2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i
3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMKPUSAT LAYANAN TIK
TAHUN 2014
1.
KODE JUKNIS
:
25-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN PENGEMBANGAN
LAYANAN TIK
3.
TUJUAN
:
a. Melakukan pendampingan penerapan
aplikasi Data Pokok Pendidikan Menengah
bagi
SMK
di
(Dapodikmen)
kabupaten/kota dalam hal:
1) Memberikan pemahaman mekanisme
pendataan dilingkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Menengah;
2) Memberikan pelatihan penggunaan
aplikasi Dapodikmen;
3) Memonitor dan mengevaluasi tingkat
keterisian/kelengkapan data masingmasing SMK;
4) Berperan sebagai Helpdesk aplikasi
Dapodikmen untuk SMK di wilayah
binaan Kabupaten/Kota.
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pemanfaatan fasilitas Pusat Layanan TIK
untuk mendukung implementasi sistem
Dapodikmen.
4.
SASARAN
:
479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) SMK
Pusat Layanan TIK.
5.
NILAI BANTUAN
:
Nilai bantuan dikelompokan ke dalam 8 tipe
berdasarkan jumlah SMK yang ditangani,
yaitu:
1. Tipe 1, menangani 2-4 SMK
Rp.15.000.000,00
2. Tipe 2, menangani 5-10 SMK
Rp.20.000.000,00
3. Tipe 3, menangani 11-22 SMK
Rp.25.000.000,00
4. Tipe 4, menangani 23-50 SMK
Rp.30.000.000,00
5. Tipe 5, menangani 51-79 SMK
Rp.40.000.000,00
ii
SMK
PUSAT
4. 6. Tipe 6, menangani 80-119 SMK
Rp.50.000.000,00
7. Tipe 7, menangani 120-220 SMK
Rp.65.000.000,00
8. Tipe 8, menangani >220 SMK
Rp.80.000.000,00
6.
7.
8.
PEMANFAATAN
DANA
:
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
:
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
:
a.
b.
a.
b.
c.
Biaya pendampingan penerapan Aplikasi
Dapodikmen SMK tahun 2014;
Biaya pemberdayaan dan pemeliharaan
fasilitas SMK Pusat Layanan TIK.
Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
Kewenangan
penetapan
penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
a. Diprioritaskan bagi SMK yang telah
ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan
SMK sebagai SMK Pusat Layanan TIK
tahun 2013;
b. Menyampaikan
laporan
pelaksanaan
kegiatan Pengembangan SMK Pusat
Layanan TIK tahun 2013;
c. Bagi Kabupaten/Kota induk, bersedia
mendapat
tugas
tambahan
untuk
implementasi
sistem
mendampingi
Dapodikmen Kabupaten/Kota pemekaran
yang hanya mempunyai 1 (satu) SMK;
d. Bagi SMK “Pengganti” harus diusulkan
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
dan diinformasikan lebih awal kepada
Direktorat PSMK sebelum bimtek, dengan
mempertimbangkan SMK yang:
1) Memiliki Tenaga IT yang handal;
2) Memiliki PC dan Laptop yang
memadai;
3) Memiliki Kemudahan akses internet;
iii
6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................... v
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Tujuan ................................................................................... 1
C. Dasar Hukum ......................................................................... 2
D. Sasaran ................................................................................. 3
E. Hasil Yang Diharapkan ............................................................ 3
F. Nilai Bantuan Dana ................................................................. 3
G. Karakteristik Program Bantuan Dana ...................................... 4
H. Jadwal Kegiatan ..................................................................... 4
BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ....................... 5
A. Organisasi .............................................................................. 5
B. Tugas dan Tanggungjawab ..................................................... 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ................................................. 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ................................................... 5
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota....................................... 6
4. SMK Pusat Layanan TIK ..................................................... 6
5. Tim SMK Pusat Layanan TIK ............................................... 7
6. Komite Sekolah .................................................................. 9
BAB III.
