Analisis Lingkungan Bisnis (Tentang praktek Monopoli)

1. 1
PENDAHULUAN
Antitrust adalah Hukum atau Undang-Undang "Antipakat" (antitrust) atau
hukum/ undang-undang persaingan, merupakan peraturan melawan kebiasaan
dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust
diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi
bisnis kartel. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan
menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum
anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara.
Undang-undang antitrust melakukan hal ini dengan melarang monopoli,
melarang kompetisi yang tidak adil, dan menghilangkan diskriminasi harga dan
kolusi. Mereka juga melindungi persaingan dengan memblokir merger yang akan
memungkinkan sebuah perusahaan tunggal untuk mendominasi pasar. Tujuan
kedua dari kebijakan antitrust adalah untuk melindungi kesejahteraan konsumen
yang melakukan penipuan dan tidak adil. Undang-undang antitrust asli ditujukan
terutama untuk memelihara persaingan seakan-akan bahwa konsumen akan dijaga
selama kompetisi yang kuat. Tujuan selanjutnya dari UU antitrust yaitu
melindungi yang kecil, perusahaan bisnis mandiri dari tekanan ekonomi yang
diberikan persaingan usaha besar.Undang-undang antitrust melarang harga yang
bersaing, praktek menjual di bawah biaya produsen untuk mengusir saingan
keluar dari bisnis.
Di Amerika Serikat, kebijakan monopoli telah dibangun Sherman Act
Antitrust 1890. kontrak atau konspirasi ini dilarang karena menghambat
perdagangan atau, dalam kata-kata tindakan selanjutnya, untuk memonopoli

2. 2
perdagangan. Undang-undang ini memberikan: Barangsiapa dalam kontrak
bentuk, kombinasi atau konspirasi yang mengekang tindakan praktek perdagangan
ilegal, perdagangan antarnegara dan memonopoli setiap bagian dari monopoli
perdagangan atau mencoba untuk memonopoli, kombinasi atau pelanggaran
konspirasi. Pelanggaran UU seseorang atau organisasi, akan dikenakan sanksi
perdata atau pidana.
Du Pont kimia, Standard Oil Rockefeller, antara lain, yang dipecah. Pada
1970-an Sherman Act melawan IBM, dan pada 1982 berhasil break-up dari
monopoli telekomunikasi nasional oleh AT & T. Du Pont membeli beberapa
perusahaan kimia yang lebih kecil, dan pada tahun 1912 ini memunculkan tindakan
pengawasan pemerintah di bawah Sherman Antitrust Act. Pengadilan menyatakan bahwa
dominasi perusahaan dari bisnis bahan peledak merupakan monopoli dan memerintahkan
divestasi. Kasus monopoli juga terjadi pada Standard Oil Rockefeller yang
mendominasi pasar produk minyak melalui integrasi horizontal di sektor
pengilangan, dan kemudian juga pada integrasi vertikal. Standard Oil menguasai
produksi dan logistik, memangkas harga, dan mematikan kompetitornya. Para
kritikus menuduh Standard memasang harga agresif untuk menghancurkan
kompetitornya dan membentuk monopoli yang membahayakan konsumen.
UNDANG-UNDANG ANTITRUST DAN PELAKSANAANNYA
The Sherman Antitrust dilaksanakan pada tahun 1890, memiliki dua
ketentuan substansial:

3. 3
Bagian 1 - Setiap kontrak, kerjasama dalam bentuk trust atau cara
lainnya, dalam upaya pembatasan atas perdagangan antar beberapa negara
bagian atau dengan luar negeri, dinyatakan menjadi tidak sah. Setiap orang yang
membuat beberapa kontrak atau terlibat dalam beberapa konspirasi atau
kerjasama, dengan ini dinyatakan menjadi tidak sah, dianggap sebuah kesalahan
atas kejahatan pidana..
Bagian 2 - Setiap orang yang akan melakukan monopoli, atau berupaya
untuk monopoli, atau kerjasama atau konspirasi dengan orang lain untuk
memonopolisasi beberapa bagian perdagangan atau perdagangan antara
beberapa negara bagian atau negara lain dianggap sebuah kesalahan atas
kejahatan pidana.
The Clayton Act Ditetapkan pada tahun 1914, mengatur lebih komplet
tentang struktur undang-undang antitrust Amerika.. The Clayton Act melarang
sejumlah praktek bisnis tertentu, pada bagian 2 ketentuan ini melarang adanya
diskriminasi harga: Bagian 2 (a) - Adalah tidak sah bagi beberapa orang yang
berhubungan dalam perdagangan, secara langsung atau tidak langsung,
melakukan diskriminasi harga antara pembeli yang berbeda atas suatu komoditas
tentang nilai atau mutunya, dimana efek diskriminasi secara substansial
mengurangi kompetisi atau ke arah menciptakan monopoli dalam beberapa lini
perdagangan, atau merugikan, merusak, atau mencegah kompetisi.
Perlu dicatat bahwa Clayton Act melarang diskriminasi harga hanya ketika
hal tersebut mengarah kepada antikompetitif : ” dimana efeknya akan mengurangi

