Mahasiswa/i mampu menjelaskan definisi dan bentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam Kode Komersial Indonesia baik Entitas Perorangan maupun Sekutu dan dapat menjelaskan definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan tanggung jawab hukum kepada Perseroan Terbatas.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah perusahaan kereta api milik negara Indonesia yang menyelenggarakan layanan angkutan penumpang dan barang. Dokumen ini membahas strategi komunikasi dan humas terpadu untuk mengembangkan bisnis PT KAI, dengan fokus pada pelayanan pelanggan dan pemenuhan harapan pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup penguatan citra merek, peningkatan kualitas layanan, dan penyediaan one stop service.
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...intandwik_
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan hukum seperti firma, CV, perseroan terbatas, perum, perjan, dan koperasi. Juga membahas aspek hukum PT menurut UU No. 40 tahun 2007 seperti organ perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pembentukan PT. Sebagai contoh kasusnya dijelaskan mengenai sejarah PT Telkom Indonesia sejak berdiri hingga deregulasi telekomunikasi
1. PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) berdiri sejak 1864 dan telah mengalami beberapa kali perubahan status hingga menjadi perusahaan umum pada 1991 dan perseroan pada 1999.
2. Logo baru PT KAI diresmikan pada 2011 untuk merefleksikan semangat transformasi perusahaan menuju yang lebih baik di bawah kepemimpinan Direktur Utama baru.
3. Tujuan perubahan logo adalah meningkatkan citra PT KAI di mata publik
Laporan tahunan PT PELNI 2010 menyoroti upaya perusahaan dalam menjalankan misi menjamin aksesibilitas masyarakat di pulau-pulau terpencil, termasuk membuka rute baru dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Kinerja keuangan membaik meski target operasi armada belum tercapai penuh. Dewan Komisaris menyarankan perbaikan pengelolaan anak perusahaan dan optimalisasi aset tidak produktif untuk meningkatkan pendap
PT Kabelindo Murni Tbk merupakan salah satu produsen kabel listrik dan telekomunikasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1972. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kabel berkualitas untuk memenuhi standar nasional maupun internasional.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah perusahaan kereta api milik negara Indonesia yang menyelenggarakan layanan angkutan penumpang dan barang. Dokumen ini membahas strategi komunikasi dan humas terpadu untuk mengembangkan bisnis PT KAI, dengan fokus pada pelayanan pelanggan dan pemenuhan harapan pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup penguatan citra merek, peningkatan kualitas layanan, dan penyediaan one stop service.
HBL, 3, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Bentuk Badan Hukum, dan Perseroan T...intandwik_
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan hukum seperti firma, CV, perseroan terbatas, perum, perjan, dan koperasi. Juga membahas aspek hukum PT menurut UU No. 40 tahun 2007 seperti organ perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pembentukan PT. Sebagai contoh kasusnya dijelaskan mengenai sejarah PT Telkom Indonesia sejak berdiri hingga deregulasi telekomunikasi
1. PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) berdiri sejak 1864 dan telah mengalami beberapa kali perubahan status hingga menjadi perusahaan umum pada 1991 dan perseroan pada 1999.
2. Logo baru PT KAI diresmikan pada 2011 untuk merefleksikan semangat transformasi perusahaan menuju yang lebih baik di bawah kepemimpinan Direktur Utama baru.
3. Tujuan perubahan logo adalah meningkatkan citra PT KAI di mata publik
Laporan tahunan PT PELNI 2010 menyoroti upaya perusahaan dalam menjalankan misi menjamin aksesibilitas masyarakat di pulau-pulau terpencil, termasuk membuka rute baru dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Kinerja keuangan membaik meski target operasi armada belum tercapai penuh. Dewan Komisaris menyarankan perbaikan pengelolaan anak perusahaan dan optimalisasi aset tidak produktif untuk meningkatkan pendap
PT Kabelindo Murni Tbk merupakan salah satu produsen kabel listrik dan telekomunikasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1972. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kabel berkualitas untuk memenuhi standar nasional maupun internasional.
