1. PenerimaManfaat
PenyuluhanPertanian
A. PengertianPenerimaManfaatPenyuluhanPertanian
Dalambanyakkepustakaanpenyuluhanpertanian,
selaludisebutadanyasasaranatauobyekpenyuluhanpertanian,
yaitu:
Pengertianitutelahmenempatkanpetanidankeluarganyadalamkedudukan
dibandingparapenentukebijakanpembangunanpertanian,
danpemangkukepentinganpembangunanpertanian yang lainnya.
petanidankeluarganya.
”yang
lebihrendah”
parapenyuluhpertanian,
Karenaitu, Mardikanto (1996) telahmenggantiistilah“sasaranpenyuluhan” menjadipenerimamanfaat
(beneficiaries).
Dalam pengertian “penerima manfaat” tersebut, terkandung makna bahwa:
1) Berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran penyuluhan”, sebagai penerima manfaat, petani
dan keluarganya memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, penyuluh dan
pemangku kepentingan agribisnis yang lain.
2) Penerima manfaat bukanlah obyek atau “sasaran tembak” yang layak dipandang rendah oleh
penentu kebijakan dan para penyuluh, melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu
dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan pertanian.
3) Berbedadengankedudukannyasebagai
“sasaranpenyuluhan”
yang
tidakpunyapilihanataukesempatanuntukmenawarsetiapmateri
yang
disuluhkanselainharusmenerima/mengikutinya,
penerimamanfaatmemilikiposisitawar
yang
harusdihargaiuntukmenerimaataumenolakinovasi yang disampaikanpenyu-luhnya.
4) Penerimamanfaattidakberadadalamposisi
di
bawahpenentukebijakandanparapenyuluh,
melainkandalamkedudukansetaradanbahkanseringjustrulebihtinggikedudukannya,
dalamartimemilikikebebasanuntukmengikutiataupunmenolakinovasi
yang
disampaikanolehpenyuluhnya.

2. 5) Proses belajar yang berlangsungantarapenyuluhdanpenerimamanfaatnyabukanlahbersifatvertikal
(penyuluhmengguruipenerimamanfaatnya), melainkanproses belajarbersama yang partisipatip.
a) Budayawan, Artis, dll yang berperan dalam diseminasi inovasi, serta promosi produk yang
dihasilkan maupun yang dibutukan pelaku utama.
B. RagamPenerimaManfaatPenyuluhanPertanian
penerimamanfaatpenyuluhanpertaniandapatdibedakandalam:
1) Pelakuutama. yangterdiridaripetanidankeluarganya.
Dikatakandemikian,
karenapelakuutamausahataniadalahparapetanidankeluarganya,
selainsebagaijuru-tani,
sekaligussebagaipengelolausahatani
berperandalammemobilisasidanmemanfaatkansumberdaya
(factor-faktorproduksi)
tercapainyapeningkatandanperbaikanmutuproduksi,
efisiensiusahatanisertaperlindungandanpelestariansumberdaya-alamberikutlingkunganhidup
lain.
yang
yang
demi
yang
2) Penentukebijakan, yang terdiridariaparatbirokrasipemerintah (eksekutif, legislatifdanyudikatif)
sebagaiperencana, pelaksana, danpengendalikebijakanpembangunanpertanian.
Termasukdalamkelompokpenentukebijakanadalah, elitmasya-rakatsejak di arasterbawah (desa)
yang
secaraaktifdilibatkandalampengambilankeputusandanimplementasikebijakanpembangunanpertania
n.
3) Pemangkukepentingan
yang
lain,
yang
kegiatanpembangunanpertanian. Termasukdalamkelompokiniadalah,
mendukung/memperlan-car
b) Peneliti yang berperan dalam: penemuan, pengujian, dan pengembangan inovasi yang
diperlukan oleh pelaku utama
c) Produsen sarana produksi dan peralatan/mesin pertanian, yang dibutuhkan untuk penerapan
inovasi yang dihasilkan para peneliti
d) Pelaku-bisnis (distributor/penyalur/pengecer) sarana produksi dan peralatan/mesin pertanian
yang diperlukan, dalam jumlah, mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga
yang terjangkau oleh pelaku utama.

3. e) Pers, media-masa dan pusat-pusat informasi yang menyebar-luaskan informasi-pasar
(permintaan dan penawaran serta harga produk yang dihasilkan dan dibutuhkan),inovasi
yangdihasilkan para peneliti, serta jasa lain yang diperlukan pelaku utama
f) Aktivis LSM, tokoh masyarakat, dll yang berperan sebagi organisator, fasilitator, dan penasehat
pelaku utama
C. KarakteristikPenerimaManfaat
Selainkeragamannya,
karakteristikmasingmasingkelompokpenerimamanfaatjugaperlumendapatperhatiandalamkegiatanpenyuluhanpert
anian. Hal inipenting, kaitannyadenganpemilihandanpenetapan: materi, metoda, waktu,
tempat, danperlengkapanpenyuluhan yang diperlukan.
Beberapakarakteristikpenerimamanfaatyngperludicermatiadalah;
1) Karakteristik pribadi, yang mencakup: jenis kelamin, umur, suku/etnis, agama.
2) Status sosial ekonomi, yang meliputi: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan
keterlibatannya dalam kelompok/ organisasi kemasyarakatan
3) Perilaku keinovatifan sebagaimana yang dikelompokkan oleh Rogers (1971) yang terdiri dari:
perintis (inovator), pelopor (early adopter), penganut dini (early majority), penganut lambat
(late majority) dan kelompok yang tidak bersedia berubah (laggards).
4) Moral ekonomi yang dibedakan dalam moral subsistensi dan moral rasionalitas.

