Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan lingkungan. Terdapat beberapa prinsip etika bisnis seperti otonomi, kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Dibahas pula teori-teori etika lingkungan seperti antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Prinsip-prinsip etika lingkungan meliputi hormat terhadap alam dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE :
Environmental Ethics
Dosen Pengampu :
Prof.Dr.Ir.H.Hapzi Ali, MM
Disusun Oleh :
Maksi Prima Dewi 55117120097
PROGRAM STUDI MASTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018

2. ENVIRONMENTAL ETHICS
Etika bisnis merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai mengenai apa yang baik dan buruk serta
berhubungan dengan hak dan kewajiban moral dalam berbisnis. Seperti yang dikatakan Velasquez pada
tahun 2005 dimana, “ etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan
salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi,
dan perilaku bisnis.”
Dalam etika bisnis berlaku prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh para pelaku bisnis untuk
mencapai tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya
ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi perusahaan. Muslich
(1998: 31-33) mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut:
1.Prinsip Otonomi
kemampuan mengambil keputusan bertindak dan bertanggung jawab berdasarkan
kesadaran diri sendiri tentang apa yang baik dilakukan atas keputusan yang diambil.
2.Prinsip Kejujuran
Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran karena kejujuran merupakan kunci
keberhasilan suatu bisnis (misal, kejujuran dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen,
kejujuran dalam hubungan kerja dan lain-lain).
3.Prinsip Keadilan
Bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing,
artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya atau diperlakukan berbeda.
4.Prinsip Saling Menguntungkan
Menekankan agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, baik untuk konsumen maupun
untuk produsennya. Demikian pula dalam berbisnis yang kompetitif.
5.Prinsip Integritas Moral
Prinsip ini merupakan motivasi dalam berbisnis dimana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha
bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan
terbaik.
Ada empat teori etika yang biasanya digunakan yaitu utilitarisme, deontology, Justice & Fairness,Virtue
Ethics,
1. Utilitarianism: mendefinisikan bahwa perilaku etis akan menghasilkan
kebahagian yang paling tinggi dan kesedihan yang paling sedikit. Teori ini

3. berorientasi pada kepentingan orang banyak. Kelemahan dari teori ini adalah kebahagiaan dan kesedihan
yang sulit diukur dan bersifat relatif dan subjektif.
2. Deontological: menjelaskan tentang motivasi yang mendasari seseorang berbuat etis. Hal ini sesuai
dengan teori Kant bahwa sesuatu yang baik didasarkan pada niat baik. Dengan logika ini, maka baik atau
buruknya sesuatu dinilai dari motivasi diri sendiri. Namun, bisa jadi, seseorang bertindak sesuai etika
karena mematuhi hukum yang berlaku dan takut dengan hukuman jika melanggarnya (terjadi ketika
hukum dibuat dengan dasar nilai-nilai etika). Salah satu hal yang menjadi kelemahan deontology antara
lain tidak adanya guidelines yang jelasuntuk mendefnisikan baik atau buruk ketika ada konflik hukum
satu denganlainnya.
3. Justice and fairness: teori ini dikembangkan oleh David Hume (1711-1776) yaitu bahwa kebutuhan
akan keadilan itu muncul karena manusia tidak selalu
mendapatkan manfaat atau tercukupi kebutuhannya sedangkan sumber daya
jumlahnya terbatas. Salah satu pengembangan teori justice adalah distributive justice yaitu
menyesuaikan apa yang telah dilakukan seseorang dengan apa yang akan dia peroleh.
4. Virtue ethics: menginternalisasi nilai-nilai etika ke dalam jiwa atau pribadi individu dalam bentuk
karakter, integritas, kepatuhan, dan sebagainya
TEORI HAK
Teori hak paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori
hak merupakan suatu aspek dari teori deantologi, karena hak bekaitan dengan kewajiban. Teori hak
dalam etika bisnis, diterapkan lebih utama pada karyawan dengan menonjolkan hak karyawan terhadap
perusahaa. Karyawan mempunyai ha katas gaji adil, atu lingkungan kerja yyang sehat dan aman, dans
eterusnya. Disamping itu teori
hak juga diterapkan pada konsumen dimana komsumen berhak atas produk yang sehat serta aman dan
sesuai dengan harapannya.