Perubahan struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) Menuju Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas rencana Perubahan Struktur Organisasi PT Pos Indonesia menuju privatisasi dan penawaran saham perdana (IPO) pada tahun 2013. Tim khusus telah bekerja selama satu tahun di bawah pimpinan Dr. Tb. Donny Syafardan untuk mempersiapkan proses privatisasi tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang proses bisnis pengiriman barang dan surat melalui kantor pos Indonesia cabang IT Telkom dengan tujuan di Bogor. Dokumen menjelaskan latar belakang masalah, profil perusahaan pos Indonesia dan PT Tiki, serta sejarah perusahaan pos Indonesia. Dokumen juga membahas proses perbaikan bisnis melalui Business Process Improvement atau Benchmarking.
Modul ini membahas tentang lembaga pembiayaan, peran bisnis, asuransi, dan klasifikasi bisnis untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya dijelaskan, serta peran penting bisnis bagi masyarakat. Fungsi, jenis, dan tujuan asuransi diuraikan, meliputi asuransi kesehatan, jiwa, dan kendaraan. Klasifikasi bisnis meliputi menemukan gagasan bisnis dan menganalisis
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Penerapan Good ...Rudy Harland
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG) di PT First Media Tbk, dengan menerapkan 5 pilar GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan.
2. PT First Media Tbk menerapkan 5 pilar GCG tersebut melalui peraturan perusahaan, pengelolaan sumber day
Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mekanisme dan manfaat penerapannya bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut membahas tentang Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). GCG merupakan prinsip untuk mengatur hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan untuk mencapai kinerja yang baik dan memberikan nilai tambah jangka panjang. Penerapan GCG pada BUMN dimulai pasca krisis ekonomi 1990an untuk mereformasi BUMN. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...AHMAD SULTONI
Tiga kalimat ringkasan dokumen:
PT Krakatau Steel menerapkan program 'Krakatau Steel Bersih' untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai arahan Kementerian BUMN, meliputi pengendalian internal, manajemen risiko, dan pelaporan pelanggaran."
Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...Mei Larasetiati
Teks tersebut membahas penerapan Good Corporate Governance pada PT Pandawa Banguntama. Teks menjelaskan bahwa studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG di perusahaan Indonesia khususnya PT Pandawa Banguntama, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG atau tidak. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep penerapan GCG oleh PT Pandawa Banguntama dapat dikatakan cukup baik.
PPT BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Unive...syifa khoirudin
PT Astra International menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan dalam menjalankan bisnisnya di berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, agribisnis, dan lainnya. Perusahaan juga memiliki pedoman GCG dan Kode Etik yang diperbarui secara berkala untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Dokumen tersebut berisi kebijakan pokok perusahaan PT. SUCOFINDO yang mencakup integritas bisnis, standar akuntansi, sistem pengendalian internal, auditor eksternal, larangan praktik monopoli, rencana jangka panjang, manajemen risiko, ketenagakerjaan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, dan sektor-sektor bisnis yang mencakup mineral, migas, pertanian, industri dasar dan kimia, serta aneka industri
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...AHMAD SULTONI
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan.Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif.
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Governance Rating, Universit...Deny Dermawan
Ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Dokumen tersebut membahas tentang governance rating dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, tujuan, dan metodologi yang digunakan lembaga-lembaga seperti IICG dalam melakukan penelitian dan pemeringkatan penerapan tata kelola perusahaan.
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan lembaga yang bergerak di bidang tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Kedua lembaga tersebut membuat alat penilaian self-assessment untuk mengukur penerapan tata kelola perusahaan yang terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai hak pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pengungkapan, dan audit. Hasil penilaian
Perubahan struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) Menuju Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas rencana Perubahan Struktur Organisasi PT Pos Indonesia menuju privatisasi dan penawaran saham perdana (IPO) pada tahun 2013. Tim khusus telah bekerja selama satu tahun di bawah pimpinan Dr. Tb. Donny Syafardan untuk mempersiapkan proses privatisasi tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang proses bisnis pengiriman barang dan surat melalui kantor pos Indonesia cabang IT Telkom dengan tujuan di Bogor. Dokumen menjelaskan latar belakang masalah, profil perusahaan pos Indonesia dan PT Tiki, serta sejarah perusahaan pos Indonesia. Dokumen juga membahas proses perbaikan bisnis melalui Business Process Improvement atau Benchmarking.
