2. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang
diarahkan untuk mencapai tujuan spesifik.
Karakteristik organisasi:
1. Orang-orang
2. Tujuan
3. Struktur
3. Struktur
Departemenisasi
Pencapaian tujuan
Kerjasama
Hierarki wewenang & tanggung jawab
Sentralisasi vs Desentralisasi
Pembagian kerja / Divisi
Kejelasan Tugas
Span of control / Rentang kendali
Efektivitas
Efisiensi
4. Tujuan dirumuskan dengan jelas
Tujuan organisasi harus dirumuskan dengan jelas. Tujuan ini yang akan
memandu setiap orang dalam organisasi. Semakin jelas tujuan yang akan diraih
maka semakin mudah pula organisasi menentukan langkah yang tepat.
Tentang pentingnya perumusan tujuan ini dalam buku Guilding
Principles of Public Administration dikemukakan sebagai berikut:
1. Organisasi tanpa tujuan tak ada artinya dan hanya merupakan penghamburan
uang belaka.
2. Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
3. Dasar dari organisasi terletak pada maksud dan tujuan yang telah ditentukan.
4. Maksud dan tujuan organisasiharus selalu ditinjau oleh kekuasaan yang lebih
tinggi.
5. Tujuan organisasi harus dimengerti dan diterima oleh para pegawai dan
dicamkan sedalam-dalamnya dalam jiwa mereka.
5. Departemenisasi
Departemenisasi adalah penyusunan bagian-bagian yang akan menjalankan tugas-
tugas sesuai bidang tertentu. Dapat dilakukan dengan mengelompokkan tugas-
tugas sejenis.
Efisiensi kerja tergantung kepada keberhasilan integrasi satuan-satuan yang
bermacam-macam dalam organisasi. Proses penentuan cara bagaimana kegiatan
dikelompokkan disebutkan departemenisasi. Ada dua macam bentuk
departementasi yaitu:
1. Departemenisasi Fungsional
2. Departemenisasi Devisional
6. 1. Departementasi Fungsional
Departementasi fungsional yaitu organisasi menurut fungsi menyatukan
semua orang dala yang terlibat dalam satu aktivitas atau beberapa aktivitas
berkaitan yang disebut fungsi dalam satu departmen. Seperti pemasaran atau
keuangan dikelompokkan ke dalam 1 unit.
Kebaikannya:
a. Pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama
b. Menciptakan efisiensi melalui spesalisasi
c. Memutuskan keahlian organisasi
d. Memungkinkan pengawasan manajemen puncak terhadap fungsi-fungsi yang
ada dalam organisasi
Kelemahannya:
a. Menciptakan konflik antar fungsi
b. Adanya kemacetan pelaksanaan tugas
c. Umpan balik yang lambat
d. Memusatkan pada kepentingan tugasnya
e. Para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif
7. 1. Departemenisasi Devisional
Departementasi divisional, departemen perusahaan besar yang berupa
bisni terpisah, mungkin di tujukan untuk membuat dan menjual produk
spesifik atau melayani pasar spesifik. Dengan membagi divisi-divisi atas dasar
produk, wilayah, langganan, dan proses dimana tiap divisi
merancang, memproduksi dan memasarkan produknya sendiri.
a. Struktur organisasi divisional atas dasar produk
Setiap departementasi bertanggung jawab atas suatu produk yang
berhubungan. Struktur ini di pakai bila teknologi pemrosesan dan metode
pemasaran sangat berbeda.
b. Struktur organisasi divisional atas dasar wilayah
Pengelompokkan kegiatan atas dasar tempat dimana operasi berlokasi
atau menjalankan usahanya. Faktor yang menjadi pertimbangang adalah bahan
baku, tenaga kerja, pemasaran, transportasi dan lain sebagainya.
c. Struktur organisasi divisional atas dasar langganan
Pengelompokkan kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan
poduk, terutama dalam kegiatan pengelompokkan penjualan ,pelayanan.
8. Pembagian Kerja
Pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan tugas-tugas yang
semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan seorang pejabat
tertentu.
Contohnya Sekretaris, Bendahara, Kepala Seksi, Ketua Panitia, Juru
Bayar, Direktur, Menteri, Presiden semua ini mempunyai rincian tugas.
