Dokumen tersebut mengatur standar biaya masukan tahun anggaran 2015 yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk berbagai jenis biaya seperti honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan, bendahara pengeluaran, dan panitia pengadaan barang/jasa. Standar biaya ditentukan berdasarkan nilai pagu dana yang dikelola.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
PMK 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya 2015
1. NO
(1)
1
LAMPJRAN I
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 I PMK. 02I2014TENTANG
STANDAR BJAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
MENTERII<EUANGAN
REPUBLif< INDONESIA
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
URAlAN
(2)
SATUAN BIAYA TA 2015
(3) (4)
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
1 . 1 Kuasa Pengguna Anggaran
a. Nilai pagu dana s.d. RplOO juta OB RpSOO.OOO
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp610.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. RpSOO juta OB Rp720.000
d. Nilai pagu dana di atas RpSOO juta s.d. Rp1 miliar OB Rp830.000
e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp970.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar OB Rpl.llO.OOO
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar OB Rpl.250.000
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB Rpl.580.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rpl.9 10.000
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp2.250.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar OB Rp2.580.000
I. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp3.080.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar OB Rp3.580.000
n. Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp4.080.000
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun OB Rp4.580.000
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun OB Rp5.580.000
1.2 Pejabat Pembuat Komitmen
a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp480.000
b. Nilai pagu dana di atas RplOO juta s.d. Rp250 juta OB Rp590.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. RpSOOjuta OB Rp700.000
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OB Rp800.000
e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp940.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rpl.070.000
g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar OB Rpl.2 10.000
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB Rpl.530.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar OB Rpl.850.000
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp2. 170.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar OB Rp2.490.000
I. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp2.980.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar OB Rp3.460.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp3.940.000
0. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun OB Rp4.430.000
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun OB Rp5.390.000
1.3 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp400.000
b. Nilai pagu dana di atas RplOOjuta s.d. Rp250juta OB Rp480.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500juta OB Rp570.000
d. Nilai pagu dana di atas RpSOO juta s.d. Rpl miliar OB Rp660.000
e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp770.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp880.000
g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp990.000
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp1 .250.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar OB Rpl.520.000
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OB Rpl.780.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar OB Rp2.040.000
I. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp2.440.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB Rp2.830.000
n. Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp3.230.000
0. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun OB Rp3.620.000
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun OB Rp4.420.000
1.4 Bendahara Pengeluaran
a. Nilai pagu dana s.d. RplOOjuta OB Rp340.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp420.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. RpSOO juta OB RpSOO.OOO
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp570.000
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp670.000
2. NO
(1)
f. Nilai pagu dana di atas
g. Nilai pagu dana di atas
h. Nilai pagu dana di atas
i. Nilai pagu dana di atas
j. Nilai pagu dana di atas
k. Nilai pagu dana di atas
I. Nilai pagu dana di atas
m. Nilai pagu dana di atas
n. Nilai pagu dana di atas
0. Nilai pagu dana di atas
p. Nilai pagu dana di atas
URAIAN
(2)
MENTEHI 1[l.JAf1(3/N
f-lEPUBL.II INDONESI/
- 2 -
Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar
RpS miliar s.d. Rp10 miliar
Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar
Rp25 miliar s.d. RpSO miliar
RpSO miliar s.d. Rp75 miliar
Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar
Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar
Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar
RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar
Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
Rp1 triliun
1.5 Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran PembantujPetugas Pengelola Adminstrasi
Belanja Pegawai (PPABP)
a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta
b. Nilai pagu dana di atas RplOO juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
d. Nilai pagu dana di atas RpSOO juta s.d. Rpl miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar
I. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar
n. Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar
0. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun
2 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS
MENGELOLA BELANJA PEGAWAI
2.1 Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA
a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar
b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar
c. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. RplOO miliar
d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar
2.2 Pemegang Kas/Bendahara
a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar
b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar
c. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp100 miliar
d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar
2.3 Juru BayarjStaf
a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar
b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar
c. Nilai pagu dana di atas· RpSO miliar s.d. Rp100 miliar
d. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp200 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar
3 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
3.1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3.2 Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. RpSOO juta
c. Nilai pagu pengadaan di atas RpSOO juta s.d. Rp1 miliar
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar
SATUAN
(3)
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Per Paket
OP
OP
OP
OP
OP
BIAYA TA 2015
(4)
Rp770.000
Rp860.000
Rpl.090.000
Rp1.320.000
Rp1.550.000
Rpl.780.000
Rp2.120.000
Rp2.470.000
Rp2.810.000
Rp3.160.000
Rp3.840.000
Rp260.000
Rp310.000
Rp370.000
Rp430.000
RpSOO.OOO
Rp570.000
Rp640.000
Rp810.000
Rp980.000
Rpl.lSO.OOO
Rp1.330.000
Rp1.580.000
Rpl.840.000
Rp2.090.000
Rp2.350.000
Rp2.860.000
Rp350.000
Rp460.000
Rp580.000
Rp690.000
Rp810.000
Rp250.000
Rp330.000
Rp410.000
Rp490.000
Rp570.000
Rp200.000
Rp270.000
Rp340.000
Rp410.000
Rp470.000
Rp680.000
Rp680.000
Rp850.000
Rp1.020.000
Rp1.270.000
Rp1.520.000
Rpl.780.000
3. NO
(11
3.3
3.4
3.5
g. Nilai pagu pengadaan di atas
h. Nilai pagu pengadaan di atas
i. Nilai pagu pengadaan di atas
j. Nilai pagu pengadaan di atas
k. Nilai pagu pengadaan di atas
I. Nilai pagu pengadaan di atas
m. Nilai pagu pengadaan di atas
n. Nilai pagu pengadaan di atas
0. Nilai pagu pengadaan di atas
URAlAN
(2)
MENTERIKEU/NGAN
nEPUBLIK INDONESIA
- 3 -
RplO miliar s.d. Rp25 miliar
Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
Rpl triliun
Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar
g. Nilai pagu pengadaan di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
k. Nilai pagu pengadaan di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
I. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
o. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun
Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. RplOO juta
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. RplOO juta
d. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansijjasa lainnya di atas RplOO juta s.d.
Rp250 .iuta
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp250 juta s.d.
Rp500.iuta
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp500 juta s.d.
Rpl miliar
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rpl miliar s.d.
Rp2,5 miliar
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d.
Rp5 miliar
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d.
RplO miliar
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas RplO miliar s.d.
Rp25 miliar
k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansifjasa Jainnya di atas Rp25 miliar s.d.
Rp50 miliar
I. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d.
Rp75 miliar
m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d.
RplOO miliar
n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas RplOO miliar s.d.
Rp250 miliar
0. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa Jainnya di atas Rp250 miliar s.d.
Rp500 miliar
p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa Jainnya di atas Rp500 miliar s.d.
Rp750 miliar
q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d.
Rpl triliun
r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rpl triliun
Pengguna Anggaran
3.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun
SATUAN BIAYA TA 2015
(3) (4)
OP Rp2.120.000
OP Rp2.450.000
OP Rp2.790.000
OP Rp3.130.000
OP Rp3.580.000
OP Rp4.030.000
OP Rp4.490.000
OP Rp4.940.000
OP Rp5.560.000
Per Paket Rp760.000
OP Rp760.000
OP Rp920.000
OP Rp1.140.000
OP Rpl.370.000
OP Rpl.600.000
OP Rpl.910.000
OP Rp2.210.000
OP Rp2.520.000
OP Rp2.820.000
OP Rp3.230.000
OP Rp3.640.000
OP Rp4.040.000
OP Rp4.450.000
OP Rp5.010.000
Per Paket Rp450.000
OP Rp450.000
Per Paket Rp450.000
OP Rp480.000
OP Rp600.000
OP Rp720.000
OP Rp910.000
OP Rp1.090.000
OP Rp1.270.000
OP Rpl.510.000
OP Rp1.750.000
OP Rpl.990.000
OP Rp2.230.000
OP Rp2.560.000
OP Rp2.880.000
OP Rp3.200.000
OP Rp3.520.000
OP Rp3.960.000
OP Rp3.580.000
OP Rp4.030.000
OP Rp4.490.000
OP Rp4.940.000
OP Rp5.560.000
4. - 4 -
NO URAlAN SATUAN BIAYA TA 2015
(1) (2) (3) (4)
3.5.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar OP Rp3.230.000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP Rp3.640.000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP Rp4.040.000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP Rp4.450.000
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun OP Rp5.010.000
3.5.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. OP Rpl.510.000
Rp25 miliar
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. OP Rpl.750.000
Rp50 miliar
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. OP Rpl.990.000
Rp75 miliar
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. OP Rp2.230.000
RplOO mi!iar
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. OP Rp2.560.000
Rp250 miliar
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. OP Rp2.880.000
Rp500 miliar
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. OP Rp3.200.000
Rp750 miliar
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. OP Rp3.520.000
Rp1 triliun
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansijjasa lainnya di atas Rp1 triliun OP Rp3.960.000
4 HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN
4.1 Kepala ULP OB Rpl.OOO.OOO
4.2 Sekretaris/Staf Pendukung OB Rp750.000
5 HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
5.1 Pejabat Penerima Hasil PekerjaanjPengadaan Barang/Jasa OB Rp420.000
5.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
a. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan s.d. Rp200 juta OP Rp420.000
b. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta OP Rp520.000
c. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP Rp620.000
d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OP Rp770.000
e. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP Rp910.000
f. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP Rpl.060.000
g. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp!O miliar s.d. Rp25 miliar OP Rpl.260.000
h. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP Rpl.450.000
i. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP Rpl.650.000
j. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP Rpl.840.000
k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar OP Rp2.100.000
1. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP Rp2.370.000
m. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP Rp2.630.000
n. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun OP Rp2.890.000
