Buku ini membahas tentang preferensi harga dan status perusahaan nasional dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menjelaskan pengertian preferensi harga dan status perusahaan nasional, besaran preferensi yang diberikan, serta contoh perhitungan preferensi harga. Buku ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang ketentuan preferensi harga dalam pengadaan pemerintah.

1. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 1
Pokok Pembahasan :
1. Pengertian Preferensi Harga dan
Preferensi Status Perusahaan
Nasional.
2. Besaran Preferensi Harga dan
Preferensi Status Perusahaan/Badan
Usaha Nasional, serta Kapan dan
Pada Saat Bagaimana Preferensi
tersebut Diberikan?.
3. Contoh Perhitungan Preferensi
Harga dan Preferensi Status
Perusahaan/Badan Usaha Nasional.
Ketentuan dan Cara
Perhitungan
Preferensi Harga
Pada Pelaksanaan
Pengadaan
Bab
14

2. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 2
BAB 14
Ketentuan dan Cara Perhitungan
PREFERENSI HARGA Pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
A. Pengertian Preferensi Harga dan Preferensi Status
Perusahaan Nasional
Walaupun sudah terdapat sedemikian banyak peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN) dan ketentuan tentang TKDN dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yang telah
diuraikan pada Bab-Bab terdahulu pada Buku ini, namun berdasarkan
hasil penelitian pada sekian kali pelaksanaan bimbingan teknis dan
pelatihan “Teknik Perhitungan dan Verifikasi TKDN dan BMP” yang
diselenggarakan sejak tahun 2019 sampai dengan Oktober 2023, bagi
sedemikian banyak peserta/karyawan dari berbagai perusahaan
(BUMN, BUMD dan Swasta) serta Instansi Pemerintah (sebagaimana
sebagian terdapat pada Ilustrasi Gambar di bawah ini) didapati bahwa
pengertian dan ketentuan tentang preferensi harga dan preferensi
status perusahaan nasional ini masih banyak belum dipahami dengan
baik oleh para karyawan perusahaan perusahaan dan penyedia
barang/jasa pemerintah penyedia barang/jasa di Indonesia, termasuk
oleh para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi.

3. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 3
Gambar 14.1 : Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan TKDN dan
BMP dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
berbagai Perusahaan dan Instansi Pemerintah.
1. Pengertian Preferensi Harga Menurut Beberapa Sumber :
a. Menurut Syarif, 2020 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29
Tahun 2018 dinyatakan bahwa:
Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian harga terhadap
harga penawaran dalam proses evaluasi akhir dalam
pengadaan barang/jasa.
b. Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013
dinyatakan bahwa:
Preferensi Harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi
harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan
barang dan/atau jasa.
c. Berdasarkan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 12
Tahun 2021 dinyatakan bahwa:
Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri
pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat
diterima.
Dalam rangka memberi insentif bagi pengusaha nasional dan
produksi dalam negeri, pemerintah memberi peluang kepada
Kelompok Kerja Pemilihan untuk memberikan preferensi harga
kepada peserta lelang1
.
1
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, bdk-Palembang, 2020. Evaluasi Harga
Penawaran Menggunakan Preferensi Harga

4. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 4
2. Preferensi Berdasarkan Status Perusahaan/Badan Usaha
Nasional:
Preperensi status perusahaan/badan usaha nasional diberikan
kepada perusahaan/badan usaha nasional apabila di dalam
pelaksanaan pemilihan tender internasional Barang/Jasa
Pemerintah terdapat peserta yang ikut dari perusahaan/badan
usaha asing.
B. Besaran Preferensi Harga dan Preferensi Status Perusahaan/Badan
Usaha Nasional, serta Kapan dan Pada Saat Bagaimana Preferensi
tersebut Diberikan?.
Berdasarkan pasal 65 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun
2021 dinyatakan bahwa:
(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa
dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) paling sedikit di atas
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang/Jasa dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. diberikan terhadap Barang/Jasa yang memiliki TKDN paling
rendah 25% (dua puluh lima persen).
b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil
Evaluasi Akhir (HEA).
HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 − KP) × Harga Penawaran
e. KP (Koefisien Preferensi) = TKDN × preferensi tertinggi
f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA
terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar
ditetapkan sebagai pemenang.
(4) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender
Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh
koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga
penawaran terendah dari badan usaha asing.

5. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 5
C. Contoh Perhitungan Preferensi Harga dan Preferensi Status
Perusahaan/Badan Usaha Nasional
Terdapat Penawaran Harga dan capaian TKDN Barang para peserta
Pengadaan Barang di Pemerintah dari beberapa Penyedia Barang
seperti terdapat pada tabel di bawah ini. Dengan preferensi maksimal
25%, tentukan berapa Koefisien Prefernnsi masing-masing peserta
tersebut?.
Tabel 14.1
Penawaran Harga dan Capaian TKDN Barang Para Peserta Pengadaan
Barang di Pemerintah
Perhitungan :
Dengan Rumus
Maka dapat diketahui dan dihitung sebagai berikut:
 KP Perusahaan A = 45% x 25% = 11,25%
 KP Perusahaan B = 35% x 25% = 8,75%
 KP Perusahaan C = 25% x 0% = (tidak mendapatkan Preferensi Harga)
Sehingga perolehan Koefisien Preferensi masing-masing Pedrusahaan
tersebut, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.
Tabel 14.2
Perolehan Koefisien Preferensi Harga Para Peserta Pengadaan Barang
di Pemerintah

6. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 6
Penjelasan:
Perusahaan A dan B karena perusahaan dalam negeri yang sudah
memiliki capaian nilai TKDN ≥ 25%, maka mendapat preferensi harga
paling tinggi 25%.
Sedangkan Perusahaan C walaupun sudah memiliki capaian nilai
TKDN ≥ 25%, tetapi tidak diberikan preferensi harga karena itu adalah
Perusahaan Asing, yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 bahwa preferensi harga hanya diberikan kepada produk
dalam negeri yang sudah memiliki capaian nilai TKDN ≥ 25%, dengan
preferensi paling tinggi = 25%.
Bagi Perusahaan A dan B disamping mendapatkan Preferensi Harga
seperti di atas, dapat diberikan lagi Preferensi status Perusahaan
Nasional sebesar 7,5% dari penawaran harga terendah Perusahaan
Asing. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti pada saat Perhitungan HEA
dan Pemeringkatan Pemenang (pada Bab 16 Buku ini).
Demikian pembahasan tentang Ketentuan dan Cara Perhitungan
Preferensi Harga pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ini.
Semoga bermanfaat bagi :
 para karyawan Perusahaan (sebagai Tim/Pokja Pengadaan
Barang/Jasa) yang sedang menyelenggarakan proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dan
 para Produsen/Penyedia Barang/Jasa (sebagai peserta Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah) yang sedang melakukan self-assessment,
atau verifikasi TKDN, atau sedang mengikuti proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
 para pembaca, guna memberikan tambahan wawasan dan
pengetahuan tentang Ketentuan dan Cara Perhitungan Preferensi
Harga ini.
Daftar Pustaka
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, bdk-Palembang, 2020.
Evaluasi Harga Penawaran Menggunakan Preferensi Harga.
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-bdkplg-evaluasi-
harga-penawaran-menggunakan-preferensi-harga/detail/ (diakses 16
Oktober 2023)

7. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 7
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan
Industri.
Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Syarif, M., 2020. Mengenal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan
Preferensi Harga dalam PJB Pemerintah.
https://msyarif.id/mengenal-tingkat-komponen-dalam-negeri-tkdn-
dan-preferensi-harga-dalam-pbj-pemerintah/ (diakses 16 Oktober
2023)

8. Kanaidi/ BUKU: Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & BMP 8
Terlebih lagi beliau adalah seorang yang Certified di Bidang Enterprise
Resources Planning (ERP) & System, Applications, and Product in Data
Processing (cSAP), beliau juga Certified di Bidang Business Continuity
Management (CBCM).
Di samping itu, beliau adalah seorang praktisi yang berpengalaman lebih
dari 30 tahun berkerja di salah satu Perusahaan BUMN besar di Indonesia,
dengan berbagai posisi jabatan: mulai dari Manajer UPT, Kepala Kantor di
beberapa Kota di Indonesia s.d di tingkat Kantor Pusat. Beliau juga
seorang Blogger yang rajin mengelola sedemikian banyak Blog dan
beberapa web komersial, yang menghasilkan passive income yang cukup
spektakuler.
Beliau seorang Trainer dan Pemateri/Instruktur/Narasumber yang sudah
digeluti selama 20-an tahun dan telah sukses di beberapa kegiatan
Training dan Workshop/Seminar di berbagai Perusahaan di Indonesia.
Terlebih lagi, beliau adalah seorang konsultan dan peneliti marketing yang
berdedikasi dengan sedemikian banyak karya ilmiah yang beliau hasilkan
dan telah dipublikasikan.
BIOGRAFI PENULIS
KANAIDI, SE., M.Si., cSAP., CBCM
adalah seorang yang enerjik, humoris, dan
sangat memotivasi. Berjiwa muda, sukses
beberapa kali sebagai Dosen Terbaik
(Favorite) di beberapa Perguruan Tinggi di
Bandung. Beliau suka menulis dan sudah
berhasil menerbitkan beberapa buku hasil
karya beliau yang telah dipublikasikan.