2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
KEGIATAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM PSMK
TAHUN 2014
1.
KODE PROGRAM
:
35-DK-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
KEGIATAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM
PSMK
3.
TUJUAN
:
4.
SASARAN
:
33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia
5.
ALOKASI DANA
:
Sesuai alokasi dana dekonsentrasi tahun
2014 pada masing-masing Dinas Pendidikan
Provinsi.
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
Program PSMK Tingkat Provinsi dengan
rincian:
a. Pengadaan ATK;
b. Penggandaan bahan untuk peserta;
c. Honor Panitia dan Narasumber
d. Uang harian peserta, narasumber dan
panitia;
e. Biaya transport peserta, narasumber dan
panitia;
f. Biaya penginapan peserta, narasumber
dan panitia
g. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
a) Memberikan pemahaman mekanisme
pendataan di lingkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah;
b) Mengkoordinasikan petugas pendataan
SMK
Pusat
Layanan
TIK
untuk
memperoleh data SMK tahun 2014;
c) Memberikan
pendampingan
implementasi aplikasi Dapodikmen SMK.
ii

4. 7.
PELAKSANAAN
:
8.
JADWAL
KEGIATAN
:
a. Koordinasi diikuti oleh peserta dari unsur
Dinas Kabupaten/Kota dan satu anggota
Tim Pusat Layanan TIK SMK yang
ditetapkan
Kepala
Sekolah
yang
bersangkutan.
b. Koordinasi Data dan Informasi SMK
meliputi sosialisasi strategi pendataan
SMK tahun 2014, pelatihan penggunaan
SMK,
dan
aplikasi
Dapodikmen
pengembangan pusat TIK SMK;
No
KEGIATAN
1
WAKTU
(2014)
Juni
Koordinasi Data dan
Informasi PSMK
2
Pelaporan
Oktober
*catatan:
Penetapan
Jadual
penyelenggaraan
dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan
SMK dan Sekretariat Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah (Setditjen Dikmen) untuk
mengatur mobilitas narasumber pusat
9.
LAYANAN
INFORMASI
:
Dinas Pendidikan Provinsi setempat
dan
Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud, Gedung E Lt 13
Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725467
Email
: datapokok@ditpsmk.net
Website : http://www.ditpsmk.net
http://datapokok.ditpsmk.net
iii

5. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Tujuan ................................................................................... 1
C. Dasar Hukum ......................................................................... 1
D. Sasaran ................................................................................. 2
E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 2
F. Nilai Bantuan .......................................................................... 3
G. Karakteristik Program/Kegiatan ............................................... 3
H. Jadual Kegiatan ...................................................................... 3
BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ....................... 4
A. Organisasi ............................................................................... 4
B. Tugas dan Tanggungjawab ...................................................... 4
1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................... 4
2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................ 4
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................................... 4
4. Tim Pusat Layanan TIK SMK ............................................ 5
5. Penanggung Jawab Pendataan SMK Tingkat Provinsi ......... 5
6. Panitia Penyelenggara................. ................................... 5
BAB III. PERSYARATAN,
MEKANISME
PENYELENGGARAAN
KOORDINASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PROGRAM PSMK TINGKAT PROVINSI...................................... 6
A. Persyaratan Penyelenggaraan ................................................. 6
B. Mekanisme Penyelenggaraan ................................................... 6
BAB IV. KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ...................................................................................... 7
A. Ketentuan Penggunaan Dana ................................................... 7
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ................................... 7
BAB V. PELAPORAN............................................................................. 8
BAB VI. PENUTUP ................................................................................. 9
LAMPIRAN .......................................................................................... 10
iv

6. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan Program Kegiatan Pendataan SMK selalu dilakukan dari
tahun ke tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendata perkembangan
kondisi SMK Negeri dan Swasta sebagai bahan perencanaan pembinaan
SMK guna mendukung pencapaian Rencana Strategis Direktorat
Pembinaan SMK dan Kemdiknas tahun 2010 – 2014. Sejalan dengan hal
tersebut Direktorat Pembinaan SMK tahun 2014 menyiapkan anggaran
untuk mengkoordinasikan kegiatan pendataan SMK yang dialokasikan di
Dinas Pendidikan Provinsi.
Pada tahun 2013 tingkat perolehan data SMK dapat mencapai sekitar
99% dengan menggunakan format data pokok SMK. Namun dari segi
ketepatan waktu, kualitas, dan kelengkapan data masih perlu
ditingkatkan. Kondisi tersebut akan diatasi dengan berbagai strategi
pendataan antara lain memberdayakan SMK Pusat Layanan TIK di
tingkat Kabupaten/Kota, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki
aplikasi pendataan, meningkatkan pemanfaatan peralatan yang telah
ada,
dan
memberdayakan
Forum
Kepala
Sekolah/
Guru
(MKKS/K3S/MGMP).
Pada tahun 2014 program pendataan SMK tingkat provinsi difokuskan
untuk mensosialisasikan sistem Data Pokok Pendidikan Menengah
(Dapodikmen) tahun 2014. Pendekatan pelaksanaan akan dilakukan
melalui sosialisasi rencana strategi pendataan dan penyiapan petugas.
B. Tujuan
1. Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
2. Mengkoordinasikan petugas pendataan SMK Pusat Layanan TIK untuk
memperoleh data SMK tahun 2014;
3. Memberikan pendampingan implementasi aplikasi Dapodikmen SMK.
C. Dasar Hukum
Program Data dan Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi dilaksanakan
dengan mengacu pada ketentuan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
1

7. 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Peraturan
Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 104/PMK.02/2010 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan
perubahannya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 909/A.A3/KU/2014
tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan
SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdiknas tahun anggaran 2014;
11. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
8980/A.A3/KU/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengangkatan
Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat
Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun
anggaran 2014;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005
tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
D. Sasaran
33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia
2

8. E. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan pada kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan
Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:
1. Terselenggaranya kegiatan koordinasi Pengelolaan Data dan
Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi tahun 2014;
2. Peserta memahami materi dan mampu mengimplementasikan
program pendataan Dapodikmen SMK;
F. Alokasi Dana
Sesuai alokasi dana dekonsentrasi
Dinas Pendidikan Provinsi.
tahun 2014 pada masing-masing
G. Karakteristik Program/Kegiatan
1. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola
sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 dan
perubahannya;
2. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengelola dana secara transparan,
efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya
baik fisik, administrasi dan keuangan.
H. Jadual Kegiatan
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Program PSMK
Tingkat Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dilaksanakan sesuai
jadwal sebagai berikut :
No
1
KEGIATAN
WAKTU (2014)
Koordinasi Data dan Informasi
Juni
PSMK
2
Pelaporan
Oktober
*catatan:
Penetapan Jadual penyelenggaraan dikoordinasikan dengan Direktorat
Pembinaan SMK dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
(Setditjen Dikmen) untuk mengatur mobilitas narasumber pusat
3

9. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi
dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksana kegiatan terdiri dari unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kab/Kota;
4. Tim Pusat Layanan TIK SMK;
5. Penanggungjawab Pendataan SMK Tingkat Provinsi;
6. Panitia Penyelenggara.
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a) Menyiapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan program;
b) Menghimpun materi TOT;
c) Memfasilitasi pelaksanaan TOT narasumber pusat;
d) Menyelenggarakan Koordinasi Pengelolaan dan Analisa Data SMK
tingkat pusat.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a) Menetapkan Penanggung jawab Pendataan SMK tingkat provinsi;
b) Membentuk dan menugaskan Panitia Penyelenggara Koordinasi;
c) Menyusun rencana dan panduan penyelenggaraan koordinasi;
d) Menyiapkan narasumber teknis dan kebijakan Provinsi;
e) Melaksanakan koordinasi pendataan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a) Mengikuti kegiatan Koordinasi Pengelolaan dan Analisa Data SMK
Tingkat Provinsi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
b) Memahami mekanisme pendataan di lingkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah;
c) Meningkatkan kemampuan operasi aplikasi Dapodikmen.
4

