Dokumen ini menjelaskan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017, termasuk definisi SBM, kriteria penetapannya, fungsi dan penggunaannya. Dokumen ini juga menjelaskan penambahan, penyesuaian besaran, dan penyempurnaan pengaturan beberapa satuan biaya baru dan yang ada.
Strategi Sanitasi - 2-2 Pendanaan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsimerupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formalinfosanitasi
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formal adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengawalan penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara BMNDr. Zar Rdj
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara/Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berhasil guna, perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah.” Perpres 75/2017
Strategi Sanitasi - 2-2 Pendanaan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsimerupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formalinfosanitasi
Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formal adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengawalan penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara BMNDr. Zar Rdj
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara/Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berhasil guna, perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah.” Perpres 75/2017
Kalender Meja 2017 Kaligrafi Quran Do'a Islamibadar masbadar
Kalender Meja 2017 Kaligrafi Quran Do'a Islami. Cetak Kalender Karawang Ayuprint. desain dan cetak kalender AO Karawang. Desain Kalender Kaligrafi Libur Nasional, Kalender kaligrafi dan asmaaul husna, Kalender meja 2017.
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan amanat peraturan perundang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja perlu dikembangkan indikator dan target kinerja, standar harga, analisis standar biaya dan standar pelayanan minimal.
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Jasa SEO Indonesia, Bisnis Konsultan Bekasi, SEO Bekasi, SEO Indonesia, Jasa Konsultan SEO Bekasi, Jasa SEO, Ahli SEO, Ahli Pakar SEO, Pakar SEO Jakarta,
materials for SWOT analysis and POAC management style for the participants of English Department Leadership Training, Faculty of Language and Literature, Satya Wacana Christian University, Salatiga, Indonesia
Paparan Sosialisasi SBK TA 2021_2_4Juni_2020 (1).pptxBPKADASET
Dalam rangaka mensosialisasikan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 secara daring pada Hari Kamis, 20 Mei 2021 yang diikuti oleh seluruh perwakilan Unit Eselon I Kementerian/Lembaga. Lisbon Sirait, Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran dalam pembukaannya menyampaikan bahwa adanya Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam penganggaran berbasis kinerja. SBK menggambarkan harga dari output yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga sehingga lebih akuntabel dan mudah untuk dipertanggungjawabkan, secara terbuka Lisbon memberi contoh harga dari output peraturan pada level menteri yang nilainya 10 kali lebih besar dari K/L lainnya, bervariasinya harga output yang sama di masing-masing Kementerian/Lembaga ini lah yang perlu untuk di standardisakikan melalui SBK. Mantan Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah ini, melanjutkan bahwa SBK bukanlah harga mati yang menjadi penghambat, namun estimasi dasar pengajuan anggaran yang masih bisa disesuaikan dengan melihat kewajaran masing- masing komponen biaya.
2. 1. PENGATURAN SBM (1/2)
Definisi: Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.
Pemberlakuan berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau
beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga
Penetapan Melalui PMK / Surat persetujuan Menkeu
Kriteria SBM
dgn
persetujuan
Menkeu
Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
tertentu
Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh
Kementerian Negara/Lembaga.
Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan
/atau
Penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri
2
3. 1. PENGATURAN SBM (2/2)
Fungsi Dalam Perencanaan:
Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya
komponen output, dan
Alat reviu angka dasar (baseline)
Dalam Pelaksanaan:
Batas tertinggi, atau
Estimasi (utk SB yg harganya tersedia di pasar)
Penggunaan K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-
K/L.
Tanggung
jawab
penggunaan
Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA
Pengawasan Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh
aparat pengawas fungsional K/L
3
5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada
Lingkup Pendidikan Tinggi.
Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi
Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi,
Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.
Terdiri dari:
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke
Kabupaten/ Kota dalam Provinsi yang Sama.
Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kota/Kabupaten
Sekitar
1. PENAMBAHAN SATUAN BIAYA BARU
5
7. Satuan Biaya
Pemeliharaan dan dan
Operasional Kendaraan
Dinas
Satuan Biaya Sewa
Gedung Pertemuan
Satuan Biaya Taksi
Perjalanan Dinas
Dalam Negeri
Satuan Biaya Uang Saku
Pemeriksaan dalam
Lokasi Perkantoran
yang Sama
Satuan Biaya Rapat
Dalam Kantor
6
7
8
9
10
2. PENYESUAIAN BESARAN STANDAR BIAYA…(2/3)
7
9. 1
2
3
Honorarium Narasumber/
Pembahas/ Moderator/
Pembawa Acara/ Panitia
Honorarium Penyuluh
Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan
4
Honorarium
Penyelenggaraan Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat)
5
Satuan Biaya Uang Saku
Rapat Di Dalam Kantor
(RDK)
6
Satuan Biaya Uang Lembur
dan Uang Makan Lembur
bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara
7
Honorarium Satpam,
Pengemudi, Petugas
Kebersihan dan Pramubakti
8
Satuan Biaya
Rapat/Pertemuan di Luar
Kantor
3. PENYEMPURNAAN PENGATURAN SBM
PADA PENJELASAN LAMP I DAN LAMP
II…(1/2)
9
10. 9
10
11
Satuan Biaya Pengadaan
Pakaian Dinas
Satuan Biaya Uang Transpor
Kegiatan Dalam
Kabupaten/Kota Pergi Pulang
Satuan Biaya Sewa Mesin
Fotokopi
12
Honorarium Narasumber/
Pembahas Pakar/ Praktisi/
Profesional
13 Satuan Biaya Konsumsi
Tahanan/Deteni
14
Satuan Biaya
Penyelenggaraan
Perwakilan RI di Luar Negeri
3. PENYEMPURNAAN PENGATURAN SBM
PADA PENJELASAN LAMP I DAN LAMP
II…(2/2)
10
11. This Slides is Perfect Perform Info Graphic or List
Satuan Biaya
Diklat
Pimpinan/Strukt
ural
Satuan Biaya
Latihan
Prajabatan
Catatan
Satuan Biaya akan dimasukkan sebagai
SBKU
(PMK SBK Lampiran I)
4. PENGHAPUSAN SATUAN BIAYA
11
