Dokumen ini membahas pentingnya etika bisnis di PT. Panarub Dwikarya yang memproduksi sepatu bagi merek-merek internasional seperti Mizuno dan Under Armour. Etika bisnis yang diterapkan perusahaan berfokus pada tata kelola yang baik, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum guna memenuhi standar yang ditetapkan oleh mitra. Dengan menerapkan etika bisnis yang kuat, perusahaan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan karyawan, mitra, dan masyarakat serta memastikan kelangsungan usaha.

1. ETIKA BISNIS DI PT. PANARUB DWIKARYA
TANGERANG
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, MM
Disusun Oleh :
Prihatini Ratna Dewi
NIM 55117110118
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. Abstraksi
Etika bisnis merupakan cara setiap organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis, yang mencakup
hal yang terkait dengan individu, perusahaan dan masyarakat. Etika bisnis yang dijalankan didalam
suatu perusahaan akan membentuk moralitas dan perilaku dari pemilik, pimpinan dan karyawan
didalam perusahaan tersebut yang memiliki dampak terhadap mitra kerja, pelanggan dan
masyarakat. Etika bisnis yang baik akan membawa hal yang positif kepada cara kerja dan moralitas
individu yang berada didalam perusahaan tersebut sehingga menghasilkan hal yang baik kepada
pelanggan, mitra kerja dan masyarakat. Demikian pula halnya perusahaan tempat saya bekerja di
PT. Panarub Dwikarya, perusahaan pembuat sepatu dengan merek internasional Mizuno (brand
Jepang) dan Under Armour (brand Amerika), dimana perusahaan sangat menjunjung tinggi nilai
moral dan menjalankan komitmen etika bisnis kepada 2 buyer kami tersebut untuk menjaga
kontinuitas bisnis kami kepada mereka yang berdampak pada terjaganya kelangsungan hidup
perusahaan.
ii

3. 1. Pendahuluan
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu
perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan
nilai (value-creation) yang tinggi.
PT. Panarub Dwikarya adalah pabrik sepatu olahraga yang berdiri sejak Febrruari 2010 dan berlokasi di
Cikupa Tangerang yang memproduksi sepatu pesanan dari brand Mizuno (brand Jepang) dan Under
Armour (brand Amerika). Sebelumnya PT Panarub Dwikarya juga pernah memproduksi sepatu olahraga
merek Adidas dan Reebok. PT Panarub Dwikarya adalah salah satu anak perusahaan dari group PT
Panarub Industry, dimana pemilik dari group perusahaan ini sangat menghargai dan menjunjung tinggi
praktek moral dan etika bisnis dari perusahaan dalam kesehariannya sehingga menimbulkan harmoninsai
bekerja dan menimbulkan kepercayaan kepada baik karyawan, pelanggan, mitra kerja/pemasok,
masyarakat sekitar dan pemerintah.
Dari masing2 pelanggan (brand), mereka mempunyai kriteria persyaratan etika bisnis yang sedikit
banyak mempunyai kesamaaan diantara keduanya, yaitu mereka berbicara mengenai Tata Kelola
Perusahaan (bagaimana kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan standar yang berlaku di Indonesia),
Hak Asasi Manusia, Praktek Ketenagakerjaan, Perilaku Ramah Lingkungan, Perilaku Usaha yang Adil,
dan Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas. Persyaratan minimum ini akan menjadi bagian dari
kontrak perjanjian komersial antara pihak pembeli/brand dengan PT. Panarub Dwikarya, dan perusahaan
harus dapat menunjukkan kepatuhan mereka terhadap pemenuhan persyaratan ini. Pihak pembeli melalui
agen auditor yang ditunjuknya memiliki hak untuk melakukan audit dan bilamana perusahaan gagal
untuk memenuhi persyaratan dalam hal kepatuhan tersebut maka perusahaan siap menerima konsekuensi
untuk diterminasi hubungan bisnisnya dengan pihak pembeli.
1

