Program bantuan pengembangan SMK rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK rujukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sekolah. Program ini akan mendanai pembangunan/rehabilitasi gedung, laboratorium, perabot, dan sarana prasarana di 108 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
1.
KODE JUKNIS
: 17-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
: BANTUAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
3.
TUJUAN
: a.
4.
SASARAN
5
TOTAL NILAI
BANTUAN
PEMANFAATAN
DANA
6.
Mendukung program peningkatan akses,
ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
pemerataan kesempatan belajar di SMK;
b. Mengembangkan beberapa SMK menjadi
SMK Rujukan bagi penyelenggaraan program
pendidikan sekolah menengah kejuruan
yang lebih berkualitas dan berdaya saing;
c. Meningkatkan
daya
tampung
dan
melengkapi fasilitas pendidikan sesuai
dengan standar kebutuhan paket keahlian;
d. Melakukan perbaikan infrastruktur dan/atau
pengadaan perabot;
e. Melakukan perbaikan dan mengembalikan
fungsi gedung SMK.
: 108 Paket
: Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar)
: a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi gedung
pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang
Praktik); dan/atau
Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi Ruang
Perkantoran dan/ atau Guru; dan/atau
Pembangunan ruang kegiatan bersama
dengan aliansi;
Pembangunan smart laboratory sesuai
bidangnya;
Pembangunan teaching factory
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi selasar
penghubung; dan/atau
Pengadaan Perabot; dan/atau
Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur;
dan/atau
Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan
Elektrikal; dan/atau
Perencanaan, pengawasan pembangunan
dan pengelolaan administrasi.
ii

4. 7.
8.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah
diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan
Propinsi;
b. Memiliki School Development Plan (SDP)
yang dilengkapi dengan:
1) Site plan keseluruhan bangunan/massa
bangunan yang ada di lokasi;
2) Gambar 3 Dimensi ruang/ bangunan yang
akan dibangun melalui dana bantuan
Pengembangan SMK Rujukan;
3) Foto kondisi awal ruang/ bangunan yang
akan dibangun melalui dana bantuan
Pengembangan SMK Rujukan.
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah
Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dibuktikan dengan
Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat
oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan
hak ulayat/adat atas tanah dan masih
tersedia lahan/tempat untuk pengembangan
SMK Rujukan;
d. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik
(Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
(SUTET)), adanya sumber air dan akses
mudah dijangkau dengan alat transportasi
umum;
e. Diprioritaskan memiliki jumlah Rombel
sebanyak 22 Rombongan Belajar (Rombel)
(1 Rombel = 32 siswa);
f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang;
g. Memiliki Master Plan;
h. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
iii

5. i.
Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk:
1.) Melakukan pencatatan serah terima aset
hasil
Bantuan Pengembangan SMK
Rujukan (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
2.) Mengetahui serah terima aset
hasil
Bantuan Pengembangan SMK Rujukan
dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi
SMK Swasta.
Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan
pembina, pengurus maupun pengawas
yayasan penyelenggara SMK ybs.
j.
9.
JADUAL
KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
Waktu Pelaksanaan
9.
Laporan 30 %
10.
11.
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Agustus
365 hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender
setelah dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30 hari
kalender setelah
pekerjaan selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.
iv

6. 10.
LAYANAN
INFORMASI
: Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
v

7. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Tujuan ......................................................................................... 1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan .......................................................... 1
D. Sasaran ........................................................................................ 2
E. Hasil yang Diharapkan ................................................................... 3
F. Nilai Bantuan ................................................................................ 3
G. Karakteristik Program Bantuan ...................................................... 3
H. Jadual Kegiatan ............................................................................ 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5
A. Organisasi .................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab............................................................ 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ....................................................... 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ......................................................... 5
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............................................. 6
4. SMK ........................................................................................ 6
5. Komite Sekolah ........................................................................ 8
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................ 9
A. Persyaratan Penerima Bantuan ..................................................... 9
B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan 10
C. Bimbingan Teknis........................................................................ 10
D. Mekanisme Penyaluran Dana ...................................................... 11
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ............................................................................................... 12
A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 12
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 12
BAB V PELAPORAN........................................................................... 13
BAB VI PENUTUP ............................................................................. 15
LAMPIRAN ....................................................................................... 16
vi

8. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal
(PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk
mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk
menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk
mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan
dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui Direktorat
Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan Pengembangan SMK
Rujukan sebanyak 15 (lima belas) paket guna mewujudkan adanya SMK
yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi SMK disekitarnya dalam
mempercepat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari 15
(lima belas) paket bantuan dimaksud, 8 (delapan) paket akan diberikan
kepada 8 SMK yang merupakan SMK yang telah dikembangkan sebagai
SMK rujukan sejak tahun 2011.
Program Pengembangan SMK Rujukan diharapkan dapat tersebar di
seluruh Propinsi di Indonesia dan setiap SMK Rujukan diharuskan
memiliki minimal 3 (tiga) SMK aliansi/sister school (SMK yang memiliki
Paket Keahlian yang sama) untuk kedepan dapat berkembang menjadi
SMK Rujukan.
Bonus demografi tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia
untuk mempersiapkan generasi baru untuk itu momentum ini harus
dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar
dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing
yang tinggi.
Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari
Pemerintah, khususnya
Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan
rencana Pengembangan SMK Rujukan akan dapat direalisasikan dan
masyarakat khususnya peserta didik akan mendapatkan manfaat yang
sebesar-besarnya.
B.
Tujuan
1. Mendukung
program
peningkatan
akses,
ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK;
2. Mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK Rujukan bagi
1

9. 3.
4.
5.
6.
C.
penyelenggaraan program pendidikan sekolah menengah kejuruan
yang lebih berkualitas dan berdaya saing;
Meningkatkan daya tampung dan melengkapi fasilitas pendidikan
sesuai dengan standar kebutuhan kompetensi keahlian;
Meningkatkan penampilan (perwajahan) fisik bangunan SMK;
Melakukan perbaikan infrastruktur dan/atau pengadaan perabot;
Melakukan perbaikan dan mengembalikan fungsi gedung SMK.
Dasar Hukum dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian Bantuan pembangunan SMK Rujukan, dilandasi
peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan
perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
2

10. 13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
D.
Sasaran
Sasaran Bantuan Pengembangan SMK Rujukan melalui APBN tahun 2014
adalah 8 (delapan) SMK Rujukan tipe A (lanjutan SMK Model/ Rujukan
Tahun 2011-2012) dan 7 (tujuh) SMK Rujukan tipe B (SMK Rujukan
Baru).
E.
Hasil Yang Diharapkan
Tercapainya secara bertahap pengembangan 108 (seratus delapan) SMK
Rujukan.
F.
Total Nilai Bantuan
Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar);
G.
Karakteristik Program Bantuan
1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, menganut azas dan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance);
3. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
4. Bantuan dana ini untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana
SMK yang dikembangkan sebagai SMK Rujukan untuk mencapai
standar nasional pendidikan dan dapat digunakan sebagai pusat
pelatihan bagi SMK yang dijadikan aliansi (sister school);
5. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat
dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.
3

11. H.
NO
Jadual Kegiatan
WAKTU
PELAKSANAAN (2014)
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
Waktu Pelaksanaan
9.
Laporan 30 %
10.
11.
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Agustus
365 hari kalender sejak dana diterima di rekening
Sekolah
120 hari kalender setelah dana diterima di rekening
Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan
selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4

12. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Bantuan
Pengembangan SMK Rujukan dapat diuraikan sebagai berikut:
A. ORGANISASI
Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan SMK Rujukan
akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK;
5. Komite Sekolah.
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan
Pengembangan SMK Rujukan;
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
d. Menetapkan penerima dana bantuan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani
surat perjanjian pemberian bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pengembangan SMK
Rujukan (apabila dipandang perlu);
h. Menerima laporan hasil pelaksanaan Bantuan Pengembangan
SMK Rujukan;
i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling);
j. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menerima tembusan surat/rekap usulan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan /atau mengusulkan bantuan Pengembangan
SMK Rujukan;
b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
c. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program
Bantuan Pengembangan SMK Rujukan sesuai dengan ketentuan;
5

