Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Alimentaria.cat està especialitzada en subvencions, ajudes públiques i assessorament
financer per a empreses alimentàries. Oferim un servei de disseny de la Estratègia Financera òptima. Els nostres serveis abasten des de la mateixa constitució de l’empresa, passant per lacreació de nous productes i tecnologies, fins a la internacionalització i creixement de l’empresa. Gestionem ajudes públiques a nivell autonòmic, estatal i europeu, a més d’incentius fiscals.
Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Alimentaria.cat està especialitzada en subvencions, ajudes públiques i assessorament
financer per a empreses alimentàries. Oferim un servei de disseny de la Estratègia Financera òptima. Els nostres serveis abasten des de la mateixa constitució de l’empresa, passant per lacreació de nous productes i tecnologies, fins a la internacionalització i creixement de l’empresa. Gestionem ajudes públiques a nivell autonòmic, estatal i europeu, a més d’incentius fiscals.
Perpajakan PPH Pasal 21/26 Dan Ulasan Perpajakan Secara Umum.pptxDinaCameliya
Tugas perpajakan PPH Pasal 21/26 mengacu pada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja atau pemotong pajak dalam pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan lainnya. PPH Pasal 21/26 merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh individu atas pekerjaan yang dilakukan atau penerimaan penghasilan lainnya. Tugas ini mencakup proses pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak kepada otoritas pajak yang berwenang.
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
WAJIB pajak dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.
Presentasi Pajak Penghasilan 24 yang dibuat oleh umiatul azizah dan irma nugraheni sebagai tugas presentasi mata kuliah perpajakan. Presentasi ini berisi mengenai gambaran dari pajak penghasilan pasal 24 yang berisi mengenai pengertian dan penjelasan lainnya. Presentasi ini dibuat berdasarkan hasil dari beberapa sumber yang kami cari dari informasi yang berasal dari makalah, jurnal, maupun web browser yang tersedia di internet. Kami harap presentasi ini dapat berguna bari setiap pembaca yang mengakses informasi mengenai pph pasal 24
Similar to Perpajakan pph pasal 21 dan atau 26 (20)
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
4. Latar Belakang
Walaupun sudah ada dalam peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh
pemerintah, tetapi masih banyak
masyarakat yang belum mengetahui secara
pasti bagaimana mekanisme pemungutan
PPh Pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 itu
sendiri, serta hal lain yang bekaitan dengan
hal tersebut.
perpajakan 4
5. Pengertian
PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
merupakan pajak penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang
dilakukannya wajib pajak orang pribadi
baik itu dalam negeri jika itu PPh Pasal
21 dan PPh Pasal 26 wajib pajak orang
pribadi luar negeri.
5
perpajakan
6. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang pajak
Penghasilan Peraturan direktur Jenderal Pajak
Nomor Per 57/Pj./2009 yang baru diubah tanggal
12 Oktober 2009 lalu.
PPh Pasal 26 terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang
Pajak Penghasilan 2008 yang berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2009. Selain itu diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
258/PMK/.03/2008 tentang pemotongan pajak
penghasilan Pasal 26.
6
perpajakan
7. Pemotong Pajak
Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi
atau badan, baik pusat, cabang, perwakilan
maupun unit yang memberi gaji, upah, honor
atau pembayaran lain,
Bendahara atau pemegang kas pemerintah,
Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga
kerja dan badan lain yang membayar THT,
perpajakan 7
8. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar
honorarium atau pembayaran lain,
Penyelenggara kegiatan
Sedangkan pemotong Pajak Penghasilan Pasal
26 yaitu : 1) badan pemerintah, 2) subjek pajak
dalam negeri, 3) bentuk usaha tetap, 4)
penyelenggara kegiatan, 5) perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya.
perpajakan 8
9. Subyek dan Obyek Pajak
PPh Pasal 21
Subyek Pajak
Pegawai;
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat
pensiun, THT atau JHT, termasuk ahli warisnya;
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan;
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya
dalam suatu kegiatan.
perpajakan 9
10. Obyek Pajak
1. Penghasilan teratur
2. Penghasilan tidak teratur
3. Upah
4. Iuran untuk THT
5. Gaji/ tunjangan
6. Honorarium, uang saku
perpajakan 10
11. Subyek pajak pph pasal 26
Subyek pajak yang dipotong PPh
Pasal 26 yaitu orang pribadi dengan
status sebagai subyek pajak luar
negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilan dengan
nama dalam bentuk apa pun
perpajakan 11
12. Obyek pajak pph pasal 26
.deviden;
. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang
. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
. hadiah dan penghargaan;
. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
. premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih
mahal
untuk dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya;
. keuntungan karena pembebasan utang.
PPh pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto
perpajakan 12
13. PPh pasal 26 = 20% dari Perkiraan Penghasilan
Netto
Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan
harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal
4 ayat (2), yang diterima atau diperolehWajib Pajak
LN selain BUT di Indonesia;
Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan
asuransi luar negeri;
Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c).
perpajakan 13
14. PPh pasal 26 = PKP BUT – PPh Terutang
20%
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi
pajak dari suatu bentuk usaha tetap di
Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua
puluh persen), kecuali penghasilan tersebut
ditanamkan kembali di Indonesia.
perpajakan 14
15. Formula Perhitungan
Pegawai Tetap
Penghasilan netto = penghasilan bruto –
biaya jabatan – iuran untuk pensiun
PKP = penghasilan netto - PTKP
perpajakan 15
16. Pegawai Harian/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga
Kerja Lepas
Apabila gaji yang diterima dalam satu bulan
kalender seluruhnya Rp 1.320.000,00 maka:
perpajakan 16
Lebih kecil tidak
ada pemotongan
Lebih besar dilakukan
pemotongan yang dapat
dikurangkan dari
penghasilan bruto
17. Lapisan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 0%
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 5%
Rp 100.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 15%
Rp 500.000.000,00 25%
perpajakan 17
18. Kesimpulan
PPh Pasal 21 merupakan PPh yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
upah, honor dan pesangon dengan nama
apa pun sehubungan dengan pekerjaan,
jasa atau kegiatan yang dilakukanWajib
Pajak orang pribadi dalam negeri.
sedangkan Pph Pasal 26 adalah Pph
yang dikenakan pada wajib pajak orang
pribadi luar negeri atas pekerjaan yang
dilakukannya selain yang diperoleh dari
bentuk usaha tetap di Indonesia.
perpajakan 18
19. Saran
Oleh karena itu diharapkan
pajak bukan hanya sekedar
kewajiban yang harus dibayar
oleh penduduk suatu negara
yang mempunyai penghasilan
lebih, tetapi harus ada kesadaran
bahwa pajak untuk kepentingan
dan kesejahteraan bersama.
perpajakan 19
20. THANKS 4 UR
ATTENTION
WASSALAMU’ALAIKUM
WR. WB
perpajakan 20