SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
BIDANG HUMAS
PRESS RELEASE
HASIL PENEGAKKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
(SATGAS 4) TANGGAL 05 S/D 11 AGUSTUS 2015
UNTUK PENERBITAN TANGGAL 13 AGUSTUS 2015
Dalam rangka progam prioritas 100 hari kerja Kapolri tahap II, penegakkan hukum tentang
Pemberantasan korupsi (satgas 4) Ditreskrimsus Polda Sumut beserta satuan wilayah sejajaran Polda
Sumut telah menetapkan target sebagai berikut :
- Satgas Polda : Penuntasan : 1 kasus hasil pengungkapan tahap I,
Pengungkapan : 1 kasus baru.
- Satgas Polres / Ta : Penuntasan : 20 kasus hasil pengungkapan tahap I,
Pengungkapan : 11 kasus baru.
selama dalam 1 (satu) Minggu (tanggal 05 s/d 11 Agustus 2015) sedang melakukan kegiatan sebagai
berikut :
1. Polres Tanah Karo : ekspose di BPKP RI Perwakilan Sumut dalam perkara dugaan pekerjaan
peningkatan jalan Kabanjahe – Kutabulu TA 2013-2014 .
2. Polres Asahan : pemeriksaan cek fisik bangunan Perpustakaan dan Lab. IT di SMK Negeri I Meranti
Kab. Asahan bersama ahli tehnik dari USU Medan yang bersumber dari dana DAK TA. 2013.
3. Satgas 4 berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Labura dan meminta
dokumen berupa peraturan terkait Tipikor dana alokasi tahun 2014.
4. Satgas 4 pemeriksaan terhadap saksi ahli alkes di Kementerian Kesehatan RI terkait Tipikor RSUD
Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi TA. 2012.
5. Satgas 4 berkoordinasi dengan BPKP RI Sumut dan Kantor Badan Penyuluhan serta meminta
dokumen terkait pencairan dana Blm Puap 2011 didesa Mburidi yang terjadi diwilayah hukum Polres
Tanah Karo.
6. Satgas 4 verifikasi laporan terhadap Andi Koirul Harahap selaku ketua tim Investigasi API Sumut
tentang proyek rehab hutan mangrove pada Dishut dan perkebunan Kab. Labuhan Batu TA. 2010
S/D 2012.
7. Satgas 4 pemeriksaan terhadap saksi an. Burhannudin sebagai panitia pengadaan pada Dinas PU
Kab. Langkat terkait proyek peningkatan jalan lokal TA. 2014.
PRESS RELEASE INI DIBUAT OLEH BID HUMAS POLDA SUMUT UNTUK MELAYANI PARA
WARTAWAN SEBAGAI BAHAN PENERBITAN MEDIA MASSA.
BID HUMAS JUGA MELAYANI MASYARAKAT APABILA MEMBUTUHKAN INFORMASI MELALUI:
Website : humas.polri.go.id
Facebook : humas.poldasumut@gmail.com
Email : humas.poldasumut@gmail.com
Contact Person :
1. KOMBES POL HELFI ASSEGAF,SH,SIK (081315869292)
2. AKBP M.P. NAINGGOLAN ( 081375163849, 08126266700 )
3. KOMPOL GUGUN SILAEN (08126023403)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
BIDANG HUMAS
PRESS RELEASE
HASIL PENEGAKKAN HUKUM PENYIMPANGAN
DISTRIBUSI BARANG BERSUBSIDI (SATGAS 7)
TANGGAL 05 S/D 11 AGUSTUS 2015
UNTUK PENERBITAN TANGGAL 13 AGUSTUS 2015
Dalam rangka progam prioritas 100 hari kerja Kapolri tahap II, penegakkan hukum tentang
penyimpangan distribusi barang bersubsidi (satgas 7) Ditreskrimsus Polda Sumut beserta satuan
wilayah sejajaran Polda Sumut telah menetapkan target sebagai berikut :
- Satgas Polda : Penuntasan : 2 kasus hasil pengungkapan tahap I,
Pengungkapan : 2 kasus baru.
- Satgas Polres / Ta : Penuntasan : 31 kasus hasil pengungkapan tahap I,
Pengungkapan : 34 kasus baru.
selama dalam 1 (satu) Minggu (tanggal 05 s/d 11 Agustus 2015) telah berhasil melakukan
pengungkapan penyimpangan distribusi barang bersubsidi sebagai berikut :
1. Polres Tebing Tinggi : Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 mengamankan tersangka
SENO karena melakukan pengisian minyak solar kedalam jerigen dan memuat kedalam
truk colt diesel BK 9018 NA sebanyak + 240 liter.
2. Polres Binjai : Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 mengamankan tersangka
BURHANUDDIN karena melakukan kasus penyimpangan / penyalahgunaan pupuk
bersubsidi di gudang jalan Soekarno Hatta Binjai Timur dengan barang bukti 27 goni pupuk
yang sudah dioplos, 350 goni plastik kosong bertuliskan “subsidi”.
PRESS RELEASE INI DIBUAT OLEH BID HUMAS POLDA SUMUT UNTUK MELAYANI PARA
WARTAWAN SEBAGAI BAHAN PENERBITAN MEDIA MASSA.
BID HUMAS JUGA MELAYANI MASYARAKAT APABILA MEMBUTUHKAN INFORMASI
MELALUI:
Website : humas.polri.go.id
Facebook : humas.poldasumut@gmail.com
Email : humas.poldasumut@gmail.com
Contact Person :
1. KOMBES POL HELFI ASSEGAF,SH,SIK (081315869292)
2. AKBP M.P. NAINGGOLAN ( 081375163849, 08126266700 )
3. KOMPOL GUGUN SILAEN (08126023403)