Tentang pentingnya pembagian kerja Luther Gullick mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut:
1. Karena orang berbeda dalam pembawaan, kemampuan serta kecakapan dan
mencapai ketagkasan yang besar dengan spesialisasi.
2. Karena orang yang sama tidak dapat berada di dua tempat pada saat yang sama.
3. Karena orang tidak dapat mengerjakan dua hal pada saat yang sama.
4. Karena bidang pengetahuaan dan keahlian begitu luas sehingga seseorang dalam
rentangan hidupnya tidak mungkin dapat mengetahui lebih banyak daripada
sebagian sangat kecil daripadanya.
9. Dalam melakukan pembagian kerja sebaiknya diperhatikan beberapa hal
berikut:
1. Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki rincia aktivitas yang jelas
tertulis pada daftar rincian aktivitas.
2. Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang
berkedudukan paling rendah harus memiliki rincian tugas yang jelas dalam
suatu daftar rincian tugas
3. Variasi tugas bagi seorang pejabat hendaknya diusahakan yang sejenis atau
erat hubungannya dengan yang lainnya.
4. Beban aktivitas bagi tiap-tiap satuan organisasi atau beban tugas masing-
masing pejabat hendaknya merata sehingga dapat dihindarkan adanya satuan
organisasi yang terlalu banyak aktivitasnya dan ada satuan organisasi yang
terlalu sedikit aktivitasnya.
5. Penempatan para pejabatnya hendaknya yang tepat.
6. Pembagian kerja terutama yangmenyangkut para pejabat dalam sesuatu
satuan organisasi jangan sampai meniombulkan pengkotakan pejabat.
7. Dalam melakukan pembagian kerja haruslah ada pembagian kerja menurut
fungsi, profuksi dan rangkaian kerja.
10. Koordinasi
Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai keselarasan dalam organisasi.
Manfaat dari koordinasi ini adalah:
1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara
satuan-psatuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam suatu
organisasi.
2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan persaan atau suatu pendapat bahwa satuan
organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan
antar satuan organiasasi atau antarpejabat.
4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas.
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menuggu yang
memakan waktu lama.
11. Pelimpahan Wewenang
Pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih
rendah atau antar pejabat yang setara.
Wujud pelimpahan wewenang dapat dilakukan oleh pejabat yang
berkedudukan lebih tinggi kepada pejabat yang berkedudukan lebih bawah
ataupejabat atasan kepada pejabat bawahan, disamping itu pelimpahan wewenang
dapat pula dilakukan di antara pejabat yang berkedudukan pada jenjang yang sama
atau pejabat yang sederajat.
Contoh pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Direktorat Jendral, dari Bupati
kepada Camat dan lain-lain.
12. Beberapa yang harus diperhatikan dalam melakukan pelimpahan wewenang:
a. Batas wewenang
b. Tanggungjawab
c. Antara tugas, tanggungjawab dan wewenang harus seimbang
d. Kemauan memperhatikan pendapat dari pejabat yang menerima limpahan.
e. Mempercayai pejabat yang diserahi wewenang.
f. Membimbing pejabat yang diserahi wewenang.
g. Melakukan pengontrolan.
h. Pelimpahan wewenang akan berhasil baik apabila dipenuhi pula syarat-
syarat bahwa tugasnya jelas, ada pejabat yang memang mampu
melimpahkan wewenangnya, dan ada pejabat yang memang mampu
menerima wewenang.
13. Rentangan Kontrol
Rentang kendali (span of control) merupakan jumlah bawahan yang dipimpin dengan
baik oleh seorang pemimpin di atasnya.
Faktor yang mempengaruhi luas sempitnya rentangan kontrol:
1. Faktor Subbjektif, yaitu yang melekat pada pejabatnya, misalnya
kepandaian, pengalaman, kesehatan, kejujuran, umur, keahlian, kecakapan, dan
lain-lain.
2. Faktor Objektif, yaitu faktor yang berada diluar pejabat, misalnya corak
pekerjaan, jarak antarpara pejabat bawahan, stabil labilnya organisasi, jumlah
tugas pejabat, dan waktu penyelesaian pekerjaan.
