Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembangunan bangunan gedung negara. Ada 3 tahapan pembangunan yaitu perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan teknis. Bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif seperti izin dan status kepemilikan, serta persyaratan teknis seperti tata bangunan dan keandalan. Pembangunan bangunan gedung negara harus dibantu oleh tenaga pengelola teknis
Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembangunan bangunan gedung negara. Ada 3 tahapan pembangunan yaitu perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan teknis. Bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif seperti izin dan status kepemilikan, serta persyaratan teknis seperti tata bangunan dan keandalan. Pembangunan bangunan gedung negara harus dibantu oleh tenaga pengelola teknis
Bangunan Gedung Negara (BGN) diklasifikasikan menjadi sederhana, tidak sederhana, dan khusus berdasarkan kompleksitas. Standar luas gedung kantor adalah 9,6-10 m2 per personil dan rumah dinas bervariasi antara 36-400 m2 tergantung tipe. Biaya pembangunan BGN mencakup konstruksi, perancangan, pengawasan, dan pengelolaan proyek.
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri Dalam Negeri.
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Joko Riswanto
Dokumen tersebut menjelaskan tentang interpolasi linier dan klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan Permen PU Nomor 45/2007. Ada tiga klasifikasi bangunan yaitu sederhana, tidak sederhana, dan khusus, dengan masa penjaminan berbeda. Juga dijelaskan cara menghitung biaya konstruksi, konsultan, dan administrasi untuk pembangunan gedung berdasarkan DIPA yang disediakan.
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, termasuk mengatur kembali eselon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural, serta ketentuan pengangkatan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembangunan bangunan gedung negara. Ada 3 tahapan pembangunan yaitu perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan teknis. Bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif seperti izin dan status kepemilikan, serta persyaratan teknis seperti tata bangunan dan keandalan. Pembangunan bangunan gedung negara harus dibantu oleh tenaga pengelola teknis
Bangunan Gedung Negara (BGN) diklasifikasikan menjadi sederhana, tidak sederhana, dan khusus berdasarkan kompleksitas. Standar luas gedung kantor adalah 9,6-10 m2 per personil dan rumah dinas bervariasi antara 36-400 m2 tergantung tipe. Biaya pembangunan BGN mencakup konstruksi, perancangan, pengawasan, dan pengelolaan proyek.
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri Dalam Negeri.
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Joko Riswanto
Dokumen tersebut menjelaskan tentang interpolasi linier dan klasifikasi bangunan gedung negara berdasarkan Permen PU Nomor 45/2007. Ada tiga klasifikasi bangunan yaitu sederhana, tidak sederhana, dan khusus, dengan masa penjaminan berbeda. Juga dijelaskan cara menghitung biaya konstruksi, konsultan, dan administrasi untuk pembangunan gedung berdasarkan DIPA yang disediakan.
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalNandang Sukmara
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, termasuk mengatur kembali eselon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan untuk jabatan struktural, serta ketentuan pengangkatan dan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
Dokumen tersebut membahas syarat dan ketentuan pembangunan berbagai jenis bangunan seperti gedung, perumahan, rumah susun, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan perkantoran. Terdapat beberapa tahapan seperti izin lokasi, rencana kota, izin penggunaan tanah, status hak atas tanah, serta perizinan seperti IMB yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembangunan.
Dokumen tersebut membahas pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007. Dokumen tersebut menjelaskan definisi bangunan gedung dan bangunan gedung negara, dasar hukum dan pengaturan penyelenggaraannya, komponen biaya pembangunan, persyaratan dokumen perencanaan, dan penggunaan penyedia jasa manajemen konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang proses perizinan sertifikat laik fungsi (SLF) di Provinsi DKI Jakarta, mencakup dasar hukum, definisi, kewenangan, persyaratan, alur proses, biaya, sanksi, dan contoh dokumen yang diperlukan.
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat (Rs Sehat) untuk meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedoman ini memperhatikan potensi bahan bangunan dan budaya lokal di setiap daerah untuk menurunkan biaya pembangunan rumah.
Dokumen ini membahas perencanaan teknis untuk penataan kawasan Gelanggang Olahraga dan sekitarnya di Kota Madiun tahun 2012. Mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tenaga ahli, dan output perencanaan untuk pengembangan sarana olahraga di kawasan tersebut.
Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bangunan gedung negara. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan tim koordinasi bantuan tenaga teknis, tugas pengelola teknis, dan biaya untuk mendukung kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan.
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara yang mencakup persyaratan, tahapan, pembiayaan, pelaksanaan, pendaftaran, dan pengawasan pembangunan. Tujuannya agar bangunan gedung negara memenuhi standar fungsionalitas, keselamatan, dan efisiensi sesuai peraturan.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penetapan kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat diusulkan oleh menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik ke
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pembangunan suatu bangunan. IMB diperlukan untuk memastikan pembangunan yang tertata dan sesuai dengan ketentuan, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang syarat dan prosedur permohonan IMB di Jakarta serta akibat negatif bila pembangunan dilakukan se
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara, mencakup klasifikasi, persyaratan teknis dan administrasi, tahapan pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pendaftaran, serta pembinaan dan pengawasan teknis guna memastikan pembangunan bangunan gedung negara yang sesuai fungsi, aman, dan tertib.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum menetapkan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Pedoman ini bertujuan agar bangunan gedung negara memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya serta diselenggarakan secara tertib. Pedoman ini mengatur tahapan pembangunan, persyaratan bangunan, dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum menetapkan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Pedoman ini bertujuan agar bangunan gedung negara memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya serta diselenggarakan secara tertib. Pedoman ini mengatur tahapan pembangunan, persyaratan bangunan, dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara.
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
Dokumen tersebut membahas syarat dan ketentuan pembangunan berbagai jenis bangunan seperti gedung, perumahan, rumah susun, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan perkantoran. Terdapat beberapa tahapan seperti izin lokasi, rencana kota, izin penggunaan tanah, status hak atas tanah, serta perizinan seperti IMB yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembangunan.
Dokumen tersebut membahas pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007. Dokumen tersebut menjelaskan definisi bangunan gedung dan bangunan gedung negara, dasar hukum dan pengaturan penyelenggaraannya, komponen biaya pembangunan, persyaratan dokumen perencanaan, dan penggunaan penyedia jasa manajemen konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang proses perizinan sertifikat laik fungsi (SLF) di Provinsi DKI Jakarta, mencakup dasar hukum, definisi, kewenangan, persyaratan, alur proses, biaya, sanksi, dan contoh dokumen yang diperlukan.
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat (Rs Sehat) untuk meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedoman ini memperhatikan potensi bahan bangunan dan budaya lokal di setiap daerah untuk menurunkan biaya pembangunan rumah.
Dokumen ini membahas perencanaan teknis untuk penataan kawasan Gelanggang Olahraga dan sekitarnya di Kota Madiun tahun 2012. Mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tenaga ahli, dan output perencanaan untuk pengembangan sarana olahraga di kawasan tersebut.
Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bangunan gedung negara. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan tim koordinasi bantuan tenaga teknis, tugas pengelola teknis, dan biaya untuk mendukung kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan.
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara yang mencakup persyaratan, tahapan, pembiayaan, pelaksanaan, pendaftaran, dan pengawasan pembangunan. Tujuannya agar bangunan gedung negara memenuhi standar fungsionalitas, keselamatan, dan efisiensi sesuai peraturan.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Kh...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penetapan kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat diusulkan oleh menteri, lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik ke
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pembangunan suatu bangunan. IMB diperlukan untuk memastikan pembangunan yang tertata dan sesuai dengan ketentuan, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang syarat dan prosedur permohonan IMB di Jakarta serta akibat negatif bila pembangunan dilakukan se
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara, mencakup klasifikasi, persyaratan teknis dan administrasi, tahapan pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pendaftaran, serta pembinaan dan pengawasan teknis guna memastikan pembangunan bangunan gedung negara yang sesuai fungsi, aman, dan tertib.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum menetapkan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Pedoman ini bertujuan agar bangunan gedung negara memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya serta diselenggarakan secara tertib. Pedoman ini mengatur tahapan pembangunan, persyaratan bangunan, dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum menetapkan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Pedoman ini bertujuan agar bangunan gedung negara memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya serta diselenggarakan secara tertib. Pedoman ini mengatur tahapan pembangunan, persyaratan bangunan, dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara.
