Bab 1 membahas latar belakang, landasan hukum, dan tujuan pendirian Akademi Komunitas (AK) swasta. Bab 2 menjelaskan prinsip, prosedur, dan organisasi pendirian AK swasta. Bab 3 memuat substansi proposal pendirian AK swasta. Bab 4 membahas proses evaluasi proposal pendirian AK swasta.

2. Bab 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan
Bab 2. Proses Pendirian AK Swasta
2.1. Prinsip Penyelenggaraan
2.2. Prosedur Pendirian
2.3. Organisasi
Bab 3. Proposal Pendirian AK Swasta
3.1. Substansi Dan Materi Proposal
3.2. Sistematika Proposal
3.3. Penilaian Proposal
3.4. Dokumen Persyaratan Proposal
3.5. Pengumpulan Proposal
Bab 4. Proses Evaluasi
4.1. Tahap Evaluasi
................................................................
................................................ 29

3. • Potensi sosial ekonomi dan sumber kekayaan alam melimpah yang ada di
Indonesia.
• Aneka ragam suku bangsa dan variasi kondisi alam sebagai pemicu
terbentuknya berbagai komunitas.
• Fungsi dan peran komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan
kehidupan warga menjadi pilihan utama kebijakan pembangunan di
Indonesia.
• Peran penting dan strategis pendidikan yang berorientasi pada
keterampilan atau vokasi dalam mendayagunakan sumber daya alam di
setiap daerah.
• Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan berinovasi dalam
menghasilkan berbagai jenis produk maupun jasa di daerah.
• Peran dunia pendidikan dalam meningkatkan dan memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan masyarakat Indonesia.

4. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal
20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Permendiknas No. 44 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014;
6. Kepmendiknas No. 234 Tahun 2000 tentang Pendirian Perguruan
Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti No. 108 Tahun 2001 tentang Pedoman
Pembukaan Program Studi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 48 Tahun
2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi
Komunitas.

5. Undang-Undang No. 12
Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
Pasal 59
(1)Bentuk Perguruan Tinggi
terdiri atas:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; dan
f. akademi komunitas.
Akademi Komunitas
merupakan perguruan tinggi
yang menyelenggarakan jenis
pendidikan vokasi program
Diploma Satu (D-I) dan/atau
Diploma Dua (D-II) dalam
satu atau beberapa cabang
ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi tertentu yang
berbasis keunggulan lokal
atau untuk memenuhi
kebutuhan khusus.

6. 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai
kebutuhan daerah masing-masing
2. Memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan
APK perguruan tinggi.
3. Memberikan kesempatan kepada tenaga kerja pada
suatu komunitas khusus atau komunitas tertentu
4. Mendorong tumbuhnya Usaha Kecil Menengah(UKM) di
daerahnya

7. AK dapat diselenggarakan dengan status:
(1) AK Negeri,
(2) AK Swasta.
AK dapat diselenggarakan atas dasar perjanjian kerja sama antara:
(1) Kementerian bersama pemerintah daerah dengan dunia usaha,
dan/atau dunia industri; atau
(2) Masyarakat dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
(Permendikbud No 48 Tahun 2013)

8. Persyaratan pendirian akademi komunitas swasta sebagai berikut:
(1) Didirikan oleh masyarakat, baik orang perorangan maupun badan usaha berbadan
hukum melalui badan hukum penyelenggara;
(2) Badan hukum penyelenggara berprinsip nirlaba, dapat berbentuk
yayasan, perkumpulan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan wajib memperoleh izin Menteri;
(3) Setiap badan hukum penyelenggara hanya dapat diberikan satu izin pendirian
akademi komunitas yang berkedudukan di wilayah badan hukum penyelenggara;
(4) Program studi yang diselenggarakan harus merujuk kepada potensi wilayah, dan/atau
kebutuhan khusus dalam menyediakan tenaga terampil untuk mendukung dan
mendorong perkembangan potensi unggulan daerah sebagai upaya mempercepat
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota;
(5) Adanya fasilitas kerja praktek dan/atau unit usaha (produk/jasa), atau bukti
akses terhadap fasilitas kerja praktek yang sesuai dengan program studi yang
diusulkan;
(6) Adanya jaminan keterserapan lulusan diwilayah kerja akademi komunitas.

9. Prinsip penyelenggaraan AK sebagai berikut:
(1)Berbasis keunggulan lokal;
(2)Berbasis kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan;
(3)Fleksibilitas dan dinamika program studi;
(4)Modular dan alih kredit;
(5)Keterampilan personal dan sosial;
(6)Pembelajaran sepanjang hayat.

