Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan instansi pemerintah menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak. SKF diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat seperti tidak sedang dalam penyidikan pidana pajak, tidak berutang pajak, dan telah menyampaikan SPT tahunan dan masa terakhir, setel
Dokumen tersebut membahas tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. PPN dikenakan dengan dasar pengenaan sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun, kecuali harga tanah. PPN terutang setiap bulan dan laporan disampaikan setiap akhir masa pajak. Terdapat ketentuan mengenai penyetoran, pelaporan, verifikasi, dan
Dokumen tersebut merupakan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2014 tentang tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal yang menggantikan peraturan sebelumnya Nomor 44/PJ/2013. Peraturan ini mengatur syarat dan prosedur permohonan serta penerbitan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...Amrul Rizal
PP No. 46/2013 mengatur ketentuan PPh untuk penghasilan usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan perpajakan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kontribusi perpajakan. Objek pajaknya adalah penghasilan usaha seperti toko dan jasa dengan omzet di bawah batas, sedangkan yang tidak dikenai antara lain penghasilan pekerjaan bebas dan
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan instansi pemerintah menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak. SKF diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat seperti tidak sedang dalam penyidikan pidana pajak, tidak berutang pajak, dan telah menyampaikan SPT tahunan dan masa terakhir, setel
Dokumen tersebut membahas tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. PPN dikenakan dengan dasar pengenaan sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun, kecuali harga tanah. PPN terutang setiap bulan dan laporan disampaikan setiap akhir masa pajak. Terdapat ketentuan mengenai penyetoran, pelaporan, verifikasi, dan
Dokumen tersebut merupakan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2014 tentang tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal yang menggantikan peraturan sebelumnya Nomor 44/PJ/2013. Peraturan ini mengatur syarat dan prosedur permohonan serta penerbitan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...Amrul Rizal
PP No. 46/2013 mengatur ketentuan PPh untuk penghasilan usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan perpajakan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kontribusi perpajakan. Objek pajaknya adalah penghasilan usaha seperti toko dan jasa dengan omzet di bawah batas, sedangkan yang tidak dikenai antara lain penghasilan pekerjaan bebas dan
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
Norma penghitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dan kewajiban pajak perusahaan tertentu seperti pelayaran internasional, asuransi luar negeri, dan perusahaan dagang asing. Norma ini menetapkan tarif pajak khusus dan prosedur pelaporan berdasarkan jenis usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi, termasuk jenis-jenis WP OP berdasarkan kegiatan usahanya, formulir SPT yang harus digunakan, dan penjelasan singkat mengenai formulir tersebut. Formulir SPT Tahunan bagi WP OP terdiri atas Form 1770-SS, Form 1770-S, dan Form 1770, yang mana masing-masing formulir digunakan untuk kategori WP OP tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, definisi, subjek dan objek pajak, perhitungan, tata cara pelunasan, kewajiban pemotong dan pihak yang menyetor sendiri pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Dokumen tersebut juga memberikan contoh pengisian surat setoran pajak dan surat pemberitahuan tahunan bagi subjek pajak terkait
Objek pajak penghasilan meliputi berbagai jenis penghasilan seperti penghasilan dari pekerjaan, modal, usaha, dan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terdapat pengecualian untuk beberapa jenis penghasilan seperti bantuan sosial, warisan, dan penghasilan dana pensiun. Penghasilan yang diperoleh dari usaha tetap juga merupakan objek pajak.
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaIkbalAdytiaNst
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya dalam satu tahun pajak. Dibahas pula jenis-jenis subjek pajak penghasilan, pengertian penghasilan kena pajak, dan pengurang penghasilan untuk menghitung pajak penghasilan.
