Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Gersik1.doc
1. Revisi RTRW Gresik
Fakta dan Analisa Hal.I - 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang,
kegiatan pemanfaatan ruang harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan penjabaran RTRWP Dati I ke dalam
strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang, Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dan
pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
Sejalan dengan itu, ditingkat Propinsi telah disusun RTRWP Jawa Timur yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor Tahun 1996 dan
disahkan oleh Mendagri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998.
Sebagaimana ditetapkan pada Perda Nomor 24 tahun 1996, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten perlu segera disesuaikan dengan RTRWP Propinsi Jawa Timur.
Menyadari pentingnya pengembangan dan pengendalian wilayah dalam skala
yang lebih luas tersebut diatas maka penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gresik perlu dilakukan yang diharapkan dapat mengakomodir berbagai
macam kepentingan dan peraturan seperti;
Distribusi kewenangan mengatur pada level yang setingkat, baik dari Pemerintah
Pusat, Propinsi dan Kabupaten sering kurang sinkron, sehingga kebijaksanaan
pengembangan wilayah Kabupaten dirasakan kurang jelas;
Perkembangan kawasan budidaya yang tidak seimbang akan mengkibatkan luas
areal pertanian dan lahan potensial untuk tanaman pangan cenderung menurun,
bertambah luasnya kawasan budidaya yang tidak tertata dengan baik serta tidak
sinkron dengan produk tata ruang yang ada di atasnya.
1.2 Maksud dan Tujuan RTRW Kabupaten
2. Revisi RTRW Gresik
Fakta dan Analisa Hal.I - 2
1.2.1. Maksud Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gresik
Maksud dari penyusunan Fakta dan Analisa Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Gresik adalah dapat ditabulasikannya data dan informasi lengkap
dan absah sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan analisa yang benar-benar valid,
hal-hal tersebut meliputi;
1. Tertabulasikannya data yang akurat dan uptudate sehingga mempermudah dan
mempervalid perolehan kesimpulan dalam analisa.
2. Metode dan analisis yang digunakan relevan (sesuai dengan petunjuk teknis
penyusunan RTRW Kabupaten);
2. Konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan petunjuk
penyusunannya;
3. Muatan RTRW Kabupaten Gresik sesuai UUPR dan RTRW Propinsi Jawa Timur;
4. Penyusunannya telah melalui prosedur dan konsensus yang lengkap.
1.2.2. Tujuan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gresik
Tujuan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Gresik sebagai berikut:
Untuk mengetahui Tingkat Kemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan di
daerah dan lebih lanjut digunakan sebagai dasar pembinaan penataan ruang di
daerah.
Agar kelengkapan RTRW dapat digunakan sebagai bahan acuan pembangunan
sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.
Sebagai bahan masukan pengkajian ulang (evaluasi) Rencana Tata Ruang Wilayah
yang konsisten dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992, sehingga RTRW dapat
dioperasionalkan sebagai pedoman untuk:
Perumusan kebijaksanaan pokok Penataan Ruang Wilayah.
Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar
wilayah serta keserasian antar sektor.
Meningkatkan kesamaan persepsi instansi yang terkait mengenai rencana dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
1.3. Ruang Lingkup RTRW Kabupaten Gresik
Ruang lingkup pekerjaan dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Gresik adalah :
1. Menentukan arah pengembangan (sasaran) yang ingin dicapai dalam kurun waktu
pelaksanaan RTRW Kabupaten Gresik. Arah pengembangan dimaksud dapat
dijabarkan dalam 3 aspek yaitu :
arah pengembangan ekonomi
arah pengembangan sosial
arah pengembangan fisik
2. Menemukan kembali potensi dan masalah pembangunan dengan melakukan
analisis terhadap rona wilayah perencanaan serta kaitannya dengan sasaran/arah
pengembangan yang ingin dicapai.
3. Menetapkan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Gresik berupa penjabaran
langkah-langkah untuk memanfaatkan potensi wilayah/mengatasi masalah
3. Revisi RTRW Gresik
Fakta dan Analisa Hal.I - 3
pembangunan yang ditemu kenali untuk mencapai tujuan/arah pengembangan yang
ditetapkan.
4. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik yang secara umum
terdiri atas tiga produk perencanaan, yaitu :
rencana struktur tata ruang
rencana alokasi pemanfaatan ruang
rencana tahapan pelaksanaan pembangunan
Wilayah perencanaaan Kabupaten adalah wilayah kabupaten dalam pengertian
administratif, yaitu Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.
Walau demikian dalam penataan ruang, wilayah disekitar wilayah perencanaan
tidak terlepas dari pengamatan, karena memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak
langsung terhadap wilayah perencanaan.
1.4. Metoda Pendekatan Dan Kerangka Penyusunan RTRW
Kabupaten Gresik
Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Gresik pada dasarnya diarahkan untuk
mewujudkan pemanfaatan ruang kabupaten yang serasi dan seimbang sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kabupaten,
serta mewujudkan pemanfaatan ruang kabupaten yang sejalan dengan tujuan kegiatan
revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik, serta kebijaksanaan
pembangunan nasional dan daerah, yang secara teknis dilaksanakan dengan
menggunakan pedoman yang telah diberikan serta lebih menekankan pada hasil akhir
berupa produk rencana yang harus bersifat operasional. Namun demikian, ketajaman
dalam merumuskan RTRW ini tetap dilandasi kerangka teoritis yang kuat.
