Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Kebijakan permenpan 6 (1).pptx
Similar to Kebijakan permenpan 6 (1).pptx (20)
Kebijakan permenpan 6 (1).pptx
- 1. PENGELOLAAN KINERJA ASN EKO NUGROHO, S.Psi ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA en9985@gmail.com 087869170290
- 2. DASAR • UU 5 Tahun 2014 : ASN • PP 11 Tahun 2017 Jo PP 17 Tahun 2020 : Man. PNS • PP 30 Tahun 2019 : Penilaian Kinerja • Permen. Pan-RB 3 / 2020 : Manajemen Talenta • Permen.Pan-RB 22 / 2021 : Pola Karer PNS • Permen. Pan-RB 8 / 2021 - 6 / 2022 : Kinerja
- 3. Pilar Utama Pembinaan Karir Berdasarkan Meryt Sistem • Riwayat Pelatihan, Jabatan, Pendidikan dan sertifikasi keahlian lainnya sesuai dengan jabatan yang akan diduduki Kualifikasi • Kompetensi Manajerial • Kompetensi Sosial Cultural • Kompetensi Teknis Kompetensi • Sistem manajemen Kinerja : Pengelolaan Kinerja ASN • Kinerja Individu sejalan dengan Kinerja Organisasi Kinerja
- 4. Model Pangkat & Jabatan Perspektif UU 43/99 • Pangkat : kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian & digunakan sebagai dasar penggajian. • Jabatan : kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara / menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Perspetif UU 5/2014 • Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian
- 5. Model Penggajian Perspektif UU 43/99 • Menggunakan skala gabungan : gaji pokok ditentukan sama bagi PNS yang berpangkat sama, disamping diberikan tunjangan kepada PNS yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenagan secara terus- menerus. Perspektif UU 5/2014 • Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. • PNS juga menerima tunjangan &fasilitas : – Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. – Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing- masing.
- 6. Pergeseran Makna Pangkat , Jabatan & Penggajian Lama Pangkat Melekat pada Orang Syarat Jabatan Dasar Penggajian Baru Pangkat merupakan kedudukan Jabatan Pangkat Melekat pada Jabatan Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. Selain Gaji PNS menerima tunjangan kinerja Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
- 7. Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan • Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama DIISI DARI PEGAWAI ASN DIISI TNI DAN POLRI Jabatan ASN tertentu JABATAN ASN
- 8. • Jabatan Fungsional (JF ) : Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 8
- 9. Pengangkatan Pertama Keahlian Mengisi Lowongan melalui pengadaan PNS • Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; • Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; • Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 9
- 10. Pengangkatan Perpindahan • Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; • pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun • Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; • Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. • Usia : – 53 Tahun untuk JF Ahli dan Perama dan Muda – 55 Tahun untuk JF Madya – 60 Tahun untuk Utama (Telah Menduduki JPT) 10
- 11. Jabatan Fungsional Penyebaran Nama jabatan Fungsional dan Instansi Pembina ada di buku Profil Jabatan Fungsional 2020
- 12. Transformasi kerja - kinerja PP 10/1952 : Daftar Pernyataan Kecakapan PNS PP 10/1979 : Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) PP 46/2011 : Penilaian Prestasi Kerja PNS PP 30 / 2019 : Penilaian Kinerja PNS
- 13. Transformasi SKP
- 14. Contoh Perbedaan Kategori, Aktivitas, dan Pencapaian untuk pernyataan rencana hasil kerja
- 15. PERENCANAAN KINERJA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, PEMBINAAAN KINERJA PENILAIAN KINERJA MELALUI EVALUASI KINERJA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KINERJA. Pengelolaan Kinerja Pegawai Prinsip umum
