1. Kebijakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Bayu Indra Pratama

2. Apa itu Kebijakan ?
“Public policies are those policies are developed by governmental
bodies and officials”
James E Anderson
Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan
untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini
hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada
masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang
dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-
nilai kepada masyarakat.
David Easton

3. Kebijakan dalam bingkai Komunikasi
Kebijakan komunikasi merupakan studi tentang keputusan dan
tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan
komunikasi.

4. Kebijakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Kebijakan komunikasi merupakan studi tentang keputusan dan
tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan
persoalan teknologi informasi dan komunikasi.

5. Jenis-jenis Kebijakan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
• Undang-undang
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Instruksi Presiden
• Surat Keputusan Menteri
• Peraturan Daerah

6. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999
tentang Telekomunikasi
Undang-undang pertama yang mengatur tentang teknologi informasi
dan komunikasi di Indonesia. Undang-undang ini adalah revisi Undang-
undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi
Undang-undang ini memuat pasal-pasal yang mengatur pihak-pihak
yang boleh menyelenggarakan jasa telekomunikasi, larangan praktik
monopoli, perizinan, hak dan kewajiban penyelenggara dan
masyarakat, penomoran, penyelenggaraan, perangkat dan frekuensi
telekomunikasi serta pengamanan telekomunikasi.

7. Undang-Undang ITE
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

9. RPM Konten Multimedia
Permasalahan yang muncul belakangan setelah UU ITE adalah
munculnya Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi
tentang Konten Multimedia. Ia merupakan menjadi peraturan turunan
dari UU ITE. Perdebatan ini muncul di triwulan pertama tahun 2010.
Rancangan peraturan ini kembali menjadi ancaman terhadap
kebebasan berekspresi di internet. Ia mengandung sejumlah pasal karet
yang memungkinkan pihak tertentu untuk diajukan ke pangadilan .
Setelah mendapat tentangan dari berbagai pihak, rancangan peraturan
ini akhirnya dibatalkan .

10. Rancangan Undang – Undang
Konvergensi Telematika
“Tekanan atau dorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma
telematika dari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orang
banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar
melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan
untuk pembukaan pasar (open market)”

11. • “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”.
• Pasal 33 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

12. Peraturan Lain yang Mengikat : Undang – Undang
Antipornografi dan Undang – Undang Intelejen
Bentuk pelaksanaan dari Undang – Undang Nomo Tahun tentang Anti
Pornografi ini terlihat pada pemblokiran situs – situs yang diduga
mengandung unsur pornografi . Surat Edaran Dirjen Postel No
1598/SE/DJPT/KOMINFO/7/2010 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang terkait dengan Pornografi. Dirjen Postel
membawahkan Pos dan Telekomunikasi menjadi dasar perintah
pemblokiran situs porno.

13. Pemblokiran Konten dan Web di Indonesia
Pada 2 April 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh
melalui surat Menteri Nomor 84/M.Kominfo/04/08

14. Pemblokiran Konten dan Web di Indonesia
pada tanggal 19 November 2009, Menteri
Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring melalui
Surat Menteri Nomor 600/M.kominfo/11/2009,
memerintahkan pemblokiran serupa terhadap blog
www.komiknabimuhammad.blogspot.com.

15. Kebijakan TIK masa depan ?