Modul ini membahas tentang lembaga pembiayaan, peran bisnis, asuransi, dan klasifikasi bisnis untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya dijelaskan, serta peran penting bisnis bagi masyarakat. Fungsi, jenis, dan tujuan asuransi diuraikan, meliputi asuransi kesehatan, jiwa, dan kendaraan. Klasifikasi bisnis meliputi menemukan gagasan bisnis dan menganalisis
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Penerapan Good ...Rudy Harland
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG) di PT First Media Tbk, dengan menerapkan 5 pilar GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan.
2. PT First Media Tbk menerapkan 5 pilar GCG tersebut melalui peraturan perusahaan, pengelolaan sumber day
Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta mekanisme dan manfaat penerapannya bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut membahas tentang Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). GCG merupakan prinsip untuk mengatur hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan untuk mencapai kinerja yang baik dan memberikan nilai tambah jangka panjang. Penerapan GCG pada BUMN dimulai pasca krisis ekonomi 1990an untuk mereformasi BUMN. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...AHMAD SULTONI
Tiga kalimat ringkasan dokumen:
PT Krakatau Steel menerapkan program 'Krakatau Steel Bersih' untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai arahan Kementerian BUMN, meliputi pengendalian internal, manajemen risiko, dan pelaporan pelanggaran."
Be & gg, Eka Revi Ruswandi, prof. dr. ir. h. hapzi ali pre m sc, mm. cma,...Mei Larasetiati
Teks tersebut membahas penerapan Good Corporate Governance pada PT Pandawa Banguntama. Teks menjelaskan bahwa studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan GCG di perusahaan Indonesia khususnya PT Pandawa Banguntama, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG atau tidak. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep penerapan GCG oleh PT Pandawa Banguntama dapat dikatakan cukup baik.
PPT BE & GG, Syifa Khoirudin, Hapzi Ali, Penerapan GCG pada Perusahaan, Unive...syifa khoirudin
PT Astra International menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan dalam menjalankan bisnisnya di berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, agribisnis, dan lainnya. Perusahaan juga memiliki pedoman GCG dan Kode Etik yang diperbarui secara berkala untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Dokumen tersebut berisi kebijakan pokok perusahaan PT. SUCOFINDO yang mencakup integritas bisnis, standar akuntansi, sistem pengendalian internal, auditor eksternal, larangan praktik monopoli, rencana jangka panjang, manajemen risiko, ketenagakerjaan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, dan sektor-sektor bisnis yang mencakup mineral, migas, pertanian, industri dasar dan kimia, serta aneka industri
BE & GG, Ahmad Sultoni, Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali Pre-MSc, MM. CMA, Penerapa...AHMAD SULTONI
Good governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahaan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengmbilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan.Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif.
Perseroan sangat menyambut baik program BUMN bersih yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui penerbitan Surat Edaran No. SE-05/ MBU/2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG, serta mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul serta bermartabat tersebut diwujudkan oleh Perseroan melalui program “Krakatau Steel (KS) Bersih”.
BE & GG,Deny Dermawan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Governance Rating, Universit...Deny Dermawan
Ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Dokumen tersebut membahas tentang governance rating dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, tujuan, dan metodologi yang digunakan lembaga-lembaga seperti IICG dalam melakukan penelitian dan pemeringkatan penerapan tata kelola perusahaan.
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan lembaga yang bergerak di bidang tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Kedua lembaga tersebut membuat alat penilaian self-assessment untuk mengukur penerapan tata kelola perusahaan yang terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai hak pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pengungkapan, dan audit. Hasil penilaian
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...Chives Radin
Modul ini membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, termasuk perseroan terbatas. Modul ini menjelaskan jenis-jenis badan usaha milik swasta dan negara/daerah beserta definisi dan contohnya. Modul ini juga menjelaskan mengenai perseroan terbatas secara khusus, termasuk struktur kepemilikan dan tanggung jawab hukum perseroan terbatas.
