamatan Bahar Selatan untuk melayani Kecamatan Bahar
Selatan;
j. Sungai Berembang di Kecamatan Sekernan dan Kecamatan Muaro Sebo
untuk melayani Kecamatan Sekernan dan Kecamatan Muaro Sebo;
k. Sungai Niaso di Kecamatan Muaro Sebo untuk melayani Kecamatan Muaro
Sebo;
l. Sungai Tangkit di Kecamatan Sungai Gelam untuk melayani Kecamatan
Sungai Gelam;
m. Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam untuk melayani Kecamatan
Sungai Gelam;
n. Sungai Medak di Kecamatan Sungai Gelam untuk melayani kecamatan
Sungai Gelam.
(5) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi:
a. kanal primer di Kecamatan Sekernan, Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu dan
Kecamatan Taman Rajo;
b. turap lengsengan di sepanjang sungai Batanghari yang melalui Kecamatan
Sekernan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Maro sebo, Kecamatan
Taman Rajo, Kecamatan Kumpeh ulu dan Kecamatan Kumpeh;
c. pemindahan aliran air Sungai Batang Hari di desa Kedotan Kecamatan
Sekernan;
d. program penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai dengan jenis
tanaman tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 24
(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal
20 huruf d meliputi :
a. sistem persampahan;
b. sistem penyediaan air minum;
c. sistem pengelolaan air limbah;
d. sistem jaringan drainase; dan
e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Sungai
Gelam
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Bukit Baling
Kecamatan Sekernan
c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Danau Sarang
Elang Kecamatan Jambi Luar Kota
d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Mekar Sari
Makmur Kecamatan Sungai Bahar
e. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), meliputi:
1. desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo;
2. desa Baru Kecamatan Mestong;
3. desa Mekar Jaya Kecamatan Bahar Selatan;
4. desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota;
5. desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu;
6. desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu;
7. desa Rantau Panjang Kecamatan Kumpeh;
8. desa Betung Kecamatan Kumpeh;
9. desa Matra Manunggal Kecamatan Bahar Utara;
10. desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo; dan
11. desa Rukam Kecamatan Taman Rajo.
(3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. sistem penyediaan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Muaro Jambi;
b. sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi :
1. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Sengeti melayani perkotaan Sengeti dan
Perkotaan Bukit Baling
2. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Sekernan melayani perkotaan Sekernan
sampai ke batas Kota Jambi
3. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Sungai Duren melayani perkotaan
Pijoan, Simpang Sungai Duren, Mendalo Darat sampai batas Kota
Jambi
4. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Pudak melayani Perkotaan Pudak dan
Kecamatan Sungai Gelam

5. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Tanjung melayani Perkotaan Tanjung;
dan
6. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Mendalo Darat melayani Mendalo
Darat, Pematang Gajah dan Mendalo Indah sampai batas Kota Jambi
7. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Muaro Jambi melayani Kecamatan
Maro sebo
8. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Matra Manunggal melayani Kecamatan
Bahar Utara
9. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Nyogan melayani Kecamatan Mestong
dan Kecamatan Sungai Bahar
10. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Trijaya melayani Kecamatan Bahar
Selatan
11. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Sungai Gelam melayani Perkotaan
Sungai Gelam
12. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Arang-Arang melayani Perkotaan
Arang-Arang dan Perkotaan Puding
13. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Teluk Jambu melayani Perkotaan
Kemingking Dalam dan Perkotaan Rukam; dan
14. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Niaso melayani Perkotaan Mudung
Darat dan Perkotaan Jambi Kecil
(4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. limbah domestik berupa Intsalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal
terdapat di sistem perkotaan PKWp, PKL dan PKLp;
b. limbah domestik berupa septic tank terdapat di seluruh wilayah Kabupaten;
c. limbah non domestik terdapat di seluruh wilayah Kabupaten ;
d. sarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul
IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) komunal yang diprioritaskan
berada di perkotaan Sengeti, perkotaan Pematang Gajah, perkotaan Marga
dan perkotaan Sugai Gelam;
e. sistem sanitasi masyarakat mengupayakan dengan on site sistem (septic
tank) dan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum pada lingkungan permukiman
kumuh Kabupaten Muaro Jambi;
f. instalasi pengolahan limbah untuk kawasan industri rumah tangga;
g. limbah hasil kegiatan industri melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
dan
h. limbah B3 pada setiap kegiatan industri.

