Downloaded 19 times
Cyber crime
- 1. LATAR BELAKANG DISUSUNNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis, dimana hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia maya. Dunia maya juga telah mengubah kebiasaan banyak orang yang menggunakan internet untuk melakukan berbagai kegiatan dan juga membuka peluang terjadinya kejahatan .
- 2. Untuk itu tentudibutuhkan suatu aturan yang dapat memberikan kepastian hukum dunia maya di Indonesia. Maka diterbitkanlah undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang lazim dikenal dengan istilah ―Undang-Undang ITE‖.
- 3. MANFAAT KEHADIRAN UNDANG-UNDANGITE 1. Menjamin kepastian 2. Mendorong hukum bagi masyarakat pertumbuhan ekonomi yang melakukan transaksi Indonesia; secara elektronik; Kehadiran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya 3. Sebagai salah satu upaya 4. Melindungi masyarakat untuk mencegah terjadinya pengguna jasa dengan kejahatan berbasis memanfaatkan teknologi teknologi informasi; informasi.
- 4. KRONOLOGIS UNDANG-UNDANG ITE UU ITE mulai dirancang yang disusun Ditjen Pos sejak Maret 2003 oleh dan Telekomunikasi - Kementerian Negara Departemen Perhubungan Komunikasi dan Informasi serta Departemen (Kominfo) dengan nama Perindustrian dan Rancangan Undang Perdagangan, bekerja Undang Informasi sama dengan Tim dari Elektronikdan Transaksi Fakultas Hukum Elektronik (RUU-IETE). Universitas Padjadjaran Semula UU ini dinamakan (Unpad) dan Tim Rancangan Asistensi dari ITB, serta UndangUndang Informasi Lembaga Kajian Hukum Komunikasi dan Transaksi dan Teknologi Universitas Elektronik (RUU IKTE) Indonesia (UI).
- 5. Pada 5 September, ―Tim Antar Presiden Susilo Departemen Dalam Bambang Yudhoyono rangka Pembahasan melalui surat RUU Antara Pemerintah dan DPR No.R./70/Pres/9/200 RI‖ dengan Keputusan 5 menyampaikan Menteri Komunikasi naskah RUU ini dan Informatika secara resmi kepada No.83/KEP/M.KOMIN DPR RI. FO/10/2005 tanggal 24 Bersamaan dengan Oktober 2005 yang itu, pemerintah kemudian disempurnakan dengan melalui Departemen Keputusan Menteri No.: Komunikasi dan 10/KEP/M.Kominfo/01 Informatika /2007 tanggal 23 membentuk Januari 2007.
- 6. Tujuan Undang-Undang ITE Mengembangkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan aktifitas dan efisiensi pelayanan publik Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
- 7. Gambaran Umum Undang-UndangITE • Yang menjelaskan istilah–istilah Bab 1 – tentang ketentuan teknologi informasi menurut undang- umum undang informasi dan transaksi elektronik. • Yang menjelaskan tentang landasan Bab 2 – tentang asas dan pikiran dan tujuan pemanfaatan tujuan teknologi informasi dan transaksi elektronik • Yang menjelaskan sahnya secara Bab 3 – tentang informasi, hukum penggunaan dokumen dan dokumen, dan tanda tanda tangan elektronik sebagai mana tangan elektronik dokument atau surat berharga.
- 8. • Menjelaskan tentangindividu atau Bab 4 – tentang lembaga yang berhak mengeluarkan penyelenggaraa seritfikasi sertifikasi elektronik dan mengatur elektronik dan sistem ketentuan yang harus di lakukan bagi elektronik penyelenggara sistem elektronik • Berisi tentang tata cara penyelenggaraan transaksi elektronik Bab 5 - tengtang transaksi elektronik • Menjelaskan tentang tata cara Bab 6 – Tentang nama kepemilikan dan penggunaan nama domain, hak kekayaan domain intelektual, dan perlindungAN HAK pribadi
- 9. • Menjelaskan tentangpendistribusian Bab – 7 tentang dan mentransmisikan informasi perbuatan yang elektronik secara sengaja atau tanpa hak yang didalamnya memiliki dilarang muatan yang dilarang oleh hukum • Menjelaskan tentang pengajuan Bab – 8 tentang gugatan terhadap pihak pengguna penyelesaian teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sengketa Bab 9 – tentang • Menjelaskan tentang peran serta pemerintah dan masyarakat dalam peran pemerintah melindungi dan memanfaatkan dan peran teknologi informasi dan transaksi elektronik masyarakat
- 10. • Bab inimengatur tata cara penyidikan tindak Bab 10 – tentang pidana yang melanggar undang-undang ite sekaligus menentukan pihak-pihak yang berhak penyidikan melakukan penyidikan • Berisi sanksi-sanksi bagi pelanggar Bab 11 - tentang undang-undag ITE ketentuan pidana • Menginformasi bahwa segala peraturan Bab – 12 tentang lainnya dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang ITE ketentuan peralihan • Berisi tentang pemberlakuan undang— Bab 13 – tentang undang ini sejak ditanda tanganipresiden. ketentuan penutup
- 11. Pembobolan Situs KPU Padahari Sabtu, 17 April 2004, Dani Firmansyah (25 th), konsultan Teknologi Informasi (TI) PT Danareksa di Jakarta berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di http://tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama unik seperti Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL Injection (pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser) untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada hari Kamis, 22 April 2004.
- 12. Kasus Melinda Dee,Pembobolan Dana Nasabah Citibank Malinda melakukan manipulasi data serta mengalihkan dana milik nasabah ke rekening dia sendiri. Kasus ini muncul ke permukaan setelah nasabah melaporkan hal ini ke kantor polisi karena merasa dana yang dia simpan di bank berkurang. Terjerat dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), kemudian KUHP Pasal 263 ayat (1) dan (2).