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGinideedee
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Pedoman ini mengatur tentang tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pembinaan, dan ketentuan lain terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis biaya pembangunan bangunan gedung negara, mencakup landasan hukum, pengertian, klasifikasi, standar luas, dan persyaratan bangunan gedung negara.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan bangunan gedung negara, mencakup persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung negara, klasifikasi, standar luas dan lantai, pembiayaan, penyelenggaraan, tahapan pembangunan, serta pengelolaan dan pengawasan."
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, persyaratan administratif dan teknis, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan bangunan gedung agar terselenggara secara tertib dan sesuai fungsinya. Tujuan pengaturan ini adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, tertib penyelen
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mengatur tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Dokumen ini menjelaskan tentang wewenang pemberian izin, persyaratan dan tata cara pemohonan izin baru, perpanjangan, perubahan data, dan penutupan izin. Juga diatur mengenai hak dan kewajiban pemegang izin serta laporan yang harus disampaikan.
Peraturan ini mengatur pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung yang meliputi tata cara, persyaratan, retribusi, dan pembinaan. Tujuannya adalah agar pembangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai fungsinya serta menjamin keandalan dan kepastian hukum. Pemerintah pusat dan daerah berperan dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung.
Dokumen ini berisi pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTR KSN) yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. RTR KSN merupakan hasil perencanaan tata ruang untuk wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting secara nasional. Pedoman ini mengatur ketentuan umum dan teknis muatan RTR KSN serta prosedur penyusunannya yang meliputi persiapan
Peraturan Daerah ini membahas pengaturan tentang bangunan gedung di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa poin penting yang diatur meliputi:
1. Pengertian istilah-istilah terkait bangunan gedung seperti pemilik, penyelenggara, perencana, dan izin-izin terkait.
2. Klasifikasi dan fungsi bangunan gedung.
3. Persyaratan administratif dan teknis untuk membangun, memelihara, dan membongkar bangunan gedung.
Pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam memberikan izin pembangunan bangunan. Dokumen ini mengatur tentang prosedur perizinan, persyaratan teknis dan administratif, biaya retribusi, dan peranan pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.
Similar to 136980210 pembangunan-bangunan-gedung-negara-perpres-no-73-2011-pdf (20)
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa bangunan gedung negara merupakan barang milik
negara/daerah
untuk
keperluan
dinas
sebagai
tempat
berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus
fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan;
b. bahwa pembangunan bangunan gedung negara sebagai
bagian dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara
harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak
berlebihan, dan ramah lingkungan;
c.
bahwa
untuk
mewujudkan
bangunan
gedung
negara
sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu meningkatkan
pengaturan pembangunan bangunan gedung negara oleh
Pemerintah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara;
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);
3. Undang-Undang ...
2.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
4. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor ...
3.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4885);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
dan
Daerah
Evaluasi
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
1. Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan
diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana
APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
2. Pembangunan ...
4.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
2. Pembangunan bangunan gedung negara adalah kegiatan
mendirikan bangunan gedung negara yang diselenggarakan
melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan
pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan
bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang
sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota selaku pengguna anggaran/barang.
4. Pengelolaan teknis bangunan gedung negara adalah pemberian
bantuan teknis oleh Menteri kepada kementerian/lembaga/SKPD
dalam pembangunan bangunan gedung negara.
5. Tenaga pengelola teknis adalah tenaga teknis Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum/SKPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan
bangunan gedung negara, yang ditugaskan untuk membantu
kementerian/lembaga/SKPD dalam pembangunan bangunan
gedung negara.
6. Klasifikasi bangunan gedung negara adalah penggolongan kelas
bangunan gedung negara berdasarkan tingkat kompleksitas.
7. Standar luas bangunan gedung negara adalah standar luasan
yang digunakan untuk bangunan gedung negara yang meliputi
gedung kantor, rumah negara, dan bangunan gedung negara
lainnya.
8. Standar harga satuan tertinggi adalah biaya paling banyak per
meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk
pembangunan bangunan gedung negara.
9. Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
pemerintahan bidang pekerjaan umum.
urusan
5.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB ...
- 5 BAB II
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Bangunan gedung negara harus memenuhi:
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Pasal 3
(1) Persyaratan administratif bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah;
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c.
izin mendirikan bangunan gedung, termasuk dokumen
analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bangunan gedung negara dilengkapi dengan:
a. dokumen pendanaan;
b. dokumen perencanaan;
c. dokumen pembangunan; dan
d. dokumen pendaftaran.
