Bureaucratic Reform

1. ARAH REFORMASI BIROKRASI DAN
PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
2006
DEDDY S. BRATAKUSUMAH

2. ALASAN PERLU REFORMASI
1. BIROKRASI BUKAN LEMBAGA DEMOKRATIS
2. BIROKRASI SANGAT KUAT
3. BIROKRASI SENTRALISTIS
4. BIROKRASI OTORITARIAN
BIROKRASI BERKUASA,
RAKYAT KORBAN AROGANSI
BIROKRAT

3. REFORMASI MUTLAK DILAKUKAN
KARENA
TIDAK ADA SATU NEGARAPUN
DAPAT MAJU DAN SEJAHTERA
DENGAN BIROKRASI YANG BURUK

4. REFORMASI HARUS MENYENTUH
PERUBAHAN ATAS
1. MIND SET
2. CULTURAL SET
3. MANAJEMEN PEMERINTAHAN
BERBASIS KINERJA

5. REFORMASI BIROKRASI MENCAKUP
1. PENGEMBANGAN SISTEM
2. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
3. PENINGKATAN KINERJA
4. BUDAYA KERJA
5. PENINGKATAN KEMAMPUAN
6. PERUBAHAN ORIENTASI
7. PERILAKU

6. SEHINGGA
SASARAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI
ADALAH: (1) MIND SETTING, (2)
CULTURAL SETTING DAN (3) SISTEM
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
UNTUK: MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT
AKHIRNYA PELAYANAN OLEH BIROKRASI:
MENJADI PRIMA DAN MEMUASKAN

7. KEBIJAKAN REFORMASI
DIARAHKAN UNTUK MENUNTASKAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN DALAM BENTUK PRAKTIK
KKN, MENINGKATKAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
NEGARA, DAN MENINGKATKAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
(PERPRES NO 7/2005 PJM 2004-2009)

8. SASARAN REFORMASI
1. BERKURANGNYA PRAKTIK KKN
DIKALANGAN APARATUR NEGARA
2. ADANYA KEPUASAN MASYARAKAT
KETIKA BERURUSAN DENGAN
BIROKRASI
3. SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN
TIDAK BERBELIT-BELIT DAN
SEDERHANA
4. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI T.I

9. SASARAN REFORMASI
5. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KINERJA
BIROKRASI
6. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAYANAN SATU PINTU
7. BERUBAHNYA KULTUR BIROKRASI DARI
DILAYANI MENJADI MELAYANAI
8. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESADARAN
SEBAGAI ABDI NEGARA YANG TEGUH DAN
LOYAL BERDASARKAN PERATURAN

10. UNDANG UNDANG UNTUK
MENUNJANG REFORMASI
1. RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2. RUU PELAYANAN PUBLIK
3. RUU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA
4. RUU KEPEGAWAIAN NEGARA
5. RUU KEMENTERIAN DAN KEMENTERIAN
NEGARA

11. PERAN PEGAWAI NEGERI
UU. No. 8/1974
PEGAWAI NEGERI ADALAH UNSUR
APARATUR NEGARA UNTUK
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
USAHA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL

12. FILOSOFI MANAJEMEN PNSFILOSOFI MANAJEMEN PNS
“UNIFIED CIVIL SERVANT”
ARTINYA
PNS DIKELOLA DENGAN MENGACU
PADA SATU KEBIJAKAN NASIONAL

13. PEGAWAI NEGERIPEGAWAI NEGERI
1.PEGAWAI NEGERI SIPIL
2.ANGGOTA TNI
3.ANGGOTA POLRI

14. PEGAWAI PUSAT DAN DAERAH
PERBEDAANNYA
• ALOKASI PENGGAJIAN (APBN
DAN APBN (DAU) MELALUI
APBD)
• LOKASI KERJA

15. KEPEGAWAIAN DAERAH
1. PEMBINAAN PNS SECARA NASIONAL
2. PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
PEMBERHENTIAN ESELON II :
- DI PROPINSI: OLEH GUBERNUR
- DI KAB/KOTA: OLEH WAKOT/BUP REK
GUBERNUR
3. PINDAH ANTAR KAB/KOTA OLEH GUB REK
BKN

16. KEPEGAWAIAN DAERAH
4. PINDAH ANTAR KAB/KOTA ANTAR PROP
OLEH MENDAGRI REKOMENDASI BKN
5. PINDAH KE DEPT/LPND OLEH MENDAGRI
REK BKN
6. FORMASI OLEH MENPAN ATAS USUL
GUBERNUR
7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
MANAGEMENT NAS OLEH MENDAGRI,
DAERAH OLEH GUBERNUR

17. LINGKUP PEMBINAAN PNS
1.PROFESIONALISME
2.NETRALITAS
3.AKUNTABEL
4.SEJAHTERA

18. MENUJU PEGAWAI SEJAHTERA
1.MENETAPKAN STRUKTUR GAJI SECARA ADIL
DAN LAYAK BERDASARKAN BOBOT JABATAN
2.MENYUSUN SISTEM KOMPENSASI YANG
MAMPU MEMOTIVASI DAN MEMACU
PRODUKTIVITAS DAN KREATIFITAS PNS
3.MENGUSAHAKAN RASIO GAJI YANG ADIL
ANTARA GOL RENDAH DENGAN GOL TINGGI
4.MENGUPAYAKAN KESETARAAN GAJI PEGAWAI
DENGAN GAJI SWASTA

19. PENYUSUNAN PRAKONDISI
PEMBINAAN PNS
1.KLASIFIKASI JABATAN
2.STANDAR KOMPETENSI
3.SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN

20. PENUTUP
1.REFORMASI BIROKRASI ADALAH UPAYA
UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM BIROKRASI
DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN BANGSA
BERNEGARA
2.FILOSOFI “UNIFIED CIVIL SERVANT” TELAH
MENEMPATKAN PNS SEBAGAI SATU
KESATUAN DALAM TUGAS PEMERINTAHAN
DAN PEREKAT NKRI