SlideShare a Scribd company logo
Demokrasi, Desentralisasi vs Sentralisasi 
dan 
Dampak Politiknya 
KELOMPO 
K III
PERSONIL 
I GEDE KRISNAYASA 
RENA FITRI MULYANI 
DINDA FRANSISCA 
OVILANIA 
BONDRA ADI 
MUSTOFA
APA 
ITU 
DEMOKRASI 
?
DEMOKRASI 
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang 
semua warga negaranya memiliki hak setara 
dalam pengambilan keputusan yang dapat 
mengubah hidup mereka. Demokrasi 
mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik 
secara langsung atau melalui perwakilan— 
dalam perumusan, pengembangan, dan 
pembuatan hukum.
Ada beberapa jenis 
demokrasi, tetapi 
hanya ada dua 
bentuk dasar. 
Keduanya 
menjelaskan cara 
seluruh rakyat 
menjalankan 
keinginannya 
DEMOKRASI LANGSUNG 
Yaitu semua warga negara 
berpartisipasi langsung dan aktif 
dalam pengambilan keputusan. 
DEMOKRASI PERWAKILAN 
Di kebanyakan negara demokrasi 
modern, seluruh rakyat masih 
merupakan satu kekuasaan 
berdaulat namun kekuasaan 
politiknya dijalankan secara tidak 
langsung melalui perwakilan
APA 
ITU 
SENTRALISASI 
?
SENTRALISASI 
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh 
wewenang atas segala urusan yang menyangkut 
pemerintahan kepada tingkat pusat. 
Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama 
di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan 
pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di 
zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering 
digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap 
kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI 
SETRALISASI 
SEGI EKONOMI 
EFEK POSITIF yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih 
terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur 
perekonomian. 
EFEK NEGATIF adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan 
tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga 
terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat. 
SEGI SOSIAL BUDAYA 
EFEK POSITIF perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di 
persatukan dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa 
Indonesia . 
EFEK NEGATIF pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas 
negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan 
eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial 
budaya tersendiri.
SEGI KEAMANAN 
EFEK POSITIF keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, 
jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan 
nasional Indonesia. 
EFEK NEGATIF menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi 
militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. 
SEGI POLITIK 
EFEK POSITIF pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul 
akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan 
dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat 
terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. 
EFEK NEGATIF terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung 
pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk 
menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan 
menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.
APA 
ITU 
DESENTRALISASI 
?
Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan 
wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi 
pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap 
kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang 
mendiami wilayah tersebut 
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah 
penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. 
Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, 
semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang 
DESENTRALISASI 
efisien
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI 
DESENTRALISASI 
SEGI EKONOMI 
EFEK POSITIF pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya 
alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki 
telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan 
masyarakat akan meningkat. 
EFEK NEGATIF penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya 
bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. 
SEGI SOSIAL DAN BUDAYA 
EFEK POSITIF memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan 
diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah 
untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan 
kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. 
Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut. 
EFEK NEGATIF masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan 
kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan 
kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
SEGI KEAMANAN 
EFEK POSITIF merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara 
Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam 
daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang 
merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). 
EFEK NEGATIF tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar 
daerah 
SEGI POLITIK 
EFEK POSITIF sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah 
dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di 
pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola 
daerahnya. 
EFEK NEGATIF euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya 
mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk 
mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit 
untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

More Related Content

What's hot

Sifat sifat wawancara (3)
Sifat sifat wawancara (3)Sifat sifat wawancara (3)
Sifat sifat wawancara (3)
University of Andalas
 
ppt sosiologi "kelompok Sosial" Sosiologi kelas XI ips
ppt sosiologi "kelompok Sosial" Sosiologi kelas XI ipsppt sosiologi "kelompok Sosial" Sosiologi kelas XI ips
ppt sosiologi "kelompok Sosial" Sosiologi kelas XI ips
Rista airen
 
Integrasi sosial
Integrasi sosialIntegrasi sosial
Integrasi sosial
Membangun city
 