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yesica Adicondro
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan dan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang subjek pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan, formulir pelaporan SPT tahunan, isi SPT tahunan, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, dan daftar penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final beserta tarif dan dasar
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak penghasilan badan, mulai dari pengertian badan dan wajib pajak badan, dasar hukum pajak penghasilan badan, variabel-variabel perhitungan pajak penghasilan badan, serta tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari penghasilan usaha. Tarif Pajak Penghasilannya adalah 1% dari peredaran bruto per bulan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak tertentu dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilannya.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari penghasilan usaha. Tarif Pajak Penghasilannya adalah 1% dari peredaran bruto per bulan.
Kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau tidak melakukan usaha. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disimpan selama 10 tahun.
Penghasilan berupa dividen, bagian laba, bunga deposito, dan imbalan investasi lainnya yang diterima oleh dana pensiun, reksadana, dan perusahaan modal ventura dari penyertaan modalnya tidak termasuk objek pajak penghasilan. Demikian pula, beasiswa, bantuan sosial, hibah amal, dan penghasilan tertentu lembaga nirlaba dikecualikan dari objek pajak.
Dokumen tersebut membahas konsep pajak penghasilan di Indonesia, termasuk karakteristiknya, perubahan-perubahan UU yang terjadi, sistematika UU PPh dan UU KUP, serta proses perhitungan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
Norma penghitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dan kewajiban pajak perusahaan tertentu seperti pelayaran internasional, asuransi luar negeri, dan perusahaan dagang asing. Norma ini menetapkan tarif pajak khusus dan prosedur pelaporan berdasarkan jenis usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Tahunan bagi WP Orang Pribadi, termasuk jenis-jenis WP OP berdasarkan kegiatan usahanya, formulir SPT yang harus digunakan, dan penjelasan singkat mengenai formulir tersebut. Formulir SPT Tahunan bagi WP OP terdiri atas Form 1770-SS, Form 1770-S, dan Form 1770, yang mana masing-masing formulir digunakan untuk kategori WP OP tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, definisi, subjek dan objek pajak, perhitungan, tata cara pelunasan, kewajiban pemotong dan pihak yang menyetor sendiri pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Dokumen tersebut juga memberikan contoh pengisian surat setoran pajak dan surat pemberitahuan tahunan bagi subjek pajak terkait
Objek pajak penghasilan meliputi berbagai jenis penghasilan seperti penghasilan dari pekerjaan, modal, usaha, dan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terdapat pengecualian untuk beberapa jenis penghasilan seperti bantuan sosial, warisan, dan penghasilan dana pensiun. Penghasilan yang diperoleh dari usaha tetap juga merupakan objek pajak.
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaIkbalAdytiaNst
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya dalam satu tahun pajak. Dibahas pula jenis-jenis subjek pajak penghasilan, pengertian penghasilan kena pajak, dan pengurang penghasilan untuk menghitung pajak penghasilan.
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yesica Adicondro
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan dan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang subjek pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan, formulir pelaporan SPT tahunan, isi SPT tahunan, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, dan daftar penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final beserta tarif dan dasar
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak penghasilan badan, mulai dari pengertian badan dan wajib pajak badan, dasar hukum pajak penghasilan badan, variabel-variabel perhitungan pajak penghasilan badan, serta tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari penghasilan usaha. Tarif Pajak Penghasilannya adalah 1% dari peredaran bruto per bulan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak tertentu dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilannya.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari penghasilan usaha. Tarif Pajak Penghasilannya adalah 1% dari peredaran bruto per bulan.
Kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau tidak melakukan usaha. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disimpan selama 10 tahun.
Penghasilan berupa dividen, bagian laba, bunga deposito, dan imbalan investasi lainnya yang diterima oleh dana pensiun, reksadana, dan perusahaan modal ventura dari penyertaan modalnya tidak termasuk objek pajak penghasilan. Demikian pula, beasiswa, bantuan sosial, hibah amal, dan penghasilan tertentu lembaga nirlaba dikecualikan dari objek pajak.
Dokumen tersebut membahas konsep pajak penghasilan di Indonesia, termasuk karakteristiknya, perubahan-perubahan UU yang terjadi, sistematika UU PPh dan UU KUP, serta proses perhitungan pajak penghasilan.
Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan PPh 4 ayat 2 PPh 21 PPh 22 PPh 23Kartika Lukitasari
Dokumen tersebut membahas peraturan perpajakan yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia serta hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 dan perubahannya."
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Dalam Undang-undang PPh, Biaya pajak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dasar hukumnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, semua jenis pajak boleh dibiayakan kecuali Pajak Penghasilan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai sosialisasi pengisian SPT tahunan PPh badan PT Pertamina Bandung. SPT tersebut terdiri dari beberapa bagian seperti penghitungan penghasilan neto fiskal, kredit pajak, lampiran-lampiran khusus, serta penjelasan mengenai penyesuaian fiskal positif dan negatif yang dapat dilakukan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan badan.
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam negeri. Subjek pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri, sedangkan objeknya adal
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Secara garis besar dijelaskan tentang objek pemotongan, tarif pemotongan, sifat pemotongan, dan pengecualian atas pemotongan PPh Pasal 26. Juga disediakan beberapa contoh kasus perhitungan PPh Pasal 26.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak yang harus dilakukan sendiri setiap bulan oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Besaran angsuran dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak jika terjadi perubahan kondisi usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Wajib Pajak baru akan dibebankan angsuran nihil, sedangkan terlambat membayar akan dikenai
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniRiki Ardoni
Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Pada dasarnya Orang Pribadi di klasifikasikan menjadi tiga bentuk penghasilan, yaitu;
1. Penghasilan Non-Objek Pajak
2. Penghasilan Objek Pajak Final
3. Penghasilan Objek Pajak Non-Final
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Wajib pajak tersebut dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto per bulan. Kompensasi kerugian dapat dilakukan sampai 5 tahun pajak berikutnya.
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)Tazman Super
PP Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan final sebesar 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun guna meningkatkan kemudahan dan partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan.
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada butCitasco
Dokumen tersebut membahas tentang pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran imbalan jasa kepada BUT yang tidak memiliki NPWP. Secara garis besar, jika jasa diberikan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, maka akan dipotong pajak sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1a) yaitu lebih tinggi 100% dari tarif normal. Namun, jika tidak melalui bentuk usaha tetap, akan dipotong pajak sesuai pasal
Dokumen tersebut merupakan daftar objek dan tarif pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga pasal utama yaitu pasal 4, 15, dan 21 yang mengatur berbagai jenis penghasilan dan tarif pajaknya mulai dari bunga deposito, transaksi saham, penghasilan dari konstruksi, hingga penghasilan pegawai dan tenaga kerja. Tarif pajak bervariasi antara 0%-25% tergantung jenis pen
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 26 yang dipotong dari penghasilan Wajib Pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. PPh pasal 26 dikenakan dengan tarif 20% dari penghasilan bruto atau 20% dari penghasilan neto untuk jenis penghasilan tertentu. Pemotong dan Wajib Pajak harus melaporkan dan menyetorkan PPh pasal 26 yang dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan.
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniRiki Ardoni
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan internasional yaitu prinsip sumber dan prinsip domisili. Juga membahas tentang penghitungan kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
2. Objek Pajak BUT
a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap
tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan,
penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang
sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh
bentuk usaha tetap di Indonesia;
c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang
diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat
hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta
atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
Ps. 5(1) UU PPh
Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan
bentuk usaha tetap.
Ps. 5(2) UU PPh
3. PENGHASILAN
BUT DARI
- USAHA/KEGIATAN BUT
- HARTA YANG DIMILI KI /
DIKUASAI BUT
PENGHASILAN
KANTOR PUSAT DARI
- USAHA / KEGIATAN
- PENJUALAN
BARANG-BARANG
- PEMBERIAN JASA
YG SEJENIS DGN YG DILAKUKAN BUT DI
INDONESIA
PENGHASILAN
YG TSB DLM PS.26 YG DITE-
RIMA /DIPEROLEH KANTOR
PUSAT
DI INDONESIA
SEPANJANG ADA HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN
YG MEMBERI KAN PENGHASILAN
OBJEK PAJAK BUT
Pasal 5 ayat (1)
a.
c.
b.