4. 4
kompetisi”. Bagian ke-3 Clayton Act melarang tiga tipe praktek marketing:
Pertama, melarang perjanjian kontrak ekslusif, kondisi dimana customer
menyetujui untuk tidak membeli dari suplier rival-nya. Kedua, melarang
persyaratan kontrak, kondisi dimana customer menyetujui untuk mengambil
semua produk yang diperlukan dari sumber yang sama. Ketiga, melarang ikatan
kontrak, kondisi dimana barang dijual hanya jika customer menyetujui untuk
membeli beberapa barang lainnya.
Beberapa contoh pelaksanaan UU antitrust telah dijelaskan pada
pendahuluan. Beberapa kasus lain yaitu kasus Microsoft, Peperangan antara
Microsoft dengan departemen Antitrust, dimana perusahaan milik Bill Gates
dianggap melanggar ketentuan tentang hukum antimonopoli, sehubungan dengan
program terbaru Microsoft tahun 1998, dituduh dapat merugikan pihak lain karena
program “browser” yang dapat digunakan untuk menjelajah dunia maya itu
melekat didalamnya. Namun 16 tahun setelah Departemen Kehakiman
mengajukan gugatan antitrust terhadap Microsoft, menuduh raksasa perangkat
lunak itu menggunakan kekuatan pasar untuk memukul rival potensial, kasus ini
akan segera menjadi sejarah.
Federal Trade Commision (FTC) merupakan komisi di AS yang
mengawasi perusahaan yang dicurigai melakukan praktik monopoli. Bagian
penting dari FTC act dlm kebijakan antitrust, adalah pada bagian 5: metode
kompetisi yang tidak fair dalam mempengaruhi perdagangan dan praktik atau
perilaku curang dalam perdagangan adalah tidak sah menurut hukum.

5. 5
Departemen Hukum ditugaskan untuk menegakkan Sherman Act dan
Clayton Act. Denda sampai $ 1 juta dikenakan kepada perusahaan yang
melanggar Sherman Act. Denda sampai $100,000 dan penjara sampai tiga tahun
diberikan kepada individu yang melanggar Sherman Act. Selain itu Departemen
Hukum bisa meminta pengadilan Federal untuk membatasi perilaku bisnis yang
melanggar ketentuan ini. Penyelenggaraan hukum antitrust US secara efektif
dengan sistem dua jalur yakni Departemen Hukum dan Free Trade Commision
keduanya dikuasakan untuk melaksanakan legislasi antitrust. Selain itu adanya
Antitrust Improvement Act tahun 1976 memberikan hak kepada jaksa agung
untuk menggugat atas nama konsumen yang ’dirugikan’ karena pelanggaran
Sherman Act.
UU Antimonopoli Indonesia yaitu pada UU No. 5/1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai pengawas
pelaksanaan UU tsb, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Tujuan UU Antimonopoli sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 3 adalah untuk:
menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan
iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat
sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku
usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku
usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

6. 6
Dari keempat tujuan tersebut dapat dirumuskan dua tujuan pokok, yaitu
tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Tujuan ekonomi adalah terselenggaranya
persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif yang mengakibatkan efisiensi
ekonomi. Tujuan sosial adalah melalui persaingan usaha yang sehat tersebut
kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan (the maximization of consumer
welfare), yaitu masyarakat akan mempunyai pilihan untuk membeli suatu barang
atau jasa dengan harga yang lebih murah.
Dampak UU Antimonopoli bagi Pelaku Usaha : pertama, pelaku usaha
tidak boleh menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha
merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung; yang kedua
pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan kompetitornya supaya tetap
dapat eksis dipasar yang bersangkutan, baik dari aspek kualitas, harga maupun
pelayanannya. Kedua, karena suatu pelaku usaha tidak tahu persis apa yang
dilakukan oleh kompetitornya untuk tetap eksis, maka setiap pelaku usaha akan
melakukan perbaikan peningkatan terhadap produknya (inovasi) untuk
menghasilkan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah dan memberikan
pelayanan yang terbaik untuk menarik hati konsumen. Dampak UU Antimonopoli
bagi masyarakat (konsumen) : akibat persaingan antara pelaku usaha masyarakat
mempunyai pilihan dalam membeli suatu produk tertentu, baik dari aspek harga,
kualitas maupun pelayanannya.