Perubahan akibat interaksi antarruang
Perubahan akibat interaksi antarruangPerubahan akibat interaksi antarruang
Perubahan akibat interaksi antarruang
Bunda Rara
 
Teori oligarki
Teori oligarki Teori oligarki
Teori oligarki
Launa Usni
 
Pusat pertumbuhan
Pusat pertumbuhanPusat pertumbuhan
Pusat pertumbuhan
Theresia Nelie
 
Teori konsep lahan
Teori konsep lahanTeori konsep lahan
Teori konsep lahan
gophil
 
Sistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaSistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesia
elsafatmawati
 
PPT Peran dan Status Sosial
PPT Peran dan Status Sosial PPT Peran dan Status Sosial
PPT Peran dan Status Sosial
Lutfi Imansari
 
Pola wilayah neg maju berkembang
Pola wilayah neg maju   berkembangPola wilayah neg maju   berkembang
Pola wilayah neg maju berkembang
Theresia Nelie
 
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotaPpt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
jopiwildani
 
rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional
rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasionalrendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional
rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional
Rakha Al
 
Kuliah 6 teori ketergantungan
Kuliah 6 teori ketergantunganKuliah 6 teori ketergantungan
Kuliah 6 teori ketergantungan
Mukhrizal Effendi
 
keragaman suku bangsa (banun 12005185)
keragaman suku bangsa (banun 12005185)keragaman suku bangsa (banun 12005185)
keragaman suku bangsa (banun 12005185)
12005185
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Dadang Solihin
 
IPS Kelas 8 BAB 2.pptx
IPS Kelas 8 BAB 2.pptxIPS Kelas 8 BAB 2.pptx
IPS Kelas 8 BAB 2.pptx
RissMarcRinn
 
Struktur spasial desa dan kota
Struktur spasial desa dan kotaStruktur spasial desa dan kota
Struktur spasial desa dan kota
Operator Warnet Vast Raha
 
Fungsi dan peran sosiologi
Fungsi dan peran sosiologi Fungsi dan peran sosiologi
Fungsi dan peran sosiologi
Hana Subagya
 
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Muhammad Bahrudin
 

What's hot (20)

Sifat sifat wawancara (3)
Sifat sifat wawancara (3)Sifat sifat wawancara (3)
Sifat sifat wawancara (3)
 
ppt sosiologi "kelompok Sosial" Sosiologi kelas XI ips
ppt sosiologi "kelompok Sosial" Sosiologi kelas XI ipsppt sosiologi "kelompok Sosial" Sosiologi kelas XI ips
ppt sosiologi "kelompok Sosial" Sosiologi kelas XI ips
 
Integrasi sosial
Integrasi sosialIntegrasi sosial
Integrasi sosial
 
Perubahan akibat interaksi antarruang
Perubahan akibat interaksi antarruangPerubahan akibat interaksi antarruang
Perubahan akibat interaksi antarruang
 
Teori oligarki
Teori oligarki Teori oligarki
Teori oligarki
 
Pusat pertumbuhan
Pusat pertumbuhanPusat pertumbuhan
Pusat pertumbuhan
 
Teori konsep lahan
Teori konsep lahanTeori konsep lahan
Teori konsep lahan
 
Sistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesiaSistem kepartaian indonesia
Sistem kepartaian indonesia
 
PPT Peran dan Status Sosial
PPT Peran dan Status Sosial PPT Peran dan Status Sosial
PPT Peran dan Status Sosial
 
Pola wilayah neg maju berkembang
Pola wilayah neg maju   berkembangPola wilayah neg maju   berkembang
Pola wilayah neg maju berkembang
 
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotaPpt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
 
rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional
rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasionalrendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional
rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasional
 
Kuliah 6 teori ketergantungan
Kuliah 6 teori ketergantunganKuliah 6 teori ketergantungan
Kuliah 6 teori ketergantungan
 
keragaman suku bangsa (banun 12005185)
keragaman suku bangsa (banun 12005185)keragaman suku bangsa (banun 12005185)
keragaman suku bangsa (banun 12005185)
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
IPS Kelas 8 BAB 2.pptx
IPS Kelas 8 BAB 2.pptxIPS Kelas 8 BAB 2.pptx
IPS Kelas 8 BAB 2.pptx
 