0. Nilai pagu pekerjaanjpengadaan di atas Rp1 triliun OP Rp3.250.000
6 HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
6.1 Atasan Langsung Bendahara
a. Nilai pagu dana s.d. Rp!OO juta OB Rp420.000
b. Nilai pagu dana di atas RplOO juta s.d. Rp250 juta OB Rp5 10.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp610.000
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp700.000
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp890.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rpl.070.000
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rpl.260.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rpl.540.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rpl.820.000
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp2.100.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB Rp2.380.000
1. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp2.760.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB Rp3.130.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp3.500.000
0. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB Rp3.880.000
p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun OB Rp4.620.000
5. NO URAIAN
MENTERIKEUANGAN
REPUBLII< INDONESIA
- 5 -
(1) (2)
6.2 Bendahara
a. Nilai pagu dana S.d. RplOO juta
b. Nilai pagu dana di atas RplOO juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. RpSOO juta
d. Nilai pagu dana di atas RpSOO juta s.d. Rpl miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar
g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
I. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar
n. Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar
0. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
6.3 Anggota
a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. RpSOOjuta
d. Nilai pagu dana di atas RpSOO juta s.d. Rpl miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar
g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
I. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar
n. Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
7 HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAl)
7.1 Unit Akuntansi Pengguna AnggaranjBarang Tingkat Kementerian NegarajLembaga (UAPA/UAPB)
yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Koordinator
d. Ketua/Wakil Ketua
e. AnggotafPetugas
7.2 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna AnggaranjBarang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPB-El)
yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I
a. Penanggung Jawab
b. Koordinator
c. Ketua/Wakil Ketua
d. AnggotajPetugas
7.3 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPB-W)
yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I
a. Penanggung Jawab
b. Koordinator
c. Ketua/Wakil Ketua
d. Anggota/Petugas
7.4 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna AnggaranjBarang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB)
yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
AnggaranjBarang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah
a. Penanggung Jawab
b. Koordinator
c. Ketua/Wakil Ketua
d. AnggotajPetugas
8 HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
8.1 Tingkat Pengguna Barang
8.2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang
SATUAN
(3)
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
BIAYA TA 2015
(4)
Rp340.000
Rp420.000
RpSOO.OOO
Rp570.000
Rp730.000
Rp880.000
Rpl.030.000
Rpl.260.000
Rpl.490.000
Rpl.720.000
Rpl.950.000
Rp2.260.000
Rp2.560.000
Rp2.870.000
Rp3. 170.000
Rp3.790.000
Rp260.000
Rp310.000
Rp370.000
Rp430.000
Rp540.000
Rp660.000
Rp770.000
Rp940.000
Rpl.llO.OOO
Rpl.280.000
Rpl.450.000
Rpl.680.000
Rpl.9 10.000
Rp2. 140.000
Rp2.370.000
Rp2.820.000
Rp700.000
Rp600.000
RpSOO.OOO
Rp400.000
Rp350.000
Rp450.000
Rp400.000
Rp350.000
Rp300.000
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
RplSO.OOO
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
RplSO.OOO
Rp400.000
Rp300.000
i A
6. NO
(1)
9
10
11
12
13
14
15
URAlAN
(2)
HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN
9. 1 Perekayasa Utama
9.2 Perekayasa Madya
9.3 Perekayasa Muda
9.4 Perekayasa Pertama
MENTERII<EUANGAN
FlEPUBLII< lfIDONESIA
- 6 -
HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN
10. 1 Pembantu Peneliti/Perekayasa
10.2 Koordinator Peneliti/Perekayasa
10.3 Sekretariat Peneliti/Perekayasa
10.4 Pengolah Data
10.5 Petugas Survey
10.6 Pembantu Lapangan
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA
1 1. 1 Honorarium Narasumber/Pembahas:
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnyajyang disetarakan
b. Pejabat Eselon !/yang disetarakan
c. Pejabat Eselon Iljyang disetarakan
d. Pejabat Eselon Ill ke bawah/yang disetarakan
1 1.2 Honorarium Moderator
1 1.3 Honorarium Pembawa Acara
1 1.4 Honorarium Panitia
a. Penanggung Jawab
b. Ketua/Wakil ketua
c. Sekretaris
d. Anggota
1 1.5 Narasumber Kegiatan Di Luar Negeri
a. Narasumber Kelas A
b. Narasumber Kelas B
c. Narasumber Kelas C
HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
12. 1 SLTA
12.2 Sarjana Muda
12.3 Sarjana
12.4 Master (S2)
SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
13. 1 Wilavah 8arat
13.2 Wilavah Tengah
13.3 Wilavah Timur
HONORARIUM ROHANIWAN
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
15. 1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
15. 1. 1 Yang Ditetapkan Oleh Presiden
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Koordinator/Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
15.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
15. 1.3 Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
15. 1.4 Yang Ditetapkan Oleh KPA
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
SATUAN BIAYA TA 2015
(3) (4)
OJ Rp60.000
OJ Rp50.000
OJ Rp40.000
OJ Rp35.000
OJ Rp25.000
OB Rp420.000
OB Rp300.000
Penelitian/ Rpl.540.000
Perekayasaan
OR Rp8.000
OH Rp80.000
OJ Rpl.700.000
OJ Rpl.400.000
OJ Rpl.OOO.OOO
OJ Rp900.000
Orang/Kali Rp700.000
OK Rp400.000
OK Rp450.000
OK Rp400.000
OK Rp300.000
OK Rp300.000
OH $330
OH $275
OH $220
OB Rp2. 100.000
OB Rp2.400.000
08 Rp2.600.000
08 Rp2.800.000
08 Rp320.000
08 Rp400.000
08 Rp480.000
OK Rp400.000
08 Rp2.500.000
08 Rp2.250.000
08 Rp2.000.000
08 Rpl.750.000
08 Rpl.500.000
08 Rpl.500.000
08 Rpl.500.000
08 Rpl.250.000
08 Rpl.OOO.OOO
08 Rp850.000
08 Rp750.000
08 Rp750.000
08 Rp750.000
08 Rp700.000
08 Rp650.000
08 Rp600.000
08 Rp500.000
OB Rp500.000
08 Rp500.000
08 Rp450.000
7. NO
(1)
16
17
URAIAN
(2)
c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
15.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
15.2. 1 Yang Ditetapkan Oleh Presiden
a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota
15.2.2 Yang Ditetapkan Oleh Menteri
a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota
MENTEF1 I<EUANGAN
liEPUBLIK INDONESIA
- 7 -
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE
16. 1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
a. Penanggung Jawab
b. Redaktur
c. Penyunting/Editor
d. Desain Grafts
e. Fotografer
f. Sekretariat
g. Pembuat artikel
16.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
a. Penanggung Jawab
b. Redaktur
c. Penyunting/Editor
d. Desain Grafts
e. Fotografer
f. Sekretariat
g. Pembuat artikel
16.3 Honorarium Tim Pengelola Website
a. Penanggung Jawab
b. Redaktur
c. Editor
d. Web Admin
e. Web Developer
f. Pembuat Artikel
HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL-KONFERENSI TINGKAT
MENTER!, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/ REGIONAL/MULTILATERAL),
WORKSHOP /SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL
17. 1 Honorarium Sidang/Konferensi lnternasional, Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting
(Bilateral/Regional/Multilateral)
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua/Wakil Ketua
d. Ketua Delegasi
e. Tim Asistensi
f. Anggota Delegasi Rl
g. Koordinator
h. Ketua Bidang
i. Sekretaris
j. Anggota Panitia
k. Liasion Officer (LO)
I. Staf Pendukung
17.2 Honorarium Workhsop 1Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala lnternasional
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. KetuajWakil Ketua
d. Ketua Delegasi
e. Tim Asistensi
f. Anggota Delegasi RI
g. Koordinator
h. Ketua Bidang
i. Sekretaris
j. Anggota Panitia
k. Liasion Officer (LO)
I. Staf Pendukung
SATUAN BIAYA TA 2015
(3) (4)
OB Rp400.000
OB Rp350.000
OB Rp300.000
OB Rp300.000
OB Rp500.000
OB Rp450.000
OB Rp250.000
OB Rp220.000
Oter Rp450.000
Oter Rp350.000
Oter Rp275.000
Oter Rp180.000
Oter Rp180.000
Oter Rp 150.000
Halaman Rp150.000
Oter Rp400.000
Oter Rp300.000
Oter Rp250.000
Oter Rp 180.000
Oter Rp180.000
Oter Rp150.000
Halaman Rp100.000
OB Rp500.000
OB Rp450.000
OB Rp400.000
OB Rp350.000
OB Rp300.000
Halaman Rp100.000
OH Rp650.000
OH Rp600.000
OH Rp550.000
OH Rp550.000
OH Rp550.000
OH Rp500.000
OH Rp500.000
OH Rp400.000
OH Rp400.000
OH Rp350.000
OH Rp350.000
OH Rp300.000
OH Rp550.000
OH Rp500.000
OH Rp450.000
OH Rp450.000
OH Rp450.000
OH Rp400.000
OH Rp400.000
OH Rp300.000
OH Rp300.000
OH Rp250.000
OH Rp250.000
OH Rp200.000
{
8. - 8 -
NO URAIAN SATUAN BIAYA TA 2015
(11 (2) (3) (4)
18 VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
18.1 Vakasi
a. Pendidikan Dasar
Pemeriksaan hasil Ujian SiswafMata Ujian Rp5.000
b. Pendidikan Menengah
Pemeriksaan hasil Ujian Siswa/Mata Ujian Rp7.500
c. Pendidikan Tinggi
1) Diploma I/11/III/IV dan Strata 1 (S1)
a) Pemeriksaan hasil Ujian Mahasiswa/
Mata Ujian Rp10.000
b) Penguji Tugas Akhir/Skripsi Orang/Mahasiswa Rp150.000
2) Strata 2 (S2)
a) Pemeriksaan hasil Ujian Mahasiswa/
Mata Ujian Rp15.000
b) Penguji Tesis Orang/Mahasiswa Rp250.000
3) Strata 3 (S3)
a) Pemeriksaan hasil Ujian Mahasiswa/
Mata Ujian Rp20.000
b) Penguji Disertasi Orang/Mahasiswa Rp350.000
18.2 Honorarium Penyelenggara Ujian
a. Pendidikan Dasar
1) Penyusunanfpembuatan bahan Ujian NaskahfPelajaran Rp150.000
2) Pengawas Ujian OH Rp240.000
b. Pendidikan Menengah
1) Penyusunanfpembuatan bahan Ujian Naskah/Pelajaran Rp190.000
2) Pengawas Ujian OH Rp270.000
c. Pendidikan Tinggi
1) Diploma I/11/III/IV dan Strata 1 (S1)
a) Penyusunanfpembuatan bahan Ujian Naskah/Mata Kuliah Rp250.000
b) Pengawas Ujian OH Rp290.000
2) Strata 2 (S2)
a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian Naskah/Mata Kuliah Rp260.000
b) Pengawas Ujian OH Rp300.000
3) Strata 3 (S3)
a) Penyusunanfpembuatan bahan Ujian Naskah/Mata Kuliah Rp280.000
b) Pengawas Ujian OH Rp300.000
19 HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT
19.1 Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara OJ Rp300.000
19.2 Pengajar yang berasai dari dalam satker penyelenggara OJ Rp200.000
20 SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
20.1 Golongan I dan II OH Rp35.000
20.2 Golongan III OH Rp37.000
20.3 Golongan IV OH Rp41.000
21 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
21.1 Uang Lembur
a. Golongan I OJ Rp10.000
b. Golongan II OJ Rp13.000
c. Golongan lii OJ Rp17.000
d. Golongan IV OJ Rp20.000
21.2 Uang Makan Lembur
a. Golongan I dan II OH Rp35.000
b. Golongan III OH Rp37.000
c. Golongan IV OH Rp41.000
22 SATUAN BlAYA UANG SAKU RAPAT Dl DALAM KANTOR Orang/Kali Rp300.000
23 SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA OH Rp100.000
24 SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM
NEGERI
24.1 Kereta api
a. Pengepakan dan Penggudangan m3 Rp75.000
b. Angkutan km/m3 Sesuai tarif berlaku
24.2 Truk
a. Pengepakan dan Penggudangan ma Rp60.000
b. Angkutan km/m3 Rp400
24.3 Angkutan LautfSungai
a. Pengepakan dan Penggudangan rn3 Rp60.000
b. Angkutan km/m3 Rp400
c. Angkutan LautfSungai m" Sesuai tarif berlaku
9. - 9 -
25 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI
NO PROVINSI
(1) (2)
1. "ACEH
2. SUMATERA UTARA
3. R I A U
4. KEPULAUAN RIAU
5. J A M B !
6. SUMATERA BARAT
7. SUMATERA SELATAN
8. LAMPUNG
9. BENGKULU
10. BANGKA BELITUNG
11. B A N T E N
12. JAWA BARAT
13. D.K.I. JAKARTA
14. JAWA TENGAH
15. D.!. YOGYAKARTA
16. JAWA TIMUR
17. B A L I
18. NUSA TENGGARA 8ARAT
19. NUSA TENGGARA TIMUR
--·
20. KALIMANTAN BARAT
21. KALIMANTAN TENGAH
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR
24. KALIMANTAN UTARA
25. SULAWESI UTARA
26. GORONTALO
27. SULAWESI BARAT
28. SULAWESI SELATAN
--
29. SULAWESI TENGAH
30. SULAWESI TENGGARA
31. MALUKU
--
32. MALUKU UTARA
33. PAPUA
34. PAPUA BARAT
SATUAN
(3)
OB
08
08
OB
OB
OB
OB
08
08
OB
OB
OB
OB
OB
OB
08
OB
OB
OB
OB
08
OB
08
OB
OB
OB
08
OB
08
OB
OB
------
OB
08
08
SATPAM DAN
PENGEMUDI
(4)
1.900.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
2.580.000
2.710.000
1.800.000
1.800.000
2.140.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
-- -
1.800.000
1.910.000
1.800.000
2.150.000
2.150.000
1.910.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
--------
1.800.000
2.110.000
2.120.000
(dalam rupiah)
PETUGAS
KEBERSIHAN DAN
PRAMUBAKTI
(5)
1.730.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
2.340.000
2.460.000
1.700.000
1.700.000
1.940.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.740.000
1.700.000
1.960.000
1.960.000
1.740.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.700.000
1.920.000
1.930.000
10. ,;
{i
- 10 -
26 SATUAN BIAYA UANG HARlAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
NO
( 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
--
13.
