1. PENGORGANISASIAN

2.  Aspek koordinasi dan kooperasi antar lembaga
memerlukan pertimbangan:
1. Identifikasi seluruh lembaga/organisasi yang akan
dipengaruhi dan memainkan peran dalam program
pengelolaan DAS.
2. Identifikasi wilayah kewenangan masing – masing lembaga
/ organisasi tersebut.
3. Tentukan suatu mekanisme koordinasi dan kooperasi antar
lembaga pengelola DAS yang bersifat menyeluruh dari
hulu hingga hilir DAS termasuk kewenangan lembaga /
organisasi tersebut berdasarkan fungsinya.
4. Nyatakan dengan jelas tanggung jawab termasuk aspek
finansial masing – masing lembaga / organisasi terhadap
masing – masing komponen program pengelolaan DAS.

4.  Alternatif Bentuk Lembaga Pengelola DAS
 Lembaga Pengelola DAS yang mempunyai tugas operasional
dapat dipilih dari 3 bentuk lembaga :
 Badan Koordinasi
 Sebagai koordinator adalah instansi yang berwenang
mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelola DAS
 Pelaksana Operasional dan Pemeliharaan Dilaksanakan oleh Instansi
Fungional Terkait
 Badan Otorita
 Badan ini dibentuk oleh pemerintah sebagai pelaksana dengan tugas
mengurus dan mengusahakan pemberdayaan DAS dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh forum DAS
 Badan Usaha
 Badan Usaha (BUMN/BUMD) dibentuk oleh pemerintah yang ditugasi
untuk mengusahakan DAS sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh forum DAS

5.  Tingkatan Dewan / Forum DAS
1. Dewan DAS Nasional
Berfungsi menetapkan kebijakan, strategi dan program
pengelolaan DAS
pada tingkat nasional
2. Forum DAS Provinsi
Berfungsi menetapkan kebijakan, strategi dan program
pengelolaan DAS
pada tingkat regional
3. Forum DAS Daerah
Berfungsi menetapkan
kebijakan, strategi, program, pelaksanaan dan
pembiayaan pengelolaan DAS pada tingkat DAS / kabupaten