4. Fasilitatorkomunikasipembangunan
Dalam praktek komunikasi pembangunan, sumber atau komunikator diperankanolehfasilitator atau
agen perubahan.Lippit (1958) danrogers (1983) menyebut “penyuluh/fasilitaro”itusebagai
“agenperubahan”, yaituseorang yang
atasnamapemerintahataupenyelenggarakomunikasipembangunanberkewajibanuntukmempengaruhi
proses pengambilankeputusan yang dilakukanolehpenerimamanfaatdalamkegiatanpembangnunan.
Fasilitatoradalahpekerja professional danatautercapainyatujuantujuankomunikasipembangunan.Karenaitu, fasilitatorharuslahmemilikikualifikasitertentubaik yang
menyangkuytkompetensi, kepribadiansikap,
danketerampilanberkomunikasiuntukmemfasilitasikomunikasipembangunan.
Ragam fasilitator
Berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja, fasilitator dibedakan dalam (UU No.16
Tahun 2006)
1. Pegawai negeri sipil (pns ), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan
fungsional sebgai fasilitator. Fasilitator komunikasi pembangunan PNS mulai dikenal
sejak awal 1970an seiring dengan dikembangkannya konsep “catur sarana unit desa”
dalam program BIMAS.
2. Fasilitator swasta, yaitu fasikitator komunikasi pembangunan yang berstatus sebagai
karyawan perusahaan swasta. Termasuk kategori penyuluh swasta adalah penyuluh dari
lembaga swadaya masyarakat (LSM).
3. Fasilitator swadaya, yaitu fasilitator komunikasi pembangunan yang berasal dari
masyarakat yang secara suka rela melakukan kegiatan komunikasi pembangunan di
lingkungannya.
Dalam praktek komunikasi pembanguan, fasilitator tersebut terdiri dari :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Aparat fungsional pemerintah
Pelaku bisnis, pusat informasi dan media
Pegiat lembaga non-pemerintah atau LSM
Tokoh masyarakat
Kelompok professional
Sukarelawan, dll.
Peranfasilitator
Secara konvensional peran fasilitator hanya dibatasi pada kewajibannya untuk menyampaikan
inovasi dan atau mempengaruhi penerimaan manfaat melalui metoda dan teknik-teknik tertentu
sampai mereka (penerima manfaat) dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri secara
sukarela melaksanakan program/kegiatan dan atau mengadopsi inovasi yang disampaikan.

5. Fasilitator juga harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau
penyelenggara komunikasi pembangunan yang diwakili dengan mesyarakatnya, baik dalam hal
menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh
masyarakat, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada
pemerintah/lembaga penyelenggara komunikasi pembangunan yang bersangkutan.
Sehubungan dengan peran yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap fasilitator seperti
itu, Levin (1943) mengenalkan adanya 3 tahapan peran penyuluh yang terdiri atas kegiatan kegiatan :
a. Pencairan diri dengan masyarakat penerima manfaat
b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan
c. Pemantapan hubungan dengan masyarakat sebagai penerimamanfaat
Lebih lanjut mardikanto (2003) menyampaikan beragam peran fasilitator komunikasi
pembangunan yang disebutnya sebagai edfikasi, yaitu akronim dari :
1. Peranedukasi, yaitu berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan proses
belajar bersama penerima manfaat
2. Peran diseminasi inovasi, yaitu peran penyebar luasan informasi/inovasi
dariluarkepadamasyarakatpeerimamanfaat/sebaliknya
3. Peran fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan dana tau menunjukan sumber-sumber
kemudahan yang diperlukan oleh penrima manfaat dan pemangku kepentingan
pembangunan yang lain.
4. Peran konsultasi, yaitu sebagai penasehat atau pemberi alternative pemecahan masalah
yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat dan pemangku kepentingan
pembangunan yang lain.
5. Peran advokasi, yaitu memberikan peran bantuan kaitannya dengan rumusan /
pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat
penerima manfaat.
6. Peran supervisi, yaitu peran sebgai penyedia (supervisor) pelaksana kegiatan advokasi
dan komunikasi pembanguan yang ditawarkan atau dilaksanakan oleh masyarakat
penerima manfaat.
7. Peran pemantauan / evaluasi, yaitu peran untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan
penilaian atas proses dan hasil-hasil komunikasi pembangunan.