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA .................. 10
A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana .................................... 10
B. Mekanisme Pengajuan Usulan ............................................... 10
C. Bimbingan Teknis ................................................................. 11
D. Mekanisme Penyaluran Dana ................................................. 11
BAB IV . KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN DANA .................................................................... 13
A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana ................................... 13
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana ................... 13
BAB V.
PELAPORAN........................................................................... 14
BAB VI. PENUTUP ............................................................................... 15
LAMPIRAN . ........................................................................................... 16
v
7. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
SMK Pusat Layanan TIK merupakan SMK yang memiliki sarana
pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang
telah dikembangkan sejak tahun 2004 sampai sekarang. SMK Pusat
Layanan TIK diharapkan dapat membantu implementasi Pendataan SMK
yang telah diintegrasikan ke dalam Sistem Data Pokok Pendidikan
Menenengah (Dapodikmen) dalam mendapatkan data, informasi secara
cepat, tepat, dan akurat. Disamping itu SMK Pusat Layanan TIK
diharapkan dapat menjadi motivator bagi SMK di wilayahnya dalam
mengembangkan sistem pembelajaran berbasis TIK, serta menjadi
sumber data dan informasi bagi Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dinas
Pendidikan provinsi.
Data dan informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan
perencanaan pengembangan SMK dalam rangka pencapaian Rencana
Strategis (Renstra) Pendidikan Nasional tahun 2010–2014. SMK Pusat
Layanan TIK juga akan melakukan koordinasi, pendidikan dan pelatihan
TIK, serta peningkatan penerapan pembelajaran berbasis TIK.
Sejalan dengan hal tersebut,dalam implementasi program SMK Pusat
Layanan TIK agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, diharapkan
dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di
kabupaten/kota. Untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana
dimaksud, Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2014 telah
menyiapkan dana bantuan SMK Pusat Layanan TIK.
B. Tujuan
1. Melakukan pendampingan penerapan aplikasi Data Pokok Pendidikan
Menengah (Dapodikmen) bagi SMK di kabupaten/kota dalam hal:
1) Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
2) Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen;
3) Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan data
masing-masing SMK;
4) Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK di
wilayah binaan Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan fasilitas Pusat
Layanan TIK untuk mendukung implementasi sistem Dapodikmen.
1
8. C. Dasar Hukum
Pemberian Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dilandasi
ketentuan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
2
9. Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
D. Sasaran
Jumlah sasaran 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) SMK Pusat
Layanan TIK.
E. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan adalah:
1. Terselenggaranya pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen
SMK;
2. Terkumpulnya data SMK tahun pelajaran 2014/2015 melalui sistem
aplikasi Dapodikmen.
F. Nilai Bantuan Dana
Terdapat 8 Tipe bantuan berdasarkan jumlah SMK yang ditangani:
1. Tipe 1, menangani 2-4 SMK Rp.15.000.000,00
2. Tipe 2, menangani 5-10 SMK Rp.20.000.000,00
3. Tipe 3, menangani 11-22 SMK Rp.25.000.000,00
4. Tipe 4, menangani 23-50 SMK Rp.30.000.000,00
5. Tipe 5, menangani 51-79 SMK Rp.40.000.000,00
6. Tipe 6, menangani 80-119 SMK Rp.50.000.000,00
7. Tipe 7, menangani 120-220 SMK Rp.65.000.000,00
8. Tipe 8, menangani >220 SMK Rp.80.000.000,00
3
10. G. Karakteristik Program Bantuan Dana
1. Bantuan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan perubahannya;
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak
manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selama 150 (seratus lima puluh)
hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK Pusat
Layanan TIK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan.
H. Jadual Kegiatan
No
1.
2.
3.
4.
5.
KEGIATAN
Persiapan
Penetapan
Bimbingan Teknis
Penyaluran Dana
Pelaksanaan Pekerjaan
6.
