624552050-Digitalisasi-Pelayanan-Kesehatan-Di-FKTP-Era-5-0

1. DIGITALISASI PELAYANAN KESEHATAN
DI FKTP ERA 5.0
1
Oleh:
dr. Aswan Usman, M. Kes
Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Disampaikan pada:
Kegiatan Pekan Ilmiah Tahunan ke-IV Pengurus Cabang Sulawesi Selatan PDUI
Makassar, 4 November 2022

2. DIGITALISASI KESEHATAN DARI AWAL KEHIDUPAN
2
Kandungan

3. PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN
LAYANAN PRIMER
1
4 3
2
AKSES
KESEHATAN
PENCATATA
N
DATA
STANDARISASI
DATA
KONSISTEN
SI
DATA
Pelayanan dan Data Kesehatan sulit diakses secara mudah,
berkesinambungan dan real time
Belum tercapainya kelengkapan, konsistensi, dan akurasi data
kesehatan dalam memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan
berbasis bukti (evidence based policy)
Tidak adanya standarisasi dan integrasi data kesehatan sehingga
sulit untuk mewujudkan interoperabilitas data kesehatan dalam
pelaksanaan prinsip continuum of care
Pencatatan data kesehatan tidak efektif dan efisien karena jumlah
aplikasi administrasi terlalu banyak sehingga data yang tercatat
tumpang tindih
Pencatatan data yang tidak lengkap, inkonsisten, serta akurasinya yang masih rendah
merupakan faktor utama penurunan kualitas dalam pelayanan kesehatan
Permasalahan
Utama

4. TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN 2020 - 2024
VISI 2045
Indonesia Maju
Pembangunan
SDM
Pembangunan
Infrastruktur
Penyederhanaan
Regulasi
Penyederhanaan
Birokrasi
Transformasi
Ekonomi
6 PILAR TRANSFORMASI
Transformasi
layanan primer
1 Transformasi
layanan rujukan
2
Transformasi sistem
ketahanan kesehatan
3
Transformasi sistem
pembiayaan
kesehatan
4
Transformasi
SDM Kesehatan
5
Transformasi
Teknologi kesehatan
6
Peningkatan kesehatan ibu, anak,
keluarga berencana (KB) &
kesehatan reproduksi
Percepatan perbaikan gizi
masyarakat
Peningkatan pengendalian
penyakit
Pembudayaan perilaku hidup
sehat melalui Gerakan
Masyarakat Hidup
Sehat
Penguatan sistem kesehatan
dan pengawasan obat dan
makanan

5. 1. Sistem Data
Kesehatan
Nasional
2.Integrasi
Sistem Data
Kesehatan
3.
Pembangunan
Sistem Analisa
Big Data
Kesehatan
4. Aplikasi
Kesehatan
Terintegrasi
5. Peningkatan
SDM
Informatika
Kesehatan
6. Helpdesk
Aplikasi
Kesehatan
7.Perluasan
Teknologi
Telemedicine
8. Pengembangan
Ekosistem Produk
Inovasi Teknologi
Kesehatan
Implementasi
Sistem Kesehatan
Nasional Berbasis
Individu (National
Electronic Medical
and Health
Record)
Integrasi Layanan
Sistem Elektronik
Antar Instansi
Kesehatan,
Pemerintah, dan
Industri
Kesehatan
Pembangunan
Ekosistem Sistem
Big Data Berbasis
Analisa Kecerdasan
Buatan (AI) Pada
Pemerintah Pusat
dan Daerah
Digitalisasi dan
Integrasi Sistem
Informasi Layanan
Kesehatan
(Puskesmas,
Klinik, RS, Lab,
dan Apotek)
Integrasi Proses
Bisnis dan
Peningkatan
Kapasitas SDM
Terkait
Kemampuan
Health Informatics
Ketersediaan
Helpdesk dan
Sistem Customer
Management
Aplikasi
Kesehatan
Perluasan
Implementasi
Telemedicine dari
Fasilitas
Kesehatan ke
Masyarakat
Implementasi
Regulatory
Sandbox dan
inkubasi
pengembangan
inovasi Teknologi
Kesehatan 4.0
A. Integrasi dan Pengembangan Data
Kesehatan
B. Integrasi dan Pengembangan Aplikasi
Pelayanan Kesehatan
C. Pengembangan Ekosistem
Teknologi Kesehatan
Meningkatkan mutu kebijakan
kesehatan berbasis Data yang
akurat, mutakhir, dan lengkap
Efisiensi Pelayanan Kesehatan
pada tingkat Puskesmas, Klinik,
Rumah Sakit, Lab, dan Apotek
Terciptanya kolaborasi dan ekosistem
inovasi digital kesehatan antara
Pemerintah, Industri, Universitas dan
Masyarakat
OUTCOME OUTCOME OUTCOME
5
Kegiatan Prioritas Transformasi Teknologi Kesehatan
3 Kegiatan Prioritas dengan 9 Program Transformasi Teknologi Kesehatan
Integrasi riset
pengembangan
produk
biotechnology
dengan penyedia
pelayanan
kesehatan
9. Integrasi Riset
Bioteknologi
Kesehatan

6. PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG REKAM MEDIS
KMK No. HK.01.07/MENKES/1423/2022 TENTANG
PEDOMAN VARIABEL DAN META DATA PADA
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK

7. ASPEK HUKUM REKAM MEDIS ELEKTRONIK/RME
UU ITE No.
11 Tahun
2008
PP Sistem
Informasi
Kesehatan
No. 46 Tahun
2014
KMK No. HK
01.07/
MENKES/142
3/2022
Pasal 5
Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah
Pasal 17
Penyelenggaraan rekam
medik, meliputi rekam
medik elektronik dan
rekam medik nonelektronik
Tentang Pedoman Variabel
dan Meta Data Pada
Penyelenggaraan Rekam
Medis Elektronik

8. Layanan Satu Atap Berbasis Teknologi Digital
KRITERIA KONSEP LAYANAN SATU ATAP (ONE STOP SERVICE)
Layanan satulokasimulaidaripendaftaran,
pemeriksaan,konsultasi,layananpenunjang,farmasi
danadministrasidalamsatulokasi
Pendaftaranonline, sistempengingatkontrolonline
Terutamauntuklayanan-layanan yang highvolume
danmemerlukanpenangananmultidisiplin;penyakit
prioritas
PerekamandigitalRMdanhasilpemeriksaan
penunjangyangmudahdiaksesolehpasien
Pelayananoleh timmultidisiplindalamsatutempat
pelayanan
Sistempembayaran satutransaksidalamsatu
episodepelayanan

9. BEBERAPA KEBIJAKAN BARU TERKAIT RME SESUAI PMK NO. 24 TAHUN 2022
Rekam Medis Elektronik (RME) wajib diselenggarakan oleh seluruh fasilitas layanan kesehatan (Pasal 3) dan
diberikan waktu transisi paling lambat 31 Desember 2023 (Pasal 45)
Kewajiban penyelenggaraan RME oleh Fasyankes termasuk layanan telemedisin oleh Fasyankes (Pasal 4)
Seluruh Fasyankes wajib memiliki sistem elektronik dan Penyelenggaraan RME wajib mengikuti
standar variable dan metadata meliputi definisi, format, dan kodifikasi termasuk protokol pertukaran data
yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Pasal 10, 11)
Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis miliknya dan memberikan akses atas persetujuan pasien
(Pasal 26)
Fasyankes rujukan memiliki hak akses terhadap isi rekam medis elektronik seorang pasien atas
persetujuan pasien (Pasal 24)
Fasyankes wajib terhubung melalui platform terintegrasi dan ber interoperabilitas (SATUSEHAT) yang telah
disediakan oleh Kementerian Kesehatan (Pasal 21, 24)

10. 10
• Migrasi atau perpindahan
data diperlukan agar
riwayat rekam medis lama
dapat dibaca pada RME
(baru);
• Riwayat medis lama dapat
berasal dari Rekam Medis
Kertas atau RME (lama);
• Informasi dari Rekam Medis
Kertas dipindah melalui
pemindaian (scan)
• Data dari RME (lama) selain
dipindah, juga dikonversi
menjadi format yang sama
di RME (baru);
• Tahapan ini mendukung
keperawatan pasien secara
berkesinambungan.
Migrasi dan Konversi Data
Migrasi dan Konversi Data
Rekam Medis Kertas
Rekam Medis Elektronik
(lama)
Rekam Medis Elektronik
(baru)
Migrasi dan Konversi
Data Elektronik
Migrasi Informasi
Cetak ke Elektronik
Rekam Medis elektronik atau Rekam Kesehatan elektronik bukanlah sekedar
menggantikan dari Rekam Medis kertas ke Digital
Peralihan
bertahap
Alih media ?