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. sistem dan saluran drainase yang ada sesuai dengan jenis dan klasifikasi
saluran;
b. sistem drainase terpadu khususnya bagi sistem perkotaan PKWp, PKL, PKLp
dan PPK serta kawasan peruntukan industri;
c. sistem drainase pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
d. penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak
sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran
drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya;
dan
e. pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran Sungai Batang Hari.
(6) jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
berupa jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi:
a. jalur evakuasi bencana banjir Wilayah Sekernan, Kecamatan Jambi Luar
Kota dan Kecamatan Maro Sebo melalui ruas Jalan Arteri Primer Sp. Tuan
- Batas Kota Jambi ke lapangan perkantoran bukit Cinto Kenang;
b. jalur evakuasi bencana banjir wilayah Sekernan, Kecamatan Jambi Luar
Kota melalui ruas jalan arteri primer batas Kabupaten Muaro Jambi -
Simpang Mendalo Darat ke Universitas Jambi, Pematang Jering - Sungai
Duren- Simpang Sungai Duren menuju Kampus IAIN;
c. jalur evakuasi bencana banjir wilayah Kecamatan Taman Rajo melalui ruas
jalan Kemingking Dalam-Talang Duku - Batas Kota Jambi ke lapangan
Batalyon Infantri Ksatria Jaya Kasang; dan
d. jalur evakuasi bencana banjir wilayah Kumpeh Ulu dan Kumpeh melalui
ruas jalan Suak Kandis - Talang Duku - Batas Kota Jambi ke lapangan
Batalyon Infantri Ksatria Jaya Kasang.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25
(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.

(2) Pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(3) Untuk kepentingan dan berlakuan dinamika pembangunan
sosial,ekonomi,budaya, agama, dan pertahanan keamanan maka beberapa
wilayah yang berada dalam kawasan hutan dan telah dimasukkan dalam peta
rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai
dengan peraturanperundang-undangan berlaku.
(4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dan/atau tidak dapat
ditindak lanjuti maka kawasan tersebut tetap merupakan kawasan hutan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 26
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
e. kawasan rawan bencana alam.
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 27
(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ayaitu
kawasan hutan gambut.
(2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23.638
(dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:
a. kecamatan Taman Rajo; dan
b. kecamatan Kumpeh.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 28
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf byaitu:kawasan resapan air.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 19.249
(sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi:
b. kecamatan Maro Sebo;
c. kecamatan Taman Rajo;
d. kecamatan Sungai Gelam;
e. kecamatan Kumpeh Ulu;dan
f. Kecamatan Kumpeh.
Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 29
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c
meliputi:
a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sempadan danau atau waduk; dan
c. ruang terbuka hijau (RTH)
(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis sempadan dan tepi palung
sungai untuk sungai tidak bertanggul atau diantara garis sempadan dan tepi luar
kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
(3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan pada:
a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan :
1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
2. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai labih
dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

3. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai labih
dari dengan 20 m (dua puluh meter).
b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
1. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 KM2 (lima ratus
kilometer persegi) dengan garis sempadan paling sedikit 100 m (seratus
meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
2. Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan dari 500
KM2 (lima ratus kilometer persegi) dengan garis sempadan paling sedikit
50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang
alur sungai.
c. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit
berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
d. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit
berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
(4) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c
dan hurufd terdapat pada aliran Sungai Batanghari yang terletak di Kecamatan
Sekernan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan
Taman Rajo dan Kecamatan Kumpeh.
(5) Garis sempadan sebagaimana pada ayat (3)huruf b angka 2 meliputi:
1. Sungai Kaos di Kecamatan Sekernan;
2. Sungai Pijoan di Kecamatan Jambi Luar Kota;
3. Sungai Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir;
4. Sungai Nyogan di Kecamatan Mestong;
5. Sungai Kandang di Kecamatan Bahar Selatan;
6. Sungai Muhajirin di Kecamatan Jambi Luar Kota;
7. Sungai Bahar di Kecamatan Bahar Utara;
8. Sungai Lalan di Kecamatan Bahar Selatan;
9. Sungai Berembang di Kecamatan Sekernan dan Kecamatan Muaro Sebo;
10. Sungai Niaso di Kecamatan Muaro Sebo;
11. Sungai Tangkit di Kecamatan Sungai Gelam;
12. Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam; dan
13. Sungai Medak di Kecamatan Sungai Gelam.