13. d. Menerima
tembusan
laporan
pelaksanaan
kegiatan
Pengembangan SMK Rujukan dari sekolah.
e. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Pengembangan
SMK Rujukan bagi SMK Negeri; dan mengetahui serah terima aset
hasil Bantuan Pengembangan SMK Rujukan dari Kepala Sekolah
ke Yayasan bagi SMK Swasta apabila SMK Rujukan merupakan
binaan Propinsi;
f. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Mensosialisasikan program Pengembangan SMK Rujukan ke
sekolah yang berada di bawah binaannya ;
b. Menyetujui proposal yang dibuat oleh SMK untuk disampaikan ke
Direktorat Pembinaan SMK;
c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal bantuan Pengembangan
SMK Rujukan untuk SMK yang telah ditetapkan sebagai calon
penerima bantuan Pengembangan SMK Rujukan;
e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan antara SMK dengan Direktorat Pembinaan
SMK;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program bantuan Pengembangan SMK Rujukan sesuai
dengan ketentuan;
g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Pengembangan
SMK Rujukan dari sekolah;
i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Pengembangan
SMK Rujukan bagi SMK Negeri dan mengetahui serah terima aset
hasil Bantuan Pengembangan SMK Rujukan dari Kepala Sekolah
ke Yayasan bagi SMK Swasta.
4. SMK
a. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuh-adakurang/ lebih) sarana dan prasarana kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
b. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Pengembangan SMK Rujukan berkewajiban:
1) Menyampaikan proposal Bantuan Pengembangan SMK Rujukan
yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima
bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas
6

14. Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk disampaikan
kepada Direktorat Pembinaan SMK;
2) Membentuk Tim Pembangunan, Tim Perencana & Pengawas
Pengembangan SMK Rujukan.
c. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan
Pengembangan SMK Rujukan berkewajiban:
1) Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan
Prasarana;
2) Memiliki School Development Plan (SDP) yang dilengkapi
dengan:
a) Site plan keseluruhan bangunan/massa bangunan yang
ada di lokasi;
b) Gambar 3 Dimensi ruang/ bangunan yang akan dibangun
melalui dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan;
c) Foto kondisi awal ruang/ bangunan yang akan dibangun
melalui dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan.
3) Mengusulkan minimal 3 (tiga) SMK disekitarnya sebagai aliansi
(sister school)
4) Menandatangani Pakta Integritas;
5) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
6) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap
persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan SMK
Rujukan (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan
peraturan perundangan;
7) Melaksanakan Pengembangan SMK Rujukan sesuai Perpres 54
Tahun 2010 beserta perubahannya;
8) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengembangan SMK
Rujukan kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui
oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan
mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dengan tembusan kepada
Dinas Pendidikan Propinsi;
9) Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan
Kab./Kota (bagi SMK Negeri) atau Ketua Yayasan (bagi SMK
Swasta) sesuai peraturan perundangan.
d. Dalam
melaksanakan
tugasnya
Kepala
SMK
menunjuk
Panitia/menggunakan ULP Kab./Kota untuk melakukan pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstuksi dan/atau Panitia Pengadaan
Peralatan/Perabot;
e. Menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
7

15. 5. Komite Sekolah
Memberi saran dan masukan kepada
keterlaksanaan program/kegiatan.
8
Kepala
Sekolah
untuk

16. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan
Persyaratan penerima dana bantuan pengembangan SMK Rujukan adalah
sebagai berikut:
1. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/atau Dinas Pendidikan
Propinsi;
2. Memiliki School Development Plan (SDP) yang dilengkapi dengan:
a. Site plan keseluruhan bangunan/massa bangunan yang ada di
lokasi;
b. Gambar 3 Dimensi ruang/ bangunan yang akan dibangun melalui
dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan;
c. Foto kondisi awal ruang/ bangunan yang akan dibangun melalui
dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan.
3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK
Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/
Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama
(KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia
lahan/tempat untuk pengembangan SMK Rujukan;
4. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik (Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi (SUTET)), adanya sumber air dan akses mudah
dijangkau dengan alat transportasi umum;
5. Diprioritaskan memiliki jumlah Rombel sebanyak 22 Rombongan
Belajar (Rombel)
(1 Rombel = 32 siswa);
6. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang
berwenang;
7. Memiliki Master Plan;
8. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
9. Surat
pernyataan
kesanggupan
dari
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi untuk;
a. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil
Bantuan
Pengembangan SMK Rujukan (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
b. Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan SMK
Rujukan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta.
10. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah
bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan
penyelenggara SMK ybs.
9

