Bantuan rehabilitasi gedung SMK tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan kejuruan dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung SMK yang membutuhkan rehabilitasi. Program ini menargetkan 60 paket rehabilitasi gedung SMK senilai Rp3 miliar untuk mendukung pencapaian Pendidikan Menengah Universal.

2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK
TAHUN 2014
1.
KODE JUKNIS
:
10-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK
3.
TUJUAN
:
a. Mendukung program peningkatan akses/
daya tampung pada SMK;
b. Memenuhi kebutuhan Rehabilitasi Gedung
SMK sehingga dapat mengembalikan
fungsi ruang.
4.
5.
6.
SASARAN
NILAI BANTUAN
PEMANFAATAN
DANA
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
:
:
:
PERSYARATAN
PENERIMA
:
60 (enam puluh) Paket
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
a. Rehabilitasi Gedung SMK
b. Biaya Pengelolaan Administrasi
a. Bantuan diberikan dalam bentuk dana
untuk rehabilitasi gedung SMK;
b. Adanya Analisis Tingkat Kerusakan oleh
Dinas Cipta Karya/ Tim Teknis (SMK
Jurusan Bangunan).
a. Diusulkan
oleh
Dinas
Pendidikan
dan/
atau
Provinsi/Kabupaten/Kota
diprioritaskan bagi SMK yang mendapat
afirmasi melalui program percepatan
pembangunan.
b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki
lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik
Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik
Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan
dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar
wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan
Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat
atas tanah;
c. Memiliki data analisis kerusakan Ruang
dari Dinas Cipta Karya/SMK Jurusan
Bangunan;
d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
memiliki/ menampung peserta didik
minimal 192 siswa;
ii
7.
8.

4. e. Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap
sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan
dengan Akta Pendirian Yayasan;
f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang;
g. Memiliki surat keputusan pengangkatan
Kepala SMK;
h. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk:
1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil bantuan rehabilitasi ruang;
2) Mengetahui serah terima aset hasil
bantuan rehabilitasi ruang dari Kepala
Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta;
3) Bagi SMK Swasta memiliki Akta
Pendirian Yayasan.
9
JADWAL KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
6.
7.
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis dan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksanaan
9.
10.
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
5.
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. April
s.d. April
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30
hari kalender setelah
pekerjaan selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi
dan kondisi.
iii

5. 10
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Pendidikan Menengah
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
iv

6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Tujuan ....................................................................................... 1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan ....................................................... 1
D. Sasaran ..................................................................................... 3
E. Hasil yang Diharapkan ................................................................ 3
F. Nilai Bantuan .............................................................................. 3
G. Karakteristik Program Bantuan ................................................... 3
H. Jadual Kegiatan .......................................................................... 3
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5
A. Organisasi .................................................................................. 4
B. Tugas dan Tanggungjawab ......................................................... 4
1. Direktorat Pembinaan SMK ..................................................... 4
2. Dinas Pendidikan Provinsi ....................................................... 4
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ........................................... 5
4. SMK ...................................................................................... 5
5. Komite Sekolah ...................................................................... 6
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................ 7
A. Persyaratan Penerima. ................................................................ 7
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan .. 7
C. Bimbingan Teknis ....................................................................... 8
D. Penyaluran Dana ....................................................................... 8
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ............................................................................................... 10
A. Ketentuan Penggunaan Dana .................................................... 10
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .................................... 10
BAB V PELAPORAN........................................................................... 11
BAB VI PENUTUP ............................................................................. 13
LAMPIRAN ....................................................................................... 14
v

7. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal
(PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk
mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk
menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk
mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan
dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui melalui Direktorat
Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan rehabilitasi gedung
SMK sebanyak 60 paket
Peningkatan sarana dan prasarana berupa rehabilitasi gedung SMK
dimaksudkan untuk meningkatkan perwajahan sekolah sehingga
pembelajaran dapat berjalan lebih optimal.
Bonus demografi tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia
untuk mempersiapkan generasi baru, untuk itu momentum ini harus
dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar
dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing
yang tinggi.
Dalam hal pelaksanaannya, diharapkan dukungan, perhatian dan
kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah
Kabupaten/ Kota/Propinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing pihak.
Diharapkan program bantuan ini dapat direalisasikan, sehingga dapat
bermanfaat bagi masyarakat khususnya peserta didik.
B.
Tujuan
Tujuan pemberian bantuan adalah:
a. Melakukan perbaikan, pemeliharaan dan mengembalikan fungsi
gedung SMK yang kondisinya perlu dilakukan rehabilitasi;
b. Meningkatkan kekuatan konstruksi bangunan (Retrofiting)
C.
Dasar Hukum dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK SMK,
dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
1

8. 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
2

9. D.
Sasaran
Sasaran bantuan program Rehabilitasi Gedung SMK melalui APBN tahun
2014 adalah 60 (enam puluh) Paket rehabilitasi gedung.
E.
Hasil Yang Diharapkan
Terlaksananya Rehabilitasi Gedung SMK sebanyak 60 paket pada tahun
2014.
F.
Nilai Bantuan
Total nilai bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun anggaran 2014
adalah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
G.
Karakteristik Program Bantuan
a. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan perubahannya;
b. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
c. Bantuan ini dipergunakan untuk memperbaiki gedung yang rusak
dengan kategori rusak sedang dan rusak berat;
d. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan
pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah dana diterima
e. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan.
H.
Jadual Kegiatan
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KEGIATAN
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksanaan
9.
10.
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
WAKTU PELAKSANAAN (2014)
s.d. April
s.d. April
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14 hari kalender sejak
dana diterima di rekening Sekolah
120 hari kalender sejak dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30 hari kalender setelah
pekerjaan selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
3

10. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan bantuan
Rehabilitasi Gedung SMK dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung SMK
melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
4. SMK penerima;
5. Komite Sekolah.
akan
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan
Rehabilitasi Gedung SMK SMK;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
d. Menetapkan penerima dana bantuan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK
(apabila dipandang perlu);
h. Menerima laporan hasil pelaksanaan bantuan Rehabilitasi
Gedung SMK;
i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling);
j. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan ke institusi yang terkait;
b. Menerima tembusan surat/rekap usulan dan /atau mengusulkan
bantuan rehabilitasi gedung SMK dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
4

11. d. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program
bantuan Rehabilitasi Gedung SMK sesuai dengan ketentuan;
e. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
pelaksanaan program;
f. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menghimpun usulan kebutuhan Rehabilitasi Gedung SMK dari
sekolah;
b. Mengusulkan calon penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMK
ke Direktorat Pembinaan SMK;
c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal bantuan pembangunan
Rehabilitasi Gedung SMK untuk SMK yang telah ditetapkan
sebagai calon penerima bantuan Ruang Kelas Baru (RKB);
e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan antara SMK dengan Direktorat Pembinaan
SMK;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program bantuan Rehabilitasi Gedung SMK sesuai
dengan ketentuan;
g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi
Gedung SMK dari sekolah;
i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil
Bantuan
Rehabilitasi Gedung SMK bagi SMK Negeri dan mengetahui serah
terima aset hasil Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK dari Kepala
Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
4. SMK
a. Menyusun dan membuat analisis tingkat kerusakan gedung SMK
bersama dengan Dinas Cipta Karya/Pekerjaan Umum/pihak yang
kompeten untuk mengetahui prosentase tingkat kerusakan
gedung SMK yang ditandatangani oleh Dinas Cipta
Karya/Pekerjaan Umum/pihak yang kompeten
b. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat
Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana;
c. Membentuk Tim Rehabilitasi Ruang/Gedung SMK;
5

