Laporan evaluasi program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2023 menunjukkan kondisi eksisting jumlah KK dan jiwa di Kabupaten Sumedang turun signifikan dari tahun sebelumnya. Terdapat lebih dari 75 ribu keluarga yang belum terdaftar dalam DTKS yang perlu diverifikasi kelayakannya untuk menerima bantuan sosial. Pencairan program PKH dan sembako masih belum terserap sepenuhnya.
Pemberdayaan Remaja Perempuan dalam Reproduksi SehatDenic Wibowo
Pemberdayaan Remaja Perempuan
Sebagai SDM Berkualitas dalam Menjalani Reproduksi Sehat
(Melalui Tangan Hangat Bidan)
#Memperingati HUT IBI Ke-68 Tahun 2019 di Makassar
Makassar, 21 September 2019
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
Pemberdayaan Remaja Perempuan dalam Reproduksi SehatDenic Wibowo
Pemberdayaan Remaja Perempuan
Sebagai SDM Berkualitas dalam Menjalani Reproduksi Sehat
(Melalui Tangan Hangat Bidan)
#Memperingati HUT IBI Ke-68 Tahun 2019 di Makassar
Makassar, 21 September 2019
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
3. *
KONDISI EKSISTING :
NO URAIAN 2020 2021 2022 2023
1 KK 132.724 278.347 280.115 256.523
2 JIWA 418.066 835.041 735.313 656.946
KETERANGAN :
1 TAHUN 2020 KE
2021
NAIK 100 % KARENA COVID
2 TAHUN 2021 KE
2023
TURUN 21,32 %
3 AKAN TURUN
SIGNIFIKAN
APABILA DILAKUKAN VERIFIKASI KELAYAKAN
PENERIMA BANSOS
5. *
STATUS DTKS JUMLAH
Terdaftar DI DTKS 13,538
Tidak Terdaftar DTKS 61,995
Tidak Terdaftar (Keluarga AHU) 6
Tidak Terdaftar (Keluarga ASN/POLRI/TNI) 18
Tidak Terdaftar (Keluarga dengan Pekerjaan tidak layak
menerima bansos)
30
Tidak Terdaftar (Keluarga Guru Sertifikasi) 1
Tidak Terdaftar (Keluarga Menyatakan menyanggah diri sendiri
dari penerima bansos
2
Tidak Terdaftar (Keluarga PPU/gaji diatas UMP) 11
Tidak Terdaftar (Keluarga SDM KESOS) 1
Tidak Terdaftar (Keluarga tidak layak Pemerintah Daerah) 2,100
Tidak Terdaftar (Meninggal) 87
Tidak Terdaftar (NIK ganda) 1
Tidak Terdaftar (NIK NAMA ganda) 5
Tidak Terdaftar (NIK NAMA Padan Ganda) 752
Tidak Terdaftar (Orang yang sama beda NIK dalam 1 KK) 9
Tidak Terdaftar (Tidak padan non papabar) 983
JUMLAH TOTAL 79,539
6. *
DTKS :
KK : 256.523
INDIVIDU : 656.946
PERLU PERBAIKAN :