Laporan Pelaksanaan
WAKTU PELAKSANAAN (2014)
Februari
Maret-April
Maret-April
April-Mei
5 bulan dihitung sejak dana
diterima oleh SMK
1 bulan setelah selesai
pelaksanaan pekerjaan (nomor 5)
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4
11. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan
Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksana Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK melibatkan
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK Pusat Layanan TIK;
5. Tim SMK Pusat Layanan TIK;
6. Komite Sekolah.
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan
dengan bantuandanaPengembangan SMK Pusat Layanan TIK;
b. Melaksanakan
sosialisasi
pemberian
bantuan
dana
Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK;
c. Melakukan penilaian dan seleksi calon penerima bantuan dana;
d. Menetapkan SMK penerima bantuan;
e. Mengatur tata cara penyaluran dana;
f. Melakukan bimbingan teknis;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan;
h. Melakukan pembinaan kepada SMK penerima bantuan dana;
i. Melaksanakan montoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan ke SMK dan institusi yang terkait;
b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan
TIK sesuai dengan ketentuan;
5
12. d. Melaksanakan koordinasi pendataan Dapodikmen SMK yang
diikuti oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota dan SMK Pusat Layanan
TIK;
e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan
Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dari sekolah;
f. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menunjuk dan memberikan persetujuan SMK Pusat Layanan TIK
pengganti (apabila diperlukan) di wilayahnya;
b. Mengesahkan Tim SMK Pusat Layanan TIK yang ditetapkan oleh
SMK;
c. Menyetujui Proposal Kegiatan Pengembangan SMK Pusat
Layanan TIK khusus untuk SMK Pusat Layanan TIK pengganti;
d. Mencatatkan hasil pengadaan peralatan penunjang SMK Pusat
Layanan TIK (bila ada) sebagai aset Pemerintah Kab/Kota untuk
SMK Negeri;
e. Mengetahui serah terima hasil Bantuan Pengembangan Pusat
Layanan TIK dari SMK swasta penerima bantuan dana ke
Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan.
4. SMK Pusat Layanan TIK
a. Menyusun Proposal bagi SMK Pusat Layanan TIK Pengganti yang
disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan selanjutnya
diserahkan ke Direktorat Pembinaan SMK pada saat pelaksanaan
Bimbingan Teknis;
b. Membentuk dan menetapkan Tim SMK Pusat Layanan TIK
Tahun 2014;
c. Memproses pengajuan surat pernyataan kesanggupan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota tentang serah terima aset;
d. Mengkoordinasikan kerja Tim SMK Pusat Layanan TIK;
e. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana
antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK;
f. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan
keuangan, administrasi, teknis, dan keberlangsungan program;
g. Memungut pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan menyetorkan ke kantor kas negara;
6
13. h. Menyusun dan mengirimkan laporan penggunaan dana bantuan
yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
kepada Direktorat Pembinaan SMK;
i. Melakukan serah-terima aset hasil pengadaan peralatan
penunjang Pengembangan Pusat Layanan TIK oleh SMK kepada:
a) Dinas Pendidikan Kab/Kota yang selanjutnya dicatatkan
sebagai aset Pemerintah Kab/Kota bagi SMK negeri;
b) Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan
bagi SMK swasta.
5. Tim SMK Pusat Layanan TIK
Tim SMK Pusat Layanan TIK dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala
Sekolah melalui surat keputusan dan disahkan oleh Dinas
Pendidikan Kab/Kota. Tim ini mempunyai tugas dan fungsi utama
membantu Kepala Sekolah dalam memberikan pelayanan TIK SMK di
tingkat Kab/Kota. Struktur tim pelaksana kegiatan ini sebagai
berikut:
a. Ketua Tim SMK Pusat Layanan TIK adalah Ketua Program
pada Kompetensi Keahlian yang relevan;
b. Pengelola Administrasi & Keuangan adalah guru/tenaga
kependidikan yang mempunyai kemampuan administrasi
keuangan dan ketata arsipan;
c. Pengelola Pusat TIK SMK adalah Guru Kompetensi Keahlian
yang relevan dan memiliki kompetensi bidang TIK;
d. Pengelola Data SMK tingkat Kabupaten/Kota adalah Guru
Kompetensi Keahlian yang relevan dan Unsur Dinas Pendidikan
Kab/Kota.