4. 1
5 CORE VALUE
Openness
Challenge the
Boundaries
Do It Right
Make It Happen
4MORALE in Practice
Honest
Discipline
Care
3Work Ethics
Customer Focus
Sportsmanship
Proactive
Enthusiasm
Social
Responsibility
PANARUB GROUP “MISSION, VALUES & WORK ETHICS”
Mission
“To be the best manufacturer for the leading sport brands in the world”
5-4-3

5. 2. Review literatur
Pengertian Etika Bisnis Menurut Para Ahli
Brown dan Petrello menyatakan bahwa Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan
meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh.
Etika Bisnis menurut Velasques merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.
Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku
bisnis. Mengutip dari pendapat ahli Hill dan Jones bahwa, “Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk
membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan
ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang
kompleks”. Sedangkan menurut Steade et al (1984 : 701) dalam bukunya “Business, its natura and
environment an introduction”, Etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara
membuat keputusan bisnis.
Unsur Unsur Etika
Unsur-unsur pokok dalam Etika meliputi:
a. Kebebasan
Merupakan unsur penting dalam norma moral. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk
bersikap dan berperilaku. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah yang otonom. Jadi
selalu ada pilihan(alternative) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang
diyakininya. Adapun kebebasan manusia itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu:
Kebebasan sosiala dalah kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia), yang berarti bersifat
heteronom.
Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri
yang berarti bersifat otonom. 2

6. b. Tanggung Jawab
Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi
kewajibannya. Kewajiban merupakan beban yang harus dilaksanakan.Setiap bentuk tanggng jawab
senantiasa menuntut pertanggung jawaban apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan.Pertanggung
jawaban ini adalah suatu tindakan member penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun
secara hukum.Hal inilah yang disebut dengan akuntabilitas. Pengertian beban disini tentu dalam arti luas,
tidak selalu berkonotasi tidak menyenangkan.Melainkan Pertimbangan moral, baru akan mempunyai arti
apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Pertimbangan-
pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab.
c. Hati Nurani
Suara hati sering kali disebut dengan hati nurani. Kata synteresis lebih tepat diartikan sebagai hati nurani,
yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Menurut Aquinas, hati nurani berasal langsung
dari Tuhan dan oleh karena itu tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang
mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itua dalah suara
hati.Suara hati memang suara kejujuran, tetapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya
suara hati mungkin saja bisa salah, tetapi kesalahan suara hati itu karena ketidaktahuan si pemilik suara
hati itu, bukan karena ia sengaja berbuat salah.
Franz Magnis Suseni menyebutkan tiga lembaga normative yang mengajukan norma-norma (dalam arti
yang lebih abstrak berupa nilai-nilai) mereka kepada kita.Pertama, adalah masyarakat, termasuk
pemerintah, guru, orang tua, teman sebaya,dan pemuka agama. Lembaga normative tersebut baik secara
implicit maupun eksplisit,akan menyatakan apa yang baik dan tidak baik menurut mereka.Kedua, adalah
ideology termasuk agama di dalamnya. Kode etik profesi juga ada dalam kategori lembaga normative
kedua ini.Ketiga, adalah superego pribadi. Seperti perasaan malu pada diri seseorang apabila yang
bersangkutan melakukan suatu perilaku tidak terpuji.
3

7. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:
1. Pengendalian diri
2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan
informasi dan teknologi
4. Menciptakan persaingan yang sehat
5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan
perundang-undangan
Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam Etika yaitu:
1. Sistematik
Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem
ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi.
2. Korporasi
Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-
perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik
dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.
3. Individu
Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam
perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual.
4

8. Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang
mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.
Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang
berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih
luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan
standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu
yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.
Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988), memberikan
tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :
1. Utilitarian Approach :
setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang
seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,
dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
2. Individual Rights Approach :
setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan
ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan
dengan hak orang lain.
3. Justice Approach :
para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan
pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.
5