(4) Kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa:
a. sempadan berjarak 50 (lima puluh) meter terdapat di :
1. desa Arang - Arang (Danau Arang-Arang);
2. desa Tanjung Harapan (Danau 9);
3. desa Tanjung Lanjut (Danau Kaos);
4. desa Tanjung Mulya ( Danau Hamparan Enam); dan
5. desa Danau Sarang Elang (Danau Sarang Elang).
b. Sempadan berjarak 25 (dua puluh lima) meter terdapat di:
1. desa Muaro Jambi (Danau Klari);
2. desa Jambi Kecil ( Danau/Lubuk Tampang dan Danau/Lubuk
Panjang);
3. desa Setiris (Danau/Lubuk Belango);
4. desa Lubuk Raman ( Danau/Lubuk Raman dan Danau/Lubuk Kreket);
5. desa Bakung (Danau Bakung Besar);
6. desa Mudung Darat ( Danau/Lubuk Selasih);
7. desa Baru (Danau Pemanduan Ayam dan Danau/Lubuk Penyengat);
8. desa Danau Lamo (Danau Lamo); dan
9. desa Danau Kedap (Danau Rayo, Danau Pete dan Danau Seno).
(5) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada
di seluruh kawasan perkotaan meliputi:
a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau
sepanjang jalan, dan sungai dengan luas kurang lebih 25% (dua puluh lima
persen) dari luas kawasan perkotaan;
b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik
masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas kurang lebih 11%
(sebelas persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
c. ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Pasal 30
(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf d meliputi :

a. taman nasional;
b. taman hutan raya; dan
c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
(2) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Taman
Nasional Berbak dengan luas 26.630 (dua puluh enam ribu enam ratus tiga
puluh) hektar di Kecamatan Kumpeh.
(3) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
16.611 (enam belas ribu enam ratus sebelas) hektar di Kecamatan Kumpeh.
(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi :
a. Makam kuno Selaras Pinang Masak di Desa PemunduranKecamatan
Kumpeh Ulu dan makam kuno Orang Kayo Hitam di Desa Jebus Kecamatan
Kumpeh;
b. Permukiman Suku Anak Dalam yang terdapat di Desa Nyogan dan Desa
Pelempang Kecamatan Mestong, dusun Tenggalong (Desa Pinang Tinggi),
desa Sungai Dayo, desa Markanding dan desa Talang Datar Kecamatan
Bahar Utara, desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan;
c. Peninggalan sejarah Candi Pematang Jering di Kecamatan Jambi Luar Kota;
d. Peninggalan sejarah Candi Muaro Jambi di Kecamatan Maro Sebo dan
Kecamatan Taman Rajo;
e. Makam Orang Kayo Gemuk dan Orang Kayo Pedataran di Kumpeh Ulu; dan
f. Terhadap luasan kawasan pada huruf a, huruf b, huruf c, hurufd dan hurufe
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 31
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
e berupa kawasan rawan bencana banjir.
(2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
c. kecamatan Jambi Luar Kota;
d. kecamatan Taman rajo;
e. kecamatan Kumpeh Ulu; dan
f. kecamatan Kumpeh.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 32
Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b
terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman;
i. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 33
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf a meliputi :
a. kawasan hutan produksi terbatas;
b. kawasan hutan produksi tetap; dan
c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas 58.678 (lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan)
hektar terdapat di Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Bahar Selatan.
(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan luas 34.118 (tiga puluh empat ribu seratus delapan belas) hektar terdapat
di Kecamatan Sekernan, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Taman Rajo dan
Kecamatan Kumpeh.
(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dengan luas 4.720 (empat ribu tujuh ratus dua puluh) terdapat
di Kecamatan Sekernan, Kecamatan Maro Sebo, dan Kecamatan Sungai Gelam.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 34
Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b
dengan luas 3.700 (tiga ribu tujuh ratus)hektar terdapat di seluruh Kecamatan dalam
wilayah Kabupaten.
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 35
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c
meliputi:
a. kawasan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan hortikultura;
c. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.
(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. pertanian tanaman pangan lahan basah; dan
b. pertanian tanaman pangan lahan kering.
(3) Pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dengan luas 15.264 (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat) hektar
meliputi:
a. pertanian lahan basah irigasi; dan
b. pertanian lahan basah bukan irigasi.
(4) Pertanian lahan basah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dengan luas 12.307 (dua belas ribu tiga ratus tujuh) hektar meliputi:
b. kecamatan Maro sebo;
e. kecamatan Mestong;
g. kecamatan Kumpeh.