TEORI KEUTAMAAN
Teori ini memandang sikap dan akhlak seseorang, apakah orang tersebut bersikap adil, jujur murah hati
dan sebagainya. Keutamaan didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan
memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Seseorang adalah orang yang baik, jika
memiliki keutamaan. Hidup yang baik adalah hidup menurut keutamaan. Solomon membedakan
keutamaan untuk pelaku bisnis individu dan keutamaan pada taraf perusahaan. Keutamaan yang harus
menandai pebisnis
perorangan diantaranya :Kejujuran,fairness, kepercayaan, dan keuletan.
Keutamaan lain yang perlu diterapkan dalam aktivitas bisnis diantaranya:

4. keramahan, loyalitas , kehormatan, dan rasa malu. Keramahan tidak merupakan taktik saja dalam
memikat para pelanggan, tetapi menyangkut inti kehidupan dalam bisnis itu sendiri. Loyalitas berarti
bahwa karyawan tidak bekerja semata-mata untuk mendapatkan gaji, tetapi mempunyai juga komitmen
yang tulus dengan perusahaan. Kehormatan merupakan keutamaan yang membuat karyawan menjadi
peka terhadap suka dan duka serta sukses dan kegagalan perusahaan. Nasib perusahaan dirasakan
sebagai nasibnya
sendiri.
Peran pihak yang memiliki kepentingan utama atau stakeholder dalam organisasi bisnis ataupun dalam
perusahaan, adalah sebagai berikut :
1. Pemilik (owner) atau Pemegang Saham
Pada awalnya suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa dan
mereka mengeluarkan uangnya (modal) untuk membiayai usaha tersebut, karena mereka memiliki
keyakinan bahwa kelak dikemudian hari akan mendapatkan imbalan (keuntungan) dan mereka
mengorganisasi, mengelola dan menanggung segala resiko bisnis.
2. Karyawan (employee)
Karyawan dalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja
perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara
kelompok.
3. Kreditor (creditor)
Adalah lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kreditor
sebagai pemberi pinjaman, umumnya mengajukan persyaratan tertentu untuk meyakinkan bahwa uang
yang mereka pinjamkan kelak akan dapat dikembalikan tepat waktu ,sesuai jumlah dan berikut
prestasinya
4. Pemasok (supplier)
Pemasok adalah partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku, oleh karena
itu kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan
baku dengan tepat waktu. Misalnya pemasok kepentingan, jika barang dan jasa yang mereka pasok
relative langkah dan sulit untuk memperoleh barang/jasa subtitusi.Kekuatan relatif organisasi terhadap
pemangku kepentingan tidak selalu lemah
5. Pelanggan (customer)
Dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam memberikan produk dan jasa
yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan mereka. Oleh karena itu perusahaan memiliki
kepentingan utama untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka

5. (pelanggan, pesaing dan konsumen). Suatu perusahaan tidak akan bertahan lama tanpa ada
seorang customer. Customer merupakan target dari suatu perusahaan untuk menjualkan hasil
produksinya. Untuk menarik seorangcustomer, suatu perusahaan harus menyediakan produk dan layanan
yang terbaik serta harga yang bersahabat. Misalnya, suatu oragnisasi dapat memiliki kekuatan yang
sangat baik, apalagi jika kondisi pelanggan tidak dapat memperoleh barang/jasa subtitusi yang baik pula.
6. Pesaing
Kesuksesan perusahaan biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan tentang pesaing dan peranan
mereka dalam bisnis. Bentuk yang paling umum dari pesaing langsung. Pesaing langsung menyediakan
produk atau jasa yang sama dalam industri, seperti yang diproduksi oleh perusahaan kita. Sebagai contoh
Toyota dan Suzuki, Jatayu Air dan Adam Air adalah pesaing langsung satu sama lain.