4. OBJEK BUT Ps.5(1)b UU PPh
BANK
DI LUAR
INDONESIA
BANK BUT
DI INDONESIA
PT. A
DI INDONESIA
PINJAMAN
BUNGA
PT. B
DI INDONESIA
PINJAMAN
PENGHASILAN DARI USAHA YG SEJENIS DGN
YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA
BUNGA
5. OBJEK BUT PS.5(1)c
JASA MANAJEMEN;
JASA PEMASARAN;
JASA PRODUKSI
PERJANJIAN/
LISENSI
PENGGUNAAN
MERK “X Inc”
X. Inc DI LUAR
INDONESIA BUT
DI INDONESIA
PT. Y
DI INDONESIA
ROYALTI
HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA
BUT DGN HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN PENGHASILAN
6. Dalam Menentukan Besarnya Laba Suatu Bentuk
Usaha Tetap:
a. biaya administrasi kantor pusat yg diperbolehkan untuk
dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau
kegiatan BUT, yg besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak (KEP-
62/PJ./1995 tgl 24-7-1995);
b. pembayaran kpd kantor pusat yg tidak diperbolehkan
dibebankan sbg biaya adalah:
1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta,
paten, atau hak-hak lainnya;
2) imbalan sehubungan dgn jasa manajemen dan jasa lainnya;
3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha
perbankan;
c. pembayaran sebagaimana tsb pada huruf b yg diterima atau
diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sbg Objek Pajak,
kecuali bunga yg berkenaan dgn usaha perbankan.
Ps. 5(3) UU PPh
7. PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
Dalam menghitung PPh sdd Ps. 26 ayat (4) UU PPh,
terhadap BUT yg terutang PPh pada suatu tahun pajak,
kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan lagi dgn PhKP
setelah dikurangi dgn PPh.
Ps. 22 PP 94/2010
8. Contoh:
Ph neto komersial BUTdi Ind. th 2009 sebesar Rp16.000.000.000 dan penyesuaian
fiskal positif sebesar Rp1.500.000.000. Sisa kerugian th sebelumnya yg masih dapat
dikompensasikan dalam tahun 2009 sebesar Rp7.500.000.000.
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (4) sebagai berikut:
Uraian PPh Pasal 17 PPh Pasal 26 (4)
Penghasilan Neto Komersial 16.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Positif 1.500.000.000
Penghasilan Neto Fiskal 17.500.000.000
Kompensasi Kerugian 7.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PhKP) 10.000.000.000
PPh Badan Terutang 28% 2.800.000.000
PhKP setelah dikurangi pajak 7.200.000.000
PPh Pasal 26 (4) = 20% 1.440.000.000
Dalam menghitung PPh Ps. 26 ayat (4), kompensasi kerugian sebesar
Rp7.500.000.000 tsb tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang PhKP setelah
dikurangi pajak (Rp7.200.000.000,00). Ps. 22 PP 94/2010
9. PELUNASAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
(1) PPh yg terutang dari PhKP sesudah dikurangi pajak dari
suatu BUT di Indonesia sdd Pasal 26 ayat (4) UU PPh
harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh
disampaikan.
(2) Dalam hal WP BUT memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT Tahunan PPh sdp ayat (1), PPh yg
terutang berdasarkan penghitungan sementara harus
dibayar lunas sebelum penyampaian pemberitahuan
perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
PPh.
Ps. 23 PP 94/2010
Sesuai dengan ketentuan Ps. 3 ayat (3) UU KUP, batas akhir penyampaian
SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak badan adalah paling lama 4 bulan
setelah akhir Tahun Pajak. Dengan demikian, pelunasan PPh yg
terhutang harus dilakukan sebelum batas akhir penyampaian SPT
Tahunan tsb.