9. Alasan-alasan perusahaan menerapkan etika bisnis:
1. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis.
2. Agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan stakeholders lainnya.
3. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas
hubungan bisnis di antara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis.
5. Agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor yang
bertindak tidak etis.
6. Penerapan etika bisnis perusahaan secara baik di dalam suatu perusahaan dapat menghindarkan
terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja.
7. Perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya, untuk mencegah agar
perusahaan (yang diwakili para pimpinannya) tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan
bisnis secara tidak etis.
Aspek dan Sudut Pandang Etika Bisnis
Menurut Bertens (2000) terdapat tiga aspek dan sudut pandang pokok dari bisnis, yaitu:
1. Sudut pandang ekonomi, bisnis adalah kegiatan ekonomis, maksudnya adalah adanya interaksi
produsen/perusahaan dengan pekerja, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan
antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis.
Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan melalui interaksi yang
melibatkan berbagai pihak.
2. Sudut pandang etika, dalam bisnis berorientasi pada profit adalah sangat wajar, akan tetapi jangan
keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Maksudnya adalah, semua yang kita
lakukan harus menghormati kepentingan dan hak orang lain.
3. Sudut pandang hukum, bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan Hukum Dagang atau
Hukum Bisnis, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam praktik hukum banyak
masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum
juga merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh
dilakukan. 6

10. Prinsip-prinsip Etika Bisnis
Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan memberikan acuan cara yang harus ditempuh oleh
perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Sonny Keraf (1998), terdapat lima prinsip yang dijadikan
titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu (Agoes & Ardana, 2009:127-128):
a. Prinsip Otonomi
Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri
berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan
sendiri sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak
lain.
b. Prinsip Kejujuran
Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang
dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai
komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati.
c. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu suatu sikap yang
tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya.
d. Prinsip saling Menguntungkan
Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan
prinsip win-win solution, artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua
pihak merasa diuntungkan.
e. Prinsip Integritas Moral
Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan
tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati
harkat dan martabatnya.
7

11. 3. METODE
Objek penelitian makalah ini adalah menelaah mengenai etika bisnis dari brand Mizuno dan Under Armour
yang dijalankan oleh PT Panarub Dwikarya. Data yang digunakan oleh penulis adalah data Sekunder berupa
data kualitatif, yaitu dengan mencari data-data yang berkaitan dengan etika bisnis Mizuno dan Under
Armour, dan bagaimana implementasi di PT Panarub Dwikarya dalam menjalankan etika bisnisnya.
8

12. 4. Hasil & Diskusi
A. Kode Etik Mizuno
Berikut adalah Kode Etik Mizuno yang diberikan kepada setiap pemasok/partner bisnis perusahaan pembuat
sepatu. PT. Panarub Dwikarya sebagai salah satu pemasok sepatu Mizuno di Indonesia berusaha menjalankan
kepatuhan ini, pada prinsipnya ada 6 point utama yg disyaratkan yaitu:
1. Tata Kelola Perusahaan
Kepatuhan terhadap Hukum dan Standar yang Berlaku
Pemasok akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan dan persyaratan, dan akan menetapkan sistem
untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum dan standar yang berlaku.
 Standar Ketenagakerjaan Internasional ILO
Kami mengharapkan pemasok kami untuk menghormati prinsip-prinsip pada instrumen-instrumen
internasional berikut ini:
• Konvensi 29 ILO (Kerja Paksa atau Wajib Kerja)
• Konvensi 81 ILO (Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
• Konvensi 87 ILO (Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi)
• Konvensi 98 ILO (Dasar Dasar dari pada Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama)
• Konvensi 122 ILO (Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja)
• Konvensi 131 ILO (Penetapan Upah Minimum, dengan Referensi Khusus pada Negara Berkembang)
• Konvensi 138 ILO (Batas Usia Minimum untuk Bekerja)
• Konvensi 159 ILO (Rehabilitasi Vokasional dan Lapangan Kerja)
• Konvensi 182 ILO (Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk dari
Pekerja Anak)
9