7. Pemerintah
Pemerintah misalnya, memiliki kekuasaan untuk memberikan perijinan.Dalam masyarakat yang masih
ditandai dengan adanya KKN yang masih kuat, bukan tidak mungkin kekuasaan pemerintah dalam
memberikan perijinan dapat mengagalkan semua rencana yang disusun oleh perusahaan.
Etika Lingkungan adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya.
Hill dan Jones (1998) menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara
salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika
mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkaitdengan masalah moral yang
kompleks. Lebih jauh ia mengatakan, “Most of us already have a good sense of what is right and what is
wrong. We already know that is wrong to take action that put the lives other risk” ("Sebagian besar dari
kita sudah memilikirasa yang baik dari apa yang benar dan apa yang salah. Kita sudah tahu bahwa salah
satu untuk mengambil tindakan yang menempatkan risiko kehidupan yang lain.") Etika bisnis berkaitan
dengan lingkungan karena bisnis berada dilingkungan. Etika bisnis dipengaruhi oleh lingkungan dan
lingkungan juga dipengaruhi oleh etika bisnis. Lingkungan disini dibagi menjadi Lingkungan intern dan
ekstern.
Lingkungan intern ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat
diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang
berada diluar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh para pelaku bisnis
sesuai dengan keinginan perusahaan. pelaku bisnislah yang harus mengikuti ”kemauan” lingkungan
ekstern, agar kegiatan bisnis bisa ”selamat” dari pengaruh lingkungan tersebut. Hubungan etika bisnis
dan lingkungan intern merupakan bentuk pengendalian tindakan atau perilaku bisnis terhadap
lingkungan disekitar bisnis. Lingkungan intern meliputi tenaga kerja, peralatan dan lain-lain.
Lingkungan extern yang mempengaruhi etika dalam bisnis yaitu lingkungan mikro dan lingkungan
makro, lingkungan mikro yaitu pemerintah, pesaing, publik, dan konsumen. Lingkungan makro yaitu

6. demografi, sosial politik, dan sosial budaya.Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia
dalam bergaul dengan lingkungannya.Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang
menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap
terjaga.
Teori etika lingkungan
1. Ekosentrisme Merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Oleh karenanya teori
ini sering disamakan begitu saja karena terdapat banyak kesamaan. Yaitu pada penekanannya atas
pendobrakan cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas
manusia. Keduanya memperluas keberlakuan etika untukmencakup komunitas yang lebih luas.
2. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari
sistem alam semesta.
3. Biosentrisme adalah etika lingkungan yang lebih menekankan kehidupan sebagai standar moral
Sehingga bukan hanya manusia dan binatang saja yang harus dihargai secara moral tetapi juga
tumbuhan.
4. Zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karenanya etika ini juga
disebut etika pembebasan binatang.
5. Neo-Utilitarisme Lingkungan neo-utilitarisme merupakan pengembangan etika utilitarisme Jeremy
Bentham yang menekankan kebaikan untuk semua.
6. Anti-Spesiesme Teori ini menuntut perlakuan yang sama bagi semua makhluk hidup, karena alasan
semuanya mempunyai kehidupan.
7. Prudential and Instrumental Argument, Prudential Argument menekankan bahwa kelangsungan
hidup dan kesejahteraan manusia tergantung dari kualitas dan kelestarian lingkungan. A
8. Non-antroposentrisme, Teori yang menyatakan manusia merupakan bagian dari alam, bukan di atas
atau terpisah dari alam.
9. The Free and Rational Being, Manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan mahkluk
ciptaan lain karena manusia adalah satu-satunya mahkluk bebas dan rasional, oleh karena itu Tuhan
menciptakan dan menyediakan segala sesuatu di bumi demi kepentingan manusia.