14.
15.
16.
17.
18.
--
19.
20.
21.
22.
23.
24.
--
25.
26.
27.
28.
29.
30.
--
31.
32.
33.
--
34.
NO
(1)
1.
2.
3.
26.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
PROVINSI
(2)
ACEH
SUMATERA UTARA
R I A U
KEPULAUAN RIAU
J A M B I
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
B A N T E N
JAWA BARAT
D.K.l. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.!. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
B A L I
NUSA TENGGARA BARAT
------
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
P A P U A
PAPUA BARAT
26.2 Uang Representasi
URAlAN
(2)
PEJABAT NEGARA
PEJABAT ESELON I
PEJABAT ESELON II
SATUAN
(3)
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
---
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
SATUAN
(3)
OH
--- - ---------------
OH
OH
(dalam rupiah)
DALAM KOTA
LUAR KOTA LEBIH DAR! 8 DIKLAT
(DELAPAN) JAM
(4) (5) (6)
360.000 140.000 110.000
370.000 150.000 110.000
370.000 150.000 110.000
370.000 150.000 110.000
370.000 150.000 110.000
380.000 150.000 110.000
380.000 150.000 110.000
380.000 150.000 110.000
380.000 150.000 110.000
------
'1-10.000 160.000 120.000
370.000 150.000 110.000
430.000 170.000 130.000
----- - ·- ----·-·
530.000 210.000 160.000
370.000 150.000 110.000
420.000 170.000 130.000
·-----
410.000 160.000 120.000
480.000 190.000 140.000
440.000 180.000 130.000
--------
430.000 170.000 130.000
380.000 150.000 110.000
360.000 140.000 110.000
380.000 150.000 110.000
430.000 170.000 130.000
430.000 170.000 130.000
370.000 150.000 110.000
370.000 150.000 110.000
410.000 160.000 120.000
430.000 170.000 130.000
370.000 150.000 110.000
380.000 150.000 110.000
·---
380.000 150.000 110.000
430.000 1"70.000 130.000
580.000 230.000 170.000
----------- ------------
480.000 190.000 140.000
DALAM KOTA
LUAR KOTA LEBIH DARI8
(DELAPAN) JAM
(4) (5)
250.000 125.000
·---------
200.000 100.000
150.000 75.000
11. M ENTERI KEUANGAN
REPUBLI K I N DONESIA
- 1 1 -
27 SATUAN BIAYA UANG HARlAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
NO NEGARA SATUAN
GOLONGAN
GOL. A GOL. B GOL. C
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
AMERIKA UTARA
1 . Amerika Serikat OH 527 473 4 1 7
2 . Kanada OH 447 404 368------ · -··
AMERIKA SELATAN
3 . Argentina OH 395 277 242-------
4. Venezuela OH 464 323 287
5. Brazil OH 436 341 29 1
6. Chile OH 4 1 5 3 16 270
7. Columbia OH 386 2 8 1 240
8. Peru OH 383 277 237
9. Suriname OH 398 295 252
10. Ekuador OH 385 273 242
AMERIKA TENGAH
1 1 . Mexico OH 429 3 18 282
1 2 . Kuba OH 406 305 2 6 1
13. Panama OH 414 307 272---
EROPA BARAT
14. Austria OH 504 453 3 18
1 5 . Belgia OH 466 4 1 9 282
16. Perancis OH 5 1 2 464 382
17. Rep. Federasi Jerman OH 443 4 1 1 282-
18. Belanda OH 463 4 1 6 272
19. Swiss OH 509 456 322
EROPA UTARA
20. Denmark OH 472 427 275
2 1 . Finlandia OH 453 409 354
22. Norwegia OH 5 17 465 288
23. Swedia OH 466 436 342
24. Kerajaan Inggris OH 587 534 432-- --
EROPA SELATAN
25. Bosnia Herzegovina OH 456 420 334
26. Kroasia OH 483 444 353
27. Spanyol OH 457 4 1 3 287
28. Yunani OH 422 379 242
29. Italia OH 520 472 372
30. Portugal OH 425 382 242
3 1 . Serbia OH 40 1 36 1 3 13
(dalam US$)
GOL. D
(7)
343
307
2 4 1
286
2 4 1
222
22 1
22 1
207
241
28 1
22 1
27 1
3 17
28 1
381
28 1
27 1
32 1
241
3 1 3
286
34 1
43 1
333
352
286
2 4 1
37 1
2 4 1
277
13. NO NEGARA
( 1) (2)
ASIA TIMUR
69. Rep.Rakyat Cina
70. Hongkong
7 1 . Jepang
72. Korea Selatan
73. Korea Utara
ASIA SELATAN
74. Afganistan
75. Bangladesh
76. India
77. Pakistan
78. Srilanka
79. Iran
ASIA TENGAH
80. Uzbekistan
8 1 . Kazakhstan--
ASIA TENGGARA
82. Philipina
83. Singapura
84. Malaysia
85. Thailand
86. Myanmar
87. Laos
88. Vietnam
89. Brunei Darussalam
90. Kamboja
9 1 . Timor Leste
ASIA PASIFIK
92. Australia
93. Selandia Baru
94. Kaledonia Baru
95. Parma Nugini
96. Fiji
M ENTEFil I<EUAIJGAN
FlEPUBLIK I N DONESIA
- 13 -
SATUAN
(3)
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
GOL. A
(4)
378
472
5 1 9
42 1
395
385
339
352
343
348
35 1
392
456- -
412
. -
GOLONGAN
GOL. B GOL. C
(5) (6)
238 207
320 287
303 262
326 297
238 207
226 1 73
196 1 67
263 242
203 182
20 1 167
260 202
352 287
420 334
278 222------- ·
OH 424 290 224
OH 38 1 253 2 12
OH 392 275 2 1 1
OH 368 250 197
OH 380 262 202
OH 383 265 204
OH 374 256 197
OH 296 223 197
OH 392 354 229
OH 439 403 272
OH 392 246 222
OH 425 387 276
OH 385 353 237
OH 363 329 22 1
(dalam US$)
GOL. D
(7)
206
286
26 1
296
206
1 72
166
2 4 1
1 8 1
166
1 8 1
254
333
22 1
22 1
2 1 1
2 0 1
196
196
196
196
196
196
271
22 1
224
192
179
14. M ENTEJ-1 1 1.EUANG/N
11 E:PUBUI<: 1 1I DON ESIA
- 14 -
28 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
NO. PROVINSI SATUAN
(1) (2) (3)
1 . ACEH OH
2. SUMATERA UTARA OH
3. R I A U OH
4. KEPULAUAN RIAU OH
5. J A M B ! OH
6. SUMATERA BARAT OH
7. SUMATERA SELATAN OH
8. LAMPUNG OH
9. BENGKULU OH
1 0. BANGKA BELITUNG OH
1 1 . B A N T E N OH
1 2 . JAWA BARAT OH
13. O.K.!. JAKARTA OH
14. JAWA TENGAH OH
15. 0.1. YOGYAKARTA OH
16. JAWA TIMUR OH
17. B A L I OH
18. NUSA TENGGARA BARAT OH
19. NUSA TENGGARA TIMUR OH
20. KALIMANTAN BARAT OH
2 1 . KALIMANTAN TENGAH OH
22. KALIMANTAN SE[.,ATAN OH
23. KALIMANTAN TIMUR OH
24. KALIMANTAN UTARA OH
25. SULAWESI UTARA OH
26. GORONTALO OH
27. SULAWESI BARAT OH
28. SULAWESI SELATAN OH
29. SULAWESI TENGAH OH
30. SULAWESI TENGGARA OH
3 1 . MALUKU OH
32. MALUKU UTARA OH
33. P A P U A OH
34. PAPUA BARAT OH
PEJABAT
NEGARA/
PEJABAT
ESELON I
(4)
4.420.000
4.960.000
3.81 7.000
4.275.000
4.000.000
4.240.000
4.680.000
3.960.000
1 . 300.000
3.335.000
3.808.000
3.664.000
8.720.000
4. 146.000
4.620.000------
4.400.000
4.88 1 .000
3.429.000
3.000.000
2.400.000
3.000.000
4.250.000
4.000.000
4.000.000
3.200.000
1 .320.000
1 . 260.000------
4.820.000
2.030.000
1 .850.000
3.000.000
3. 1 10.000
2.850.000-----
2.750.000
PEJABAT
NEGARA
LAINNYA/
PEJABAT
ESELON II
(5)
1 .308.000
1 .2 14.000
1 . 168.000·�-- �
1 . 285.000
1 . 1 76.000
1 . 1 55.000-----
1 .228.000
1 .299.000
790.000--·---A-
1 . 3 1 0.000
1 .430.000
1.753.000
1.086.000
1 .478.000
1.334.000---------- ·-
1 .359.000
1 .8 10.000
2.738.000
1 .000.000
1 . 130.000
1 . 596.000
TARIF HOTEL
PEJABAT
ESELON III
/GOLONGAN IV
(6)
1 .080.000
703.000
868.000
650.000
697.000
884.000
605.000
790.000
7 1 2.000
850.000
1 . 024.000
949.000
. 800.000
1.024.000
747.000
84 1 .000
1 .304.000
737.000
700.000
866.000
923.000------
1 .679.000 8 1 6 .000
3.02 1 .000 1 . 596.000
3.02 1.000 1 . 596.000
1 . 553.000 640.000
1 . 134.000 9 1 0.000
1 .030.000 9 1 0.000-------
1 .9 I 2 .000 968.000
1 . 298.000 894.000
1 .070.000 802 .000
1 .030.000 680.000
1 .512.000 600.000
1 .668.000 754.000
1 .482.000 976.000
(dalam rupiah)
PEJABAT
GOLONGAN
ESELON IV/
1/II
GOLONGAN III
(7) (8)
4 10.000 370.000
505.000 3 1 0.000
450.000 380.000
502.000 280.000
382.000 290.000
477.000 370.000
5 1 4.000 3 1 0.000
374.000 356.000
599.000 5 10.000
533.000 304.000
797.000 400.000
5 1 5.000 463.000
6 1 0.000 400.000
497.000 350.000
629.000 46 1 .000
499.000 329.000
904.000 658.000
540.000 360.000
662 .000 400.000
430.000 36 1 .000
558.000 436.000
500.000 379.000
550.000 450.000
550.000 450.000
549.000 342.000
423.000 240.000
425.000 360.000
539.000 378.000
493.000 389.000
488.000 420.000
545.000 4 14.000
478.000 380.000
460.000 414.000
798.000 370.000
15. 1/ll ��J Cl ·� � i hj : ! J/'·.r.!· · �..:fJ
! : I" �····t. . Jr ·:� . i h f r i l ;(_q: r ·:; · I;
- 1 5 -
29 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
29. 1 Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday
di Dalam Kota