Pelatihan (Ketentuan TERBARU)_ "Prinsip dan Penerapan TATA KELOLA BUMN" (Perm...Kanaidi ken
Pelatihan ini membahas prinsip dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN sesuai peraturan terbaru. Pelatihan 2 hari ini mencakup berbagai aspek tata kelola seperti tugas dewan komisaris, sistem pengendalian internal, fungsi sekretaris perusahaan, dan etika bisnis. Diharapkan peserta memahami ketentuan tata kelola BUMN. Pelatihan ini cocok untuk komisaris, direksi, manajemen BUMN dan anak perusahaannya
Si pi, yohanes agung nugroho, hapzi ali, sistem informasi, konsep dasar pen...Yohanes Agung Nugroho
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi dan pengendalian internal berdasarkan COSO, good corporate governance, dan manajemen risiko. 2. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pengertian dan tujuan dari pengendalian internal, good corporate governance, dan manajemen risiko berdasarkan COSO serta prinsip-prinsip dan komponennya. 3. Dokumen ini memberikan panduan umum tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Similar to 3, HBL, Angela Regife Laksmy Situmorang, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Bentuk Badan Usaha (Perseroan Terbatas), Universitas Mercu Buana, 2018 (20)
Artikel hbl, angela regife laksmy situmorang,hapzi ali, tugas artikel, univer...angelaregife
PT Tjiwi Kimia adalah produsen kertas terintegrasi terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak 1978. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kertas dan produk stasioneri serta memasarkannya di pasar domestik dan internasional. PT Tjiwi Kimia berkomitmen untuk memenuhi peraturan lingkungan dan kesehatan kerja serta melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Perusahaan ini berupaya memperkuat mereknya di pas
Dokumen tersebut membahas tentang modul perkuliahan hukum bisnis dan lingkungan. Modul ini memberikan penjelasan mengenai konsep hukum lingkungan, sejarah perkembangannya, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, kedudukan hukum lingkungan dalam kerangka ilmu hukum, dan kasus implementasi hukum lingkungan terhadap perusahaan yang dikenakan sanksi karena membakar lahan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia dan menguraikan tiga kasus pemecatan buruh yang tidak sah di PT Tainan. Kasus-kasus tersebut melibatkan ketua serikat buruh yang dilarang masuk kerja setelah membela hak cuti melahirkan anggota serikat, serta buruh lain yang dilarang masuk kerja setelah mengikuti pelatihan serikat pekerja. Dokumen ini juga menjelaskan definisi hukum perburuhan menurut
4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...angelaregife
Mahasiswa harus dapat menjelaskan definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfaatnva peran kegiatan bisnis. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi dan konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Ppt document hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, ...angelaregife
Modul ini membahas tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1999 termasuk pengertian, asas, tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta pengecualian. Juga membahas tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi ketentuan undang-undang tersebut dan jaminan yang diberikan kepada masyarakat.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
3, HBL, Angela Regife Laksmy Situmorang, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Bentuk Badan Usaha (Perseroan Terbatas), Universitas Mercu Buana, 2018
1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bentuk Badan Hukum, Perseroan
Terbatas
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
03
1A2323EL Angela Regife Laksmy
Situmorang
Abstract : Kompetensi
Memberi pengetahuan umum
tentang Bentuk Badan Hukum,
Perseroan Terbatas.
Mahasiswa/i dapat menjelaskan
definisi dan bentuk badan usaha
dan menjelaskan definisi
perseroan terbatas sesuai
dengan undang-undang yang
berlaku.
2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang
BENTUK BADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS
1. Pengertian Perseroan Terbatas atau Perseroan
Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang ini
serta peraturan pelaksanaannya.
Bentuk-bentuk Badan Usaha
a. Firma adalah suatu badan usaha yang didiri kan oleh dua orang atau
lebih pemilik modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan
usaha dalam satu nama organisasi perusahaan.
b. Perseroan Commanditer (CV) atau Perseroan Komanditer adalah
suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua
orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat
keterlibata n yang berbeda – beda di antara anggotanya.
c. Perusahaan terbatas negara (Persero) / Perusahaan Persero adalah
BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT ) yang modal /
sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang
bertujuanya mengejar keuntungan.
d. Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang
didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan
memperoleh keuntungan.
e. Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan
dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa
melepaskan syarat efisiensi efektifitas dan segi ekonomis.
f. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang - orang
atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 Pengertian Perseroan Terbatas
(Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang
3. Aspek Hukum PT sesuai UU no. 40 tahun 2007Organ Perseroan adalah
a. Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupumasyarakat pada umumnya.
c. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan,
ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
d. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas
kerugian Perseroan mel ebihi saham yang dimiliki.
e. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang
dibuat dalam bahasa Indonesia.
