1. BAHAN DISKUSI & USULAN
PELAKSANAAN KETENTUAN PPN
ATAS PERUSAHAAN JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI
(FREIGHT FORWARDING)*
Seminar Penerapan PMK 38/2013
Jakarta, 4 April 2013
*Bahan ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 2011

2. I. PPN Atas Jasa Freight Forwarding COY
(FFC)
I. Kegiatan Anggota ALFI/ILFA:
a. Kegiatan mengurus Freight saja
b. Kegiatan mengurus Freight & kegiatan
jasa lainnya (Freight + Jasa non
Freight)
c. Kegiatan Jasa Non Freight
1

3. Catatan:
 Kegiatan Jasa non Freight (huruf C diatas)
melaksanakan ketentuan PPN dengan
DPP Normal (PK-PM); untuk kegiatan
Jasa non Freight tidak akan dibahas
dalam paper ini
 Dalam paper ini akan dibahas
pelaksanaan PPN atas kegiatan tersebut
pada huruf a dan b
2

4. II. Obyek/Bukan Obyek PPN
A. Untuk Freight terutang PPN (diusulkan)
dengan DPP nilai lain sebesar 10%
B. Untuk Jasa non Freight
1. Terutang PPN dengan DPP normal untuk
penyerahan JKP (Ps. 4)
2. Tidak terutang PPN untuk penyerahan
bukan JKP (Ps. 4A)
3

5. C. Lain – lain:
1. Untuk pembayaran/penerimaan
dari/keluar negeri (overseas) tidak
dikenakan PPN (sama perlakuannya
dengan jasa courier)
2. Untuk “REIMBURSEMENT” tidak terutang
PPN karena sudah dikenakan PPN oleh
pihak ketiga.
Pengertian REIMBURSEMENT adalah
dokumennya dari pihak ketiga langsung
kepada customer (Dana Talangan). FFC
hanya bertindak sebagai paying agent
(mis: PNBP; PIB; Export Tax dan
sejenisnya)
4

6. III. Commercial Invoice
Untuk membedakan tagihan Freight & Jasa
non Freight kepada customer telah/akan
dibuat 2 commercial invoice + 1 Debit Note /
Reimburesement Request
a. Invoice untuk Freight (Invoice 1)
b. Invoice untuk Jasa non Freight (Invoice 2)
c. Reimbursement ditagih dalam bentuk
Debit Note atau Reimbursement Request
5

7. IV. Faktur Pajak
1.Dari dua Commercial Invoice akan
dibuat 1 (satu) Faktur Pajak
2.Untuk tagihan Invoice 1 (Freight)
diusulkan menggunakan DPP nilai lain
sebesar 10%
3.Untuk tagihan Invoice 2 (Jasa non
Freight) menggunakan DPP Normal
6

8. 4. Faktur Pajak dibuat hanya untuk
penyerahan JKP Freight dan Jasa non
Freight yang dikenakan PPN (Ps. 4)
5. Untuk penyerahan bukan JKP
(misalnya trucking plat kuning) tidak
terutang PPN (Jasa Ps. 4A). Untuk
jasa ini tidak perlu dibuat faktur
pajak
7

9. VI. Pengkreditan Pajak Masukan (PM)
* Dokumen PM adalah Faktur Pajak yang
diterima dari penjual/pemberi jasa a/n
FFC
* Pengkreditan PM untuk:
a. FREIGHT
* Semua pajak masukan (Import +
Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP
dari luar daerah pabean + perolehan
DN) tidak bisa dikreditkan (sama dengan
jasa courier dan travel biro)
8

10. b. FREIGHT+ JKP NON FREIGHT
PM yang nyata nyata digunakan untuk:
b.1. Freight, tidak bisa dikreditkan
b.2. Jasa Non Freight yang tidak terutang
PPN (Mis: Trucking Plat Kuning) tidak
dapat dikreditkan
b.3. Jasa Non Freight yang terutang PPN,
dapat dikreditkan
9

11. PM Yang Belum Dapat dipastikan
Penggunaannya:
Dihitung secara proporsional dengan cara:
• Dikreditkan lebih dahulu
• Kemudian paling lama pada bulan ketiga
setelah akhir tahun buku, dilakukan
penghitungan kembali PM yang tidak bisa
dikreditkan untuk penyerahan yang tidak
terutang PPN berdasarkan PMK No.
78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010
10

12. VII. Pencatatan
Untuk tujuan PPN, pencatatan selain dalam
accounting, telah/akan dibuat pencatatan
tambahan (OFF balanced sheet) untuk
memudahkan:
• Rekonsiliasi dengan accounting dan jenis pajak
lain
• Menghitung obyek yang terutang PPN (dengan
DPP nilai lain ; DPP normal) ; tidak terutang PPN,
Pajak masukan (dapat/tidak dapat dikreditkan)
• Membuat laporan PPN dalam SPT masa PPN
(Form 1111)
11

13. VIII. Pelaporan PPN
Mulai Januari 2011 berlaku SPT Masa PPN
Form 1111
12

14. TERIMA KASIH
13