More Related Content

What's hot

Commander Wish Kapolri Listyo Sigit
Commander Wish Kapolri Listyo SigitCommander Wish Kapolri Listyo Sigit
Commander Wish Kapolri Listyo SigitCIkumparan
 
pengantar-ilmu-administrasi-negara-2.ppt
pengantar-ilmu-administrasi-negara-2.pptpengantar-ilmu-administrasi-negara-2.ppt
pengantar-ilmu-administrasi-negara-2.pptIilMuntaha
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Agus Dwiyanto
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1Imam Pirdaus
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
SOP 110 (1).pdf
SOP 110 (1).pdfSOP 110 (1).pdf
SOP 110 (1).pdfsuhatril1
 
Desiminasi stbm
Desiminasi stbmDesiminasi stbm
Desiminasi stbmAdjie Bara
 
Strategi mengatasi pungutan liar
Strategi mengatasi pungutan liarStrategi mengatasi pungutan liar
Strategi mengatasi pungutan liarEka Saputra
 
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknyaAnalisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknyaHIMA KS FISIP UNPAD
 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). BukletSanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). BukletOswar Mungkasa
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiBagus ardian
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...bramantiyo marjuki
 
Sosialisasi hasil spi okt 2019
Sosialisasi hasil spi   okt 2019Sosialisasi hasil spi   okt 2019
Sosialisasi hasil spi okt 2019Dhani Irawan
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 

What's hot (20)

Buku saku pam tps
Buku saku pam tpsBuku saku pam tps
Buku saku pam tps
 
Commander Wish Kapolri Listyo Sigit
Commander Wish Kapolri Listyo SigitCommander Wish Kapolri Listyo Sigit
Commander Wish Kapolri Listyo Sigit
 
pengantar-ilmu-administrasi-negara-2.ppt
pengantar-ilmu-administrasi-negara-2.pptpengantar-ilmu-administrasi-negara-2.ppt
pengantar-ilmu-administrasi-negara-2.ppt
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
Jawaban 5.b.b laporan benturan kepentingan 1
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
SOP 110 (1).pdf
SOP 110 (1).pdfSOP 110 (1).pdf
SOP 110 (1).pdf
 