Adapun susunan organisasi tim pelaksana adalah sebagai berikut :
Ketua Tim Layanan PusatTIK SMK
Pengelola
Administrasi
& Keuangan
Pengelola
Pusat TIK SMK
Pengelola Data SMK
tk. Kab/Kota
Tugas dan tanggung jawab Ketua Tim SMK Pusat Layanan TIK
adalah sebagai berikut :
7
14. a. Melaksanakan
fungsi-fungsi
manajemen
(perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/kontrol) dalam
memberikan pelayanan TIK SMK di tingkat Kab/Kota;
b. Membuat program kerja pelaksanaan Bantuan Pengembangan
SMK Pusat Layanan TIK;
c. Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan penerapan aplikasi
Dapodikmen bagi SMK di kabupaten/kota yang bersangkutan
dalam hal:
1) Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
2) Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen;
3) Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan
data masing-masing SMK;
4) Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK
di wilayah binaan Kabupaten/Kota.
d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program bantuan dana
dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan
dana bantuan disertai bukti-bukti antara lain: kuitansi,
faktur/nota, bukti setor pajak ke kas negara serta foto-foto hasil
pengadaan
dan
pelaksanaan
kegiatan.
Selanjutnya
laporantersebut disampaikan kepada Kepala Sekolah.
Tugas dan tanggung jawab Pengelola Administrasi& Keuangan
adalah sebagai berikut:
a. Membuat pembukuan penggunaan bantuan dana dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana harus
dibukukan secara rinci;
Pembukuan Kas Umum ditutup setiap akhir bulan dan
dilampiri Berita Acara Pemeriksanaan Kas;
Buku Kas Umum dibuat sesuai format dan dapat dibuat
secara manual maupun menggunakan komputer mengikuti
prinsip-prinsip akuntansi;
Bukti-bukti pembayaran/kuitansi bermaterai cukup diberi
nomor urut sesuai tanggal transaksi sebelum dibukukan pada
Buku Kas Umum;
Rekapitulasi pembayaran pajak yang dilengkapi dengan bukti
setor pajak ke kas Negara;
Laporan penggunaan dana dibundel beserta lampiran buktibukti pembayaran dan nota/faktur penerimaan barang/bahan
serta upah kerja sesuai dengan urutan nomor bukti;
8
15. Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran dana sewaktu-waktu
dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang ataupun
masyarakat.
b. Melakukan penataan arsip terkait dengan layanan TIK SMK.
Tugas dan tanggung jawab Pengelola SMK Pusat Layanan TIK
adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana Pusat Layanan
TIK;
b. Mendukung keterlaksanaan pembelajaran berbasis TIK (eLearning);
Tugas dan tanggung jawab Pengelola Data SMK tingkat
Kabupaten/Kota adalah melakukan kegiatan pendampingan
penerapan aplikasi Dapodikmen bagi SMK di kabupaten/kota yang
bersangkutan dalam hal:
a. Memberikan pemahaman mekanisme pendataan di lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
b. Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Dapodikmen;
c. Memonitor dan mengevaluasi tingkat keterisian/kelengkapan
data masing-masing SMK;
d. Berperan sebagai Helpdesk aplikasi Dapodikmen untuk SMK di
wilayah binaan Kabupaten/Kota.
6. Komite Sekolah
Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk
keterlaksanaan program/kegiatan.
9
16. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana
Persyaratan penerima bantuandanaPengembangan SMK Pusat Layanan
TIKadalah sebagai berikut:
1. Diprioritaskan bagi SMK yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Pembinaan SMK sebagai SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK
Pusat Layanan TIK tahun 2013;
3. Bagi Kabupaten/Kota induk, bersedia mendapat tugas tambahan
untuk
mendampingi
implementasi
sistem
Dapodikmen
Kabupaten/Kota pemekaran yang hanya mempunyai 1 (satu) SMK;
4. Bagi SMK “Pengganti” harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, dan di informasikan lebih awal kepada Direktorat
PSMK sebelum bimtek, dengan mempertimbangkan SMK yang:
a. Memiliki Tenaga IT yang handal;
b. Memiliki PC dan Laptop yang memadai;
c. Memiliki Kemudahan akses internet;
d. Diprioritaskan memiliki jumlah siswa diatas 1000 siswa.