13. 2. Hak Asasi Manusia
1) Menghormati Hak Asasi Dasar di Tempat Kerja
 Larangan pekerja anak
Pemasok tidak akan mempekerjakan anak-anak berumur kurang dari 15 tahun, atau yang berumur
kurang dari umur yang dipersyaratkan untuk wajib belajar di negara tempat pembuatan produk.
 Larangan kerja paksa
Pemasok tidak akan menggunakan tenaga kerja paksa, baik dalam bentuk tenaga kerja penjara,
kontrak kerja paksa, kerja paksa karena hutang atau lainnya, atau menggunakan ancaman, paksaan,
hukuman fisik, pelecehan verbal atau lainnya.
 Kebebasan berserikat dan tawar-menawar secara kolektif
Pemasok akan mengakui dan menghormati hak karyawan untuk mengatur dan bergabung dengan
serikat yang mereka pilih dan melakukan tawar-menawar secara kolektif. Pemasok tidak akan
menghalangi alternatif dan sarana hukum untuk asosiasi independen dan bebas atau tawar-menawar
secara kolektif dengan undang-undang secara khusus membatasi hak kebebasan berserikat dan
tawar-menawar secara kolektif. Selain itu, Pemasok akan melaksanakan sistem untuk menjamin
komunikasi yang efektif dengan karyawan.
 Larangan diskriminasi
Pemasok akan mempekerjakan dan menilai karyawan dan subkontraktor berdasarkan kemampuan
mereka melaksanakan pekerjaan mereka, dan tidak akan terlibat dalam atau mendukung
diskriminasi yang melanggar hukum berdasarkan ras, warna kulit, asal, jenis kelamin, agama, umur,
cacat, status perkawinan, status orang tua, organisasi, keanggotaan, orientasi seksual atau pendapat
politik. Pemasok tidak akan terlibat di dalam pelecehan seksual, kekuasaan atau bentuk pelecehan
lainnya.
10

14. 3. Praktek Ketenagakerjaan
1) Pekerjaan dan Hubungan Pekerjaan Perwujudan dari pekerjaan yang stabil
Pemasok akan mengamankan pekerjaan yang stabil. Pemasok tidak akan menghentikan kontrak
pekerjaan secara sepihak karena alasan usaha, atau mempekerjakan karyawan dengan cara yang
serampangan (jangka pendek, untuk pekerjaan musiman, dsb.). Larangan hukuman atau disiplin yang
tidak beralasan Pemasok tidak akan terlibat di dalam hukuman atau disiplin yang tidak beralasan
berdasarkan ras, asal, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, cacat, status perkawinan, status orang
tua, organisasi, keanggotaan, orientasi seksual atau pendapat politik. Pemasok tidak akan mengambil
tindakan disipliner tanpa menetapkan aturan-aturan disipliner yang sesuai atau tanpa melakukan
penyelidikan menyeluruh dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.
2) Kondisi Perlindungan Pekerjaan dan Sosial Pasokan upah dan manfaat yang memadai Pemasok akan
membayarkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan, tabungan yang layak dan
kebijaksanaan pengeluaran, atau upah yang sesuai atau melebihi upah minimum yang dipersyaratkan
oleh hukum atau upah industri yang berlaku. Akan diberikan manfaat yang sama atau melebihi standar
minimal secara hukum. Selain itu, Pemasok akan membayarkan upah secara langsung kepada
karyawannya dengan uang tunai atau menggunakan cek, atau yang setara, dan akan menetapkan sistem
untuk memberikan informasi tentang upah, seperti hal pengurangan dari upah. Manajemen jam kerja
yang sesuai Pemasok akan memenuhi persyaratan hukum lokal untuk jam kerja dan memberikan
kompensasi bagi karyawan untuk waktu lembur dengan nilai yang dipersyaratkan secara hukum.
3) Kesehatan dan Keselamatan dalam Bekerja
Membuat lingkungan kerja yang aman dan sehat Pemasok akan menyediakan lingkungan yang aman
dan sehat tidak hanya di area kerja namun juga di semua fasilitas yang digunakan oleh karyawan,
seperti toilet, kantin, atau fasilitas asrama, dengan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk
mencegah potensi kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Pemasok juga akan bersiap-siap untuk
situasi bencana dan darurat.
11

