Business Ethics & Good Governance Ethical Issues in Corporate Ethics Rights, Privileges, Problems and Protection

1. Business Ethics & Good Governance
Ethical Issues in Corporate Ethics Rights, Privileges, Problems and
Protection
Disusun Oleh:
Fatinah Ghiyats 55118110042
Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2019

2. Corporate Ethics Rights, Privileges, Problems and Protection
Etika bisnis merupakan suatu bentuk etika terapan atau etika professional yang meneliti
prinsip-prinsip etika dan masalah moral yang bisa timbul dalam lingkungan bisnis. Bukan
hanya pelaku bisnis, tetapi hal ini berlaku untuk seluruh organisasi dalam semua aspek perilaku
bisnis.
Etika bisnis biasanya mengacu pada standar organisasi kontemporer, prinsip, rangkaian
nilai dan norma yang mengatur tindakan dan perilaku individu dalam organisasi bisnis. Etika
bisnis memiliki dua dimensi, etika bisnis normatif atau etika bisnis deskriptif. Etika normatif
merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar individu bertindak secara baik dan
menghindari hal-hal yang buruk, sesuai dengan norma yang disepakati dan berlaku di
masyarakat. Dalam etika normatif tidak lagi menjelaskan mengengai gejala-gejala, namun
mengenai tindakan langsung. Sementara etika bisnis deskriptif dapat dilihat secara kritis dan
rasional sikap perilaku serta tujuan manusia yang sangat bernilai dalam hidup ini. Etika tersebut
dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang akan
diambil.
Salah satu pengertian etika bisnis menurut Muslich yaitu suatu pengetahuan tentang tata
cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang
berlaku secara universal yang akan menunjang maksud dan tujuan dari bisnis. (2004:9)
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan yang
harus diperhatikan pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya demi mencapai maksud dan
tujuan dari bisnis tersebut.
Aturan-aturan disusun untuk membantu semua anggota organisasi supaya berperilaku
yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral seharusnya diterapkan
dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih spesifik seperti perilaku yang diperbolehkan
dan yang dilarang (permitted and prohibited behavior).
Ada beberapa manfaat dari kode etik korporasi, yaitu sebagai berikut:
1. Memotivasi banyak orang dalam organisasi untuk mendiskusikan visi, misi serta
tanggung jawab yang penting sebagai kelompok dan individu terhadap perusahaan,
pihak-pihak lain dalam perusahaan dan stakeholders lainnya.
2. Kode etik yang sudah disusun bisa digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan
diskusi yang positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk modifikasi.
3. Bisa membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, berpikir atas aspek-
aspek moral dalam tindakan mereka, serta mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai
dengan posisi mereka dalam organisasi.
4. Meyakinkandan memberikan fakta bahwa perusahaan berpegang pada prinsip-prinsip
moral untuk mengukur tindakan perusahaan.
Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang diatur
dalam kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:
• suap, hadiah, dan komisi;
• entertainment;
• penyalahgunaan informasi;
• konflik kepentingan;
• kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;
• utang/pinjaman; dan
• perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.

3. 2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
• kompetisi yang adil dan terbuka;
• pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas;
• prosedur lelang dan tender;
• praktik suap dan KKN; dan
• prosedur pembayaran.
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham
• perkembangan yang berkelanjutan;
• jujur dan transparan dalam informasi;
• prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan
• insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
• pelayanan;
• produk yang berkualitas dan harga yang wajar;
• keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan
• kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan
• jaminan keamanan dan kesehatan;
• kesempatan kerja yang sama;
• kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;
• komunikasi;
• pengembangan dan remunerasi; dan
• kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.
6) Tanggung jawab sosial
• kebijakan lingkungan;
• partisipasi dalam komunitas;
• kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
• kegiatan politik; dan
• pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang
dikenakan sanksi.
Hak
Umumnya, pengertian hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang
dimana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab.
Sementara menurut pendapat lainnya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan
sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat
dipaksa oleh pihak lain.
Hak juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hukum
tertentu. Selain itu, hak merupakan sebuah cara penting yang bertujuan agar individu bisa
memilih dengan bebas apapun kepentingan atau aktivitas mereka dan melindungi pilihan-
pilihan mereka.