Atas dasar pertimbangan terebut, Maka metode pendekatan yang digunakan
dalam menyusun RTRW Kabupaten Gresik ini secara garis besar terbagi dalam empat
tahap, yaitu:
Mengindentifikasi kondisi aktual dan potensi serta keterbatasan sumberdaya wilayah
serta kebijaksanaan sektoral dan daerah yang berlaku.
Mengindentifikasi sampai sejauhmana penyimpangan yang telah terjadi terhadap
kebijaksanaan perwilayahan dalam skala Propinsi Jawa Timur, kondisi aktual dan
potensi, keterbatasan sumberdaya wilayah, kebijaksanaan sektoral/daerah saat ini.
Menganalisis potensi dan perkembangan wilayah serta menganalisis pola struktur tata
ruang Kabupaten berdasar hasil pertama dalam hubungannya dengan kebijaksanaan
pembangunan daerah yang ada.
Mengidentifikasikan pokok-pokok permasalahan tata ruang yang ada di Kabupaten
Gresik sebagai landasan penyusunan konsepsi pengambangan tata ruang.
Merumuskan rencana umum tata ruang Kabupaten Gresik atas dasar konsepsi yang
dikembangkan dan strateginya untuk kurun waktu perencanaan (10 tahun) serta
ditunjang oleh kebijaksanaan penunjangnya (non spatial).
Dengan dasar pendekatan diatas, maka untuk sampai pada produk sesuai
dengan materi yang diarahkan dalam pedoman yang ada, lebih lanjut perlu adanya
suatu kerangka analisis/proses penusunan.
Pada prinsipnya kerangka analisis yang disusun dikembangkan dari pedoman
dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten secara spesifik.
4. Revisi RTRW Gresik
Fakta dan Analisa Hal.I - 4
Adapun kerangka analisis/proses penyusunan RTRW Kabupaten Gresik secara
umum diuaraikan sebagai berikut :
1. Penelaahan kebijaksanaan yang berpengaruh terhadap pengembangan kabupaten.
Penelaahan tersebut meliputi kebijaksanaan propinsi dan kebijaksanaan wilayah
tersebut. Hasil dari penelaahan kebijaksanaan tersebut diperoleh tujuan
pengembangan wilayah kabupaten yang selanjutnya akan dihasilkan sasaran
pengembangan baik fisik, ekonomi maupun sosial. Sasaran tersebut digunakan
sebagai masukan dalam penyusunan arah pengembangan tata ruang kabupaten.
2. Penelaahan terhadap kondisi fisik, ekonomi dan sosial wilayah perencanaan, serta
struktur ruang dan kelembagaan. Dari penelaahan terhadap rona wilayah tersebut
dihasilkan potensi dan masalah pengembangan wilayah tersebut dihasilkan potensi
dan masalaah pengembangan wilayah kabupaten, yang digunakan untuk menetukan
arah pengembangan tata ruang kabupaten.
3. Berdasarkan arahan pengembangan dan sasaran pengembangan kabupaten
disusunlah konsepsi struktur tata ruang kabupaten. Dengan menggunakan
pertimbangan pengelolaan secara terpadu yang terdiri dari sumber daya manusia,
sumber daya alam, sumber daya buatan, fisik dan estetika lingkungan, kualitas tata
ruang dan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.
4. Tahap selanjutnya adalah tahap perumusan strategi pengembangan tata ruang
kabupaten, yang digunakan untuk menyusun struktur tata ruang yang dituju serta
rencana alokasi pemanfaatan ruang.
5. Yang terakhir adalah merumuskan rencana pengembangan kawasan prioritas,
rencana tahapan pelaksanaan pembangunan dan kebijaksanaan penunjang
penataan ruang.
Secara diagramatis, proses penyusunan/kerangka analisis dalam penyusunan
disajikan pada Gambar 0.1
1.5. Sistematika Pembahasan
Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai buku Laporan Fakta
dan Analisa ini disusun materi pembahasan sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Bab ini merupakan pendahuluan dalam buku laporan ini, yang berisikan
latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode pendekatan dan
sistematika pembahasan penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gresik
BAB II. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Gresik
Bab II merupakan tinjauan umum terhadap wilayah, yang berisikan keadaan
geografis dan administrasi, tinjauan kebijaksanaan, rencana-rencana proyek,
karakteristik fisik dasar, sosial, pola penggunaan lahan, keberadaan kawasan,
kependudukan dan sosial, potensi perekonomian, sistem dan pola transportasi
dan fasilitas dan utiitas umum Kabupaten Gresik
BAB III. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik
Bab ini berisikan tentang kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik yang telah tersusun. Dengan demikian
akan didapatkan kepastian langkah terhadap apa yang harus dilakukan dalam
melakukan revisi sesuai dengan kevalidan data dan sistem analisa, keadaan
perkembangan penggunaan serta pola kebijaksanaan yang mempengaruhinya,
5. Revisi RTRW Gresik
Fakta dan Analisa Hal.I - 5
selain itu dilakukan penyesuaian terhadap pola dan kebijasanaan perwilayahan
dalam lingkup Jawa Timur yaitu dengan telah ditetapkannya Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi Jatim.
