Dokumen tersebut membahas empat jenis kontrak beserta prinsip-prinsip dan kewajiban para pihaknya menurut KUH Perdata dan yurisprudensi. Empat jenis kontrak tersebut adalah perjanjian untung-untungan, perjanjian penangguhan hutang, perjanjian perdamaian, dan perjanjian pemberian kuasa.
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI PADA STANDART KONTRAK BAKU SYARAT DAN KONDISI P...Rachardy Andriyanto
Dokumen tersebut membahas analisis klausula eksonerasi pada standar kontrak pengiriman PT. Eka Sari Lorena. Beberapa klausula seperti tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, dan kerugian keuntungan dianggap melanggar UU Perlindungan Konsumen karena mengalihkan tanggung jawab dari pengangkut ke pengirim.
1. Dokumen tersebut membahas aspek hukum dalam perjanjian baku pada layanan parkir valet, khususnya mengenai kesesuaian perjanjian tersebut dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Dibahas mengenai asas-asas umum perjanjian antara lain asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, keseimbangan, dan perlindungan konsumen dalam perjanjian baku.
3. Dokumen tersebut men
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang – Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
Dokumen tersebut membahas empat jenis kontrak beserta prinsip-prinsip dan kewajiban para pihaknya menurut KUH Perdata dan yurisprudensi. Empat jenis kontrak tersebut adalah perjanjian untung-untungan, perjanjian penangguhan hutang, perjanjian perdamaian, dan perjanjian pemberian kuasa.
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI PADA STANDART KONTRAK BAKU SYARAT DAN KONDISI P...Rachardy Andriyanto
Dokumen tersebut membahas analisis klausula eksonerasi pada standar kontrak pengiriman PT. Eka Sari Lorena. Beberapa klausula seperti tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, dan kerugian keuntungan dianggap melanggar UU Perlindungan Konsumen karena mengalihkan tanggung jawab dari pengangkut ke pengirim.
1. Dokumen tersebut membahas aspek hukum dalam perjanjian baku pada layanan parkir valet, khususnya mengenai kesesuaian perjanjian tersebut dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Dibahas mengenai asas-asas umum perjanjian antara lain asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, keseimbangan, dan perlindungan konsumen dalam perjanjian baku.
3. Dokumen tersebut men
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang – Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Tinjauan Umum Perjanjian, Polis dan Sifat Perjanjian Asuransi Fenti Anita Sari
B. Pengertian Polis Asuransi
Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangi atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu.
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang - Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Undang-undang Kepailitan Indonesia mengatur tentang kepailitan sejak 1998, dan bertujuan untuk membagikan kekayaan debitur di antara kreditur, menghindari eksekusi terpisah, serta memberikan solusi ketika debitur berhenti membayar. Syarat kepailitan adalah adanya dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi dan polis asuransi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung akan mengganti kerugian tertanggung, polis asuransi adalah bukti tertulis perjanjian asuransi, dan polis memiliki berbagai unsur dan jenis seperti polis ditaksir dan tidak ditaksir.
Perjanjian ini mengatur pendirian perusahaan patungan antara dua pemegang saham untuk menjalankan bisnis tertentu di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai definisi istilah, hak dan kewajiban para pihak, serta tata kelola perusahaan."
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Ricco Survival Yubaidi
Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) memberi kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas jaminan agunan tanah debitur sampai pelunasan kredit. SKMHT berlaku untuk kredit-kredit tertentu seperti kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit produktif lainnya dengan plafon tertentu. SKMHT tidak gugur meskipun pemberi kuasa meninggal, kecuali apabila kreditur sudah diberit
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
Materi kali ini kita akan membahas APHT. Salah satu akta yang menjadi kewenangan dan dipersiapkan oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT). Mari simak apa itu APHT.
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menjamin penggantian kerugian pihak tertanggung. Dana pensiun dikelola untuk memberikan manfaat pensiun kepada pekerja, ada dua jenis yaitu dana pensiun lembaga keuangan dan pemberi kerja. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang ber
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
Draft perjanjian jual beli aset billingual - Gedung dan Tanah.
Anda bisa membeli perjanjian ini melalui link di bawah ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-Jual-Beli-Aset-Tanah-dan-Bangunan-billingual-English-and-Bahasa-Indonesia-p524885725
Materi kali ini akan membahas salah satu bagian dari tahapan dalam Hak Tanggungan, yaitu Roya. Kapan dilakukan Roya? Apa saja persyaratan Roya ? Apakah Roya menjadi satu keharusan dalam pelaksanaan Hak Tanggungan ? Simak materinya berikut ini
Perjanjian Gadai Saham tidaklah seperti perjanjian gadai pada umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang digadaikan yaitu berupa saham. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
Perjanjian lisensi merek ini mengatur penggunaan lisensi merek secara eksklusif/non-eksklusif oleh pihak kedua atas merek yang dimiliki pihak pertama untuk kepentingan bisnis tertentu di Indonesia. Perjanjian ini mengatur syarat dan ketentuan penggunaan lisensi merek tersebut termasuk pembayaran royalti, kewajiban perlindungan merek, pendaftaran merek, serta tanggung jawab para pihak.