4. Hak legal dan hak moral
Hak legal adalah suatu hak yang diterima setiap warga negara yang didasarkan atas
hukum dalam salah satu bentuk. Umumnya lebih banyak berbicara mengenai hukum atau
sosial. Misalnya hak para pegawai untuk menerima Tunjangan Hari Raya saat menjelang hari
raya Idul Fitri.
Hak moral adalah suatu hak yang diterima setiap individu berdasarkan prinsip atau
peraturan etis. Umumnya bersifat individu atau soliderisasi. Misalnya hak pekerja untuk
mendapatkan kenaikan gaji sesuai kinerjanya.
Hak Negatif dan Positif
Hak positif adalah hak yang bersifat positif, jika seseorang mengizinkan orang lain
berbuat sesuatu untuk dirinya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Hak negatif adalah suatu hak yang bersifat negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan
atau memiliki sesuatu. Misalnya hak untuk mengemukakan pendapat.
Privileges
Hak privilege atau hak istimewa merupakan suatu jaminan khusus berdasarkan undang-
undang dan merupakan hak yang diutamakan. Mengenai hak privilege lebih lengkapnya
dijelaskan dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu
suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya
lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan,
menyebutkan bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak istimewa
diberikan oleh undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-
undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini bersifat
accesoir dan tidak dapat berdirisendiri. Maksudnya accesoir disini adalah perjanjian tambahan
yang berlaku dan absah sesuai perjanjian pokok.
Masalah dan Perlindungan
Konsumen merupakan orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi
keperluan dan kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan
besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK) yaitu pemilik
berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dan golongan Rumah Tangga
Produksi (RTP) yang membeli faktor-faktor produksi dari Rumah Tangga Konsumsi/
Konsumen dalam kegiatan produksinya.
Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan thaknya
tepenuhi. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa,
konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban
konsumen sangat penting agar individu bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan
mandiri.
Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan
menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan
hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa haknya
telah dilanggar oleh pelaku usaha.

5. a. Hak Konsumen:
• Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa.
• Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
• Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa.
• Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa.
• Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
• Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
• Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
b. Kewajiban Konsumen:
• Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
• Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
• Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan tujuan utamanya adalah untuk melindungi
konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, UUPK telah
menetapkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai tersebut. Berikut ini, tujuan perlindungan
konsumen dalam UUPK yang diatur dalam Pasal 3 UUPK.
• Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri.
• Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
• Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen.
• Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
• Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
• Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
Implementasi Corporate Ethics Rights, Privileges, problems and Protection
Pada Pertamina
Sebagai perusahaan yang memiliki tujuan untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang,
maka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)

6. menjadi unsur penting, mengingat banyaknya risiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan
juga semakin meningkat.
Salah satu perusahaan yang menerapkan adalah Pertamina. Pertamina mengupayakan
program transformasi melalui Quality First Transformation Program. Nantinya melalui
program transformasi ini, Pertamina berupaya membangun budaya baru menuju perusahaan
berkelas dunia dengan menggunakan perpaduan antara manusia, proses dan teknologi.
Sehingga sudah saatnya untuk memiliki standar mengenai perilaku apa yang harus diikuti dan
diharapkan dari seluruh pekerja Pertamina. Standar perilaku inilah yang disebut sebagai etka
bisnis yang nantinya menjadi dasar pikiran dan tindakan seluruh pekerja Pertamina.
Semua pihak yang bekerja mengatasnamakan Pertamina memahami, mematuhi dan
menjalankan etika bisnis dalam seluruh kegiatan bisnis perusahaan, tanpa ada pengecualian.
Pelanggaran terhadap etika bisnis di Pertamina dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan dan
ketentuan yang berlaku. Pertamina juga wajib memberitahukan etika bisnis ini kepada
perusahaan dan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Pertamina. Namun jika
Pertamina bukan pihak mayoritas, Pertamina akan menyarankan untuk menerapkan prinsip-
prinsip yang sama.
Pertamina memiliki kepercayaan bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik terbaik
Good Corporate Governance merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan visi
menjadi perusahaan berkelas dunia, yaitu dengan akan diperolehnya manfaat sebagai berikut :
1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang
didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta
kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan
pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.
Dalam rangka mengusung implementasi Etika Kerja dan Bisnis yang baik, Pertamina
memegang teguh komitmen terhadap pemangku kepentingan. Komitmen tersebut diuraikan
melalui penjelasan di bawah ini.
• Pemegang Saham
Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui peningkatan laba yang
berkelanjutan dan dividen yang besar bagi pemegang saham.
• Pelanggan
Mengutamakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui peningkatan mutu produk
sesuai harapan secara berkesinambungan.
• Pekerja
Memberikan kesempatan pengembangan karir dan kompetensi tanpa adanya diskriminasi
sesuai dengan talenta dan kinerjanya. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan
menciptakan hubungan kerja yang dinamis, harmonis dan seimbang.
• Mitra Kerja dan Mitra Usaha
Meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan
mitra sesuai dengan kaidah-kaidah bisnismelalui hubungan yang saling menguntungkan,
mengutamakan pencapaian hasil yang optimal sesuai standar yang terbaik serta