11. PRINSIP REKAM MEDIS ELEKTRONIK
KEAMANAN DATA
Rekam Medis harus memenuhi
prinsip keamanan data dan
informasi, meliputi kerahasiaan
(confidentiality); integritas
(integrity); dan ketersediaan
(availability) serta Otentifikasi
untuk akses
1
PERLINDUNGAN DATA
 pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
membuat prosedur pemberian hak akses kepada
tenaga kesehatan .
 Hak akses meliputi hak untuk penginputan data,
perbaikan data dan peninjauan data
Rekam medis dapat dilengkapi
Tanda tangan elektronik
sebagai alat verifikasi dan
autentifikasi atas isi Rekam
Medis dan identitas penanda
tangan
2

12. SISTEM ELEKTRONIK REKAM MEDIS ELEKTRONIK
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022
Sistem Elektronik dapat berupa
Sistem Elektronik yang
dikembangkan oleh Kemenkes,
Fasyankes sendiri, atau
Penyelenggara Sistem Elektronik
(PSE) melalui kerja sama
Sistem Elektronik yang
digunakan dalam
penyelenggaraan RME harus
memiliki kemampuan
kompatibilitas dan/atau
interoperabilitas
Sistem Elektronik harus
mengacu kepada
variabel dan meta data
yang ditetapkan oleh
Kemenkes
 RME dengan menggunakan Sistem
Elektronik yang dikembangkan oleh
Kemenkes dilakukan dengan
mengajukan permohonan
tertulis kepada Kemenkes
 PSE harus terdaftar sebagai PSE
pada sektor kesehatan di Kominfo
 Kompatibilitas merupakan kesesuaian Sistem
Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik
yang lainnya
 Interoperabilitas merupakan kemampuan Sistem
Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja
secara terpadu melakukan komunikasi atau
pertukaran data dengan salah satu atau lebih
Sistem Elektronik yang lain, yang menggunakan
standar pertukaran data.
 Interoperabilitas mengacu kepada standar
sistem elektronik yang diselenggarakan oleh
Kemenkes
 Variabel merupakan elemen
data yang terdapat pada
Sistem Elektronik Rekam
Medis Elektronik.
 Meta data meliputi definisi,
format, dan kodifikasi
Fasyankes penyelenggara
RME atau PSE wajib
melakukan registrasi Sistem
Elektronik yang digunakannya
di Kemenkes
Perubahan data pada
dokumen registrasi
harus dilaporkan oleh
Fasyankes atau PSE
kepada Kementerian
Kesehatan

13. KEGIATAN PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK
13
Permenkes Nomor 24 Tahun 2022
01
02
03
04
05
06
Registrasi Pasien
Pendistribusian data
RME
Pengisian informasi
klinis
Pengolahan informasi
RME
Penginputan data untuk
klaim pembiayaan
Penyimpanan RME
 Kegiatan angka 1, angka 2, dan angka 4 sampai dengan
angka 8 dilakukan oleh tenaga Perekam Medis dan
Informasi Kesehatan
dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain, dengan
ketentuan:
- Apabila ada keterbatasan tenaga Perekam Medis dan
Informasi Kesehatan, kegiatan tersebut dapat dilakukan
oleh nakes lain yang mendapatkan pelatihan pelayanan
RME
 Penyelenggaraan RME pada tempat praktik mandiri dokter
dan dokter gigi, atau tempat praktik mandiri nakes lain,
kegiatan penyelenggaraan RME menjadi tanggung jawab
dokter dan dokter gigi, atau nakes lain tersebut.
 Kegiatan penyelenggaraan RME angka 3 dilakukan oleh
nakes pemberi pelayanan kesehatan.
07
08
Penjaminan mutu
RME
Transfer isi RME

14. IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK
Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus
menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada
tanggal 31 Desember 2023.
PMK NO.24 Tahun 2022 Pasal 45
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis
elektronik dan memenuhi fungsi dan kriteria sebagai berikut:
1. Mengintegrasikan data dari berbagai sumber (Integrated data from multiple
source)
2. Mengumpulkan data pada titik pelayanan (Capture data at the point of care)
3. Mendukung pemberi pelayanan dalam pengambilan keputusan (Support
caregiver decision making).
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1. Pendaftaran
2. IGD
3. Rawat Jalan
4. Rawat Inap
5. Penunjang (Lab, Radiologi)
6. Farmasi
6 Pelayanan + Resume Medis

