Dokumen tersebut membahas tentang keberatan, banding, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan prosedur pengajuan keberatan terhadap ketetapan PBB, alasan-alasan pengurangan besaran PBB, dan kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan pembetulan atau pembatalan ketetapan PBB.

1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2. 2
KEBERATAN, BANDING,
PENGURANGAN, PEMBETULAN
DAN PEMBATALAN PBB
?

3. 3
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
( Ps. 15 dan 16 )
 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No: Kep-59/PJ./2000 Tgl.10 Maret 2000
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
No: Per-165/PJ/2005 Tgl. 16 Des 2005
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No: SE-13/PJ.6/2000 Tgl. 24 Maret 2000
No: SE-16/pj.6/2001 Tgl. 11 Juli 2001

4. 4
ALASAN KEBERATAN PBB
WP tdk sependapat dengan fiskus atas isi SPPT/SKP mengenai
:
Keluasan, Klasifikasi Bumi / Bangunan
Perbedaan penafsiran UU/Peraturan :
a. Penetapan SP sebagai WP (Psl 4 ayat (5))
b. Penerapan NJKP, SIT, ROM (by obser ptb)
c. Saat pajak terutang
d. Tanggal Jatuh Tempo

5. 5
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN
KEBERATAN (1)
 Syarat Formal :
1. Pengajuan dlm waktu 3 bln, kec Force
Majeur
2. Diajukan secara tertulis
3. Diajukan kpd Kepala KPP Pratama
4. Apabila dikuasakan hrs ada surat kuasa

6. 6
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN
KEBERATAN (2)
 Syarat Materiil :
1. Satu SPPT/SKP satu Surat Keberatan,
kecuali yang kolektif melalui Lurah/Kades
2. Mengemukakan alasan yang jelas dan
mencantumkan besar PBB menurut WP

7. 7
PENGAJUAN KEBERATAN
 Ketetapan sampai dengan Rp100.000,- dpt
diajukan perorangan atau kolektif.
 Ketetapan di atas Rp100.000,- diajukan
secara perorangan
 Apabila persyaratan tdk lengkap hrs
dilengkapi, sampai batas waktu, tetap diproses

8. 8
PEMERIKSAAN SEDERHANA
LAPANGAN
 Besarnya ketetapan PBB:
Wil.DKI : Ketetapan Rp25.000.000,-
Wil. Botabek, Bandung, Semarang, Yogya,
Sby, Medan, Denpasar, dan Makasar
Rp10.000.000,-
Wilayah lain Rp5.000.000,-
 OP berlokasi di beberapa wilayah KPP

9. 9
MEKANISME KEBERATAN DAN
BANDING PBB
WP
KPP
Pratama
KANWIL DJP
(≤ 1,5 M)
permohonan
3 bln sejak
terima SPPT/SKP
diteruskan
14 hari
Psk/psl
Keputusan
1. Menerima selrh/sbgn
2. Menolak
3. Menambah besar pajak
12 bln
Banding
( 3 bln )
Pngdl.Pajak
UU 14 Th 2002
Dit.Jen.Pajak
( > 1,5 M )

10. 10
SEBAB-SEBAB PENGURANGAN
(Ps.19; KepMenKeu:362/KMK.04/99; Kep-10/PJ.6/99)
 WP orang pribadi/badan karena kondisi
tertentu OP yg ada hubungannya dg SP atau
sebab-sebab tertentu lainnya
 WP orang pribadi dalam hal OP terkena
bencana alam atau sebab-sebab lain yang
luar biasa
 WP anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan
dan Veteran Pembela Kemerdekaan termasuk
janda/dudanya

11. 11
KONDISI TERTENTU OP
 pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yg hasilnya sangat
terbatas milik WP orang pribadi
 OP milik orang pribadi berpenghasilan rendah yg NJOP-nya
meningkat krn pembangunan
 OP milik orang pribadi yg penghasilannya semata-mata dari
pensiunan
 OP milik orang pribadi yg berpenghasilan rendah
 OP milik Veteran
 OP milik badan yg mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
sepanjang tahun

12. 12
OP terkena bencana
Status WP: Veteran
Setinggi-tingginya
75 %
Dapat diberikan
sampai 100 %
Sebesar
75 %
Kondisi tertentu op
BESARNYA PENGURANGAN

13. 13
PERSYARATAN PERMOHONAN
 Diajukan secara tertulis dlm bhs.Indonesia kepada Kepala KPP
Pratama dg mencantumkan persentase pengurangan yg
dimohonkan
 Untuk SKP hanya diberikan atas pokok pajak
 Diajukan dlm jangka waktu 3 bln sejak terima SPPT/SKP atau
sejak bencana
 Dapat kolektif ( Ket. s/d Rp100.000,- )
 Kolektif selambatnya tgl 10 Januari (utk pengajuan sebelum
SPPT terbit)

14. 14
MEKANISME PENGURANGAN PBB
wp
permohonan
3 bln sejak
terimaSPPT/
stlh bencana KPP
(sd 500 jt)
diteruskan
dl 14 hari
KANWIL DJP
( > 500 jt )
Psk/Psl
KEP ( 3 bln )
-Mengabulkan sebagian/selrh
-Menolak

15. 15
PEMBETULAN
Ps. 16 KUP
PERDIRJEN PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2008
Pembetulan dilakukan karena adanya:
 kesalahan tulis;
 kesalahan hitung;
 kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan PBB
yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan
antara fiskus dan Wajib Pajak atas surat keputusan atau surat
ketetapan PBB

16. 16
 SPPT
 SKP PBB
 STP PBB
 SK Pemberian Pengurangan
 SK Pengurangan Denda Administrasi
 SK Pembetulan
 SK Keberatan
 SK Pemberian Imbalan Bunga
 SK Pengurangan Sanksi Adm, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau
SK Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Psl 36 UU KUP
PEMBETULAN SURAT KETETAPAN ATAU SURAT
KEPUTUSAN PBB

17. 17
PEMBATALAN
Ps. 36 KUP
SE-09/PJ.6/1993
Sebab-sebab Pembatalan:
 OP tidak ada;
 Hak SP thd OP batal (put.pengadilan);
 OP menjadi Fasum/Fasos (Psl 3 ayat (1));