10. Teori Lingkungan yang Berpusat pada Kehidupan (Life-Centered Theory of Environment) Intinya
adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam yang bersumber dan berdasarkan pada
pertimbangan bahwa, kehidupan adalah sesuatu yang bernilai.
Prinsip etika di lingkungan hidup
Sebagai pegangan dan tuntunan bagi prilaku kita dalam berhadapan dengan alam , terdapat beberapa
prinsip etika lingkungan yaitu :
1. Sikap Hormat terhadap Alam
Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta
seluruhnya
2. Prinsip Tanggung Jawab
Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk
mengambil prakarsa, usaha, kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta
dengan isinya.

7. 3. Prinsip Solidaritas
Yaitu prinsip yang membangkitkan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan
makluk hidup lainnya sehigga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan.
4. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian
Prinsip satu arah , menuju yang lain tanpa mengaharapkan balasan, tidak didasarkan kepada kepentingan
pribadi tapi semata-mata untuk alam.
5. Prinsip “No Harm”
Yaitu Tidak Merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab
terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu
6. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam
Pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama
ini alam hanya sebagai obyek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia.
7. Prinsip Keadilan
Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut
menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati
manfaat sumber daya alam secara lestari.
8. Prinsip Demokrasi
Prinsip ini didsari terhadap berbagai jenis perbeaan keanekaragaman sehingga prinsip ini terutama
berkaitan dengan pengambilan kebijakan didalam menentukan baik-buruknya, tusak-tidaknya, suatu
sumber daya alam.
9. Prinsip Integritas Moral
Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan prilaku moral yang terhormat serta
memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam.
Bisnis tidak terlepas dengan adaya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun menghambat atas
tujuan yang ingin dicapainya. Dalam hal ini untuk menghadapi lingkungan demikian adalah mengkiati
agar perusahaan dalam meraih keberhasilan dan tujuan bisnis tidak sampai merusak apalagi tidak
merawatnya, karena bahan dan yang ada di bumi ini butuh yang namanya perawatan dan pembaikan
ketika semua suda tidak layak dipakai lagi. Pengetahuan mengenai SWOT hanya merupakan data dan
informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan perusahaan yang bijaksana dan fair terhadap
lingkungan lingkungan ini, kebijakan yang dilatar belakangi oleh informasi lingkungan akan dijadikan
sebagai masukan yang berharga dalam rangka menyusun strategi perusahaan yang akan di dukung oleh
lingkungan dalam jangka panjang. Kemudian dalam melakukan aktivitas perusahaan dan dalam rangka
mengimplementasikan kebijakan Good Corporate Governance (GCG), perlu didukung pengaturan Etika
Bisnis di setiap perusahaan yang dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta Pemimpin
dalam rangka membangun hubungan yang fair dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang
saham, masyarakat dan karyawan. Bahwa sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan serta
menjamin praktek bisnis yang beretika, maka dipandang perlu untuk mengimplementasikan Etika Bisnis
pada seluruh pihak terkait dalam memberikan layanan stakeholders di lingkungan perusahaan.