(dalam rupiah)
No. PROVINSI FULLBOARD FULLBOARD FULLDA Y/
SATUAN DI LUAR DI DALAM HALFDA Y DI
KOTA KOTA DALAM KOTA
( 1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 . ACEH OH 120.000 1 00.000 85.000
2. SUMATERA UTARA OH 1 30.000 1 10.000 95.000
3. R I A U OH 1 30.000 1 00.000 85.000
4. KEPULAUAN RIAU OH 1 30.000 1 10.000 95.000
5. J A M B ! OH 130.000 1 1 0.000 95.000
6. SUMATERA BARAT OH 120.000 1 00.000 85.000
7. SUMATERA SELATAN OH 120.000 1 00.000 85.000
8. LAMPUNG OH 1 30.000 1 10.000 95.000
9. BENGKULU OH 130.000 1 10.000 95.000
10. BANG!(A BELITUNG OH 1 30.000 1 1 0.000 95.000
1 1 . B A N T E N OH 120.000 1 00.000 85.000
12. JAWA BARAT OH 1 50.000 125.000 105.000
13. D.K.I. JA!(ARTA OH 1 80.000 1 50.000 1 30.000
14. JAWA TENGAH OH 130.000 1 1 0.000 95.000
15. D.!. YOGYAKARTA OH 140.000 1 1 5.000 1 00.000
16. JAWA TIMUR OH 140.000 1 1 5.000 1 00.000-- ----
17. B A L I OH 1 60.000 135.000 1 1 5.000
18. NUSA TENGGARA BARAT OH 1 50.000 125.000 1 05.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR OH 140.000 1 1 5.000 1 00.000
20. KALIMANTAN BARAT OH 130.000 1 10.000 95.000
2 1 . KALIMANTAN TENGAH OH 120.000 1 00.000 85.000
22. !(ALIMANTAN SELATAN OH 130.000 1 1 0.000 95.000
23. KALIMANTAN TIMUR OH 1 50.000 125.000 1 05.000
24. KALIMANTAN UTARA OH 1 50.000 125.000 1 05.000
25. SULAWESI UTARA OH 130.000 1 10.000 95.000-
26. GORONTALO OH 130.000 1 1 0.000 ' 95.000
27. SULAWESI BARAT OH 1 20.000 1 00.000 85.000
28. SULAWESI SELATAN OH 1 50.000 125.000 1 05.000
29. SULAWESI TENGAH OH 130.000 1 1 0.000 95.000
30. SULAWESI TENGGARA OH 130.000 1 10.000 95.000
3 1 . MALUKU OH 120.000 1 00.000 85.000--
32. MALUKU UTARA OH 1 30.000 1 1 0.000 95.000
33. P A P U A OH 200.000 1 70.000 140.000
34. PAPUA BARAT OH 160.000 135.000 1 1 5.000
16. M[�NTL-J1 1 1EUAIIGAN
Fl r::J>UBLII I N DONt:SIA
- 16 -
29.2 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
a. Menteri & Setingkat Menteri
NO. PROVINSI SATUAN HALFDA Y
(1} (2} (3} (4}
1 . ACEH OP 272 .000
2 . SUMATERA UTARA OP 270.000
FULLDA Y
(5}
435 .000
540.000·---- ·
3 . R I A U
4. KEPULAUAN RIAU
5. J A M B I
6 . SUMATERA BARAT
7. SUMATERA SELATAN
8 . LAMPUNG
9 . BENGKULU
10. BANGKA BELITUNG
1 1 . B A N T E N
1 2 . JAWA BARAT
1 3 . D.K.I. JAKARTA
14. JAWA TENGAH
1 5 . D.I. YOGYAKARTA
1 6 . JAWA TIMUR
1 7 . B A L I
1 8 . NUSA TENGGARA BARAT
19. NUSA TENGGARA TIMUR
20. KALIMANTAN BARAT
2 1 . KALIMANTAN TENGAH
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR
24. KALIMANTAN UTARA
25. SULAWESI UTARA
26. GORONTALO
27. SULAWESI BARAT
28. SULAWESI SELATAN
29. SULAWESI TENGAH
30. SULAWESI TENGGARA
3 1 . MALUKU
32. MALUKU UTARA
33. P A P U A
34. PAPUA BARAT
---------
OP 260.000
OP 260.000
OP 260.000·---------
OP 260.000
OP 328.000
OP 278 .000
··-·----- · --- · -------· - ------ ·-·---
OP
OP
OP
OP
OP
OP
240.000
294.000
403 .000. -------- -- - - --
3 1 6 .000
350. 000
250.000· ··---·--- ------ --------
OP
OP
OP-------
OP
OP
OP--- ---
OP
OP
OP-------
OP
OP
OP---·
OP
OP
OP-----------------
OP
OP
OP------
OP
OP
325.000
336.000
402 .000------ -----------
330 .000
250.000
220.000--------- .
238.000
220.000
303 .000-------- -----
303 .000
263.000
240.000---------
240.000
247 .000
240.000------ - - - - ---- - - - ---
240.000
3 10.000
3 10.000------ --
300.000
3 10.000
350.000
420.000
370.000
370.000
507.600
372 .000-- --·
350.000
495.000
498. 000-------
432 . 000
500.000
305.000--- ·
482 .000
458.000
577.000
545.000
450.000
350.000
385.000
350.000
484.000
484.000
425 . 000
400.000
400. 000
400 .000
400.000
400.000
450 .000
490 .000
450.000
450.000
(dalam rupiah}
FULLBOARD
(6}
1 .032 .000
1 .350.000
930.000
930.000
800.000
990.000
880.000
834.000
800 .000
1 .30 1 .000
1 .040 .000
1 . 160.000
2 . 100.000
1 . 020.000
1 . 122.000
1 .300.000
1 . 870.000
1 .025 .000
960.000
930.000
930.000
978.000
930.000
930.000
1 . 1 1 6.000
9 1 0 .000
9 1 0.000
1 . 240.000
9 10 . 000
930.000
9 10 .000
9 10 .000
1 . 120.000
9 10 .000
r �
17. NO.
(1)
1 .
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.--·
3 1 .
32.
33.
34.
b. Pejabat Eselon I & II
PROVINSI
(2)
ACEH
SUMATERA UTARA
R I A U
KEPULAUAN RIAU
J A M B I
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
B A N T E N
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
B A L I
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
P A P U A
PAPUA BARAT
IVI ENTER I I<EUANGAIJ
Fl E:PUBLIK I N DONESIA
-
17 -
SATUAN HALFDA Y
(3) (4)
OP 260.000
OP 236.000
OP 190.000
OP 227.000
OP 190.000
OP 225.000-
OP 254.000
OP 228.000
OP 190.000
FULLDA Y
(5)
400.000
365.000
333.000
359.000
290.000
306.000
337.000
280.000
280.000-------------·- - -----
OP 287.000 390.000
OP 364.000 442 .000
OP 300.000 400.000------ · ---- - - --- · -- ----
OP 280.000 400.000
OP 209.000 280.000
OP 245.000 405.000------· ·-----
OP 250.000 344.000
OP 350.000 490.000
OP 327.000 5 17.000
OP 230.000 350.000
OP 200.000 288.000
OP 2 17.000 380.000------------
OP 200.000 335.000
OP 295.000 40 1 .000
OP 295.000 40 1 .000------ --------
OP 257.000 347.000
OP 190.000 270.000
OP 2 10.000 320.000------ ---------··--------
--------------·
OP 206.000 355.000
OP 224.000 320.000
OP 2 10.000 350.000-------- ---- --
·
-·-
-
- -
OP 246.000 340.000
OP 287.000 460.000
OP 276.000 336.000-------· -----
OP 230.000 340.000
(dalam rupiah)
F'ULLBOARD
(6)
800.000
800.000
640.000
693.000
740.000
820.000
745.000
754.000
770.000
1 .020.000
820.000
92 1 .000
740.000
740.000
747.000
737.000
1 .640.000
927.000
740.000
808.000
868.000
930.000
789.000
789.000
790.000
830.000
690.000
1 .000.000
8 1 0 .000
785.000
8 15.000
850.000
870.000
850.000
18. c. Pejabat Eselon III Kebawah
NO. PROVINSI
(1) (2)
1 . ACEH
2. SUMATERA UTARA
3. R I A U
4. KEPULAUAN RIAU
5. J A M B !
6. SUMATERA BARAT
7. SUMATERA SELATAN
8. LAMPUNG
9. BENGKULU
10. BANGKA BELITUNG
1 1 . B A N T E N
12. JAWA BARAT
13. D . K. I . JAKARTA
14. JAWA TENGAH
15. D . ! . YOGYAKARTA
16. JAWA TIMUR
17. B A L I
18. NUSA TENGGARA BARAT
19. NUSA TENGGARA TIMUR
20. KALIMANTAN BARAT
2 1 . KALIMANTAN TENGAH
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR
24. KALIMANTAN UTARA
25. SULAWESI UTARA
26. GORONTALO
27. SULAWESI BARAT
28. SULAWESI SELATAN
29. SULAWESI TENGAH
30. SULAWESI TENGGARA
3 1 . MALUKU
32. MALUKU UTARA
33. P A P U A
34. PAPUA BARAT
M E fITI.::Fl l fEUAflGAf1
FlEPLH3 LI K I N DONESIA
- 18 -
SATUAN HALFDAY
(3) (3)
OP 250.000
OP 172.000
OP 1 8 1 .000
OP 178.000
OP 183.000
OP 145.000
OP 2 15.000
OP 193.000
OP 1 80.000
OP 26 1 . 000
OP 2 7 1 .000
OP 220.000
OP 250.000
OP 150.000
OP 209.000
OP 200.000
OP 23 1 .000
OP 274.000
OP 207.000
OP 196.000
OP 209.000
OP 175.000
OP 200.000
OP 200.000
OP 1 6 1 .000
OP 172.000
OP 160.000
OP 180.000
OP 20 1 .000
OP 186.000
OP 195.000
OP 132.000
OP 179.000
OP 208.000
(dalam rupiah)
FULLDAY FULLBOARD
(4) (6)
322.000 650.000
275.000 540.000
24 1 . 000 505.000
240.000 62 1 .000
282.000 557.000
220.000 522.000
259.000 6 1 4. 000
253.000 640.000
250.000 705.000
297.000 600.000
3 19.000 771 .000
282.000 703.000
330.000 650.000
2 10.000 540.000
307.000 606.000
329.000 564.000
395.000 1 . 000.000
4 1 1 .000 74 1 .000
305.000 676.000
25 1 .000 6 17.000
336.000 576.000
295.000 775.000
335.000 6 15.000
335.000 6 1 5.000
252.000 700.000
235.000 755.000
280.000 465.000
3 10.000 825.000
305.000 550.000
277.000 550.000
300.000 646.000
180.000 535.000
327.000 748.000
305.000 550.000
(
23. M I:_ N I I� ! U u�:tJJI] (;/1l
:�u : r • U i3LII< 1 1! U( >ll [�-� 1 /
- 23 -
3 1 SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
( 1)
1 .