15. 4. Perilaku Ramah Lingkungan
1) Pencegahan Polusi
Kontrol pelepasan material berbahaya dan pengurangan limbah Pemasok akan membatasi dan
mengurangi pelepasan racun dan material berbahaya dalam aktivitas usaha mereka (produksi dan
R&D), yang memberikan kontribusi terhadap polusi udara, air dan tanah, dan yang memberikan
kontribusi terhadap polusi lingkungan hidup manusia di sekitar pabrik, termasuk suara, bau yang
menusuk, polusi daratan, getaran. Pemasok akan mengurangi limbah padat atau cair yang dihasilkan
dalam proses produksi. Pemasok juga akan terlibat dalam aktivitas usaha untuk memenuhi peraturan
dan hukum lingkungan terkait.
2) Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan
Konsumsi sumber daya yang berkelanjutan Pemasok tidak akan mengkonsumsi secara berlebihan
material mentah dari kayu, air dan sumber daya alam lainnya dalam melakukan proses produksi,
namun menggunakan sumber daya alam tersebut dalam tingkat yang kurang dari, atau sama dengan,
tingkat pembaruan alami. Pemasok tidak akan mengkonsumsi secara berlebihan sumber daya energi
(listrik, bahan bakar minyak, dsb.) dan akan mempromosikan sumber daya yang berkelanjutan dengan
meningkatkan efisiensi energi dan memanfaatkan sumber daya energi alternatif.
3) Konsumsi yang berkelanjutan
Penyediaan produk dengan dampak lingkungan yang rendah Pemasok akan mempertimbangkan, dalam
tingkat desain produksi, untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan produk, dengan
meminimalkan emisi dan pelepasan racun dan material berbahaya yang memberikan kontribusi pada
polusi udara dan kontaminasi air.
12

16. 5. Perilaku Usaha yang Adil
1) Anti-korupsi
Larangan korupsi dan transaksi yang ilegal Pemasok tidak akan terlibat di dalam perilaku yang
melawan hukum dan tidak profesional, seperti menawarkan dan menerima uang, hadiah, hiburan dan
jasa dengan harapan diberikan penghargaan dalam usaha. Perilaku tersebut termasuk menawarkan suap
kepada pejabat publik dengan harapan perlakuan yang menguntungkan dalam penawaran kompetitif
dan penawaran atau penerimaan hiburan yang berlebih untuk mendapatkan kesempatan untuk
memberikan/menerima pesanan. Selain itu, Pemasok tidak akan mengambil keuntungan dengan berada
pada posisi yang kuat untuk kepentingan mereka, termasuk memberikan penawaran persyaratan
transaksi secara sepihak kepada subkontraktor atau usaha konsinyasi, melakukan penipuan terhadap
mitra usaha, atau terlibat dalam konflik kepentingan.
2) Kompetisi yang Adil
Pemasok tidak akan terlibat di dalam kompetisi atau transaksi yang tidak adil. Pemasok akan dilarang
untuk mengambil keuntungan dari posisi superior mereka untuk mengganggu kompetisi pasar bebas,
seperti penetapan harga secara monopoli, dan berkolusi dengan perusahaan lain untuk mengamankan
superioritas pasar mereka.
3) Rasa Hormat untuk Hak Cipta
Perlindungan terhadap hak cipta intelektual Pemasok akan menghormati hak cipta, hak paten dan hak
cipta intelektual lainnya, dengan hal tersebut merupakan hak cipta dan keuntungan yang diperoleh
melalui aktivitas penciptaan intelektual.
13