Contoh Implementasi :

8. Contoh kasus kerusakan lingkungan diantaranya adalah semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas
yang bermula tahun 2006. Hingga saat ini semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak
langsung semburan ini adalah rusaknya Daerah Aliran Sungai Kali Brantas, lumpur merubah bentang
alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu, tergenangnya desa-desa di Kecamatan/Kelurahan
Porong, Jabon, Tanggulangin dan sekitarnya. Selain itu, lebih dari 8.200 jiwa harus dievakuasi, rusaknya
lahan perkebunan dan pertanian milik warga, hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja serta
terhentinya aktifitas pabrik-pabrik lain sehingga terpaksa menghentikan aktifitas produksi dan
merumahkan ribuan tenaga kerja.Pada kasus diatas dapat dilihat bahwa PT. Lapindo Brantas telah
menyalahi etika berbisnis. Dalam berbisnis kita juga harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan
sekitar kita yang juga dapat menopang usaha bisnis tersebut. Seharusnya PT. Lapindo Brantas sudah
dapat menghitung atau memperkirakan bahaya atau dampak yang akan ditimbulkan bila melakukan
pengeboran. Perusahaan harus tahu seberapa batas yang sewajarnya dilakukan pengeboran. Karena ulah
perusahaan tersebut, banyak pihak yang dirugikan, baik makhluk hidup disekitarnya juga dampak negatif
terhadap lingkungan. Hal ini tentunya harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama
perusahaan- perusahaan besar yang ingin membuat suatu usaha atau tindakan bagi perusahaannya agar
lebih memikirkan faktor lingkungan disekitar wilayah yang bersangkutan. Analisis teori deontologi
terhadap kasus PT Lapindo Brantas, menurut Peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 pihak PT Lapindo
Brantas bertanggung jawab membeli tanah dan bantuan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur
Lapindo. Sesuai ketentuan ganti rugi PT Lapindo Brantas bertanggung jawab memberikan ganti rugi
terhadap warga dalam peta terdampak dan pemerintah bertanggungjawab memberikan ganti rugi diluar
peta terdampak.
Review Jurnal :
The Environmental Ethical Commitment (EEC) of the Business Corporations in Malaysia
Introduction
The environmental concerns were detected from 1940s and have evolved since then. In the 1940s the
general concerns were on limited natural resources where the human nation faced inadequate food
production and depletion of non-renewable recourses. In 1960s the general concerns of the people were
on by-products of production and consumption with the issues of air and water pollution, waste disposal
and chemical contamination. It was in 1980s that global environment change was experienced where we
faced climate change, acid rain, ozone depletion, biodiversity, deforestation, water management and
globalization and the problems seemed to arise until the present day (Impak, 2009).
Literature Review
The manufacturing Implications
As we go along the concept of environmental ethics, it is evidenced that industrial activity particularly
manufacturing operations has huge implications towards the natural environment. Although industrial
development has brought immeasurable wealth and prosperity to the human nation for the past 200 years
(Shrivastava, 1995), Klassen (2000) argues that all manufacturing activities have ramifications for the
rate and level of environmental degradation. The interactions of manufacturing activities and the natural

9. environment create enormous unfavorable issues. All these activities have widespread consequences for
corporations and communities as they are normally technical and complex (Shrivastava, 1995). Besides
manufacturing activities, basic activities such as continuous consumption, marketing, manufacturing,
processing, discarding and polluting have the same potential harm (Saha and Darnton, 2005). This
interrelated ecosystem contaminates soil, ground or surface used by humans, wildlife and livestock, it
contaminates air by toxic or irritating combustion products, it disturbs ocean ecosystem due to oil spills,
ocean dumping and ocean mining, it disturbs climate due to a rising concentration of chemical pollutants
in the atmosphere (Ayres, 1996). All stages of materials processing such as extraction, physical
separation and refining, recombination, macro-forming, fabrication and construction, use and disposal
(Ayres, 1992) produce waste and lead to pollution problems and according to Ayres (1996) all these
materials normally returned to the environment in different form from its extraction.
. The scenario of the manufacturing industry
Manufacturing industry has been recognized as a critical driver of environmental performance
(Cairncross, 1992; Hart, 1995; Schmidheiny, 1992). This is because in running its activities,
manufacturing processes are actually scarring the globe, contaminating and threatening the environment,
warming the planet, thinning the ozone layer, disappearing the forests, decreasing the health of our water
and air (Shaw and Barry, 1992) and also polluting the river quite severely (Harvey, 1994). The stated
pollution issues were studied to be the factor that precedes corporations’ poor financial performance
(Hart and Ajuha, 1996). Manufacturing firms have played an active role in environmental sustainable
development. Shrivastava (1995) stresses that corporations are the primary engines of economic
development. Schmidheiny (1992) emphasizes that manufacturing companies have financial recourses,
technology knowledge and institutional capacity to implement ecological solutions.