7. menerapkan praktik-praktik usaha yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan
perundangan yang berlaku.
• Masyarakat
Melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar serta menjaga kelestarian lingkungan.
• Pemerintah
Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemerintah, baik pusat maupun
daerah, melalui komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementasi Tata Kelola Perusahaan PT Pertamina EP dilakukan melalui tiga tahap
sebagai berikut:
1. Comprehension (Pemahaman secara mendalam). Dalam tahap ini dilakukan serangkaian
kegiatan yang bertujuan untuk diperolehnya pemahaman secara mendalam tentang prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan oleh Key Persons (Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
Direksi, Manajemen, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal dan Komite Etika
& GCG ). Kegiatan tersebut meliputi:
oInternalisasi GCG kepada manajemen
oDibentuknya Komite Etika & GCG
oTraining GCG kepada Komite Etika & GCG
oPenyusunan kerangka dasar Etika Kerja & Bisnis
oDilakukannya pre- assessment GCG
2. Consolidation (Konsolidasi manusia dan sistem) Dalam tahap ini terdapat dua unsur
utama yaitu System dan Commitment. Sasarannya adalah “Pembangunan sarana dan
prasarana Tata Kelola Perusahaan serta komitmen manajemen”. Kegiatan yang dilakukan
dalam tahap ini meliputi:
o Penyusunan Etika Kerja & Bisnis
o Penyusunan Board Manual
o Pelaksanaan penilaian GCG oleh assessor independen
o Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada manajemen
3. Continuous Improvement (Perbaikan terus menerus) Unsur utama dalam tahap ini adalah
belajar dan berbagi, dengan sasaran menjadi perusahaan yang memiliki kompetensi dalam
praktek bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG (GCG based competencies). Tahap ini
berlangsung berkelanjutan dengan kegiatan meliputi:
o Perbaikan praktek bisnis terus menerus berdasarkan prinsip GCG
o Learning & sharing GCG
o Internalisasi & sosialisasi GCG kepada seluruh manajemen dan pekerja
o Assesment GCG secara rutin setiap tahun oleh lembaga penilai independen.
Saat ini Perusahaan berada pada tahap ketiga dan terus berupaya untuk mewujudkan
target penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu diperolehnya hasil excellence dari
hasil penilaian GCG. Target tersebut diharapkan bisa dicapai pada akhir 2015 melalui penilaian
yang dilakukan oleh lembaga penilai independen. Saat ini Perusahaan sudah memperoleh
kategori “SANGAT BAIK” dari hasil penilaian tersebut. Sejauh ini manfaat yang diperoleh
Perusahaan atas penerapan GCG antara lain:
1. Kejelasan tugas, kewenangan dan tanggung jawab antar fungsi baik di organ utama
maupun organ pendukung. Hal tersebut mengarah pada iklim kerja dan budaya
koordinasi yang lebih baik.
2. Terciptanya komitmen bersama yang kuat dalam pencapaian visi perusahaan.

8. 3. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan yang dapat dilihat dari semakin
baiknya hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan utama seperti pemegang
saham (PT Pertamina (Persero) serta manajemen SKKMIGAS maupun pemerintah
(Dirjen Migas).
4. Terciptanya iklim kerja yang kondusif yang mendorong pada peningkatan kinerja
perusahaan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka produksi serta keuntungan
perusahaan.
Dalam melindungi hak konsumennya, Pertamina menjamin mutu bahan bakar kendaraan
yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu yang berlaku.
Sebagai bentuk nyata dari keseriusannya adalah dengan pernyataan “Pasti Pas” yang tertera
pada papan SPBU.
Meski begitu, masih ada beberapa SPBU yang mencurangi konsumen. Jika mendapati hal
seperti itu terjadi di salah satu atau beberapa SPBU, Pertamina segera mengancam untuk
menghentikan pasokan bahan bakar ke SPBU tersebut selama beberapa waktu.

9. DAFTAR PUSTAKA
1. Adam, 2017. https://vanadam.wordpress.com/2017/04/15/be-gg-bayu-adam-etika-
bisnis-di-pt-pertamina-ep-universitas-mercubuana-2017/, diakses pada Sabtu, 18 May
2019 pukul 13.00 WIB
2. Anonym, 2013. https://pep.pertamina.com/Etika-dan-Kebijakan/Komitmen-HSSE,
diakses pada Sabtu, 18 May 2019 pukul 14.15 WIB
3. Riqzon,-. https://www.academia.edu/3779934/ETIKA_BISNIS_PERTAMINA,
diakses pada Sabtu, 18 May 2019 pukul 16.03 WIB
4. Plengdut, 2017. https://www.plengdut.com/konsumen-perlindungan-tujuan/11521/,
diakses pada Sabtu, 18 May 2019 pukul 16.16 WIB
5. Anonym, 2014. http://ekonomikelasx.blogspot.com/2014/07/rumah-tangga-konsumsi-
konsumen.html, diakses pada Sabtu, 18 May 2019 pukul 16.32 WIB
6. Bima Putra, 2013. http://bima-paw.blogspot.com/2013/05/konsep-pengertian-dan-
contoh-dari-hak.html, diakses pada Sabtu, 18 May 2019 pukul 17.00 WIB
7. Yasha, 2019. https://www.dewaweb.com/blog/etika-bisnis/amp/, diakses pada Sabtu,
18 May 2019 pukul 17.10 WIB
8. Nur Fatin, 2015. http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/10/pengertian-dan-
contoh-etika-normatif.html, diakses pada Sabtu, 18 May 2019 pukul 17.44 WIB
9. Rezwan, 2013. http://rezwan-rizki.blogspot.com/2013/11/etika-profesi-dan-kode-etik-
korporasi.html, diakses pada Sabtu, 18 May 2019 pukul 18.23 WIB
10. Anonym, -. https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-hak-adalah.html,
diakses pada Sabtu, 18 May 2019 pukul 19.04 WIB