4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang
IMPLEMENTASI PADA PERUSAHAAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
I. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Perusahaan
Maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar, adalah sebagai
berikut:
• Melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan dan program Pemerintah di
bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi,
dengan menyediakan barang-jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestic maupun internasional
di bidang perkeretaapian, yang meliputi:
a. Usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api
b. Kegiatan perawatan dan pengusahaan orang dan barang dengan kereta
api
c. Kegiatan perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian
d. Pengusahaan bisnis properti secara professional
e. Pengusahaan bisnis penunjang prasarana dan sarana kereta api secara
efektif untuk kemanfaatan umum
II. Sasaran
Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019 yang telah
mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Pemegang Saham, maka tahapan arah
pengembangan perusahaan ke depan akan mengedepankan “inovasi” sebagai inti dari
setiap kegiatan dengan tetap mempertimbangkan kondisi eksternal.
Dengan inovasi secara terus-menerus, diharapkan KAI dapat mencapai
tujuan better business yaitu mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk
pelanggan sekaligus memperoleh pendapatan yang optimal serta mencapai 4 (empat)
Pilar Utama, yaitu Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan.
Secara umum, sasaran perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Membentuk citra (image) sebagai perusahaan transportasi yang
menjamin safety, memberikan pelayanan tepat waktu, keamanan, dan
kenyamanan selama perjalanan
b. Perlunya jaringan jalan rel yang dapat meningkatkan kapasitas angkut sesuai
dengan target yang telah ditetapkan perusahaan
c. Pengembangan sistem informasi, safety system serta teknologi sarana dan
prasarana yang dapat diandalkan sehingga meningkatkan pelayanan dan
kepercayaan pelanggan
d. Perlunya sumber dana yang besar untuk memperluas jaringan jalan rel,
pembaruan sarana dan prasarana yang sudah tua, pemanfaatan lahan yang
kurang optimal untuk usaha non angkutan, pengembangan fasilitas perawatan
di Balai Yasa dan Depo, serta pengembangan fasilitasuntuk meningkatkan
layanan angkutan penumpang dan barang
5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang
e. Melakukan product innovation untuk tetap eksis di pasar dan memenangkan
persaingan antara penyedia jasa transportasi
f. Menerapkan marketing activities dalam menyampaikan pesan dan edukasi
bagi pelanggan bahwa pelayanan yang diberikan semakin baik
III. Strategi Perusahaan
Strategi perusahaan merupakan garis besar langkah-langkah yang akan
ditempuh Perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh
Direksi yang menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan
bisnis perusahaan. Penetapan strategi perusahaan berikut ini merupakan
pedoman penerapan strategi umum untuk pencapaian arah dan sasaran
perusahaan yang telah ditetapkan dalam grand strategy yang diuraikan sebagai
berikut: “Meningkatkan porsi pendapatan secara agresif dari angkutan
barang di Jawa dan Sumatera dengan menawarkan konsep Total Logistic
Solution kepada customer untuk memberikan layanan angkutan barang
pick up & delivery secara door to door services.”
a. Mengembangkan angkutan komuter Jabodetabek dan KA ke Bandara
untuk meningkatkan layanan angkutan penumpang
b. Pengembangan stasiun
c. Mengembangkan usaha property
d. Meningkatkan safety level operasional kereta-api sampai ke tingkat
ekstrim melalui upaya dan tekad secara terus menerus untuk
mewujudkan zero accident dengan adopsi teknologi keselamatan
secara tepat sasaran dan terus memperbaiki keandalan operasionalnya
e. Meningkatkan customer services dengan pelayanan yang lebih
customer centric, service oriented, dan quality focused, dengan
memberikan keamanan, kenyamanan, dan added value services kepada
customers mulai dari stasiun keberangkatan hingga ke stasiun tujuan
f. Peningkatan peran SDM sebagai strategic business partner
Dengan demikian, STRATEGI Perusahaan adalah: “Menjadi Solusi Transportasi Terbaik
di Indonesia”
6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Angela Regife Laksmy Situmorang
Dafar Pustaka
http://kip.kereta-api.co.id/page/Tujuan,%20Sasaran,%20dan%20Strategi%20Perusahaan/19
Modul Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Minggu 3