5.032
8. *
KELUARGA INDIVIDU APBN APBD
JUMLAH
PBI
256.408 656.836 60.579 152.455 448.878 110.333 559.211 2.119
KONDISI EKSISTINGKPMBANSOSPROGRAMPERLINDUNGANDANJAMINANSOSIAL
PERIODE AGUSTUS2023
DTKS AGUSTUS 2023 JENIS BANTUAN SOSIAL
PKH BPNT
PBI
DBHCHT
9. *
TAHUN 2017 2018 2020 2021 2022 2023 TOTAL
JUMLAH DESA 1 1 54 2 26 17 101
JUMLAH KELOMPOK 5 5 61 11 37 56 175
JENIS USAHA :
1. Ternak Domba
2. Ternak Kambing
3. Tetrnak jangkrik
4. Perikanan
5. Pertanian
6. Makanan Ringan
7. kerajinan
dll
PENERIMA BANTUAN SOSIAL KUBE
10. KPM NOMINAL KPM NOMINAL KPM NOMINAL
1 SUMEDANG PKH1 56,329 37,576,000,000 56,329 37,576,000,000 56,313 99.97% 16 8,150,000
2 SUMEDANG PKH2 55,519 37,071,937,000 55,517 37,070,837,000 54,907 98.90% 610 385,262,000
KPM NOMINAL KPM NOMINAL KPM NOMINAL
1 SUMEDANG SEMBAKOJAN-FEB 144,121 57,648,400,000 144,121 57,648,400,000 142,915 99.16% 1,206 241,200,000
2 SUMEDANG SEMBAKOMARET-APRIL 144,491 57,796,400,000 144,491 57,796,400,000 142,790 98.82% 1,701 340,200,000
3 SUMEDANG SEMBAKOMEI-JUNI 142,394 56,957,600,000 142,394 56,957,600,000 129,300 90.80% 13,094 2,618,800,000
PROGRES PENCAIRAN PKH DAN SEMBAKO
PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK (PERSERO)
BRANCH OFFICE SUMEDANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
POSISI 30 JUNI 2023
NO
SP2D PENYALURAN
PROGRAM SEMBAKO
POSISI 30 JUNI 2023
PENYERAPAN
(SUDAHTRX)
%
BELUMPENCAIRAN
PROGRAM
NMKABU
PENYERAPAN
(SUDAHTRX)
%
BELUMPENCAIRAN
NO NMKABU PROGRAM
SP2D PENYALURAN
13. Penanganan Kebencanaan 2023
No JENIS BENCANA JUMLAH KK JUMLAH JIWA
1. Kebakaran 55 139
2. Tanah Longsor 66 205
3. Banjir 212 715
4. Pergerakan tanah - -
5. Angin PB 10 28
JUMLAH 343 1087
20. *
NO KASUS SOLUSI
1. PESERTA PBI JK
APBN DTKS NON
AKTIF DG SK
KEMENSOS
a. PENONAKTIFAN BELUM 6 BULAN , DATA PADAN
DISDUKCAPIL DAN ONLINE DG REAKTIFASI KE BPJS BISA
LANGSUNG AKTIF.
b. PENONAKTIFAN LEBIH DARI 6 BULAN DAFTAR KE
SEGMEN MANDIRI DAN MEMBAYAR PREMI SEJAK
PENONAKTIFAN LANGSUNG AKTIF
C. NON DTKS , DAFTAR KE MANDIRI DG MEMBAYAR PREMI
SEJAK PENONAKTIFAN BISA LANGSUNG AKTIF.
D ALTERNATIF LAIN UNTUK POIN b dan c DAFTAR KE
MANDIRI DENGAN MENBAYAR PREMI DALAM BULAN
BERJALAN AKTIF 14 HARI.