11. Skema AK sebagai berikut:
(1) Akademi Komunitas dalam Perguruan Tinggi
(2) Akademi Komunitas Kolaborasi dengan SMK/BLK/BLPT/P4TK
(3) Akademi Komunitas Kolaborasi dengan Industri
(4) Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas

12. PROSEDUR PENDIRIAN AK DALAM PT
Direktorat Kelembagaan dan
Kerjasama Pendidikan Tinggi
MOU PTIndustri
Studi Kelayakan
Kompetensi Vendor/Industri,
Pembinaan dan Pengembangan(OJT)
Update Teknologi yang dibutuhkan
Training for Teacher
sertifikasi Industri
Penyiapan Laboratorium, Penyiapan
SDM, Penyiapan uji kompetensi Industri,
Kurikulum, Silabus, Materi Uji
Penyelenggaran
Community College
(Akademi Komunitas)
Pembinaann
Kepala Divisi/Unit Terkait
Program Studi Terkait
Disesuaikan dengan
kebutuhan kerja
Koordinator CC
43
2 2
1

13. PROSEDUR PENDIRIAN AK KOLABORASI
DENGAN SMK
Dinas Pendidikan
Propinsi,Kab/Kota
Dan Direktorat
Kelembagaan Kerjasama
Dikti
MOU SMKPT
Studi Kelayakan
Kurikulum, Silabus, Materi
Training for TeacherUjian,
Pembinaan
Training for
Teacher
ICT Center
Penyiapan Laboratorium
Penyiapan Guru
Penyelenggaran Akademi Komunitas
Pembinaan
Kepala Divisi/Unit
Terkait
Program Studi Terkait
Disesuaikan dengan
kebutuhan kerja
Kepala sekolah/
Direktur CC
4
3
2 2
1

14. PROSEDUR PENDIRIAN AK
KOLABORASI DENGAN INDUSTRI
Dinas Pendidikan
Dinas Tenaga Kerja dan Direktorat
Kelembaga Kerjasama DIKTI
MOU PTIndustri
Studi Kelayakan
Update teknologi dan
kebutuhan SDM
Lab Kompetensi dan Test Uji
Training for Teacher(TOT)
ICT Akses Informasi
Kurikulum, Silabus
Dosen Pembina dan Penguji
Penyelnggaran
Akademi Komunitas
Pembinaan
Kepala Udiklat/
Training Center
Pogram Studi Terkait
Disesuaikan dengan
kebutuhan kerja
Koordinator CC
3
2 2
1

15. PROSEDUR PENDIRIAN AK BARU
(SESUAI DENGAN PENDIRIAN PT BARU)
Pemerintah Daerah/Kota
Mengajukan PT:Akademi Komunitas
Studi Kelayakan
Perseiapan Lahan, Gedung
Penyiapan Laboratorium Penyiapan Dosen
Kurikulum, Silabus
Menyiapkan dukungan Industri
Analisa Pendirian ijin Akademi
Komunitas
Kerjasama IndustriKerjasama PTN
Kolaborasi,dosen,kurikulum
Full Time:Melanjutkan
Kolaborasi,praktisi,magang
Training Center/Udiklat

17. Penyusunan Studi Kelayakan
• Analisis Potensi daerah sasaran pendirian
AK selama 5 (lima) tahun terakhir (potensi
mahasiswa, potensi sumber daya, sumber
daya yang dimiliki seperti pertanian,
perkebunan, industri, dan sumber daya
alam, eksistensi industri (usaha kecil,
menengah, besar), kebutuhan tenaga
kerja,dan potensi yang lainnya;
• Analisis kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman (SWOT);
• Analisis Keterkaitan program studi yang
diusulkan dengan koridor MP3EI;
• Analisis jumlah lulusan SMA/SMK sederajat
yang ingin melanjutkan ke jenjang
pendidikan tinggi;
• Analisis Jumlah dan Tingkat Pendidikan
calon siswa didik
• Analisis tingkat minat masyarakat untuk
memperoleh kompetensi yang sangat
diperlukan di wilayah tersebut;
• Potensi daya serap lulusan dan seberapa
penting khususnya dalam meningkatkan
potensi wilayah.
• Peluang dari dampak pendirian AK;
Persiapan Pendirian AK
•Penyusunan proposal;
•Penyiapan sarana dan
prasarana;
•Perancangan kurikulum dan
program akademis;
•Perekrutan tenaga pengajar;
•Perekrutan tenaga pendukung
• Perancangan statuta;
•Perancangan rencana strategis;
•Perancangan sistem penjaminan
mutu internal;
•Penyiapan dukungan
stakeholders (perjanjian
kerjasama antara badan hukum
penyelenggara dengan dunia
usaha dan/atau dunia industri.
Perijinan Pendirian AK
•Pengajuan Usulan Pendirian
(Proposal dan
Kelengkapannya);
•Proses evaluasi dan
verifikasi, serta rekomendasi
Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi;
•Proses penerbitan Keputusan
tentang izin pendirian akademi
komunitas;
•Penyelenggara menetapkan
dan mengesahkan statuta,
program akademik rencana
strategis, serta sistem
penjaminan mutu internal.
•Mendaftarkan kurikulum di
BAN-PT untuk mendapatkan
akreditasi
Operasionalisasi
AK
Sosialisasi
Penerimaan
Mahasiswa Baru
Proses Belajar
Mengajar
Monitoring dan
Evaluasi