15. KENDALA DAN
TANTANGAN
• Tim teknologi informasi yang harus
siap setiap saat agar tidak terjadi
kendala sistem RME down.
• Kurangnya Komitmen Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
Menerapkan Rekam Medis Elektronik
dan Rekam Kesehatan Integrasi
• Perubahan budaya manual ke
elektronik/Digital
• Resistensi para Tenaga Kesehatan
• Aspek Legal dan Standar Keamanan
Rekam Medik Elektronik masih belum
tersedia
Rekam Medis Elektronik
K
E
N
D
A
L
A
T
A
N
T
A
N
G
A
N
• Infrastruktur jaringan komunikasi dan
data (internet) di daerah masih kurang
dan tidak stabil, terutama DTPK
• Masih kurangnya sumber daya
manusia terutama tenaga perekam
medis dan teknologi informasi di
fasilitas pelayanan kesehatan untuk
operasional rekam medis elektronik.
• Belum seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan dapat menerapkan sistem
informasi.
• Ketidaksiapan pengetahuan sumber
daya manusia yang mengerti masalah
kedokteran sekaligus masalah
teknologi komputer dalam rangka
penyelenggaraan rekam medis
elektronik dan standar terminologi
klinik
• Pemanfaatan Kemajuan Teknologi
Informasi dan Komunikasi belum
dapat diikuti fasilitas pelayanan
kesehatan

16. KONSEP TELEMEDICINE
Telemedicine tidak terbatas
hanya untuk menyediakan
pelayanan kesehatan jarak jauh,
tetapi juga untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan yang
efisien secara keseluruhan.
Telemedicine antar
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
TELEMEDICINE
HOSPITAL BASE
Telemedicine dari Fasilitas
Pelayanaan Kesehatan
kepada Masyarakat
TELEMEDICINE
COMMUNITY BASE
Tenaga kesehatan harus ingat bahwa pengobatan harus selalu menjadi pelayanan yang berpusat pada pasien, dalam hal
ini teknologi hanyalah ALAT BANTU (Tidak Menggantikan) untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan bagi
pasien. Pendekatan ini bukan tentang semata-mata mengandalkan teknologi, akan tetapi tenaga kesehatan juga harus punya
waktu untuk memberikan sentuhan manusiawi.
adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh
profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi
diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera,
penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan
penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan
peningkatan kesehatan individu dan masyarakat”
(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019)
“Telemedicine”

17. TELEMEDICINE MERUPAKAN PERLUASAN LAYANAN
KESEHATAN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KOMPETENSI DAN KEWENANGAN
Melalui proses registrasi dan pemberian izin
dari pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
REGISTRASI DAN PEMBERIAN IZIN
Setiap dokter dan dokter gigi wajib
memiliki surat tanda registrasi (STR)
dan surat izin praktik (SIP).
Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran
Tenaga Kesehatan berkewajiban
mematuhi Standar Profesi, Standar
Pelayanan Profesi, dan Standar
Prosedur Operasional.
Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan
STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL
JENIS FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
wajib memiliki izin
PP No.47 Tahun 2016
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasien adalah setiap orang yang melakukan
konsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang
diperlukan baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada dokter atau dokter gigi.
UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Dalam Pelaksanaan Telemedicine, Dokter/Tenaga Kesehatan harus
diberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum. Karena Surat Izin Praktik
(SIP) melekat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka konsep
penyelenggaraan Telemedicine harus merupakan bagian dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

18. MANFAAT TELEMEDICINE
Mengatasi Keterbatasan Komunikasi
Dokter/Dokter Spesialis
Menurunkan Angka rujukan/
Memperkuat Sistem Rujukan
Meningkatkan Efisiensi/mencegah patient
travelling
Wahana Pendidikan Kedokteran
Mengatasi keterlambatan Diagnostik dan
keterbatasan Sarana Diagnostik
Mempermudah Monitoring Pasien
2
3
4
5
6
1
SDM
SISTEM RUJUKAN
PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN
DIAGNOSTIK
MONITORING

19. TELEMEDICINE ANTAR FASYANKES/ANTAR NAKES
Peraw at /B idan
D o k t e r Dokter/Dokter Spesialis
PUSKESMAS
RUMAH SAKIT

20. TELEMEDICINE INDONESIA
KONSULTASI JARAK JAUH DILAKUKAN OLEH NAKES YANG MEMILIKI SIP DI FASYANKES
Tele EKG Tele
Radiologi
Tele USG Konsultasi
Klinis
Lainnya
sesuai
perkembangan
IPTEK

21. JENIS FASILITAS PELAYANAN
Rumah Sakit/FKTRL
Puskesmas/FKTP
Milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan
Swasta
PEMBERI KONSULTASI
Rumah Sakit, Fasyankes Tingkat Pertama, atau
Fasyankes lainnya
PEMINTA KONSULTASI

22. KENDALA & TANTANGAN
1. Jaringan Internet yang terbatas dan tidak stabil
2. Budaya Kerja Konvensional
3. SDM Kesehatan belum paham TIK
4. Anggaran terbatas untuk investasi
5. Regulasi IT Bidang Kesehatan masih terbatas
6. Pembiayaan layanan kesehatan Digital belum tersedia
Telemedicine

23. THANK YOU