10. 4. Tim SMK Pusat Layanan TIK
a) Mengikuti kegiatan Koordinasi Pengelolaan dan Analisa Data SMK
Tingkat Provinsi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
b) Memahami mekanisme pendataan di lingkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah;
c) Pelatihan menguasai penggunaan aplikasi Dapodikmen;
d) Menyebarluaskan hasil koordinasi kepada SMK di wilayah
pendampingan.
5. Penanggung Jawab Pendataan SMK Tingkat Provinsi
a) Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Pendataan tingkat
Pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Tim SMK Pusat
Layanan TIK;
b) Memfasilitasi implementasi aplikasi Dapodikmen lingkup Provinsi;
c) Membantu narasumber pusat.
6. Panitia Penyelenggara
Panitia Penyelenggara kegiatan koordinasi Pengelolaan Data dan
Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi dibentuk dan ditetapkan
oleh Pejabat yang berwenang, dengan tugas dan tanggungjawab
sebagai berikut:
a) Membuat dan mengirimkan undangan untuk peserta koordinasi
yang terdiri dari 1 orang unsur Dinas pendidikan kabupaten/kota
dan 1 orang petugas Pengelola Data SMK dari pusat layanan TIK
SMK;
b) Membuat dan mengirimkan surat permintaan narasumber pusat
ke Direktorat Pembinaan SMK;
c) Menggandakan dan mengemas materi untuk peserta koordinasi;
d) Menyiapkan kebutuhan tempat sidang, penginapan, dan
konsumsi;
e) Mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi;
f) Membuat notula setiap sesi kegiatan;
g) Menyusun laporan penyelenggaraan.
5

11. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENYELENGGARAAN
KOORDINASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PROGRAM PEMBINAAN SMK TINGKAT PROVINSI
A. Persyaratan Penyelenggaraan
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Program PSMK
Tingkat Provinsi agar diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Peserta koordinasi terdiri dari 1 (satu) petugas per Dinas Pendidikan
kabupaten/kota dan 1 (satu) petugas pendataan per SMK Pusat
Layanan TIK;
2. Materi Koordinasi meliputi sosialisasi strategi pendataan tahun 2014,
pendampingan implementasi aplikasi dapodikmen SMK;
3. Jadual pelaksanaan paling lambat Juni 2014 dan disarankan
dikoordinasikan dengan Direktorat Pembinaan SMK dan Setditjen
Dikmen untuk pengaturan mobilitas narasumber pusat.
B. Mekanisme Penyelenggaraan
Mekanisme penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
Program PSMK Tingkat Provinsi sebagaimana pada tabel terlampir.
6

12. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan
Data dan Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi dengan rincian:
1. Pengadaan ATK;
2. Penggandaan bahan untuk peserta;
3. Honor Panitia dan Narasumber
4. Uang harian peserta, narasumber dan panitia;
5. Biaya transport peserta, narasumber dan panitia;
6. Biaya penginapan peserta, narasumber dan panitia.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan untuk pertanggungjawaban penggunaan
dana antara lain:
1. Setiap penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik,
administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya
pengadaan barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti
pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan
yang berlaku;
3. Pajak-pajak yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan ini harus
disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana, maka
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi.
7

13. BAB V
PELAPORAN
Laporan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan
Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi terdiri dari 2 jenis laporan yaitu:
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Laporan
penyelenggaraan
kegiatan
disusun
oleh
Panitia
Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas
Pendidikan Provinsi. Hal-hal yang dilaporkan antara lain:
1) Notula/Kesepakatan hasil kegiatan Koordinasi Pengelolaan data
dan informasi PSMK tingkat provinsi;
2) Alur dan mekanisme penyelenggaraan;
3) Narasumber, peserta, dan panitia yang terlibat;
4) Tempat dan tanggal pelaksanaan;
5) ATK, materi, bahan, sarana prasarana yang digunakan untuk
kegiatan Koordinasi Pengelolaan data dan informasi PSMK tingkat
provinsi.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dan disiapkan oleh
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu.
Hal-hal
yang
perlu
diadministrasikan dan didokumentasikan sebagai laporan antara lain:
a. Surat Tugas setiap peserta;
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) setiap peserta;
c. Bukti biaya perjalanan dinas setiap peserta, dan narasumber;
d. Kuitansi dan Faktur penginapan, ATK, dan Bahan lainnya.
Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik oleh Dinas
Pendidikan Provinsi sebagai bahan untuk penyusunan laporan bulanan dan
laporan tahunan kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan
SMK ke Direktorat Pembinaan SMK.
8