12. d. Membentuk Tim Perencana dan Pengawas Rehabilitasi Gedung
SMK yang berasal dari guru-guru bidang keahlian Teknik
Bangunan (bisa berasal dari SMK tersebut atau dari SMK lain
yang membuka bidang keahlian Teknik Bangunan);
e. Bersama Tim Rehabilitasi Ruang/Gedung dan Tim Perencana dan
Pengawas membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang/gedung
(kepala tukang, tukang dan pekerja);
f. Rehabilitasi bangunan gedung SMK dapat dilakukan secara
swakelola dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya;
g. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan
pelaksanaan Rehabilitasi ruang/gedung dan rehab/pengadaan
perabot;
h. Bersama Komite Sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim
Rehabilitasi ruang/gedung dan Tim Perencana dan Pengawas
dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK;
i. Bersama tim rehabilitasi dan tim perencana/pengawas meneliti
laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK;
j. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik,
pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan Rehabilitasi
Gedung SMK ;
k. Menandatangani Pakta Integritas;
l. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
m. Melakukan serah-terima hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung
SMK kepada :
1) Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya
dicatatkan sebagai aset Pemda bagi SMK Negeri;
2) Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan
bagi SMK Swasta;
n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi gedung
SMK yang sudah dilengkapi dengan serah terima pekerjaan
rehabilitasi gedung SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang
diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
setempat.
5. Komite Sekolah
Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk
keterlaksanaan program/kegiatan.
6

13. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima
1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi dan/ atau
diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program
percepatan pembangunan.
2. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK
Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual
Beli yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama
(KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah oleh pihak yang
berwenang;
3. Memiliki data analisis tingkat kerusakan ruang yang telah
ditandatangani pihak yang berwenang;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta
didik minimal 192 siswa;
5. Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak
boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan
Akta Pendirian Yayasan;
6. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang
berwenang;
7. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK;
8. Surat
pernyataan
kesanggupan
dari
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk:
a. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil
bantuan
rehabilitasi ruang;
b. Mengetahui serah terima aset hasil bantuan rehabilitasi ruang
dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta;
c. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan.
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan
Mekanisme pengajuan usulan dana bantuan Rehabilitasi Gedung SMK
sebagai berikut :
1. Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi
membuat
dan
menyampaikan usulan bantuan rehabilitasi ruang berdasarkan
analisis tingkat kerusakan sekolah ke alamat dibawah ini:
7

14. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit
Sarana dan Prasarana menerima usulan bantuan rehabilitasi gedung
SMK yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi usulan dan verifikasi
data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima
bantuan pembangunan rehabilitasi gedung SMK;
5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan rehabilitasi SMK ke Dinas
pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi meneruskan Undangan
Bimbingan Teknis SMK calon penerima bantuan rehabilitasi gedung
SMK tersebut kepada SMK penerima yang berada di wilayah
binaannya.
7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
rehabilitasi gedung SMK wajib menyampaikan persyaratan sebagai
penerima bantuan dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan
dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan
rehabilitasi gedung SMK dengan surat keputusan setelah dinyatakan
memenuhi persyaratan;
9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
Surat Perjanjian pemberian bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
1. Penjelasan materi pokok, yaitu :
a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
b) Strategi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK;
c) Pedoman Rehabilitasi Gedung SMK;
d) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
keuangan.
8

15. 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/ persyaratan sebagai calon
penerima bantuan;
3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
4. Penandatanganan Pakta Integritas;
5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
D. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK
dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
9

16. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A.
Ketentuan Penggunaan Dana
1. Dana bantuan digunakan untuk rehabilitasi gedung SMK sesuai
dengan jumlah bantuan yang diberikan dan berdasarkan analisis
tingkat kerusakan,
2. Bantuan dana ini hanya diperuntukkan:
a. Rehabilitasi gedung SMK; dan/atau
b. Biaya Pengelolaan Administrasi.
3. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Hasil analisis dari Cipta
Karya dan Harga Satuan Bangunan (HSB) per-m2 yang
direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum/harga satuan
bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
4. Apabila terjadi perubahan pekerjaan sebelum proses pekerjaan
dilaksanakan Kepala Sekolah harus mengajukan usulan perubahan
kepada Direktur Pembinaan SMK dengan persetujuan Dinas
Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi;
5. Penerima bantuan wajib menyelesaikan pelaksanaan rehabilitasi
gedung SMK sampai dapat difungsikan untuk kegiatan belajar
mengajar.
B.
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1. Setiap
penggunaan
dana
bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi
dan keuangan;
2. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program
bantuan rehabilitasi gedung SMK secara fisik, administrasi dan
keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi dengan
mengacu
pada
Pedoman
penyusunan
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban keuangan;
3. Dana bantuan pembangunan rehabilitasi gedung SMK yang diterima
harus selesai dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 120
(seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di
rekening sekolah;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
10

17. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK, harus dapat memberikan data
dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses rehabilitasi gedung SMK
dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan terdiri dari:
Jenis Laporan :
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1) Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SMK,
dengan dilampiri rekening koran;
2) Jadual
pelaksanaan
pekerjaan
yang
menggambarkan
pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK mulai dari pekerjaan
persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan dari Tim
Rehabilitasi kepada Kepala Sekolah
B. Laporan Akhir (100%) dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
1. Narasi hasil pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK;
2. Realisasi penggunaan dana pusat maupun pendamping (jika
ada) dilampiri bukti pengeluaran, meliputi:
a. Kas Umum;
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
c. Rekap Penggunaan Dana:
1) Biaya Konstruksi (upah dan bahan); dan/atau
2) Biaya Pengadaan perabot; dan
3) Biaya
Perencanaan,
pengawasan
serta
administrasi pengelolaan.
4) Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak.
3. Dokumen teknis antara lain:
1) Jadual pelaksanaan pekerjaan;
2) Gambar rencana rehabilitasi bangunan sesuai dengan bagian
gedung yang direhabilitasi
3) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan 0% s.d 100%;
4) Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ditandatangani Ketua Tim
Rehabilitasi, Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Kepala
SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan
0% - 100% (cetak foto berwarna);
11

18. 4.
5.
Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK Negeri,
dari kepala Sekolah ke Yayasan dengan diketahui Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK Swasta;
Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Kepala
Sekolah untuk keperluan pemeriksaan.
Laporan disusun oleh Sekolah dibantu oleh Tim Perencana dan Pengawas
disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur
Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana dengan tembusan
kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,
dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan
4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan
dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kemdikbud Gedung E lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270
12

19. BAB VI
PENUTUP
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima
bantuan rehabilitasi gedung SMK dapat mewujudkan rencana pengembangan
sekolahnya melalui program yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK
tahun 2014.
Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap
penting agar dilampirkan pada usulan.
Diharapkan pula semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik
langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu memahami isi Petunjuk
Teknis program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi
dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama
pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program bantuan rehabilitasi gedung SMK ini akan berjalan lancar, apabila
semua yang terlibat dalam proses rehabilitasi gedung SMK konsisten
terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini.
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan Tim
rehabilitasi gedung SMK serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
rehabilitasi gedung SMK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan
pandangan dan persepsi dalam perencanaan dan pelaksanaan program
bantuan rehabilitasi gedung SMK.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan
rehabilitasi gedung SMK rehabilitasi gedung SMK, Pedoman Perancangan
Bangunan Tahan Gempa, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan rehabilitasi gedung SMK yang
dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.
13

20. LAMPIRAN
14

21. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
:………………………………
:………………………………
:………………………………
:………………………………
Kabupaten/Kota..………
Propinsi……………………
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Sehubungan
dengan
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Bantuan
…………………………………Nomor:
……………….Tanggal……………. sebesar
Rp……………………(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran
pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi,
maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya
menjadi tanggungjawab saya.
Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,…………………………………..
Kepala SMK…………………………….
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………………………..
15

22. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . .
SMK ..............................
Jalan. ........................................ - ...................................
Telepon ( ..... ) .......................................
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Nom or : .................................
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REHABILITASI GEDUNG SMK
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ........................
Menimbang
:
bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan program
bantuan Rehabilitasi Gedung SMK, perlu dibentuk Tim
Rehabilitasi SMK;
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
beserta
perubahannya;
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan
Negara;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan (SMK/MAK);
16

23. 9.
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
07/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
M EM UTUSK AN
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Pembentukan Tim Rehabilitasi Gedung SMK, seperti namanama terlampir;
KEDUA
:
Tugas dan tanggung jawab Tim Rehabilitasi Gedung SMK
seperti tertuang dalam Panlak antara lain sebagai berikut :
1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :
a. Jadual dan urutan pekerjaan
b. Menyiapkan/mengadakan peralatan penunjang dan
bahan dengan memperhatikan standar kualitas
yang berlaku.
2. Membantu sekolah dalam hal :
a. Membentuk Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung
SMK antara lain kepala tukang, tukang dan pekerja.
b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alat
penunjang, dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi
pembayaran,
c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Rehabilitasi
antara lain :
1. Laporan Awal
Laporan awal pelaksanaan pekerjaan adalah
laporan yang menjelaskan tentang diterimanya
dana bantuan (tanggal dan jumlah yang
diterima) dan rencana persiapan pelaksanaan.
Laporan di lampiri dengan foto kopi lembar
saldo rekening terakhir yang tertulis jumlah
dana/bantuan yang masuk.
2. Laporan Akhir
Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan adalah
laporan yang menjelaskan tentang hasil
pelaksanaan pekerjaan
Rehabilitasi Gedung
17

24. SMK sejak persiapan sampai selesai. Laporan
dilengkapi dengan:
a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dan
Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan
Rehabilitasi Gedung SMK
dari Tim
Perencana dan Pengawas ke Kepala SMK;
b. Berita Acara Serah Terima Aset hasil
pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK, kepada
Pemerintah Daerah (bagi SMK Negeri)
melalui Dinas Pendidikan Kab./Kota;
c. Berita Acara Serah Terima Aset hasil
pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK, kepada
Yayasan (bagi SMK swasta) diketahui oleh
Dinas Pendidikan Kab./Kota;
d. Foto-foto hasil 0% sampai dengan 100%
(cetak warna);
Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat
Pembinaan
SMK,
disetujui
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas
Pendidikan provinsi.
KETIGA
:
Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua
dibebankan pada SMK ...................................... (penerima
bantuan);
18

25. KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
:
:
Kepala SMK ...........................
. . . . . . . . . . . . . .
Tembusan :
NIP.
1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi....
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota .....
4. Yang bersangkutan
19

26. Lampiran
Nomor
Tanggal
:
:
:
Surat Keputusan Kepala SMK ........
..............
..............
Tim Rehabilitasi Gedung SMK .......
NO
NAMA
1.
2.
3.
4.
5.
........................
........................
........................
........................
........................
UNSUR
Guru/Sekolah
Guru/Sekolah
Guru/Sekolah
Guru/Sekolah
Masyarakat/Komite
Sekolah
Ditetapkan di
Tanggal
JABATAN
DALAM TIM
Ketua Tim
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
:...........
:...........
Kepala SMK
................
NIP. . . . . . . . . . . . .
20

27. PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:………………………………
NIP
:………………………………
Jabatan
:………………………………
Alamat
:………………………………
Kab/Kota...................
Propinsi…………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menyatakan sebagai berikut :
Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung
berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam
melaksanakan
Bantuan...............................sesuai
Surat
Perjanjian Kerjasama;
Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap
menghadapi konsekuensinya.
Menyaksikan :
Pejabat Pembuat Komitmen
Jakarta,.....................
Kepala SMK...............,
Materai 6000
Ir. Nur Widyani, MM
NIP 19621026 198703 2 001
…………………………………
NIP. …………………………
21