18. KELEMBAGAAN
FC KTP PENDIRI, PEMBINA DAN PENGURUS
SURAT DOMISILI KEBERADAAN YAYASAN DAN
AREA KERJA
NPWP YAYASAN DAN AREA KERJA
STRUKTUR ORGANISASI
LOGO
KERTAS KOP (UNTUK DOKUMEN PERSYARATAN
DAN LAMPIRN KE MENRISTEK DIKTI)
AKTA NOTARIS
STATUTA
SK MENHUKHAM
STUDI KELAYAKAN
LATAR BELAKANG PENDIRIAN
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
PROGRAM STUDI YANG DISELENGGARAKAN
NAMA PRODI
DAFTAR MATA KULIAH
SILABUS
RENCANA PEMBELAJARAN
KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI LULUSAN
SUSUNAN ORGANISASI AK KELAUTAN
DOSEN, INSTRUKTUR DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
NAMA DOSEN, INSTRUKTUR DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
DOKUMEN FC IJAZAH
DOKUMEN KTP
PROYEKSI SUMBER DANA DAN PEMBIAYAAN AK
DOKUMEN PERJANJIAN HAK PAKAI
ANALISIS BIAYA AK 5 TAHUN
PRASARANA AK
DOKUMEN PERJANJIAN HAK PAKAI
ANALISIS BIAYA AK 5 TAHUN
FASILITAS FISIK
DOKUMEN PERJANJIAN HAK PAKAI
ANALISIS BIAYA AK 5 TAHUN
PERENCANAAN PROPORSI SUMBER DAYA
(RENCANA INDUK PENGEMBANGAN)

19.  Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang sesuai
dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 Metode pembelajaran dirancang dengan lebih mengutamakan
keterampilan kerja dengan komposisi 60–70% praktek dan kerja
industri serta 30–40% teori;
 Lulusan Akademi Komunitas diharapkan memperoleh kompetensi
sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah, atau dapat
melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang sesuai
kebutuhan industri/mandiri

20.  Program Akademi Komunitas dengan jenjang D1 dapat diselesaikan
dalam waktu 1 (satu) tahun, sedangkan jenjang D2 dalam waktu 2
(dua) tahun, meskipun waktu penyelesaiannya fleksibel sesuai
dengan ketersediaan waktu peserta didik, terutama yg bekerja;
 D1 setara dengan Level 3 dan D2 setara dengan Level 4 di KKNI;
 Fleksibilitas waktu penyelenggaraan tersebut dimungkinkan karena
sistem pembelajaran yang didasarkan atas modul dan diperhitungan
kesetaraannya dengan SKS (satuan kredit semester), dan tidak
tergantung umur.

21. Akademi Komunitas akan memprioritaskan sasaran peserta belajarnya
kepada masyarakat luas, terutama masyarakat desa yang hidup dengan
layanan alam dan mereka yang rentan terhadap ekspansi bisnis
berbasis hutan dan lahan. Selain itu, aktifis NGO dan mahasiswa juga
akan di jaring untuk mengikuti perkuliahan Akademi Komunitas
sehingga proses belajar di dalam kelas akan menopang pengalaman
praktis mereka bekerja dalam pengelolaan sumber daya alam. Akademi
Komunitas akan dapat membantu memperkuat basis teori dari
pengalaman yang sudah didapatkan masyarakan dalam mengelola
sumber daya alam.

22. “Kalau dalam kemajemukan Indonesia yang relatif
sederhana ini kita tidak dapat hidup bersama secara
damai, harmonis, dan kreatif, bagaimana kita,
sebagai bangsa, akan mampu hidup secara damai,
harmonis dan kreatif dalam masyarakat dunia
dengan kemajemukan yang jauh lebih kompleks
daripada kemajemukan kita sendiri?
(Mochtar Buchori, 2003)

23. Penabulu Foundation
Komplek Rawa Bambu Satu, Jalan D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. 021 – 71102150, Fax. 021 – 78848321
Web: www.penabulu.id, Email: info@penabulu.or.id