B. Mekanisme Pengajuan Usulan
Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima bantuan dana
Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dapat dilihat pada flowchart
terlampir. Secara umum mekanisme dapat diuraikan sebagai berikut:
1. SMK yang telah menerima bantuan Pengembangan SMK Pusat
Layanan TIK tahun 2013 menyampaikan laporan akhir;
2. Direktorat Pembinaan SMK melakukan evaluasi terhadap laporan
bantuan Pengembangan Pusat Layanan TIK tahun 2013 yang telah
disampaikan oleh SMK;
3. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan calon penerima bantuan
berdasarkan hasil evaluasi laporan (bagi SMK yang mendapat
bantuan sebelumnya);
4. Apabila SMK yang telah menerima bantuan pengembangan Pusat
Layanan TIK tahun 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk
melanjutkan kegiatan tahun 2014, Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat
mengusulkan SMK pengganti penerima bantuan tahun 2014 dilampiri
proposal awal dari SMK yang bersangkutan sebagai bahan evaluasi
untuk penetapan;
5. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan
Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2014 (SMK Pengganti)
harus menyampaikan proposal kegiatan Pengembangan SMK Pusat
10
17. Layanan TIK tahun 2014 (format lampiran 1) yang telah disetujui
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan disampaikan pada saat
pelaksanaan Bimbingan Teknis (lihat lampiran panduan penyusunan
proposal);
6. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan bimbingan teknis kepada
SMK penerima bantuan tahun 2014;
7. Direktorat Pembinaan SMK menyalurkan bantuan Pengembangan
SMK Pusat Layanan TIK tahun 2014 sesuai prosedur penyaluran
bantuan yang berlaku.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima
bimbingan teknis oleh Tim Direktorat Pembinaan SMK. Materi pokok
bimbingan teknis meliputi:
1. Kebijakan pengembangan SMK Pusat Layanan TIK;
2. Strategi pelaksanaan program bantuan;
3. Pemanfaatan dana bantuan;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan.
D. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat
PSMK dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c.
SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
11
18. d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
12
19. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana
Penggunaan dana Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK
tahun 2014 diperuntukkan antara lain:
1. Biaya pendampingan penerapan Aplikasi Dapodikmen SMK tahun
2014;
2. Biaya pemberdayaan dan pemeliharaan fasilitas SMK Pusat Layanan
TIK.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola bantuan dana antara
lain:
1. Setiap
penggunaan
dana
bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik,
administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor,
transport, dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor
bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas
pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa
dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
4. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan kepada Direktur
Pembinaan SMK;
5. Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2014 yang
diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 150 (seratus
lima puluh) hari kalender dihitung sejak dana diterima di rekening
sekolah;
6. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan,
efisien, efektif,dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya
baik fisik, administrasi, maupun keuangan.
13
20. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan
setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.
Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri :
A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah
seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat:
1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
2. Susunan Tim SMK Pusat Layanan TIK;
3. RAB pelaksanaan kegiatan;
4. Realisasi penggunaan dana bantuan;
5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya
penyelesaiannya;
B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK.
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran
kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy
tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan
untuk Dinas PendidikanProvinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk
Direktorat Pembinaan SMK.
Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah
untuk bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut.
Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirimkan ke:
Direktur Pembinaan SMK
u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
14
21. BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihak terkait dalam
pelaksanaan program Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK.
Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan persepsi dalam membuat
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Program Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK ini akan berjalan
lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten
terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Juknis
ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan informasi langsung
melalui Bimbingan Teknis.
15
23. Lampiran 1.
SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
TAHUN 2014
1) Bagian Depan, meliputi:
•
•
•
•
•
Halaman
Halaman
Halaman
Halaman
Halaman
Sampul
Identitas Sekolah
Pengesahan (menyetujui, mengetahui)
Kata Pengantar
Daftar Isi.