- 16. PRINSIP UMUM PENGELOLAAN KINERJA BUKAN SEKEDAR PERFORMANCE APPRAISAL TETAPI JUGA PERFORMANCE DEVELOPMENT TIDAK HANYA MERENCANAKAN DI AWAL DAN MENEVALUASI DIAKHIR TETAPI JUGA HOW TO MEET THE EXPECTATIONS INTENSITAS DIALOG KINERJA ANTARA PIMPINAN DAN PEGAWAI KINERJA INDIVIDU HARUS MENDUKUNG KINERJA ORGANISASI KINERJA MENCERMINKAN HASIL KERJA BUKAN SEKEDAR URAIAN TUGAS, TAPI PERILAKU YANG DITUNJUKKAN DALAM BEKERJA DAN BERINTERAKSI DENGAN ORANG LAIN
- 17. Pejabat Penilai & Atasan Pejabat Penilai SE Kepala BKN NO 1 Tahun 2022 NO JABATAN PEJABAT PENILAI ATASAN PEJABAT PENILAI 1 2 3 4 1 JPT Madya di Lingkungan Provinsi Gubernur Gubernur 2 Administrator di Instansi Daerah JPT Pratama Gubernur/ Bupati/ Walikota 3 Pengawas Administrator JPT Pratama 4 Pelaksana Pengawas Administrator 5 Fungsional Ahli Utama di Instansi Daerah JPT Pratama JPT Madya / Gubernur/ Bupati/ Walikota 6 Fungsional Ahli Madya JPT Pratama JPT Pratama / JPT Madya 7 Fungsional Ahli Pertama Pengawas / Administrator /JPT Pratama Administrator / JPT Pratama / JPT Madya 8 Fungsional Keterampilan Pengawas / Administrator / JPT Pratama Administrator / JPT Pratama 9 Kepala Unit Kerja Mandiri Administrator / JPT Pratama JPT Pratama / JPT Madya / Kepala Daerah
- 18. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan: a. 91 – ke atas (sangat baik) b. 76 – 90 (baik) c. 61 – 75 (cukup) d. 51 – 60 (kurang) e. 50 ke bawah (buruk) Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan/predikat: a. Sangat Baik (nilai 110 ≤ 120 dan MENCIPTAKAN IDE BARU b. Baik, nilai 90 < x < 120 c. Cukup, nilai 70 x < 90 d. Kurang, nilai 50 < x < 70 e. Sangat Kurang, nilai < 50 PP 46 Tahun 2011: Perka BKN 1/2013 PP 30 Tahun 2019 : Permenpan 8/2021 Evaluasi Kinerja PNS dinyatakan Kuadran PP 30 Tahun 2019 : Permenpan 6/2022 Perbandingan PP 46/2011 dengan PP 30/2019
- 19. Pokok-Pokok Perubahan PerMenPan-RB 8/2021 • Perencanaan Kinerja • Pelaksanan, Pemantauan, Pembinaan kinerja • Penilaian Kinerja • Tindak Lanjut Hasil Penilaian PerMenPan-RB 6/2022 • Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan & klarifikasi Ekspektasi; • Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai; • Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai; dan • Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. TAHAPAN
- 20. Pokok-Pokok Perubahan PerMenPan-RB 8/2021 • Menggunakan Rumus Matematis • Pembobotan Metode Cascading Direct dan Non-Direct • Pembobotan Kinerja Utama & Kinerja Tambahan PerMenPan-RB 6/2022 • Penggunaan Kuadran Kinerja • Tanpa ada persyaratan pembobotan tertentu PENILAIAN KINERJA
- 21. Pokok-Pokok Perubahan PerMenPan-RB 8/2021 • Kinerja JF masih dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit PerMenPan-RB 6/2022 • Kinerja JF tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit HUBUNGAN SKP JF & BUTIR KEGIATAN
- 22. Pokok-Pokok Perubahan PerMenPan-RB 8/2021 • Terdapat 2 model, yaitu Model Dasar dan Model Pengembangan dengan pendekatan Kuantitatif • SKP adalah rencana kinerja (Hasil Kerja Saja) PerMenPan-RB 6/2022 • Model SKP menggunakan pendekatan indicator Kuantitatif atau Kualitatif • SKP adalah rencana kerja yang memuat hasil kerja dan Perilaku Kerja FORMAT SKP
- 23. Pokok-Pokok Perubahan PerMenPan-RB 8/2021 • orientasi pelayanan • Komitmen • inisiatif kerja • kerja sama • kepemimpinan. PerMenPan-RB 6/2022 PERILAKU KERJA ASN
- 25. Prinsip Umum : Pengelolaan Kinerja (PermenPAN-RB 6/2022) 1. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai (performance appraisal) tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai (performance development) 2. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan (how to meet expectations) 3. Pentingnya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja pegawai 4. Kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi 5. Kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain.