17. 6. Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas
1) Keterlibatan Komunitas
Aktivitas yang memberikan kontribusi pada pengembangan komunitas lokal Pemasok akan terlibat di
dalam aktivitas yang membantu terhadap stabilisasi situasi di komunitas lokal. Pemasok juga akan
menjalankan kegiatan yang memberikan kontribusi pada pengembangan komunitas lokal, seperti usaha
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi komunitas lokal (pengembangan/perbaikan
infrastruktur, peningkatan pendidikan, perbaikan jasa kesehatan dan medis, peningkatan ekonomi
lokal).
Persyaratan minimum ini akan menjadi bagian dari semua perjanjian komersial baru atau pembaruan
antara Mizuno Corporation dengan PT Panarub Dwikarya. Perusahaan saya harus dapat menunjukkan
kepatuhan terhadap persyaratan ini dari permintaan dan pemenuhan persyaratan Mizuno Corporation.
Mizuno Corporation atau agen yang ditunjuknya (termasuk pihak ketiga) memiliki hak untuk
melakukan audit reguler dan setiap pemasok yang gagal untuk memenuhi persyaratan Mizuno
Corporation dalam hal kepatuhan dapat menjadi subjek untuk terminasi dari setiap perjanjian yang ada.
14

18. B. Kode Etik Under Armour
Under Armour yang merupakan anggota dari FLA (Fair Labor Association) mengharuskan
pemasok/partner bisnis pembuat sepatu pesanan Under Armour, untuk mematuhi Kode Etik Kerja FLA
dan Perilaku Bisnis Under Armour. Kode Etik Kerja FLA menetapkan standar ketenagakerjaan yang
bertujuan untuk mencapai kondisi kerja yang layak dan manusiawi. Standar Kode Etik ini mengacu pada
standar Organisasi Buruh Internasional dan standar kerja yang baik dan diterima secara internasional.
Setiap pelanggaran atas Kode Etik ini dapat dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian Produksi dan dapat
menyebabkan pemutusan hubungan bisnis antara Under Armour dengan Pemasok.
Berikut adalah kode etik FLA :
15

19. Dan berikut adalah kode etik dari Under Armour yang sudah diimplementasikan dengan baik oleh PT.
Panarub Dwikarya:
1. LARANGAN DISKRIMINASI:
Pemasok Under Armour dan subkontraktornya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun dalam
ketenagakerjaan, termasuk perekrutan, gaji, manfaat, kenaikan jabatan, kedisiplinan, pemberhentian, atau
pensiun, berdasarkan gender, ras, agama, usia, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, opini politik, atau
sosial, atau asal etnis. Selain itu, pemasok dan subkontraktor mereka harus melakukan tindakan efektif untuk
melindungi karyawan migran terhadap segala bentuk diskriminasi dan memberikan layanan dukungan yang
sesuai kepada mereka.
2. PELECEHAN ATAU KEKERASAN:
Pemasok Under Armour dan subkontraktornya harus memperlakukan karyawan dengan hormat dan
bermartabat. Tidak seorang karyawan pun boleh mengalami pelecehan atau kekerasan fisik, seksual,
psikologis, atau verbal.
3. KERJA PAKSA:
Pemasok UnderArmour dan subkontraktor mereka tidak boleh menggunakan kerja paksa, baik dalam bentuk
tenaga kerja penjara, buruh kontrak, atau buruh terikat, atau bentuk kerja paksa lain untuk membuat atau
melakukan pekerjaan pada produk-produk Under Armour atau komponen atau bahan bahannya atau
mengizinkan para pemasok mereka untuk melakukannya.
4. PEKERJAANAK-ANAK:
Pemasok Under Armour dan subkontraktornya tidak boleh mempekerjakan seorang pun yang berusia di
bawah 15 tahun atau dibawah usia tamat wajib belajar,mana yang lebih tinggi. Untuk di PT Panarub
Dwikarya sendiri, minimal usia karyawan yang boleh bekerja di perusahaan adalah usia 18 tahun, tidak ada
yang berusia dibawah 18 tahun.
16