Desiminasi stbm
Desiminasi stbmDesiminasi stbm
Desiminasi stbm
 
Strategi mengatasi pungutan liar
Strategi mengatasi pungutan liarStrategi mengatasi pungutan liar
Strategi mengatasi pungutan liar
 
satpolpp
satpolppsatpolpp
satpolpp
 
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknyaAnalisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
Analisis kebijakan sosial, model dan tekniknya
 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). BukletSanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Buklet
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Siskamling
SiskamlingSiskamling
Siskamling
 
Etika publik
Etika publikEtika publik
Etika publik
 
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
 
Sosialisasi hasil spi okt 2019
Sosialisasi hasil spi   okt 2019Sosialisasi hasil spi   okt 2019
Sosialisasi hasil spi okt 2019
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 

Similar to Penegakan Hukum Korupsi dan Barang Bersubsidi (10)

Hasil penegakkan hukum pemberantasan korupsi
Hasil penegakkan hukum pemberantasan korupsiHasil penegakkan hukum pemberantasan korupsi
Hasil penegakkan hukum pemberantasan korupsi
 
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publik
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publikIcel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publik
Icel lima-tahun-pemberlakuan-uu-keterbukaan-informasi-publik
 
Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020
 
Ma ta kilas-balik-keterbukaan-informasi-publik-di-aceh
Ma ta kilas-balik-keterbukaan-informasi-publik-di-acehMa ta kilas-balik-keterbukaan-informasi-publik-di-aceh
Ma ta kilas-balik-keterbukaan-informasi-publik-di-aceh
 
Laporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdfLaporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdf
 
Laporan akhir tahun ppid 2018
Laporan akhir tahun ppid 2018Laporan akhir tahun ppid 2018
Laporan akhir tahun ppid 2018
 
Press release jelang psikotest capim kpk 270719
Press release jelang psikotest capim kpk 270719Press release jelang psikotest capim kpk 270719
Press release jelang psikotest capim kpk 270719
 
Berita setapak-edisi-1
Berita setapak-edisi-1Berita setapak-edisi-1
Berita setapak-edisi-1
 
Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017Laporan akhir tahun ppid 2017
Laporan akhir tahun ppid 2017
 
Laporan praktek lapang
Laporan praktek lapangLaporan praktek lapang
Laporan praktek lapang
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Recently uploaded (11)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