7. 7
SEKOLAH PEMIKIRAN ANTITRUST
Teori-teori ekonomi dari sekolah Chicago. Teori ini mengatakan satu-
satunya alasan untuk mengintervensi antitrust karena kurangnya kompetisi yang
dapat merugikan konsumen, dan bukan bahwa perusahaan telah menjadi, dalam
arti tidak jelas, terlalu besar. Teori ini dipengaruhi oleh paham dari Austria,
dimana dikatakan bahwa persaingan adalah suatu proses, persaingan dapat
mengarah kearah beragam struktur pasar yang dapat memberikan hasil yang
efisien. Hipotesa dari sekolah Chicago dimana perusahaan dengan efisiensi yang
lebih superior secara umum akan memperluas pangsa pasar mereka,
meningkatkan konsentrasi pada pasar yang terbuka, dapat merupakan hasil dari
persaingan yang efisien dimana pemenangnya akan berusaha untuk memperoleh
proporsi penjualan yang lebih besar. Persaingan adalah bagian dari proses
dinamis, pencarian keuntungan membuat kondisi ekonomi menjadi dinamis
lingkungan pasar (masalah institusi dan regulasi) seharusnya membuat daya saing
perusahaan-perusahaan. Pada dasarnya, pandangan Chicago ini adalah
mengembangkan praktek monopoli menjadi praktik monopolistik.
Selain sekolah Chicago, terdapat IO (International Organization) yaitu
sebuah badan yang dibangun berdasarkan teori perusahaan dan batas-batas
perusahaan dan juga pasar maupun pelanggan. IO mendeskripsikan tentang peta
perusahaan, ukuran dan persaingan dalam suatu industri. IO juga
mendeskripsikan tentang pengembangan bersama isu-isu reorganisasi internal
dan pembaharuan, dan yang paling vital, IO berorientasi pada kebijakan publik,
untuk regulasi ekonomi, dan undang-undang antitrust.

8. 8
PERJANJIAN VERTIKAL
Perjanjian vertikal adalah perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha
yang bergerak dari hulu sampai ke hilir. Perjanjian vertikal baru dilarang jika
akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan praktik monopoli atau persaingan
usaha yang tidak sehat di pasar yang bersangkutan. Untuk itu harus ada bukti
terlebih dahulu, bahwa perjanjian vertical yang disepakati telah terjadi praktik
monopoli atau persangan usaha yang tidak sehat. Tujuan integrasi perjanjian
vertical biasanya dilakukan untuk melakukan efisiensi dan untuk menjamin
pasokan barang untuk memproduksi barang tertentu.
PREDATORY PRICING
Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh
pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, yang
tujuan utamanya untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga
mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam
pasar yang sama.
Segera setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda
masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga
kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.

9. 9
BATASAN MERGER
Dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dikatakan bahwa
Merger dan Akuisisi dilarang jika dapat menyebabkan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Apabila menurut Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU), seorang pelaku usaha dapat dibuktikan melanggar peraturan
mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka pelaku usaha tersebut
dapat dikenakan Sanksi berupa Sanksi administratif hingga sanksi pidana. Merger
yang dilarang yaitu melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan
usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP 57/2010”) menyatakan bahwa penilaian
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) mengenai apakah suatu merger
mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah:
1. Hambatan masuk pasar artinya mengidentifikasi hambatan masuk pasar (entry
barrier) dalam pasar yang bersangkutan. Dalam pasar dengan entry barrier
rendah, merger cenderung tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli.
Sebaliknya, dalam pasar dengan entry barrier yang tinggi, merger cenderung
mengarah pada praktek monopoli.

10. 10
2. Potensi perilaku anti persaingan artinya jika merger melahirkan satu pelaku
usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar,
memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi
dominannya.
3. Efisiensi yaitu jika merger dilakukan dengan alasan untuk efisiensi
perusahaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang
dihasilkan dengan dampak anti-persaingan yang dicapai dalam merger
tersebut. Jika nilai dampak anti-persaingan melampaui nilai efisiensi yang
dihasilkan merger, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan
dibanding mendorong efisiensi bagi pelaku usaha.
4. Kepailitan artinya yaitu jika merger dilakukan dengan alasan menghindari
terhentinya badan usaha tersebut beroperasi di pasar. Jika kerugian konsumen
lebih besar bila badan usaha tersebut keluar dari pasar, maka merger tersebut
tidak berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.

11. 11