20. 5. KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT:
Pemasok Under Armour dan subkontraktonya harus mengakui dan menghormati hak karyawan sehubungan
dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. Pemberi kerja harus mengembangkan dan menerapkan sistem
dan mekanisme hubungan industri yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan industri, termasuk keluhan
karyawan dan memastikan komunikasi efektif dengan karyawan.
6. KESEHATAN DAN KESELAMATAN:
Pemasok Under Armour dan subkontraktornya harus menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan
sehat untuk karyawan, guna mencegah kecelakaan dan cedera pada kesehatan yang muncul akibat,
berhubungan dengan, atau terjadi selama pekerjaan, atau akibat pengoperasian fasilitas pemberi kerja.
Pemberi kerja harus sepenuhnya mematuhi semua ketentuan tempat kerja yang berlaku, kaidah, peraturan dan
standar undang-undang lingkungan dan keselamatan. Pemberi kerja harus menerapkan kebijakan kesehatan
dan keselamatan serta prosedur dalam operasi mereka secara efektif, tempat kerja dan fasilitas hunian terkait
dan bersama-sama berbagi tanggung jawab atas, dan kepemilikan atas, mereka dengan para karyawan yang
terlatih baik. Ketika perumahan diberikan kepada karyawan mereka, pemasok dan subkontraktor mereka
harus menerapkan standar ini dan memastikan bahwa perumahan tersebut menyediakan lingkungan hidup
yang aman,sehat, dan bersanitasi.
7. JAM KERJA:
Pemasok Under Armour dan subkontraktornya tidak boleh mewajibkan pekerja untuk bekerja lebih dari jam
kerja reguler dan lembur yang diizinkan oleh undang-undang di negara tempat kerja. Jam kerja reguler dalam
satu minggu tidak boleh melebihi 48 jam. Pemasok Under Armour dan subkontraktor mereka harus
memperbolehkan pekerja untuk beristirahat selama minimal 24 jam berturut-turut dalam periode tujuh hari
sekali. Semua pekerjaan lembur harus disepakati kedua belah pihak. Pemasok Under Armour dan
subkontraktornya tidak boleh meminta lembur secara rutin dan harus memberi kompensasi atas semua
pekerjaan lembur pada tariff yang lebih tinggi.Kecuali dalam situasi luarbiasa, jumlah jam kerja reguler dan
lembur dalam satu minggu tidak boleh melebihi 60 jam.
17

21. 8. KOMPENSASI:
Setiap pekerja berhak mendapat kompensasi untuk satu minggu kerja reguler,yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan dasar pekerja dan memberikan sejumlah pendapatan bebas. Pemberi kerja harus membayar
setidaknya upah minimumatau upah berlaku yang sesuai,manapun yang lebih tinggi, mematuhi semua
kewajiban hukum mengenai upah, dan memberikan tunjangan sosial yang diwajibkan oleh hukum atau
kontrak. Jika kompensasi tidak memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan memberikan sejumlah pendapatan
bebas, setiap pekerja harus bekerja sama dengan FLA untuk mengambil tindakan tepat yang mengupayakan
terwujudnya tingkat kompensasi yang dimaksud secara progresif.
9. PRAKTIK HUKUM DAN BERETIKA:
Pemasok Under Armour dan subkontraktornya harus sepenuhnya mematuhi semua undang-undang, kaidah,
dan peraturan lokal, negara, federal, nasional dan internasional yang berlaku, termasuk yang terkait pekerja
anak, upah, jam kerja, tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, perbudakan, perdagangan manusia dan
imigrasi. Para pemasok Under Armour dan subkontraktornya harus beretika dalam praktik bisnis.
10. ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI:
Pemasok dan subkontraktor harus mematuhi undang-undang anti korupsi yang berlaku, Pemasok dan
subkontraktor tidak boleh menawarkan apa pun yang berharga, baik secara langsung kepada mereka sendiri
atau melalui pihak ketiga, kepada pejabat pemerintah untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis.
11. LARANGAN PEMBALASAN DENDAM:
Pemasok dan subkontraktor harus secara efektif menerapkan kebijakan larangan pembalasan dendam,
prosedur dan saluran pelaporan yang memungkinkan pekerja untuk mengungkapkan keprihatinan mereka
secara anonim dan aman tentang kondisi tempat kerja langsung ke manajemen pabrik dan kepada pihak lain
tanpa takut akan hukuman, pembalasan, atau tindakan yang merugikan lainnya.
18