(5) Pertanian lahan basah bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b dengan luas 2.957 (dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi:
b. kecamatan Maro sebo;
e. kecamatan Sungai Gelam;
g. kecamatan Kumpeh; dan
h. kecamatan Bahar Selatan.
(6) Pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dengan luas 4.665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) hektar
meliputi:
d. kecamatan Kumpeh Ulu;
e. kecamatan Kumpeh; dan
f. kecamatan Sungai Gelam.
(7) Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dengan luas kurang lebih 80%
(Delapan puluh persen) dari luas lahan pertanian tanaman pangan yang tersebar
di seluruh wilayah kabupaten.
(8) Kawasan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas
7.617 (tujuh ribu enam ratus tujuh belas) hektar meliputi:
d. kecamatan Mestong;
e. kecamatan Sungai Gelam;
f. kecamatan Kumpeh Ulu; dan
g. kecamatan Kumpeh.
(9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas
271.925 (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima) hektar
meliputi:

a. pengembangan perkebunan karet terdapat di Kecamatan Sekernan,
Kecamatan Muaro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Taman
Rajo, Kecamatan, Kumpeh Ulu, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Sungai
Gelam dan Kecamatan Mestong; dan
b. perkembangan perkebunan kelapa sawit dengan luas kurang lebih terdapat
di seluruh wilayah Kabupaten.
(10) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. pengembangan ternak besar;
b. pengembangan ternak kecil; dan
c. pengembangan unggas.
(11) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat diseluruh
kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 36
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d
meliputi:
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
c. kawasan peruntukan pengolahan perikanan;
d. kawasan minapolitan; dan
e. prasarana perikanan.
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa perikanan tangkap di sungai terdapat di:
a. Sungai Batanghari;
b. Sungai Kaos dan Danau Kaos, Sungai Berembang di Kecamatan Sekernan;
c. Sungai Niaso, Danau Klari, Danau/Lubuk Tampang dan Danau/Lubuk
Panjang, Lubuk Belango, Danau/Lubuk Raman dan Danau/Lubuk Kreket,
Danau Bakung Besar, Danau/Lubuk Selasih, Danau Pemandian Ayam dan
Danau/Lubuk Penyengat, Danau Lamo, Danau Rayo, Danau Pete dan
Danau Seno Danau Rayo, Danau Pete dan Danau Seno di Kecamatan Muaro
Sebo
d. Sungai Muhajirin, Sungai Pijoan, Danau Sarang Elang di Kecamatan Jambi
Luar Kota;
e. Sungai Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir;

f. Sungai Tangkit, Sungai Gelam, Sungai Medak dan Danau Arang – Arang di
Kecamatan Sungai Gelam;
g. Sungai Nyogan di Kecamatan Mestong;
h. Danau Sembilan di Kecamatan Sungai Bahar;
i. Sungai Bahar di Kecamatan Bahar Utara; dan
j. Sungai Kandang, Sungai Lalan, Danau Hamparan Enam di Kecamatan
Bahar Selatan.
(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi :
a. kawasan perikanan budidaya di sungai dengan komoditas unggulan Ikan
Nila, Ikan Patin, Ikan Gurami, Ikan Toman dan Ikan Mas terdapat di:
1. kecamatan Sekernan;
2. kecamatan Jambi Luar Kota;
3. kecamatan Maro Sebo;
4. kecamatan Taman Rajo;
5. kecamatan Kumpeh Ulu; dan
6. kecamatan Kumpeh.
b. kawasan perikanan budidaya di kolam dengan komoditas unggulan Ikan
Nila, ikan lele, ikan betok, ikan sepat, ikan gabus, Ikan Patin dan belut
terdapat di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
(4) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdapat di Kecamatan Taman Rajo, Kecamatan Sungai Gelam dan
Kecamatan Kumpeh Ulu.
(5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan
komoditas unggulan Ikan Nila dan Ikan Patin terdapat di Kecamatan Kumpeh Ulu
dan Kecamatan Sungai Gelam.
(6) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa :
a. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di kecamatan Mestong;
b. pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di kecamatan Kumpeh Ulu; dan
c. Balai Benih Ikan (BBI) di kecamatan Sungai Gelam;
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 37
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf e meliputi:

dokumen.tips_perda-rtrw-kabupaten-muaro-jambi.pdf

dokumen.tips_perda-rtrw-kabupaten-muaro-jambi.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to dokumen.tips_perda-rtrw-kabupaten-muaro-jambi.pdf

Similar to dokumen.tips_perda-rtrw-kabupaten-muaro-jambi.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

dokumen.tips_perda-rtrw-kabupaten-muaro-jambi.pdf