- 26. Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui : 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai 2. Penguatan peran Pimpinan 3. Penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, antar-Pegawai, dan antara Pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Penyelarasan Kinerja Organisasi ke Kinerja Individu
- 27. PERENCANAAN . KINERJA. 01 MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI SESUAI RENSTRA INSTANSI / UNIT KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 02 PENETAPAN KLARIFIKASI EKSPEKTASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JPT / PIMPINAN UNIT MANDIRI DITUANGKAN DALAM FORMAT SKP 03 MENYUSUN MANUAL IKU BAGI JPT DAN PIMPINAN UNIT MANDIRI 04 MENYUSUN STRATEGI PENCAPAIAN HASIL KERJA 05 MEMBAGI PERAN PEGAWAI BERDASARKAN STRATEGI PENCAIAN HASIL KERJA 06 MENETAPKAN JENIS RENCANA HASIL KERJA 07 PENETAPAN KLARIFIKASI EKSPEKTASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JA DAN JF 08 MENYEPAKATI SUMBER DAYA, SKEMA PERTANGGUNG JAWABAN, KONSEKUENSI PENCAPAIAN KINERJA
- 28. 01 MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI SESUAI RENSTRA INSTANSI / UNIT KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA 1. SASARAN STRATEGIS INSTANSI BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET YANG TERCANTUM DALAM RENCANA STRATEGIS 2. SASARAN KINERJA BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PADA PERJANJIAN KINERJA YANG DITURUNKAN KE RENCANA KERJA TAHUNAN 3. PENYELLARASAN SASARAN STRATEGIS INSTANSI KE UNIT DIBAWAHNYA SESUAI DENGAN POHON KINERJA
- 29. Penyusunan SKP : PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS NO JENI sJABATAN BERDASARKAN MEMPERHATIKAN 1 2 3 4 1 Jabatan Pimpinan Tinggi PK Unit Kerja Renstra dan RKT 2 Jabatan Administrasi SKP Atasan Langsung OTK dan Uraian Jabatan 3 Jabatan Fungsional SKP Atasan Langsung Organisasi / Unit Kerja RKT, PK, OTK, Uraian Jabatan , Butir – butir kegiatan JF Untuk JF Rangkap Jabatan JPT / JA 1. SKP disusun mengikutiJPT / JA 2. Dapat menyusun SKP JF
- 30. 4 Perspektif, Rencana Hasil Kerja Beserta Ukuran Keberhasilan 1. Perspektif Penerima Layanan : kemampuan organisasi memenuhi keinginan & harapan penerima layanan / pemangku kepentingan; 2. Perspektif Proses Bisnis : perbaikan proses untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan; 3. Perspektif Penguatan Internal : kemampuan organisasi / unit kerja untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi sebagai pengungkit untuk pencapaian tujuan organisasi 4. Perspektif Anggaran : efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perspektif ini harus ada dalam setiap rencana SKP pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri.
- 43. Rating Hasil Kerja Diatas Ekspektasi • Sebagian besar atau seluruh hasil kerja diatas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang dibawah ekspektasi. • Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja pegawai sebagian besar atau seluruhnya menunjukkan respon positif. Sesuai Ekspektasi • Sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang dibawah ekspektasi. • Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja Pegawai sebagian menunjukkan respon positif Dibawah Ekspektasi • Sebagian besar atau seluruh hasil kerja dibawah ekspektasi. • Umpan balik yang diberikan atas hasil kerja Pegawai sebagian besar atau seluruhnya tidak menunjukkan respon positif
- 44. • Diatas Ekspektasi : Pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam atau di luar unit kerjanya. • Sesuai Ekspektasi : Pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri. • Dibawah Ekspektasi : Pegawai belum secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN. Rating Perilaku Kerja