22. 12. PELAPORAN DUGAAN PERILAKU BURUK:
Para pemasok Under Armour dan subkontraktor serta para karyawan mereka dapat melaporkan pelanggaran
Kode Etik ini ke Saluran Siaga Under Armour secara elektronik melalui http:/www.convercent.com/report
dan/atau suppliercode@underarmour.com. Saluran Siaga ini dipantau 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.
Saluran Siaga tersebut memungkinkan opsi untuk melaporkan secara anonim, tergantung pada lokasi.
Pemasok dan subkontraktor harus menyediakan dukungan wajar selama penyelidikan potensi pelanggaran.
19

23. Kesimpulan dan Rekomendasi
Menurut saya sebagai karyawan yang bekerja di PT Panarub Dwikarya, perusahaan ini sudah sangat baik
mempraktekkan etika bisnis dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Ini terbukti juga dari hasil audit yang
dilakukan oleh pihak Mizuno, perusahaan ini mendapatkan score memuaskan (score 90). Perusahaan ini
mendukung perilaku kerja yang adil di dalam hubungan perusahaan dengan karyawan dan berusaha
menyediakan lingkungan yang aman untuk bekerja, dengan komitmen terhadap hak asasi manusia di tempat
kerja. Perusahaan ini juga mendukung semua deklarasi internasional terkait hal-hal ketenagakerjaan,
termasuk Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, dan menyesuaikan diri dengan semua undang-
undang ketenagakerjaan di Indonesia termasuk hukum setempat yang mengatur tentang jam kerja,
kompensasi, kebebasan berserikat dan tawar-menawar secara kolektif, kondisi bekerja dan praktek-praktek
lain di tempat kerja.
PT Panarub Dwikarya berusaha menciptakan lingkungan kerja agar setiap individu diperlakukan secara
bermartabat, adil dan penuh rasa hormat. Perusahaan ini juga mengakui, menghargai, menghormati dan
memuliakan perbedaan budaya dan keberagaman latar belakang para karyawan.
Harapan saya sebagai bagian dari perusahaan ini, kiranya perusahaan bisa mempertahankan nilai etika bisnis
yang selama ini sudah dijalankan dengan baik agar perusahaan bisa makin dipercaya oleh customer untuk
meningkatkan volume bisnisnya di masa yang akan datang.
20

24. Daftar Pustaka:
Anonim, http://www.sumberpengertian.com/pengertian-etika-bisnis-menurut-para-ahli-dan-contohnya
(diakses 17 Oct 2017, jam 22.00)
Anonim, http://new-funday.blogspot.co.id/2013/12/materi-etika-bisnis-terlengkap.html (diakses 17 Oct 2017
jam 22.30)
Anonim, http://manajemenbisnisumy.blogspot.co.id/2014/11/pentingnya-etika-bisnis-bagiperusahaan.html
(diakses 17 Oct jam 23.00)
21