Pemberi gadai memberitahukan perusahaan bahwa saham telah digadaikan kepada penerima gadai sesuai dengan akta gadai saham. Perusahaan diminta untuk mendaftarkan gadai saham, menyerahkan sertifikat saham, dan memindahkan pembayaran dividen ke rekening penerima gadai. Perusahaan menyetujui pemberitahuan gadai saham ini.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen ini memberikan kuasa kepada sebuah perusahaan untuk menjual saham milik sebuah perusahaan lain atas nama pemberi kuasa. Pemberi kuasa memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali kepada penerima kuasa untuk mengambil tindakan penjualan saham, menandatangani dokumen terkait, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penjualan saham tersebut. Kuasa ini tidak dapat dibatalk
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum asuransi. Terdapat beberapa poin penting yaitu definisi asuransi menurut KUHD dan UU Asuransi, tujuan asuransi seperti pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian, unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi seperti subyek hukum, persetujuan, dan premi, serta jenis-jenis asuransi seperti asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dok
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang - Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Undang-undang Kepailitan Indonesia mengatur tentang kepailitan sejak 1998, dan bertujuan untuk membagikan kekayaan debitur di antara kreditur, menghindari eksekusi terpisah, serta memberikan solusi ketika debitur berhenti membayar. Syarat kepailitan adalah adanya dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi dan polis asuransi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana penanggung akan mengganti kerugian tertanggung, polis asuransi adalah bukti tertulis perjanjian asuransi, dan polis memiliki berbagai unsur dan jenis seperti polis ditaksir dan tidak ditaksir.
Perjanjian ini mengatur pendirian perusahaan patungan antara dua pemegang saham untuk menjalankan bisnis tertentu di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai definisi istilah, hak dan kewajiban para pihak, serta tata kelola perusahaan."
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Ricco Survival Yubaidi
Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) memberi kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas jaminan agunan tanah debitur sampai pelunasan kredit. SKMHT berlaku untuk kredit-kredit tertentu seperti kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit produktif lainnya dengan plafon tertentu. SKMHT tidak gugur meskipun pemberi kuasa meninggal, kecuali apabila kreditur sudah diberit
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
Materi kali ini kita akan membahas APHT. Salah satu akta yang menjadi kewenangan dan dipersiapkan oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT). Mari simak apa itu APHT.
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menjamin penggantian kerugian pihak tertanggung. Dana pensiun dikelola untuk memberikan manfaat pensiun kepada pekerja, ada dua jenis yaitu dana pensiun lembaga keuangan dan pemberi kerja. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang ber
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
Draft perjanjian jual beli aset billingual - Gedung dan Tanah.
Anda bisa membeli perjanjian ini melalui link di bawah ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-Jual-Beli-Aset-Tanah-dan-Bangunan-billingual-English-and-Bahasa-Indonesia-p524885725
Materi kali ini akan membahas salah satu bagian dari tahapan dalam Hak Tanggungan, yaitu Roya. Kapan dilakukan Roya? Apa saja persyaratan Roya ? Apakah Roya menjadi satu keharusan dalam pelaksanaan Hak Tanggungan ? Simak materinya berikut ini
Perjanjian Gadai Saham tidaklah seperti perjanjian gadai pada umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang digadaikan yaitu berupa saham. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
Perjanjian lisensi merek ini mengatur penggunaan lisensi merek secara eksklusif/non-eksklusif oleh pihak kedua atas merek yang dimiliki pihak pertama untuk kepentingan bisnis tertentu di Indonesia. Perjanjian ini mengatur syarat dan ketentuan penggunaan lisensi merek tersebut termasuk pembayaran royalti, kewajiban perlindungan merek, pendaftaran merek, serta tanggung jawab para pihak.