2.
3.
4.
5.
6 .
7 .
8 .
9 .
10.
1 1 .
1 2 .
13.
14.
1 5.
16.
17.
18.
19.
----
20.
2 1 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.----
(dalam US$)
PERWAKILAN RI SATUAN BIAYA TA 20 15
(2) (3)
AMERIKA UTARA & TENGAH
New York KJRI OT- ---- -
Ottawa
New York PTRI
San Fransisco
Washington
Los Angeles
Chicago
Houston
Toronto
Vancouver
Mexico City
OT
OT
OT- · ----------------
OT
OT
OT------- ----------------- - --
OT
OT
OT
OT---- - - - -------- ------ --- -- ----�--
AMERIKA SELATAN & KARIBIA
Boenos Aires
Paramaribo
Brazilia
Caracas ----- --- ----- ---------
Havana
Bogota
Santiago de Chile
OT -- -
OT
OT
OT- - --- - · - - · · · ---------- ---- ------ .
OT
OT
OT
-- -------·
---------------
.. . --- ----- -------- ---
---- -- ------ --- -----------
- --- -
Lima OT
EROPA TENGAH & TIMUR-------------- - - ----- -- ---------- -- - -- - - -- - - -------- - .
Beograd
Bucharest
Budapest
Moscow
Praque
Sofia -- -- ------
Warsaw
Kiev
Bratislava
OT
OT
OT- -------------
OT
OT
OT---------
OT
OT
OT
- - - - ---- -- - ---- - -
------
-----
(4)
------------------------- - ----- - -- ------- - - -- ----- - -- - -------------------
60,000
60,000
60,000
45,000
60,000
60,000
45,000
45,000
45,000
45,000
30,000
30,000
15,000
30,000
15,000
15,000
30,000
15,000
15,000
15,000
18,000
18,000
60,000
17,400
15,000
22,800
30,000
1 5,000_
(�
24. ( 1)
29.
30.
3 1 .
32.
33.---
34.
35.
36.
37.
38.
39.- - -------
40.
4 1 .
42.. --------------
43.
44.
45.---
46.
47.
48.
49.
---
50.
5 1 .
52.---
53.
54.
55.--- ---
56.
57.
58.
59.
60.
6 1 .
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
M l l'l i I l i l I �I I J/hl! i/l1
: i1 l 'l l i � I I I< l i'i l )! Jr l l � ; I f
- 24 -
(dalam US$)
PERWAKILAN RI SATUAN BIAYA TA 20 15
(2) (3) (4)
EROPA BARAT
Stockholm OT 30,000
Helsinski OT 30,000
Rome OT 45,000
Vatican OT 18,000
Frankurt OT 45,000---�--------
Bern OT 30,000
Berlin OT 60,000
Brussels OT 60,000
Den Haag OT 60,000
Geneva OT 100,368
Jiam!:m!:g__· ---- ------ -------�-� _
OT ---------------�-----45,009_---�----------- ��-
London OT 60,000
Paris OT 60,000
Vienna OT 60,000
Copenhagen OT 30,000
Madrid OT 30,000
Oslo OT 30,000------- -�--�-
Marseilles OT 30,000
Lisbon OT 2 1 ,000
Athens OT 30,000-- ---�---
Ankara OT 30,000
AFRIKA---�- --- ---------- --- -------···· --- -- --- ---------
Addis Ababa OT 15,000
Dar Es Salaam OT 15,000
Lago_s OT 30,00_Q--------- ---
Tananarive OT 15,000
Dakkar OT 15,000
Nairobi OT 30,000----------- --·
Harare OT 18,000
Windhoek OT 15,000
Pretoria OT 30,000------·- -
Cape Town OT
ASIA SELATAN & TENGAH
Mumbay
Colombo
Dhaka
Islamabad
Kaboul
Karachi
New Delhi
Teheran
Tashkent
------ - ---- - - - -- ---- ---- --- -
------- -------- -
-----------··· -- ---------- ----
· · ·· --- -- - -
OT
OT
OT. . - - -- · - --- -- - -
OT
OT
OT----- --- -- - - ------ ------ --- -
OT
OT
OT
- ----
.. ---- -- - - -- --- --- -- -----�-
·--------------
30,000
30,000
15,000
15,000
30,000
15,000
30,000
30,000
30,000
30,000
25. ( 1)
69.
70.
7 1 .
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
8 1 .-
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
9 1 .
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
1 0 1 .
102.
M E NTERI I<EUANGAN
REPUBLII< I N DONESIA
- 25 -
(dalam US$)
PERWAKILAN RI SATUAN BIAYA TA 20 1 5
(2)
ASIA TIMUR & PASIFIK
Hongkong
Osaka
Pyongyang
Seoul
Tokyo
Pnom Penh
Beijing
Guangzhou
Canberra
Noumea
Sydney
Wellington
Port Moresby
Darwin
Melbourne
Vanimo
Perth
Dilli
Suva
Bangkok
Davao City
Hanoi
Kota Kinabalu
Kuala Lumpur
Manila
Penang
Yangon
Singapore
Vientiane
----------·-·--· - - · - --
---------- - - - - - -- - - - · ---- ..
---------
---------------
---- -- - --- ------
··--- --------
---------
--------
--- ------··--·--- --
Bandar Seri Bagawan
Ho Chi Minh ----- ··
Songkhla
Johor Bahru
Kuching ---·· - ----- -- -··- - ·
(3)
OT------ - -- - ----------------
OT
OT
OT-------- ---- - ---· -- · --------------
OT
OT
OT--------------- -- ---
OT
OT
OT. --------- ---- ------ ----------- --- - - - -
OT
OT
OT--- - - - - -------- - ----- - ·------
OT
OT
OT-- ----------- -- --
OT
OT
OT---------------- -
OT
OT
OT- --- ------- --- --- ------- ----
OT
OT
OT---- - - - -- ----- · ········- -- · · · - - - - ····-·
OT
OT
OT-------- --------·
OT
OT
OT------------ ··--------·--·
OT
OT
OT--···---·· - · --- - · · · - -
·
- ··· - -- - -
(4)
- -- ----- - ---------- --
- - - -- ---- ---------- ------------
-- -------------
--------------- - -- - - - -
------ ------ - -
--·
·--
-----------------·
---- - ----- -------··--
--------·
-- ··-·-- ------·
· · - - · - · - · ··-·-----·-·----
45,000
60,000
15,000
45,000
60,000
30,000
45,000
30,000
60,000
1 5,000
60,000
30,000
30,000
45,000
45,000
15,000
45,000
30,000
1 5,000
45,000
15,000
15,600
30,000
60,000
45,000
30,000
30,000
60,000
15,000
45,000
30,000
30,000
60,000
45,000
It
26. PERWAKILAN RI
( 1) (2)
TIMUR TENGAH
103. Khartoum
104. Algiers
105. Tunisia
106. Rabbat
107. Tripoli
108. Baghdad
109. Cairo
1 10. Damascus
1 1 1 . Jeddah
1 12. Sanaa
1 13. Kuwait
1 14. Abu Dhabi
1 1 5. Amman
1 16. Riyadh--------
1 17. Beirut
1 18. Doha
1 19. Dubai
1il i.T,I I I ! I I 1< 1-J 11f'-1 Jh!
H 1- 1 ' 1 .I I L I !< l fl llC >I'l l < ;1!
- 26 -
SATUAN
(3)
OT
OT
OT
OT
OT
(dalam US$)
BIAYA TA 20 1 5
(4)
1 5,000
15,000
1 5,000
1 5,000
15,000---- · --------- - --- ------- -
OT 15,000
OT 45,000
OT 30,000-------
OT 60,000
OT 1 5,000
OT 30,000
OT 30,000
OT 30,000
OT 45,000·--
OT 15,000
OT 30,000
OT �0,000---
27. 1fi L I' i l I I ; ! l .I I I /!'·kif'..!,1
! ( ! li J l 1 1 1· I H I .Ii li! l ' : ! /
- 27 -
32 SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH
NO. PROVINSI SATUAN
( 1 ) (2) (3)
1 . ACEH OH
2. SUMATERA UTARA OH
3. R I A U OH
4. KEPULAUAN RIAU OH
5. J A M B I OH
6. SUMATERA BARAT OH
7. SUMATERA SELATAN OH
8. LAMPUNG OH
9. BENGKULU OH
1 0. BANGI<A BELITUNG OH
1 1 . B A N T E N OH
12. JAWA BARAT OH
13. D.K.I. JAI<ARTA OH
14. JAWA TENGAH OH
1 5. D.I. YOGYAKARTA OH
16. JAWA TIMUR OH
1 7. B A L I OH
1 8. NUSA TENGGARA BARAT OH
19. NUSA TENGGARA TIMUR OH
20. I<ALIMANTAN BARAT OH
2 1 . KALIMANTAN TENGAH OH
22. KALIMANTAN SELATAN OH
23. I<ALIMANTAN TIMUR OH
24. I<ALIMANTAN UTARA OH
25. SULAWESI UTARA OH
26. GORONTALO OH
27. SULAWESI BARAT OH
28. SULAWESI SELATAN OH
29. SULAWESI TENGAH OH
30. SULAWESI TENGGARA OH
3 1 . MALUKU OH
32. MALUKU UTARA OH
33. P A P U A OH
34. PAPUA BARAT OH
(dalam rupiah)
BIAYA TA 20 1 5
(4)
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
14.000
1 4.000
14.000
14.000
14.000
14.000
1 5 .000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 4.000
14.000
1 5.000
1 5.000
1 5.000
1 5 .000
14.000
1 5.000
14.000
1 5.000
16.000
1 7.000
2 1 .000
1 8.000
28. 33 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
- 28 -
33. 1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil
NO PROVINSI SATUAN
Ill 12) 131
1 . ACEH Per hari
2 . SUMATERA UTARA Per hari
3. R I A U Per hari
4. KEPULAUAN RIAU Per hari
5. J A M B I Per hari
6. SUMATERA BARAT Per hari
7. SUMATERA SELATAN Per hari
8. LAMPUNG Per hari
9. BENGKULU Per hari
1 0 . BANGI(A BELITUNG Per hari
1 1 . B A N T E N Per hari
1 2 . JAWA BARAT Per hari
1 3 . D.K.I. JAI(ARTA Per hari
14. JAWA TENGAH Per hari
1 5. D.I. YOGYAI(ARTA Per hari
1 6 . JAWA TIMUR Per hari
1 7. B A L I Per hari
1 8 . NUSA TENGGARA BARAT Per hari
19. NUSA TENGGARA TIMUR Per hari
20. I(ALIMANTAN BARAT Per hari
2 1 . I(ALIMANTAN TENGAH Per hari
22. I(ALIMANTAN SELATAN Per hari
23. I(ALIMANTAN TIMUR Per hari
24. I(ALIMANTAN UTARA Per hari
25. SULAWESI UTARA Per hari
26. GORONTALO Per hari
27. SULAWESI BARAT Per hari
28. SULAWESI SELATAN Per hari
29. SULAWESI TENGAH Per hari
30. SULAWESI TENGGARA Per hari
3 1 . MALUKU Per hari
32. MALUKU UTARA Per hari
33. P A P U A Per hari-- ------
34. PAPUA BARAT Per hari
(dalam rupiah)
RODA 4
RODA 6/BUS RODA 6/BUS
SEDANG BESAR
14) (5) 161
766.000 2.050.000 3.670.000
702.000 1 .950.000 2.920.000
788.000 2 . 1 60.000 3. 1 30.000