17. B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima
Bantuan adalah sebagai berikut :
1. SMK mengajukan proposal bantuan Pengembangan SMK Rujukan
yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi
ke alamat dibawah ini:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit
Sarana dan Prasarana menerima proposal bantuan Pengembangan
SMK Rujukan yang diajukan oleh SMK;
3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi proposal dan verifikasi
data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan
Pengembangan SMK Rujukan;
5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis kepada calon penerima bantuan Pengembangan SMK Rujukan
ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi meneruskan Undangan
Bimbingan Teknis kepada calon penerima bantuan Pengembangan
SMK Rujukan tersebut kepada SMK penerima yang berada diwilayah
binaannya;
7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Pengembangan SMK Rujukan wajib menyampaikan persyaratan
sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang dilengkapi
dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi
dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan
Pengembangan SMK Rujukan dengan surat keputusan setelah
dinyatakan memenuhi persyaratan;
9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
Surat Perjanjian pemberian bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan akan
menerima bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
10

18. Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
1. Materi pokok bimbingan teknis meliputi:
1) Strategi dalam rangka pelaksanaan pengembangan SMK
Rujukan;
2) Pedoman Perancangan dan Konsep Tata Letak Bangunan/ Ruang
(site plan);
3) Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
4) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pembuatan Site Plan;
3. Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
5. Penandatanganan Pakta Integritas;
6. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
D. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat
PSMK dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian
Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga
Penyalur;
e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
11

19. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A.
Ketentuan Penggunaan Dana
1. Dana bantuan digunakan untuk Pengembangan SMK Rujukan tahun
2014;
2. Bantuan dana ini hanya diperuntukkan:
a. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
gedung
pembelajaran
(Ruang Teori dan Ruang Praktik); dan/atau
b. Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi Ruang Perkantoran dan/
atau Guru; dan/atau
c. Pembangunan ruang kegiatan bersama dengan aliansi;
d. Pembangunan smart laboratory sesuai bidangnya;
e. Pembangunan teaching factory
f. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
selasar
penghubung;
dan/atau
g. Pengadaan Perabot; dan/atau
h. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
i. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur; dan/atau
j. Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan Elektrikal; dan/atau
k. Perencanaan, pengawasan pembangunan dan pengelolaan
administrasi.
3. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Harga Satuan Bangunan
(HSB) per-m2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum/harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.
B.
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program
bantuan Pengembangan SMK Rujukan secara fisik, administrasi dan
keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi dengan mengacu
pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban
keuangan;
2. Dana Bantuan Pengembangan SMK Rujukan yang diterima harus
selesai dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 365 (tiga ratus
enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak dana diterima di
rekening sekolah;
3. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala Sekolah Penerima
Bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan.
12

20. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan Pengembangan SMK Rujukan mengacu kepada
Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Pengembangan SMK Rujukan yang dikeluarkan Direktorat
Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan
informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan
sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan terdiri dari:
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1. Surat pernyataan bahwa dana masuk ke rekening, dengan
dilampiri rekening koran;
2. Jadual pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan
pengembangan SMK rujukan mulai dari pekerjaan persiapan
sampai dengan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekolah.
B. Laporan 30 %
120 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah
C. Laporan akhir 100% memuat:
1. Narasi Hasil Pelaksanaan Persiapan Pengembangan SMK Rujukan;
2. Jadwal pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
4. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S;
5. Site plan;
6. Gambar Denah, gambar tampak depan, tampak belakang, tampak
samping;
7. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penyedia yang telah
ditandatangani;
8. Laporan kemajuan pekerjaan per minggu mulai dari 0 % s.d
100 % yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan
kontraktor diketahui Kepala Sekolah;
9. Foto-foto berwarna dokumentasi hasil pekerjaan fisik bangunan;
10. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang
ditandatangani oleh Kontraktor dan Konsultan Pengawas
diketahui oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
11. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor Kepada
Kepala Sekolah;
13

21. 12. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk SMK
Negeri, dari kepala Sekolah ke Yayasan dengan diketahui Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk SMK Swasta;
13. Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Kepala
Sekolah untuk keperluan pemeriksaan.
Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Konsultan Perencana dan
Konsultan Pengawas disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi
disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan
Prasarana dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,
dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan
4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan
dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
W ebsite : www.ditpsmk.net
14