(3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
kelengkapan
dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.
6.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian ...
- 6 Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis
Pasal 4
(1) Persyaratan teknis bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
a. tata bangunan; dan
b. keandalan bangunan.
(2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bangunan gedung negara harus memenuhi ketentuan:
a. klasifikasi;
b. standar luas; dan
c. standar jumlah lantai.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Klasifikasi
Pasal 5
(1) Klasifikasi bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a didasarkan pada kompleksitas.
(2) Klasifikasi bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak
sederhana, dan bangunan khusus.
(3) Bangunan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan
spesifikasi sederhana.
(4) Bangunan tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan
spesifikasi tidak sederhana.
7.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(5) Bangunan ...
- 7 -
(5) Bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bangunan gedung negara dengan fungsi, teknologi,
dan spesifikasi khusus.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung
negara diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Standar Luas
Pasal 6
Standar luas bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b dikelompokkan menjadi:
a. standar luas gedung kantor;
b. standar luas rumah negara; dan
c. standar luas bangunan gedung negara lainnya.
Pasal 7
(1) Standar luas ruang gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel.
(2) Rincian standar luas ruang gedung kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3) Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan,
luasnya
dihitung
secara
tersendiri
berdasarkan
analisis
kebutuhan ruang, di luar standar luas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar luas ruang gedung
kantor diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 8 ...
8.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Pasal 8
(1) Standar luas rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b beserta standar luas tanahnya ditetapkan sesuai dengan
tipe rumah negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan
golongan kepangkatan penghuni.
(2) Rincian standar luas rumah negara dan luas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
Pasal 9
Standar luas bangunan gedung negara lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mengikuti ketentuan luas ruang yang
ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan.
Bagian Keenam
Standar Jumlah Lantai
Pasal 10
(1) Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak
8 (delapan) lantai.
(2) Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun
ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai.
(3) Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan)
lantai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
BAB ...
9.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
BAB III
PROSEDUR PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Bagian Kesatu
Pengelolaan Teknis
Pasal 11
(1) Setiap
pembangunan
bangunan
gedung
negara
yang
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/SKPD harus mendapat
bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis.
(2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat.
(3) Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan
kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di bidang
teknis administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Tahapan Pembangunan
Pasal 12
(1) Tahapan pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
a. perencanaan teknis;
b. pelaksanaan konstruksi; dan
c. pengawasan teknis.
(2) Perencanaan ...
10.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
(2) Perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Tahapan pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan persiapan dan
diikuti dengan kegiatan pasca konstruksi.
(4) Persiapan pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), meliputi:
a. penyusunan rencana kebutuhan;
b. penyusunan rencana pendanaan; dan
c. penyusunan rencana penyediaan dana.
(5) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a untuk pembangunan bangunan gedung negara
yang pendanaannya bersumber dari APBN harus mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan.
(6) Penyusunan rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b harus mendapat rekomendasi dari :
a. Menteri untuk pembangunan bangunan gedung negara yang
pendanaannya bersumber dari APBN;
b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
dalam negeri untuk pembangunan bangunan gedung negara
yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi; atau
c. Gubernur untuk pembangunan bangunan gedung negara
yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
(7) Penyusunan rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c disusun dalam:
a. rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga untuk
pembangunan bangunan gedung negara yang pendanaannya
bersumber dari APBN; atau
11.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. rencana ...
- 11 b. rencana kerja dan anggaran SKPD untuk pembangunan
bangunan gedung negara yang pendanaannya bersumber dari
APBD.
(8) Rencana kebutuhan dan rencana pendanaan pembangunan
bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dan huruf b yang pendanaannya bersumber dari APBD
Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota, terlebih dahulu harus
diprogramkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(9) Pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi
kegiatan persiapan untuk mendapatkan status barang milik
negara dari pengelola barang, sertifikat laik fungsi, dan
pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.
(10) Pendaftaran sebagai bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) untuk bangunan gedung negara yang
dibangun
oleh
kementerian/lembaga,
dilakukan
dengan
melaporkan bangunan gedung negara yang telah selesai
dibangun kepada Menteri.
(11) Pendaftaran sebagai bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) untuk bangunan gedung negara yang
dibangun oleh SKPD, dilakukan dengan melaporkan bangunan
gedung
negara
yang
telah
selesai
dibangun
kepada
gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya.