820.000 2 . 1 60.000 3.560.000
702 .000 1 .950.000 3.020.000
69 1 .000 1 .840.000 2 .920.000
69 1 .000 1 .950.000 3.670.000
69 1 .000 1 .840.000 2.920.000
702 .000 1 .950.000 3.020.000
766. 000 2.050.000 3. 1 30.000
69 1 .000 1 .840.000 2 .920.000
702.000 2.050.000 3.020.000
702.000 1 .950.000 3.020.000
69 1 .000 1 .840.000 2 .920.000
702 .000 1 .950.000 2 .920.000
69 1 .000 1 .840.000 2.920.000
788.000 2.270.000 3.020.000
788.000 2.270.000 3.020.000
799.000 2.380.000 3.240.000
777.000 2.050.000 3.350.000
820.000 2.590.000 3.670.000
702 .000 1 .950.000 3. 1 30.000
809.000 2 . 1 60.000 3.560.000
809.000 2 . 1 60.000 3.560. 000
799. 000 2.050.000 3.460.000
734.000 1 .950.000 3.020.000
702 .000 1 .950.000 3.020.000
69 1 .000 2.270.000 3.020.000
766.000 1 .950.000 3. 1 30.000
766.000 2.050.000 3. 1 30.000
885.000 2.700.000 3.780.000
896.000 2.8 1 0.000 3.890.000
1 .025.000 3.780.000 4.860.000
97 1 .000 3 .240.000 4.2 1 0.000
29. NO
11
33.2. 1
33.2.2
33.2.2. 1
33.2.2.2
33.2.2.3
33.2.2.4
33.2.2.5
33.2.2.6
33.2.2.7
33.2.2.8
33.2.2.9
33.2.2. 1 0
33.2.2. 1 1
33.2.2. 1 2
33.2.2. 1 3
33.2.2 . 1 4
33.2.2. 1 5
33.2.2. 1 6
33.2.2. 1 7
33.2.2. 1 8
33.2.2. 1 9
33.2.2.20
33.2.2. 2 1
33.2.2.22
33.2.2.23
33.2.2.24
33.2.2.25
33.2.2.26
33.2.2.27
33.2.2.28
33.2.2.29
33.2.2.30
33.2.2. 3 1
33.2.2.32
33.2.2.33
33 . 2 . 2 . 34
IVI [ I! 1 ETII IF.JU1I(i/ll
I l l] ;l lHLi l< l i] [)()1! F:SI/
- 29 -
33.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat
PROVINSI
72T
PEJABAT ESELON I
PEJABAT ESELON II
ACEH
SUMATERA UTARA
R I A U
KEPULAUAN RIAU
J A M B I
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
B A N T E N
JAWA BARAT
D . K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.l. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
B A L I
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
P A P U A
PAPUA BARAT
(dalam rupiah)
SATUAN BIAYA TA 20 1 5
(3 14
Per bulan 1 7.660.000
Per bulan 1 4 . 1 80.000
Per bulan 1 3 . 880.000
Per bulan 1 3 . 730. 000
Per bulan 1 5. 000. 000
Per bulan 1 3 . 500.000
Per bulan 1 3 .650.000
Per bulan 1 3 . 500.000
Per bulan 1 3 . 430. 000
Per bulan 1 3 . 500.000
Per bulan 1 2 . 750.000
Per bulan 1 3 .950. 000
Per bulan 1 3 .950.000
Per bulan 1 3 . 250. 000
Per bulan 1 3 . 950.000
Per bulan 1 4 . 030.000
Per bulan 1 3 . 430. 000
Per bulan 1 3 . 500.000
Per bulan 1 3 .650. 000
Per bulan 14 . 850.000
Per bulan 1 4 . 030.000
Per bulan 1 4 . 1 40. 000
Per bulan 1 4 . 030.000
Per bulan 1 4 . 030.000
Per bulan 1 4 . 030. 000
Per bulan 1 5 . 000.000
Per bulan 1 5. 000. 000
Per bulan 1 3 . 580.000
Per bulan 1 3 . 580.000
Per bulan 1 4.400. 000
Per bulan 14.030. 000
Per bulan 1 4 . 480.000
Per bulan 1 4 . 400.000
Per bulan 1 4 .850. 000
Per bulan 14. 780.000
< f
30. NO
liT
1 .
2 .
3 .
4.
5.
6.
7.
8 .
9.
--
10.
--
1 1 .
1 2 .
1 3 .
14.
15.
1 6 .
17.
1 8 .
19.
20.
2 1 .
2 2 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 1 .
32.
33.
--
34.
l11 1 i1 1 i I l l I i I l/111 i / 1 I
! U i 'I I HI I I l f1! > ( l!1 1 : ; I 1
- 30 -
33.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor danjatau Lapangan
PROVINSI SATUAN PICK UP MINIBUS
{2) {3) 141 {5)
ACEH Per bulan 6.300 .000 6 . 530.000
SUMATERA UTARA Per bulan 6.080 .000 6.080.000
R I A U Per bulan 5.930.000 6 . 000.000
KEPULAUAN RIAU Per bulan 7. 130.000 7.350.000
J A M B I Per bulan 5 .850.000 5. 930.000
SUMATERA BARAT Per bulan 5.930.000 6 . 1 50.000
SUMATERA SELATAN Per bulan 5.550.000 5 .850.000
LAMPUNG Per bulan 5.780.000 5.850.000
BENGKULU Per bulan 5.930.000 5. 930.000
BANGKA BELITUNG Per bulan 6.230.000 6.380.000
B A N T E N Per bulan 5.400.000 5 . 670.000
JAWA BARAT Per bulan 5.400. 000 5 . 670.000
D.K.I. JAKARTA Per bulan 5.660.000 6 . 690.000
JAWA TENGAH Per bulan 5.630.000 5.850 .000
D.I. YOGYAKARTA Per bulan 5.630.000 5 . 850 .000
JAWA TIMUR Per bulan 5.630.000 5 .850.000
B A L I Per bulan 5. 930.000 6 . 000.000
NUSA TENGGARA BARAT Per bulan 6.080.000 6 .230 .000
NUSA TENGGARA TIMUR Per bulan 7. 130.000 7.350.000
KALIMANTAN BARAT Per bulan 6.380.000 6 . 530.000
KALIMANTAN TENGAH Per bulan 6 .750.000 6.680 .000
KALIMANTAN SELATAN Per bulan 6 . 720.000 6 . 530.000
KALIMANTAN TIMUR Per bulan 6.380 .000 7.200.000
KALIMANTAN UTARA Per bulan 6.380.000 7.200.000
SULAWESI UTARA Per bulan 7.350.000 7 . 500.000
GORONTALO Per bulan 7.280.000 7 .430.000
SULAWESI BARAT Per bulan 6. 1 50.000 5 . 890.000
SULAWESI SELATAN Per bulan 6 . 1 50.000 5.890.000
SULAWESI TENGAH Per bulan 6 .750 .000 6.980.000
SULAWESI TENGGARA Per bulan 6.900.000 6 . 380.000
MALUKU Per bulan 8 . 1 80.000 6 . 830.000
MALUKU UTARA Per bulan 7.880.000 6 .830 .000
P A P U A Per bulan 8.630.000 7.200.000
PAPUA BARAT Per bulan 8.480.000 7 . 1 30.000
(dalam rupiah)
DOUBLE
GARDAN
61
1 5 .230.000
1 5 .080.000
1 5 . 000.000
1 6 . 130.000
14.780.000
14 .850.000
14.780.000
14.780.000
14.780.000
1 5 . 1 50.000
14.480.000
14.480.000
14.770.000
14 . 520 .000
14.520.000
14.630.000
14.930.000
1 5 . 000.000
1 6 . 130.000
1 5.230.000
1 5 . 530.000
1 5 .380.000
1 5 .230.000
1 5 . 230.000
16.280.000
1 6 .280.000
1 5 .080.000
1 5 .080.000
1 5 . 680.000
1 5 .900.000
1 7 . 250.000
1 6 . 880.000
17.630.000
1 7.330.000
31. 1J! [Illr.:: H I f I.:U/1lC/N
H IJ ' t J I � Li f( I �! DOII !::SI/
- 3 1 -
34 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
34. 1 Kendaraan Dinas Pejabat
NO PROVINSI SATUAN
(1) 121 131
34. 1 . 1 PEJABAT ESELON I Unit
(dalam rupiah)
BIAYA TA 20 1 5
14
702.970.000- --
--- -
--
------
�
----------- �-- ------- ------
34. 1 .2
34. 1 .2. 1
34. 1 .2.2----
34. 1 .2.3
34. 1 .2.4
34. 1 .2.5----
34. 1 .2.6
34. 1 .2.7
34. 1 .2.8
34. 1 .2.9
34. 1 .2. 1 0
34. 1 .2 . 1 1
34. 1 .2. 1 2
34. 1 .2. 1 3
34. 1 .2 . 1 4
34. 1 .2. 1 5
34. 1 .2. 1 6
34. 1 .2. 1 7
34. 1 .2. 1 8
34. 1 .2. 1 9
34. 1 .2.20
34. 1 .2�2 1
34. 1 .2.22
34. 1 .2.23
34. 1 .2.24
34. 1 .2.25
34. 1 .2.26
34. 1 .2.27
34. 1 .2.28
34. 1 .2.29
34. 1 .2.30
34. 1 .2 . 3 1
34. 1 .2.32---
34. 1 .2.33
34. 1 .2.34
PEJABAT ESELON II
ACEH Unit
SUMATERA UTARA Unit----------------- --- ----- - ----------- -------- - -·
- ---- ·--- - -
R I A U
KEPULAUAN RIAU
J A M B I
----- - - - ---------------------------
------
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
Unit
Unit
Unit- -- ---- -----
Unit
Unit
Unit
4 1 2.2 1 0.000
4 1 7.870.000
·--�-�----·
4 1 2 .2 1 0.000
4 1 1 .080.000
4 1 2.2 1 0.000
-
·
4 1 7.870.000
4 1 2.2 1 0.000
4 1 2.2 1 0.000
- --
-
-------
- ------ -- - - - -----·---- .
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
B A N T E N---------- ---------------·--- - -
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
-------------------------- ---
- -
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
B A L I
-- --
-
----
-
--
--
---
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
-·- ---
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
· - - --- - - -
-
--
- --
----- --- -- -
-
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
---·--
---- ------- - - --------- ---··
- -
·-·
----- -- --------------- -- - --
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
---
-
-------
-
- -- ---- - -- - ---------
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
- ---
----
-
-
-
---- ----- ---------·---- - ---- -- -
P A P U A
PAPUA BARAT
Unit
Unit
Unit- -··--- --
Unit
Unit
Unit. . ·· - - - ------
Unit
Unit
Unit·- - -----· - -------
Unit
Unit
Unit----- -- ---
------
Unit
Unit
Unit---- - -- -----
Unit
Unit
Unit. . - - · ··· · ·-· · ····· -------
Unit
Unit
Unit--
--
--··-- -·----
Unit
Unit
Unit-
--- - ···---- --- -
-
Unit
Unit
-·
-- - - ---·
-- -- -
---
. --- ·
4 1 2 .2 1 0.000
4 1 2.2 1 0.000
409.940.000
409:940.000
409.940.000
4 1 1 .080.000
4 1 1 .080.000
4 1 1 .080.000
4 1 7.870.000
4 1 7.870.000
4 1 7. 870.000
4 1 9.000.000
42 1 .270.000
4 1 9.000.000
4 1 9.000.000
4 1 9.000.000
4 1 9.000.000
42 1 .270.000
4 1 1 .080.000
4 1 1 .080.000
42 1 .270.000
42 1 .270.000
425.800.000
425.800.000
-
-
--------
.