14. Jenjang Organisasi
Jenjang organisasi/hiraki menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan yang
perlu dilewati dalam menentukan sebuah keputusan. Para pejabat yang
berkedudukan pada tingkat yang lebih atas mengawasi para pejabat yang
berkedudukan pada tingkat di bawahnya demikian seterusnya hingga hubungan-
hubungan yang dilakukan antara para pejabat sejauh mungkin melewati tingkat-
tingkat yang telah ditentukan.
Macam-macam struktur organisasi:
1. Organisasi pipih, yaitu struktur organisasi yangb melaksanakan jenjang
organisasi antara 2 sampai dengan 3 tingkat.
2. Organisasi datar, yaitu struktur organisasi yang melaksanakan jenjang organisasi
sampai dengan 4 tingkat.
3. Organisasi curam, yaitu struktur organisasi yang melaksanakan jenjang
organisasi sampai dengan 5 tingkat.
15. Contoh :
• Saluran I ke II adalah jenjang
organisasi dalam fungsi konsultasi.
•Saluran I ke III dan a adalah jenjang
organisasi dalam fungsi kontrol
•Saluran I ke IV dan b adalah jenjang
organisasi dalam fungsi penataan
I
II
III IV
a b b b b
16. Kesatuan Perintah
Masing-masing pejabat dalam hirarki yang berlaku hanya bertanggungjawab
kepada satu atasan tertentu dan hanya menerima perintah darinya.
Tidak adanya kesatuan perintah akan menimbulkan kebingungan, keraguan
dari para pejabat bawahan dan akan menimbulkan pula tiada jelasnya tanggung
jawab. Sebab apabila ada beberapa perintah dari beberapa para
kepalamenimbulkan pertanyaan perintah manakah yang harus didahulukan, kepada
siapakah dia bertanggungjawab, kepada atasan langsung atau setiap pejabat atasan
yang memerintah tadi, hal; ini tidak jelas, dengan demikian pasti akan
mengakibatkan kacaunya sistem kerja organisasi.
17. Keterangan:
P dan Q hanya dapat diperintah dan
bertanggungjawab kepada B.
R dan S hanya dapat diperintah dan
bertanggung jawab kepada C.
T dan U hanya dapat diperintah dan
bertanggung jawab kepada D.
CONTOH : A
B C D
R S T U
P Q
18. Fleksibilitas
Fleksibilitas organisasi semestinya menyesuaikan diri dengan lingkungan
sekitarnya. Perubahan tersebut antara lain mencakup revisi tujuan, teknologi, SDM
yang spesialis dan lain-lainn
Dalam melaksanakan asas fleksibilitas ini hendaknya jangan dilupakan
bahwa pada waktu melakukan perubahan jangan samapi menghambat kelancaran
aktivitas yang sedang berjalan. Bila dilakukan perubahan tetapi menghambat
aktivitas yang sedang berjalan namanya bukan fleksibilitas tetapi kaku. Misalnya
apabnila suatu lembaga pendidikan akan merubah kurikulum maka tidak perlu
kuliah-kuliah yang sekarang berjalan dihentikan, melainkan harus tetap
diselenggarakan kuliah-kuliah sambil menynggu perubahan trsebut.
19. Berkelangsungan
Berkesinambungan organisasi setelah dibentuk diharapkan terus beroperasi
dan memenuhi kebutuhan stakeholders-nya.
Sebagai contoh misalnya suatu lembaga pendidikan akan lakun dicari oleh
calon siswa ataupun mahasisswa bila memiliki kurikulum yang selalu
menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Maka suatu organisasi walaupun
telah mencapai sebagian dari tujuannnya tetap harus ada ide baru, harus terus
menerus ada inisiatif baru, harus kreatif, harus inovatif.
20. Keseimbangan
Keseimbangan bagian atau satuan dalam organisasi yang memiliki peran
yang sama pentingnya harus ditempatkan pada level yang sama pula.
Beberapa satuan yang memiliki peranan sama penting harus ditempatkan
pada jenjang organisasi yang setingkat. Misalnya pada organisasi pemerintah
daerah peranan ekonomi dan peranan keagamaan itu sama pentingnya maka satuan
organisasi yang mengurusi dan satuan organisasi yang mengurusi ekonomi harus
deletakkan pada jenjang yang sama yaitu Jawatan Ekonomi dan Jawatan Agama
sama-sama langsung berkedudukan dibawah Kepala Daerah.