BAB IV. Pokok-Pokok Masalah Penataan Ruang
Bab ini merupakan penjabaran dari pokok-pokok masalah penataan ruang yang
menyangkut masalah perkembangan dan pemerataan ekonomi wilayah,
masalah fisik dan lingkungan hidup, masalah struktur tata ruang, masalah
pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB V. Analisis Pengembangan Willayah
Bab ini mencakup analisis eksternal dan internal wilayah meliputi: analisis
struktur ekonomi, struktur tata ruang, analisis kependudukan, analisis
kebutuhan pemanfaatan ruang, analisis pengembangan sarana dan prasarana
wilayah, dan aspek internal yang berkaitan dengan kawasan tertentu.
BAB VI. Analisis Pengelolaan Pembangunan
Bab ini mencakup analisis tentang prioritas dan pentahapan pembangunan,
kemampuan pembiayaan pembangunan, analisis kelembagaan, mekanisme
penataan ruang dan perundang-undangan yang terkait dengan aspek
pelaksanaan rencana yang diusulkan.
6. Revisi RTRW Gresik
Fakta dan Analisa Hal.I - 6
POKOK PERMASALAHAN
KEPENTINGAN TINGKAT
NASIONAL & PROPINSI
TUJUAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH KABUPATEN
SASARAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN
Pengembangan Sosial
Pengembangan Ekonomi
Pengembangan Fisik
WILAYAH RONA AWAL
WILAYAH KABUPATEN
Rona Sosial
Rona Fisik & Lingkungan
Rona Ekonomi
Struktur Tata Ruang dan
Alokasi Pemanfaatan Ruang
Saat Ini
Rona Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
POTENSI DAN MASALAH
PENGEMBANGAN
WILAYAH KABUPATEN
PENENTUAN
ARAH PENGEMBANGAN
TATA RUANG KABUPATEN
Analisis Sosial Ekonomi
. Analisis Kependudukan
. Analisis Ekonomi
Analisis Pemanfaatan Ruang
. Analisis Kesesuaian Fisik
. Analisis Sumber Daya Wilayah
. Analisis Kesesuaian Ekonomi
. Analisis Kesesuaian Teknologi
Analisis Struktur Tata Ruang
. Analisis Sistem Kegiatan
. Analisis Pola Pemukiman
. Analisis Aksesibilitas
ALTERNATIF SKENARIO
TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN
PENGIMBANGAN PENGELOLAAN SECARA TERPADU
- Sumber Daya Manusia
- Sumber Daya Alam
- Sumber Daya Buatan
- Fisik & Estetika Lingkungan
- Kualitas Tata Ruang
- Kemampuan Pembiayaan
Pembangunan Pemerintah
Daerah
STRATEGI PENGEMBANGAN
TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN
PERUMUSAN STRUKTUR
TATA RUANG YANG DITUJU
Tata Jenjang Pusat Pelayanan
Sistem Jaringan Transport
Sistem Prasarana & Sarana
PERUMUSAN RENCANA
PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN RUANG
PERUMUSAN RENCANA
PENGEMBANGAN
KAWASAN PRIORITAS
- Kawasan Terbelakang
- Kawasan Kritis
- Kawasan Pertumbuhan Cepat
PERUMUSAN RENCANA
TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
- Program Pembangunan
Sektoral
- Program Pembangunan
Wilayah Prioritas
KEBIJAKSANAAN
PENUNJANG
PENATAAN RUANG
- Kebijaksanaan Keruangan
- Kebijaksanaan
Bukan Keruangan
PEDOMAN
OPERASIONALISASI
RTRW KABUPATEN
- Aspek Teknis
- Aspek Kelembagaan
- Aspek Yuridis/Hukum
- Aspek Pendanaan
Arah & Kebijaksanaan
Penataan Ruang Wilayah
Poldas Pemb.
Repelitada
RTRW Propinsi
Jatim
RTRW Kabupaten
Gresik
1. Kawasan Lindung
2. Kawasan Budidaya
KEGIATAN REVISI
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH
- Sosial Ekonomi
- Pola Pemanfaatan Ruang
- Struktur Tata Ruang
Variabel Penentu
1. Keabsahan Data
2. Perubahan Faktor Eksternal
3. Variabel Simpangan
BAGAN : 0.1
KERANGKA PEMIKIRAN PENYUSUNAN REVISI RTRW
KABUPATEN GRESIK
SKENARIO
KEGIATAN
EVALUASI
Tata Ruang Makro
Tata Ruang Mikro
- Pemantapan Kawasan Lindung
- Pengembangan Kawasan Budidaya
- Pengembangan Sistem Kota-Kota
- Pengembangan Sistem Sarana &
Prasarana
- Pengembangan Wilayah Prioritas