(12) Pendaftaran sebagai bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) untuk bangunan gedung negara yang
dibangun
oleh
Provinsi
DKI
Jakarta,
dilakukan
dengan
melaporkan bangunan gedung negara yang telah selesai
dibangun kepada Gubernur DKI Jakarta.
(13) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tahapan
pembangunan
bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
12.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 13 ...
- 12 -
Pasal 13
Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman penyusunan rencana
kebutuhan, rencana pendanaan, dan rencana penyediaan dana
pembangunan bangunan gedung negara yang pendanaannya
bersumber dari APBD.
BAB IV
BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) Biaya pembangunan bangunan gedung negara terdiri atas biaya
standar dan biaya nonstandar.
(2) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk biaya pelaksanaan konstruksi:
a. pekerjaan struktur;
b. pekerjaan arsitektur;
c. pekerjaan perampungan (finishing); dan
d. pekerjaan utilitas.
(3) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
biaya izin mendirikan bangunan (IMB).
(4) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan:
a. standar
harga
satuan
bangunan gedung negara;
tertinggi
berdasarkan
klasifikasi
13.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. koefisien/ ...
- 13 -
b. koefisien/faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan
c. luas bangunan.
(5) Koefisien/faktor pengali jumlah lantai bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Standar Harga Satuan Tertinggi
Pasal 15
(1) Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a
ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota.
(2) Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara untuk
Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung
berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi
yang ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Biaya Nonstandar
Pasal 16
(1) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
digunakan untuk:
a. perizinan selain IMB;
14.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b. penyiapan ...
- 14 -
b. penyiapan dan pematangan lahan;
c. peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan;
d. pekerjaan khusus kelengkapan bangunan;
e. pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green
building); dan/atau
f. penyambungan utilitas.
(2) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.
(3) Total biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling banyak sebesar 150% (seratus lima puluh
persen) dari total biaya standar bangunan gedung negara yang
bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya nonstandar diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Komponen Biaya Pembangunan
Pasal 17
(1) Biaya pembangunan bangunan gedung negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi komponen biaya
pelaksanaan
konstruksi,
biaya
perencanaan
teknis,
biaya
pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
(2) Biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya
pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan biaya pelaksanaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
15.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Ketentuan ...
- 15 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen biaya pembangunan
bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Biaya Perawatan
Pasal 18
(1) Biaya perawatan bangunan gedung negara dihitung berdasarkan
tingkat kerusakan pada bangunan, yaitu:
a. kerusakan ringan;
b. kerusakan sedang; dan
c. kerusakan berat.
(2) Biaya perawatan bangunan gedung negara dengan tingkat
kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
biaya pembangunan tahun berjalan.
(3) Biaya perawatan bangunan gedung negara dengan tingkat
kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditetapkan paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen)
dari biaya pembangunan tahun berjalan.
(4) Biaya perawatan bangunan gedung negara dengan tingkat
kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
ditetapkan paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen)
dari biaya pembangunan tahun berjalan.
(5) Biaya perawatan bangunan gedung negara yang termasuk
kategori bangunan cagar budaya, besarnya biaya perawatan
dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata.
16.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(6) Ketentuan ...
- 16 -
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kerusakan dan biaya
perawatan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
PEMBINAAN
Pasal 19
(1) Pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara
dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
melalui
pengaturan,
pemberdayaan,
dan
pengawasan.
(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan
gedung negara.
(4) Pemberdayaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilaksanakan melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan kepada
pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung negara.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan
perundang-undangan bidang bangunan gedung negara dan
upaya penegakan hukum.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan
Peraturan Menteri.
17.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20 ...
- 17 -
Pasal 20
(1) Pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan pembangunan
bangunan gedung negara yang pendanaannya bersumber dari
APBD Propinsi dilaksanakan oleh menteri yang membidangi
urusan pemerintahan dalam negeri.
(2) Pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan pembangunan
bangunan gedung negara yang pendanaannya bersumber dari
APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur.
(3) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi, konsultasi,
arahan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan
umum pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara
yang pendanaannya bersumber dari APBD diatur dengan
peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam
negeri.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Menteri yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan
Presiden ini harus diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Presiden ini ditetapkan.
18.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 22 …
- 18 -
Pasal 22
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
Retno Pudji Budi Astuti