Struktur spasial desa dan kota
Struktur spasial desa dan kotaStruktur spasial desa dan kota
Struktur spasial desa dan kota
 
Fungsi dan peran sosiologi
Fungsi dan peran sosiologi Fungsi dan peran sosiologi
Fungsi dan peran sosiologi
 
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
 

Similar to desentralisasi vs sentralisasi

Diskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxDiskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docx
ayiknina
 
Tugas 2 kwarganegaraan
Tugas 2 kwarganegaraanTugas 2 kwarganegaraan
Tugas 2 kwarganegaraan
Safrial Amri
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
Amril Katalies
 
Bank english
Bank englishBank english
Bank english
Iwann Setiawan
 
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Iqbal Lfc
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
fuji kurniawan
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
HIA Class.
 
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
Frans Dione
 
PPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptxPPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptx
GFMtvlg
 
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiMakalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Septian Muna Barakati
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
suher lambang
 
PEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptxPEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptx
Reisdro
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
arievv
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
Sherly Anggraini
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalTugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalricky04
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
Melinda Putri Juanda
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasi
maneicon22
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Amalia Tania
 

Similar to desentralisasi vs sentralisasi (20)

Diskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docxDiskusi Sesi 7.docx
Diskusi Sesi 7.docx
 
Tugas 2 kwarganegaraan
Tugas 2 kwarganegaraanTugas 2 kwarganegaraan
Tugas 2 kwarganegaraan
 
Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 
Bank english
Bank englishBank english
Bank english
 
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
Ironi Pemekaran Wilayah, Buah Simalakama bagi Kedaulatan Negara Kesatuan Repu...
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
 
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
 
PPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptxPPT Otonomi_Daerah.pptx
PPT Otonomi_Daerah.pptx
 
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiMakalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
PEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptxPEMDA OTDA 2.pptx
PEMDA OTDA 2.pptx
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Tugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokalTugas tata pemerintahan lokal
Tugas tata pemerintahan lokal
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasi
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
 

Recently uploaded

Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
SeksiBankKPPNMalang
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
syahirula014
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 

Recently uploaded (9)

Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
 

desentralisasi vs sentralisasi

  • 1. Demokrasi, Desentralisasi vs Sentralisasi dan Dampak Politiknya KELOMPO K III
  • 2. PERSONIL I GEDE KRISNAYASA RENA FITRI MULYANI DINDA FRANSISCA OVILANIA BONDRA ADI MUSTOFA
  • 4. DEMOKRASI Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan— dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
  • 5. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya DEMOKRASI LANGSUNG Yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. DEMOKRASI PERWAKILAN Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan
  • 7. SENTRALISASI Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
  • 8. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI SETRALISASI SEGI EKONOMI EFEK POSITIF yang di berikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. EFEK NEGATIF adalah daerah seolah-olah hanya di jadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing- masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada Pemerintah Pusat. SEGI SOSIAL BUDAYA EFEK POSITIF perbedaan-perbadaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat di persatukan dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di miliki bangsa Indonesia . EFEK NEGATIF pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri.
  • 9. SEGI KEAMANAN EFEK POSITIF keamanan lebih terjamin karena pada masa di terapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. EFEK NEGATIF menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain. SEGI POLITIK EFEK POSITIF pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. EFEK NEGATIF terjadinya kemandulan dalam diri daerah karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat.
  • 11. Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang DESENTRALISASI efisien
  • 12. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF DARI DESENTRALISASI SEGI EKONOMI EFEK POSITIF pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. EFEK NEGATIF penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. SEGI SOSIAL DAN BUDAYA EFEK POSITIF memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut. EFEK NEGATIF masing- masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Sehingga, secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
  • 13. SEGI KEAMANAN EFEK POSITIF merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan Negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, (daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI). EFEK NEGATIF tetapi disatu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah SEGI POLITIK EFEK POSITIF sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. EFEK NEGATIF euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.