-
-
-----
430.330.000
428.060.000
32. NO
Ill
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1 .
12.
13.
14.
15.
--
16.
17.
18.
19.
20.
2 1 .
--
22.
23.
24.
25.
26.
27.
--
28.
29.
30.
3 1 .
32.
33.
--
34.
NO.
(1)
1 .
2.
3.
MU ITI J1 !I i 1 ;i11 ,/f1
[ l ! 1 ' 1 _i ! n _ I I i [i ! )I :' I I .' , ! /
- 32 -
34.2 Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)
PROVINSI
1�.
ACEH
SUMATERA UTARA
R I A U
KEPULAUAN RIAU
J A M B I
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
B A N T E N
JAWA BARAT
D.K.l. JAKARTA
JAWA TENGAH
D . ! . YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
B A L I
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
---- ---- -
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
P A P U A
PAPUA BARAT
34.3 Kendaraan Operasional Bus
URAIAN
(2)
Roda 4 Micro Bus
Roda 6 dan/ atau Bus Sedang
Roda 6 danf atau Bus Besar
SATUAN
3
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit-----
Unit
Unit
Unit----- -
Unit
Unit
Unit· --- -- --
Unit
Unit
Unit------
Unit
Unit
Unit---
Unit
Unit
Unit--- ----
Unit
Unit
Unit- -- - - --
Unit
Unit
Unit- -----
Unit
Unit
Unit------
Unit
Unit
Unit-------
Unit
PICK UP
4
207.290.000
209.220.000
207.290.000
204.200.000
207.290.000
209.220.000
207.290.000
207.290.000
207.290.000--·
207.290.000
202.6 10.000
202.6 10.000----- -- ----
202.6 10.000
204.200.000
204.200.000- --- - --- - -------
204.200.000
209.220.000
209.220.000-- --- - -- -------·
209.220.000
220.020.000
224.020.000---·- ----------·
220.020.000
220.020.000
220.020.000-- --------- ----
220.020.000
224.020.000
204.200.000-----
204.200.000
224.020.000
224.020.000---- - - -- -- - - -----
23 1 .000.000
23 1 .000.000
239. 150.000------ - ·---- -- - - ---
233.970.000
(dalam rupiah)
MINIBUS
DOUBLE
GARDAN
[5} 761
306.890.000 472.230.000
308.020.000 473.360.000
306.890.000 472.230.000
302.360.000 468.830.000
306.890.000 472.230.000
308.020.000 473.360.000
306.890.000 472.230.000
306.890.000 472.230.000
306.890.000 472.230.000
306.890.000 472.230.000
296.700.000 463. 170.000
296.700.000 463. 170.000
296.700.000 463. 170.000
302.360.000 468.830.000
302.360.000 468.830.000-- - - ------- ---
302.360.000 468.830.000
308.020.000 473.360.000
308.020.000 473.360.000----------
308.020.000 473.360.000
342.000.000 492.6 10.000
344.260.000 494.870.000---- --
342.000.000 492.6 10.000
342.000.000 492.6 10.000
342.000.000 492.6 10.000--- ---·
342.000.000 492.6 10.000
344.260.000 494.870.000
302.360.000 468.830.000---------
302.360.000 468.830.000
344.260.000 494.870.000
344.260.000 494.870.000
353.320.000 503.930.000
353.320.000 503.930.000
357.850.000 508.460.000--------·
355.590.000 506.200.000
(dalam rupiah)
SATUAN BIAYA TA 20 15
(3) T4T
Unit 360.942.000
Unit 563.360.000
Unit 1 . 138.896.000
33. NO
I l l
1 .
2 .
3 .
4 .
--
5.
6.
7 .
8.
9.
1 0.
1 1 .
12.
1 3 .
1 4 .
1 5.
16.
17.
1 8 .
1 9 .
20.
2 1 .
22.
--
23.
24.
25.
--
26.
27.
28.
29.
30.
3 1 .--
32.
33.
34.
iVI[I'JI 1:! ll V,[UJ1'-J(::;JN
H IJ' U E�-Lll< I III JC>N F S I /
- 33 -
34.4 Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)
PROVINSI SATUAN
(2) 131
ACEH Unit-
SUMATERA UTARA Unit
R I A U Unit
KEPULAUAN RIAU Unit------ -----
J A M B I Unit
SUMATERA BARAT Unit
SUMATERA SELATAN Unit--------------------· - - ------- - - - - - -
LAMPUNG
BENGKULU
BANGI(A BELITUNG
B A N T E N
JAWA BARAT
D.K.I. JAI(ARTA
JAWA TENGAH
D.l. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
-- -- -----
B A L I
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
-------
J(ALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
I(ALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
- ---
Unit
Unit
Unit. -- ---------·
Unit
Unit
Unit--�- ------
Unit
Unit
Unit------------- ----
Unit
Unit
Unit---- -------- --- --------
--------- -- -----
Unit
Unit
Unit- - -------- ----
Unit
Unit
Unit-------------------------- ----- - - - .. ..._ - --- - -·- ·
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
P A P U A
PAPUA BARAT
Unit
Unit
Unit--------- - - - ---- - · ··-
Unit
Unit
Unit--- - - ------
Unit
Unit
Unit
OPERASIONAL
14
20.280.000--
20.620.000
20.280.000
1 9.690.000- -- -------
20.280.000
20.620.000
20.280.000-- ----
20.280.000
20.280.000
20.280.000---------
19.2 1 0.000
19.2 1 0.000
19.2 1 0.000------------ -----
1 9.690.000
1 9.690.000
19.690.000-------------
20.620.000
20.620.000
20.620.000------ - -------------
2 1 .220.000
22.040.000
2 1 .220.000------ --- - -- ------- --- ----
2 1 .220.000
2 1 .220.000
2 1 .220. 000----- - - --- --- - - - ---
22.040.000
19.690.000
19.690.000----- ------
22.040.000
22.040.000
22.320.000------ ---- - - -- --
22.320.000
23.550.000
22. 7 1 0.000
(dalam rupiah)
LAPANGAN
151
33.440.000
35.600.000
33.440.000
32 .360.000
33.440.000
35.600.000
33.440.000
33.440.000
33.440.000
33.440.000
3 1 .280.000
3 1 .280. 000
3 1 .280.000
32.360.000
32.360.000
32.360.000·-
35.600.000
35.600.000
35.600.000
36.670.000
37.750.000
36.670.000----------
36.670.000
36.670.000
36.670.000-------
37.750.000
32.360.000
32.360.000
37.750.000
37.750.000
38.830.000
38.830.000
42.070.000
39.9 1 0.000
34. · .. ·.·,·,
- 34 -
35 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS
(dalam rupiah)
PAKAIAN PAKAIAN
PAKAIAN KERJA
PAKAIAN DINAS DINAS SERAGAM
PENGEMUDI PAKAIAN
NO PROVINSI SATUAN
DOKTER PEGAWAI/ MAHASISWA/
/PETUGAS KERJA
KEBERSIHAN/ SATPAM
PERAWAT TARUNA
PRAMUBAKTI
Ill (2) (3J I4T (5) (6) (7) (8)
1. ACEH Stel 610.000 460.000 400.000 460.000 980.000
2. SUMATERA UTARA Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 930.000
3. R I A U Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 1.000.000
. 4. KEPULAUAN RIAU Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 940.000
5. J A M B ! Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 900.000
6. SUMATERA BARAT Stel 650.000 500.000 450.000 500.000 900.000
7. SUMATERA SELATAN Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 1.000.000
8. LAMPUNG Stel 600.000 450.000 380.000 450.000 970.000
9. BENGKULU Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 900.000
10. BANGKA BELITUNG Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 1 .000.000
1 1. B A N T E N Stel 530.000 430.000 380.000 360.000 800.000
12. JAWA BARAT Stel 500.000 400.000 350.000 340.000 780.000
13. O.K.!. JAKARTA Stel 680.000 590.000 530.000 590.000 1.200.000
14. JAWA TENGAH Stel 600.000 450.000 380.000 360.000 800.000-
15. D.!. YOGYAKARTA Stel 520.000 410.000 360.000 350.000 790.000
16. JAWA TIMUR Stel 610.000 460.000 400.000 390.000 850.000
17. B A L I Stel 610.000 460.000 400.000 390.000 850.000
18. NUSA TENGGARA BARAT Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 900.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR Stel 660.000 550.000 500.000 490.000 950.000
20. KALIMANTAN BARAT Stel 650.000 500.000 450.000 500.000 900.000
21. KALIMANTAN TENGAH Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 900.000
22. KALIMANTAN SELATAN Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 900.000
23. KALIMANTAN TIMUR Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 900.000
24. KALIMANTAN UTARA Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 900.000
25. SULAWESI UTARA Stel 610.000 460.000 400.000 500.000 920.000
26. GORONTALO Stel 650.000 500.000 450.000 440.000 900.000
27. SULAWESI BARAT Stel 610.000 460.000 400.000 390.000 850.000
28. SULAWESI SELATAN Stel 610.000 460.000 400.000 390.000 9 10.000
29. SULAWESI TENGAH Stel 610.000 460.000 400.000 390.000 850.000
30. SULAWESI TENGGARA Stel 610.000 460.000 400.000 390.000 850.000
31. MALUKU Stel 660.000 550.000 500.000 490.000 1.100.000
32. MALUKU UTARA Stel 660.000 550.000 500.000 490.000 1.200.000
33. P A P U A Stel 750.000 650.000 600.000 590.000 1.400.000
34. PAPUA BARAT Stel 700.000 620.000 550.000 540.000 1 .300.000
35. iVi F Il l ·r : n l I([U/1ICi/N
I :r:r'U E'.LII< I hi UOI] r:��;l /
- 35 -
PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 20 1 5
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1 . Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM,
Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuanganj Bendahara
Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai.
Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan
berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih
dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan
jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana
yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut
dibebankan pada masing-masing DIPA.
b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan
kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas
Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) . Besaran honorarium
PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan
sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah Staf Pengelola
Keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah Staf
Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
Jumlah Staf Pengelola Keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2
(dua) orang.
e. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola
keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 1 0% (sepuluh persen)
dari pagu yang dikelola.
f. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan
fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan
honorarium.
Catatan:
1 . Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan
adanya penggabungan PPK dengan ketentuan:
a. Jumlah Staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum
penggabungan; dan
b. Besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan
jumlah pagu yang dikelola staf.
36. 1!l l ll l l I l l I< ! t l /f,!( ;(bl
l ! :1 't I I I I I l f1 ! )I )ii l : . 1 /
- 36 -
2. Ketentuan mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola
keuangan pada RKA-BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan
tersebut berasal dari pagu RKA-K/ L kementerianjlembaga berkenan.