Penegakan Hukum Korupsi dan Barang Bersubsidi

  • 1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA BIDANG HUMAS PRESS RELEASE HASIL PENEGAKKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI (SATGAS 4) TANGGAL 05 S/D 11 AGUSTUS 2015 UNTUK PENERBITAN TANGGAL 13 AGUSTUS 2015 Dalam rangka progam prioritas 100 hari kerja Kapolri tahap II, penegakkan hukum tentang Pemberantasan korupsi (satgas 4) Ditreskrimsus Polda Sumut beserta satuan wilayah sejajaran Polda Sumut telah menetapkan target sebagai berikut : - Satgas Polda : Penuntasan : 1 kasus hasil pengungkapan tahap I, Pengungkapan : 1 kasus baru. - Satgas Polres / Ta : Penuntasan : 20 kasus hasil pengungkapan tahap I, Pengungkapan : 11 kasus baru. selama dalam 1 (satu) Minggu (tanggal 05 s/d 11 Agustus 2015) sedang melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Polres Tanah Karo : ekspose di BPKP RI Perwakilan Sumut dalam perkara dugaan pekerjaan peningkatan jalan Kabanjahe – Kutabulu TA 2013-2014 . 2. Polres Asahan : pemeriksaan cek fisik bangunan Perpustakaan dan Lab. IT di SMK Negeri I Meranti Kab. Asahan bersama ahli tehnik dari USU Medan yang bersumber dari dana DAK TA. 2013. 3. Satgas 4 berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Labura dan meminta dokumen berupa peraturan terkait Tipikor dana alokasi tahun 2014. 4. Satgas 4 pemeriksaan terhadap saksi ahli alkes di Kementerian Kesehatan RI terkait Tipikor RSUD Dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi TA. 2012. 5. Satgas 4 berkoordinasi dengan BPKP RI Sumut dan Kantor Badan Penyuluhan serta meminta dokumen terkait pencairan dana Blm Puap 2011 didesa Mburidi yang terjadi diwilayah hukum Polres Tanah Karo. 6. Satgas 4 verifikasi laporan terhadap Andi Koirul Harahap selaku ketua tim Investigasi API Sumut tentang proyek rehab hutan mangrove pada Dishut dan perkebunan Kab. Labuhan Batu TA. 2010 S/D 2012. 7. Satgas 4 pemeriksaan terhadap saksi an. Burhannudin sebagai panitia pengadaan pada Dinas PU Kab. Langkat terkait proyek peningkatan jalan lokal TA. 2014. PRESS RELEASE INI DIBUAT OLEH BID HUMAS POLDA SUMUT UNTUK MELAYANI PARA WARTAWAN SEBAGAI BAHAN PENERBITAN MEDIA MASSA. BID HUMAS JUGA MELAYANI MASYARAKAT APABILA MEMBUTUHKAN INFORMASI MELALUI: Website : humas.polri.go.id Facebook : humas.poldasumut@gmail.com Email : humas.poldasumut@gmail.com Contact Person : 1. KOMBES POL HELFI ASSEGAF,SH,SIK (081315869292) 2. AKBP M.P. NAINGGOLAN ( 081375163849, 08126266700 ) 3. KOMPOL GUGUN SILAEN (08126023403)
  • 2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA BIDANG HUMAS PRESS RELEASE HASIL PENEGAKKAN HUKUM PENYIMPANGAN DISTRIBUSI BARANG BERSUBSIDI (SATGAS 7) TANGGAL 05 S/D 11 AGUSTUS 2015 UNTUK PENERBITAN TANGGAL 13 AGUSTUS 2015 Dalam rangka progam prioritas 100 hari kerja Kapolri tahap II, penegakkan hukum tentang penyimpangan distribusi barang bersubsidi (satgas 7) Ditreskrimsus Polda Sumut beserta satuan wilayah sejajaran Polda Sumut telah menetapkan target sebagai berikut : - Satgas Polda : Penuntasan : 2 kasus hasil pengungkapan tahap I, Pengungkapan : 2 kasus baru. - Satgas Polres / Ta : Penuntasan : 31 kasus hasil pengungkapan tahap I, Pengungkapan : 34 kasus baru. selama dalam 1 (satu) Minggu (tanggal 05 s/d 11 Agustus 2015) telah berhasil melakukan pengungkapan penyimpangan distribusi barang bersubsidi sebagai berikut : 1. Polres Tebing Tinggi : Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 mengamankan tersangka SENO karena melakukan pengisian minyak solar kedalam jerigen dan memuat kedalam truk colt diesel BK 9018 NA sebanyak + 240 liter. 2. Polres Binjai : Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 mengamankan tersangka BURHANUDDIN karena melakukan kasus penyimpangan / penyalahgunaan pupuk bersubsidi di gudang jalan Soekarno Hatta Binjai Timur dengan barang bukti 27 goni pupuk yang sudah dioplos, 350 goni plastik kosong bertuliskan “subsidi”. PRESS RELEASE INI DIBUAT OLEH BID HUMAS POLDA SUMUT UNTUK MELAYANI PARA WARTAWAN SEBAGAI BAHAN PENERBITAN MEDIA MASSA. BID HUMAS JUGA MELAYANI MASYARAKAT APABILA MEMBUTUHKAN INFORMASI MELALUI: Website : humas.polri.go.id Facebook : humas.poldasumut@gmail.com Email : humas.poldasumut@gmail.com Contact Person : 1. KOMBES POL HELFI ASSEGAF,SH,SIK (081315869292) 2. AKBP M.P. NAINGGOLAN ( 081375163849, 08126266700 ) 3. KOMPOL GUGUN SILAEN (08126023403)