21. *
NO KASUS SOLUSI
2. PPU NON AKTIF
SK PERUSAHAAN
a. PINDAH KE SEGMEN MANDIRI DENGAN MEMBAYAR
PREMI SEJAK PENONAKTIFAN LANGSUNG AKTIF
b. PINDAH KE PBI APBD APABILA DALAM KONDISI
DARURAT DAN PERLU TINDAKAN DOKTER
c. PINDAH KE SEGMEN MANDIRI DENGAN 14 HRI
AKTIF
3. PPKS MISKIN,
NON PBI NON
DTKS KONDISI
DARURAT
KARENA SAKIT
a. DAFTAR KE PBI APBD MELALUI AKTIF BULAN
BERIKUTNYA
b. DAFTAR MANDIRI 14 HARI AKTIF
c. PENGALIHANDARI SEGMEN MANDIRI KE SEGMEN PBI
( TERGANTUNG KETRSEDIAAN KUOTA)
22. NO KASUS SOLUSI
4 JAMKESDA TIDAK ADA a. DAFTAR KE SEGMEN MANDIRI
b. PPKS FAKIR MISKIN DAN MISKIN
USULKAN SEGERA KE PBI APBD
ATAUPUN PBI APBN
26. *
NO INDIKATOR NILAI 1 NILAI 2 NILAI 3 NILAI 4
1 Jumlah Anggota
Keluarga
>6 orang atau 1
orang lanjut
usia Sebatang
kara
5 orang 4 orang 1-3 orang
2 Jumlah Anggota
Keluarga masih
sekolah
>3 orang 2-3 orang 1 orang 0 orang
3 Jumlah Anggota
Keluarga Bekerja
0 orang 1 orang 2-3 orang 1-3 orang
4 Jumlah KK 1 rumah >3 KK 3 KK 2 KK 1 KK
5 Status Kepemilikan
rumah
Milik Orang Tua Pinjaman
Gratis
Menyewa Milik
Sendiri
6 Luas Lantai
Bangunan
<50 m2 50 m2 s/d
75 m2
>75 m2
s/d
100 m2
>100m2
.
27. *
7 Material Atap Bambu Kayu dengan
kualitas jelek
Kayu dg
kualitas
sedang
Kayu dengan
kualitas ringan
8 Material Lantai Tanah Tanah Lantai cor/bata
merah
Plester/tegel
9 Material
Dinding
Bambu Kayu papan Tembok lama Tembok
kualitas baik
10 Sumber Air
Bersih
Sumber Air
Milik Umum
Sumur milik
umum
Sumur milik
sendiri
PDAM/membeli
air kemasan
11 Toilet (MCK) Umum Milik Sendiri
Kondisi Jelek
Milik Sendiri
Kondisi Sedang
Milik Sendiri
Kondisi Baik
12 Penerangan
Rumah
Lampu
Minyak
Listrik
Numpang
PLN 450 Watt PLN 900 Watt
NO INDIKATOR NILAI 1 NILAI 2 NILAI 3 NILAI 4
28. *
NO INDIKATOR NILAI 1 NILAI 2 NILAI 3 NILAI 4
13 Bahan Bakar Dapur Kayu Bakar Minyak Tanah Gas LPG 3 Kg Kas LPG 12 Kg
14 Perabotan
Rumah
Tidak Punya Televisi/ Radio Kulkas/
Handphone
Mesin Cuci
15 Transportasi Jalan Kaki/
Sepeda
1 buah sepeda
motor
Sepeda Motor>1 Mobil
16 Pendidikan
Kepala Keluarga
Tidaksekolah/Tida
k Tamat SD
Tamat SD/
sederajat
Tamat SMP
/sederajat
Tamat SMA/
SMK/PerguruanTingg
i
17 Pekerjaan Kepala
Keluarga
Buruh Tani Buruh Jasa Petani/Peda
gang Kecil
Wira Usaha/
Pedagang Besar
18 Total Penghasilan Satu
Keluarga
<Rp.400.000 Rp.400.000
s/d
Rp.600.000
Rp.>600.000
s/d
Rp.1.000.000
>Rp.1.000.000
s/d
Rp.1.300.000
19 Keluarga yang sakit
kronis/Menahun
>3 orang/1KK 2 orang/1KK 1 orang/1KK Tidak ada
20 Aset yang dimiliki yang
bisa dijual
Tidak Punya <Rp.1.000.000 Rp.1.000.000
s/d
Rp.5.000.000
>Rp. 5.000.000
29. *
FORMAT PENILAIAN
NAMA :
NIK :
KK :
ALAMAT LENGKAP :
DESA/KEL :
KEC :
INDIKATOR NILAI
1 :
2 :
DST…… :
20 :
JUMLAH AKUMULASI NILAI :
STATUS :
CATATAN :
NILAI STATUS
20-30 keluarga sangat miskin
31-40 keluarga miskin
41-50 Keluarga hampir miskin
51-60 keluarga rentan miskin