22. BAB VI
PENUTUP
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima
bantuan Pengembangan SMK Rujukan dapat mewujudkan rencana
pengembangan sekolahnya melalui program yang diberikan oleh Direktorat
Pembinaan SMK tahun 2014.
Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting
agar dilampirkan pada proposal.
Diharapkan pula semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik
langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu memahami isi Petunjuk
Teknis program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama
pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program bantuan Pengembangan SMK Rujukan ini akan berjalan lancar,
apabila semua yang terlibat dalam proses Pengembangan SMK Rujukan
konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini.
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan Tim
Pengembangan SMK Rujukan serta pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan Pengembangan SMK Rujukan SMK. Dengan demikian diharapkan
terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan dan
pelaksanaan program bantuan Pengembangan SMK Rujukan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan
Pengembangan SMK Rujukan, Pedoman Perancangan Bangunan Tahan
Gempa,
dan
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Pelaksanaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Pengembangan SMK Rujukan yang
dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.
15

23. LAMPIRAN
16

24. PETUNJUK
PENYUSUNAN PROPOSAL
PROPOSAL PENGEMBANGAN
SMK RUJUKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014
17

25. SISTEMATIKA, ISI PROPOSAL DAN
CONTOH LAMPIRAN
Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam
evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika
seperti berikut ini :
a. Sistematika
Bagian Depan, meliputi :
• Halaman sampul (Cover),
• Halaman Identitas calon Sekolah,
• Halaman Pengesahan/Persetujuan,
• Halaman Kata Pengantar,
• Halaman Daftar Isi,
Bagian Isi, meliputi :
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Visi dan Misi
C. Tujuan dan Sasaran
BAB II
POTENSI DAN PROGRAM YANG AKAN DIKEMBANGKAN
A. Potensi Kabupaten/Kota
B. Paket Keahlian yang akan dikembangkan
BAB III
PERSIAPAN PENGEMBANGAN SMK RUJUKAN
A. Lokasi (Lahan Peruntukan Pembangunan)
B. Kesiapan Infrastruktur (Jalan ke lokasi, jaringan listrik,
sumber air)
C. Kegiatan Pembelajaran (Jumlah siswa, Tenaga pendidik
dan kependidikan, Kurikulum, dll)
D. Dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat/ Instansi
lainnya
BAB IV
KEBUTUHAN BANGUNAN, PERALATAN DAN PERABOT.
A. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
gedung
pembelajaran (Ruang Teori dan Ruang Praktik);
dan/atau
B. Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi
Ruang
Perkantoran dan/ atau Guru; dan/atau
C. Pembangunan ruang kegiatan bersama dengan aliansi;
D. Pembangunan smart laboratory sesuai bidangnya;
18

26. Pembangunan teaching factory
Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
selasar
penghubung; dan/atau
G. Pengadaan Perabot; dan/atau
H. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau
I. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur; dan/atau
J. Pengembangan/Pengadaan Mekanikal dan Elektrikal;
dan/atau
K. Perencanaan, pengawasan pembangunan dan
pengelolaan administrasi.
E.
F.
BAB V
KEBUTUHAN TENAGA
A. Pendidik
B. Tenaga Kependidikan
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN
1. Memiliki School Development Plan (SDP) yang dilengkapi dengan:
a. Site plan keseluruhan bangunan/massa bangunan yang ada di
lokasi;
b. Gambar 3 Dimensi ruang/ bangunan yang akan dibangun
melalui dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan;
c. Foto kondisi awal ruang/ bangunan yang akan dibangun
melalui dana bantuan Pengembangan SMK Rujukan.
2. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK
Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan)
minimal
15.000 m2 (1,5 Ha) dibuktikan dengan Sertifikat
Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas
tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pengembangan SMK
Rujukan;
3. Lokasi tidak berada dibawah sumber listrik (Saluran Udara
Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)), adanya sumber air dan akses
mudah dijangkau dengan alat transportasi umum;
4. Diprioritaskan memiliki jumlah Rombel sebanyak 22 Rombongan
Belajar (Rombel)
(1 Rombel = 32 siswa);
5. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang
berwenang;
19

27. 6. Memiliki Master Plan;
7. Memiliki surat pengangkatan Kepala SMK;
8. Surat
pernyataan
kesanggupan
dari
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi untuk;
a) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan
Pengembangan SMK Rujukan (bermaterai Rp.6000) bagi SMK
Negeri.
b) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan
SMK Rujukan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK
Swasta.
9. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah
bukan merupakan pembina, pengurus maupun pengawas yayasan
penyelenggara SMK ybs.
20