The environmental ethics managers
Weaver et. al. (1999) claim that most top managers would likely agree that they are committed to ethics
but the commitment can easily be lost as they were in ethics dilemmas where managers tend to visualize
environmental issues in legal rather than in moral terms (Flannery and May, 2000). However,
corporations are now starting to change their perspectives with highly committed top management
exercised well integrated practices to ethics (Weaver et.al., 1999). These kind of committed and
ambitious managers (Logsdon, 2004) are highly needed in the modern society (Egri and Herman, 2000).
Nevertheless, today’s managers face with many challenges. In order to achieve optimal level of
environmental performance, Logsdon (2004) suggests a few considerations that comprises of
environmental realities, the fundamental ethical principles and also the stakeholder needs. Managers also
find difficulties to manage change and human resource (Dechant and Altman, 1994). According to Porter
and van der Linde (1995), there are numerous barriers to “change” as managers often deal with
insufficient information that trapped in limited time and attention. This is because managers consider
environmental issues as complex, scientific, undetectable, incalculable (Shrivastava, 1995) and highly
expensive (Cordano and Frieze, 2000) thus enable them to pin point faults and recognize what to alter to
the business system in order to respond to environmental issues (Schmidheiny, 1992; Shrivastava, 1995).
The Environmental Ethics Motives

10. There are various factors for corporations to clearly deal with the issue of the natural environment. Many
factors, motives or drivers have been demonstrated by many researchers in order to achieve
environmental success that could maintain the “health” of the corporations. Among the frequent factors
are stakeholders, regulations, cost aspect and ethical motives. Regulations have been highlighted to be
listed among other factors by Klassen (2000) and Sharma (2000). Regulations and stakeholders have
been stressed by Weaver et.al. (1999).
Methodology
The appropriate unit of analysis to investigate the concept was the manufacturing companies in Malaysia.
The population of interest in this study was the manufacturing corporations. This was because each
industry had its own unique environmental issues and concerns. The operation of manufacturing industry
was said to produce hazardous waste and if it was not taken into consideration it can jeopardize the health
and welfare of living species and damage their habitats. The activities of manufacturing companies could
affect people and animals and the environment would be considered to be undesirable by societal norms
and rules (Flannery and May, 2000).
Conclusion
Malaysian manufacturing companies were environmental ethically committed by having regulation,
financial aspect and stakeholder information factors supported. It was empirically convincing to claim
that Malaysia as one of the developing countries concerned about the natural environment parallel with
the development of her industrial base. The findings of this research provided valuable information about
the concept of environmental ethics in Malaysia. The supported factors would encourage them to obey
the regulations imposed by the government, to have financial capability to support environmental ethics
effort, and also to value information from the stakeholders. All this information will be of help to the
manufacturing companies in developing their mission statement and management strategy in order to
operate their business towards the best health of the natural environment.
Daftar Pustaka :
Modul Perkuliahan Universitas Mercubuana. Business Ethics and Good Governance
Philosophical Ethics and Business. Prof Dr.Ir.H.Hapzi Ali pre-Msc MM CMA. Diperoleh
pada tanggal 27 september pukul 14:00
http://intanpermatasarii.blogspot.co.id/2013/10/pelanggaran-etika-bisnis-yang-
sering.html . Diperoleh pada tanggal 27 september 2018 pukul 14.00.

11. Velasquez,Manuel G.1995. Business Ethics : Concepts and cases. Singapore : Practice-
Hall. Diperoleh pada tanggal 27 September 2018 pukul 14:00.
DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali, 2016,Modul BE& GG,Environmental Ethics, Universitas Mercu Buana
Budi Untung, 2012. Hukum dan Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
Muslich, 1998. Etika Bisnis: Pendekatan Substantif dan Fungsional. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
https://geotimes.co.id/opini/csr-etika-bisnis-dan-lingkungan-hidup/