2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker
yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/TNI/ Polri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja
pegawai pada Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerja sesuai surat
keputusan pejabat yang berwenang
3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
a. Honorarium Pejabat Pengadaan BarangjJasa
Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat
Pengadaan BarangjJasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia
barangjjasa melalui penunjukan langsungjpengadaan langsung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Honorarium Panitia Pengadaan BarangjJasa dan Kelompok Kerja
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia
Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesum dengan
ketentuan yang berlaku.
Catatan:
Dalam hal anggota Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan
yang telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota
kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium.
c . Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal:
( 1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia
pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/konstruksijjasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; atau
(2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada
penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37. MENTEFI I KE UANGAN
REPUBLIK I N DON ESIA
- 37 -
4. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/TNI/ Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan
Pengadaan.
Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut
di atas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit
organisasi yang sudah ada.
5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan
Honorarium diberikan kepada panitiajpejabat yang ditetapkan oleh
PA/ KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan,
sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per
paket pekerjaan.
6. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri
yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP.
a. Jumlah staffanggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang.
b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1
(satu) tahun paling tinggi sebesar 1 0% (sepuluh persen) dari pagu
penenmaan;
c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan
fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan
honorarium.
7. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAl)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri
yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Kementerian Negaraj Lembaga sesuai dengan unit
akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual
maupun terkomputerisasi.
SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi
Barang Milik Negara (SABMN) .
Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAl adalah sebagai berikut:
a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 7 (tujuh)
orang; dan
b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6
(enam) orang.
38. Catatan:
Kernenterian
satuan biaya
SAL
MENTEFl l 1EUAlIGAN
F!E P U l3 U l l lI DONESI/
- 38 -
Negara/Lembaga tidak diperkenankan memberlakukan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan
8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/TNI/ Polri di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurusjpenyimpan
barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang.
Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku
pengurusjpenyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang
pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa
Pengguna Barang.
9. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan
Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional
perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat
yang berwenang untuk melakukan perekayasaan, paling banyak 4
(empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang
makan lembur.
10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk
menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh
fungsional penelitij perekayasa sebagai pembantu penelitijperekayasa,
koordinator peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasaan,
pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat
perintah pejabat yang berwenang
Terhadap pembantu penelitijperekayasa sebagaimana tersebut di atas
yang berstatus pegawai negeri sipil tidak diberikan uang lembur dan
uang makan lembur.
Catatan:
1 . Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan
pegawai negeri sipil (non fungsional penelitijperekayasa) , kepada
pegawai negeri sipil (non fungsional penelitijperekayasa) atas
penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal
diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima
persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk
perekayasa pertama.
39. M ENTEl=!! I<EUANGAN
FiEPUBLII< I N DON ESIA
- 39 -
2 . Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan
mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi
daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan
biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitianlperekayasaan diberikan secara
selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.
1 1 . Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/
Panitia
1 1 . 1 Honorarium Narasumberi Pembahas
Honorarium narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri
SipiliTNII Polri yang memberikan informasil pengetahuan kepada
pegawai negeri lainnyal masyarakat dalam kegiatan SeminariRapat
KoordinasiI SosialisasiIDiseminasiIBimbingan TeknisI WorkshopI
Rapat KerjaiSarasehani SimposiumiLokakaryalFocus Group
DiscussioniKegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan
diklatl pelatihan.
Catatan:
1 . Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan SeminarIRapat
KoordinasilSosialisasilDiseminasilBimbingan TeknisI
WorkshopiRapat KerjaiSarasehaniSimposiumiLokakaryal
Focus Group DiscussioniKegiatan Sejenis adalah 60 (enam
puluh) menit.
2 . Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan:
a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
b. berasal dari lingkup unit eselon I periyelenggara sepanjang
peserta yahg menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari
luar lingkup unit eselon I penyelenggaral masyarakat.
1 1 .2 Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai
moderator pada kegiatan SeminarIRapat Koordinasil Sosialisasil
DiseminasiiBimbingan Teknisl Workshopi Rapat KerjaiSarasehanl
SimposiumiLokakaryal Focus Group Discussioni Kegiatan Sejenis
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar lingkup unit eselon I penyelenggaralmasyarakat.
Catatan:
1 . Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan SeminarI Rapat
KoordinasiI SosialisasiIDiseminasiI Bimbingan TeknisI
Worlcshopi Rapat Kerja/ Sarasehani Simposiumi Lokakaryal
Focus Group DiscussioniKegiatan Sejenis adalah 60 (enam
puluh) menit.
40. M l .i1 i I I l l I! :l l /f- 1 ,! !',1
: n I ' I l l ; j I I l il l H lil l : , J /
- 40 -
2 . Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari
luar lingkup unit eselon I penyelenggaral masyarakat.
1 1 .3 Honorarium Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
NegaraiTNII Polri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan
SeminarI Rapat Koordinasil Sosialisasil DiseminasilBimbingan
Teknisl Workshopi Rapat Kerjai Sarasehani Simposiumi Lokakaryal
Focus Group DiscussioniKegiatan Sejenis yang dihadiri oleh
Menterii Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300
(tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I
I masyarakat.
1 1 .4 Honorarium Panitia
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan SeminarIRapat Koordinasil Sosialisasil
DiseminasiiBimbingan Teknisl Workshopi Rapat Kerjai Sarasehan
I Simposiumi Lokakaryal Focus Group Discussion sepanjang peserta
yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit
eselon I penyelenggaralmasyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan SeminarIRapat
KoordinasiI SosialisasiIDiseminasiI Bimbingan TeknisI WorkshopI
Rapat Kerjal Sarasehani SimposiumiLokakaryalFocus Group
Discussion memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non
Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 1 0%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan
efisiensi dan efektivitas.
1 1 . 5 Narasumber Kegiatan di Luar Negeri
Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber WNI Non Pegawai
Aparatur Sipil NegaraiTNII Polri untuk kegiatan
Worlcshopi Seminari Sosialisasil Sarasehan yang diselenggarakan di
luar negeri.
Narasumber Kelas A
Narasumber Kelas B
Narasumber Non
Sipil Negara yang
Menteri, ketua
lembaga negara.
Pegawai Aparatur
disetarakan dengan
dan wakil ketua
Narasumber Non Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang disetarakan dengan
duta besar luar biasa dan berkuasa
I�
41. M ENTEI=tl I<EUANGAN
F1EPUBLIK I N DONESIA
Narasumber Kelas C
- 4 1 -
penuh, duta besar yang menjabat
kepala perwakilan, pegawai negeri Gol
IVj c ke atas, perwira tinggi TNI/ Polri,
anggota lembaga negara
Narasumber Non Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang disetarakan dengan
pegawai negeri Gol III/ c sampai dengan
IV/b dan perwira menengah TNI/ Polri.
12. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang
ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.
1 3 Satuan Biaya Operasional Penyuluh
Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka
mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang
Undang Nomor 1 6 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan.
14. Honorarium Rohaniwan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan
sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi
rohaniwan.
1 5 . Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
1 5 . 1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan
Surat Keputusan Presiden/ Menteri /Pejabat Setingkat Menteri
/ Pejabat Eselon I/ KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana
kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Terhadap tim
pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan
Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di
daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran
honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim
pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/ Pejabat
Setingkat Menteri.
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:
a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk
mengikutsertakan Eselon IjKernenterianILembaga Lainnya;
c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
l/r
42. MENT!?.f�l i<EUANGAN
f{EPUBUI INDONESIA
- 42 -
d) - merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada
pej abat negara/ pegawai negeri disamping tugas pokoknya
sehari-hari; dan
e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien .
1 5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk
menunj ang kegiatan tim pelaksana kegiatan . Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim
pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya
dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh Presidenj Menteri.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
a. paling banyak 1 0 (sepuluh) orang untuk tim sekretariat yang
mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkari oleh
Presiden
b. paling banyak 7 (tuj uh) orang untuk tim sekretariat yang
mendukung tim pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri/ Pej abat
Setingkat Menteri.
Catatan :
1 . Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi
dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menj adi tugas
dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/ Lembaga dalam melaksanakan ketentuan
Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi
anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian
pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
a. Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/ KPA diperuntukkan
bagi tim yang lintas eselon I dalam 1 (satu) Kementerian
Negaraj Lembaga.
Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan o1eh Pej abat
Eselon I / KPA berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Bagi Pej abat Negara, Eselon I, dan Eselon II setiap bulam:,_ya
hanya diperkenankan menerima honorarium tim
bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negaraj Lembaga yang bersangkutan ·
banyak 2 (dua) tim pelaksana kegiatan .
yang
(DIPA)
paling
2) Bagi Pej abat Eselon III setiap bulannya hanya diperkenankan
menenma honorarium tim yang bersumber dari DIPA
Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan paling
banyak 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.
-- 1
. �
43. IVI ENTERI KEUANGAN
REPUBLIK I N DON ESIA
- 43 -
3) Bagi Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional setiap
bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang
bersumber dari DIPA Kementerian Negara/ Lembaga yang
bersangkutan paling banyak 4 (empat) tim pelaksana kegiatan.
b. Tim yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri/ Pimpinan Lembaga
atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/ Pimpinan
Lembaga diperuntukkan bagi tim yang lintas Kementerian
Negara/ Lembaga.
Penetapan tim oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh
Menteri/ Pimpinan Lembaga dilaksanakan setelah pembentukan
tim tersebut mendapat persetujuan Menteri/ Pimpinan Lembaga
Pemberian honorarium bagi Tim yang ditetapkan oleh Presiden,
Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberikan
kewenangan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dikecualikan atas
ketentuan huruf a di atas.
16. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola
Website
16. 1 Honorarium tim penyusunan jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri yang diberi tugas untuk
menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu
umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur
organisasi tersendiri.
Catatan:
Dalam hal diperlukan, untuk jurnal internasional dapat diberikan
honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar
Rp l .SOO.OOO,OO (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .
16.2 Honorarium tim penyusunan buletinj majalah
Honorarium tim penyusunan buletinj majalah dapat diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas
untuk menyusun dan menerbitkan buletinjmajalah, berda'Sarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.
16.3 Honorarium tim pengelola website
Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang diberi tugas untuk mengelola
website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon
1/ setara.
Dalam hal website yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon
II di daerah maka kepada pengelola website tersebut dapat
diberikan honorarium tim pengelola website.
44. M ENTE H I I<EUANGAN
R E P U I3 LI I< I N DONESIA
- 44 -
1 7. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional-
Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/
Regional/Multilateral), WorkshopISeminarISosialisasi/Sarasehan
Berskala Internasional
17. 1 Sidang/ Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri,
Senior Official Meeting (Bilateral/ Regional/ Multilateral)
Honorarium sidang/konferensi internasional-konfrensi tingkat
menteri, senior official meeting (bilateral/ regional/ multilateral)
dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri
penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang
dihadiri/ pesertanya pejabat setingkat menteri atau senior official
berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.
17.2 Workshopj Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional
Honorarium penyelnggara workshop/ seminar/ sosialisasi/
sarasehan berskala internasional dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara/TNI/ Polri penyelenggara kegiatan
workshop/ seminar/ sosialisasi/ sarasehan berskala internasional,
berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.
18. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian
18. 1 Vakasi
Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa
kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi.
Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak
diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan
ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi
dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian
akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat
tertulis maupun praktek.
18.2 Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi
penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat
dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah
termasuk uang transpor.
Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa
ujian bagi guru/ dosen diberikan atas kelebihan beban kerja
guru/ dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.