Pemberi gadai memberitahukan perusahaan bahwa saham telah digadaikan kepada penerima gadai sesuai dengan akta gadai saham. Perusahaan diminta untuk mendaftarkan gadai saham, menyerahkan sertifikat saham, dan memindahkan pembayaran dividen ke rekening penerima gadai. Perusahaan menyetujui pemberitahuan gadai saham ini.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen ini memberikan kuasa kepada sebuah perusahaan untuk menjual saham milik sebuah perusahaan lain atas nama pemberi kuasa. Pemberi kuasa memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali kepada penerima kuasa untuk mengambil tindakan penjualan saham, menandatangani dokumen terkait, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk penjualan saham tersebut. Kuasa ini tidak dapat dibatalk
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum asuransi. Terdapat beberapa poin penting yaitu definisi asuransi menurut KUHD dan UU Asuransi, tujuan asuransi seperti pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian, unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi seperti subyek hukum, persetujuan, dan premi, serta jenis-jenis asuransi seperti asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dok
Pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Dokumen tersebut membahas mengenai aspek hukum di bidang asuransi, meliputi pengaturan hukum asuransi di Indonesia, pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No. 2/1992, unsur-unsur asuransi, jenis polis, kewajiban pemberitahuan tertanggung, eksonerasi tanggung jawab penanggung, jenis asuransi dan usaha penunjang asuransi, bentuk hukum usaha asuransi, perijinan dan pengawasan usaha
Perjanjian ini mengatur hubungan antara pemegang polis dan pialang asuransi. Pialang asuransi akan memberikan layanan konsultasi produk asuransi dan pengurusan polis dan klaim kepada pemegang polis. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu seperti pemegang polis harus membayar premi tepat waktu sedangkan pialang asuransi harus menjaga kerahasiaan informasi pemegang polis.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Kasus Enron melawan Indonesia bermula dari pembatalan proyek pembangunan PLTU Pasuruan oleh pemerintah Indonesia pada 1998. Enron yang tergabung dalam konsorsium investor mengajukan klaim kepada MIGA atas pelanggaran kontrak oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan konvensi MIGA, Indonesia diwajibkan membayar klaim sebesar $15 juta kepada MIGA. Namun demikian, perlu mempertimbangkan perjanjian antara pemerintah dan investor
**Relevansi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1774 (KUHPerdata 1774) di Masa Kini:**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1774 (KUHPerdata 1774) adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata di wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah Indonesia pada masa itu. Meskipun KUHPerdata 1774 tidak lagi berlaku, pengaruh dan prinsip-prinsipnya masih terasa dalam beberapa aspek hukum modern di Indonesia.
**1. Warisan Sejarah Hukum:**
KUHPerdata 1774 adalah bagian penting dari sejarah hukum di Indonesia. Memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang pada masa itu membantu memahami evolusi dan pengembangan hukum di negara ini. Sejarah hukum memainkan peran kunci dalam membentuk landasan hukum saat ini.
**2. Pengaruh pada Pengaturan Hukum Baru:**
Beberapa prinsip atau ide dari KUHPerdata 1774 dapat menginspirasi atau memengaruhi pembentukan undang-undang dan regulasi hukum yang lebih modern di Indonesia. Aspek-aspek seperti hak kepemilikan, perlindungan hukum, dan prinsip keadilan masih memiliki relevansi penting dalam hukum saat ini.
**3. Pentingnya Hukum Adat:**
KUHPerdata 1774 mengakui pentingnya hukum adat dalam beberapa kasus. Hal ini mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip hukum adat dapat mengisi celah hukum modern dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat.
**4. Hak Waris dan Pewarisan:**
Prinsip-prinsip hukum waris dan pewarisan dari KUHPerdata 1774 masih dapat memberikan panduan dalam menangani sengketa warisan di masyarakat. Pengaturan ini terus menjadi bagian penting dari hukum perdata modern yang memastikan hak-hak individu di dalam sistem warisan.
**5. Perlindungan Hukum dan Hak Individu:**
KUHPerdata 1774 menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi individu dan badan hukum. Hal ini juga merupakan prinsip dasar dalam hukum modern. Hak asasi individu dan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan masih menjadi pijakan utama dalam sistem hukum saat ini.
**6. Refleksi Nilai-Nilai Hukum pada Masa Lalu:**
KUHPerdata 1774 mencerminkan norma dan nilai-nilai yang dianggap penting pada masa itu. Memahami konteks sosial dan budaya pada masa itu dapat memberikan wawasan tentang evolusi masyarakat dan hukum di Indonesia. Nilai-nilai ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang sejarah hukum dan budaya Indonesia.
Walaupun KUHPerdata 1774 bukan lagi landasan hukum yang berlaku, pengaruhnya masih terasa dalam berbagai aspek hukum di Indonesia. Bagian-bagian tertentu dari KUHPerdata 1774 juga dapat masih mempengaruhi regulasi hukum atau interpretasi kasus-kasus tertentu. Memahami sejarah hukum adalah kunci untuk memahami evolusi sistem hukum dan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Meskipun hukum telah berkembang sejak KUHPerdata 1774, fondasi dari periode tersebut tetap relevan dan memberi
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
2jkyfkytfkytkt
1. 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi
Hak dan Kewajiban Penanggung:
1) Penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian
Asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339
2) Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal
tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1), (2), (3). Pasal 1338 KUHPerdata
menyatakan bahwa :
a) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
b) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau
karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3) Penanggung hendaknya membuat perjanjian Asuransi secara tertulis dalam suatu akta yang
disebut Polis. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 255 KUHD.
4) Hak Penanggung untuk menutup kembali (Reasuransi) penanggungnya kepada Perusahaan
Asuransi yang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 271 KUHD. Tindakan menutup reasuransi
disamping melindungi penanggung pertama dari kesulitan melaksanakan kewajibannya, juga
secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang polis.[6]
Hak dan Kewajiban Tertanggung
1) Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung.
2) Pemegang polis / tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan
memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yaitu :
“Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu
masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian
ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya
kerugian dan bunga”
3) Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian Asuransi juga mempunyai hak untuk
dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam Pasal 1318
KUHPerdata.
4) Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.