14. BAB VI
PENUTUP
Dengan tersusunnya petunjuk teknis (juknis) ini diharapkan Dinas Pendidikan
Provinsi dapat menyelenggarakan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
Program PSMK Tingkat Provinsi tahun 2014 sesuai ketentuan.
Tantangan pendataan yang dihadapi saat ini hanya dapat diatasi dengan
adanya kerjasama yang solid dan sinergis antara Direktorat Pembinaan SMK,
Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan SMK. Selain itu
perlu didukung oleh tim pendataan SMK yang kompeten dan memiliki
integritas yang tinggi.
Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Dinas Pendidikan
Provinsi dalam kegiatan penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Data dan
Informasi Program PSMK Tingkat Provinsi merupakan wujud kepedulian
terhadap peningkatan mutu pendidikan SMK di masa yang akan datang.
9

15. LAMPIRAN
10

16. Lampiran:
Mekanisme Pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Informasi Program PSMK Tahun 2014
NO
KEGIATAN
1
Pembuatan Panduan Pelaksanaan
Kegiatan Pendataan SMK tahun
2014
2
Diseminasi Program Pendataan
SMK Tahun 2014 ke Dinas
Pendidikan Provinsi dan kab/Kota
3
Penetapan SMK Pusat Layanan TIK
PELAKSANA
TUGAS
PUSAT
PUSAT
PUSAT
WAKTU
SUMBER
DANA
1
Januari
Februari
Maret
4
Koordinasi Pengelolaan Data dan
Informasi di Pusat
PUSAT
Juni
6
Bimtek dan Pemberian bantuan
Pemberdayaan Layanan SMK Pusat
TIK
PUSAT
Maret-Mri
Penjelasan Strategi
Pendataan SMK tahun 2014
& Pelatihan penggunaan
aplikasi Dapodikmen SMK
2014. Peserta Petugas data
SMK Provinsi
Pusat
Pusat
7
Koordinasi Pengelolaan Data dan
Informasi di Provinsi
PROVINSI
8
SMK Pusat Layanan TIK/ Dinas
Pend. Kab/kota/ K3S/ melaksanakan
pendampingan Dapodikmen SMK
th 2014, bagi seluruh SMK di
wilayah binaan.
SMK PUSAT
TIK &
KAB/KOTA,
K3S
AgustusSeptember
Juli
Penjelasan Strategi
Pendataan SMK tahun 2014
& pendampingan
implementasi aplikasi
Dapodikmen SMK th 2014.
Peserta Petugas kab/kota
dan SMK Pusat TIK
Dekon
Bantuan
SMK Pusat
layanan
TIK
11
BULAN
KETERANGAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17. NO
KEGIATAN
PELAKSANA
TUGAS
WAKTU
9
Setiap SMK Memasukkan Data
tahun pelajaran 2014/2015 ke dalam
aplikasi Dapodikmen SMK 2014,
dan disinkronkan ke server pusat
SMK
10
Dinas Pendidikan Kab/Kota bagian
SMK memontor dan mengevaluasi
keterisian dan kelengkapan
Dapodikmen SMK di Server Pusat
untuk wilayah binaannya.
Dinas
Pendidikan
Kab/kota
JuliSeptember
11
Pelaporan
SMK PUSAT
TIK
SUMBER
DANA
Desember
JuliAgustus
1
Sinkronisasi data online via
internet
BOS
Monitoring Online via
internet
12
BULAN
KETERANGAN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18. 13