2) Bagian isi, meliputi:
Bab
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Visi dan Misi
C. Tujuan dan Sasaran
Bab
II
ORGANISASI
A. Susunan dan Nama Personil Tim Pusat Layanan TIK
B. Uraian Tugas
Bab
III RENCANA TEKNIS PELAKSANAAN
A. Penyiapan Sarana Pusat Layanan TIK
B. Pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen SMK
tingkat Kabupaten/Kota
C. Pemberdayaan dan Pengembangan SMK Pusat
Layanan TIK
Bab
IV PENDANAAN
A. Komponen yang dibiayai
B. Rencana Anggaran dan Biaya
Bab
V
PENUTUP
3) Bagian Lampiran-Lampiran
17
24. PENJELASAN
a. Sampul (cover )
Tercantum judul Proposal Kegiatan Bantuan Pengembangan SMK
Pusat Layanan TIKtahun 2014dan nama Sekolah (lembaga)
pengusul.
b. Identitas Sekolah
Berisi data SMK pengusul meliputi: Nama Sekolah, Nama Yayasan
(untuk Sekolah swasta), Nama Kepala Sekolah, Status Sekolah
berdasarkan Akreditasi terakhir (Sekolah Swasta) dan Alamat
Sekolah (lokasi dan sarana komunikasi).
c. Halaman Pengesahan
Lembar pengesahan berisi pernyataan keabsahan Proposal Kegiatan
2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
d. Kata Pengantar
Cukup jelas
e. Daftar Isi
Cukup jelas
f.
Latar Belakang
Menjelaskan
alasan-alasan
rasional
yang
dapat
dipertanggungjawabkan yang melandasi sekolah tersebut layak
untuk melaksanakan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK.
i.
Tujuan dan Sasaran
Rumusan hasil (kualitatif dan atau kuantitatif) yang akan dicapai
dalam pelaksanaan program Pengembangan SMK Pusat Layanan
TIK.( Lihat tujuan pada Petunjuk Teknis)
j.
Susunan Tim Pusat Layanan TIK
Menguraikan susunan dan nama personil Tim Pusat Layanan
TIKyang ditetapkan oleh Kepala SMK dan disahkan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
18
25. k. Uraian Tugas
Uraian tugas masing-masing anggota Tim, yang merupakan jabaran
lebih lanjut dari tugas dan tanggungjawab Tim SMK Pusat Layanan
TIK (lihat Juknis), agar lebih operasional dan sesuai dengan kondisi
sekolah.
l.
Penyiapan Sarana Pusat Layanan TIK
Menguraikan sarana yang dimiliki dan kebutuhan sarana yang
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan dan
pengolahan data pokok SMK tingkat Kabupaten/Kota.
m. Pendampingan penerapan aplikasi Dapodikmen SMK tingkat
Kabupaten/Kota
Menguraikan strategi pendampingan Dapodikmen SMK binaan Dinas
Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat, dengan mempertimbangkan
geografis dan petugas yang ditunjuk. Sebagai ilustrasi, strategi
tersebut dapat dilakukan antara lain:
• Koordinasi SMK-SMK dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota
Koordinasi antara seluruh SMK di Kab/Kota dengan Dinas
Pendidikan Kab/Kota dilaksanakan dalam rangka pelatihan
implementasi Dapodikmen SMK di sekolah;
• Pemberdayaan dan pengembangan Pusat Layanan TIK
Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Pusat Layanan TIK
berupa perawatan dan peningkatan fungsi jaringan SMK TIK
untuk mendukung pengembangan pembelajaran berbasis TIK.
n. Komponen yang dibiayai
Berisi identifikasi komponen-komponen yang dibiayai untuk
menyelesaikan pekerjaan pendampingan penerapan aplikasi
Dapodikmen SMK, dan perawatan/perbaikan sarana Pusat Layanan
TIK.
o. RAB
Berisi rencana anggaran biaya pelaksanaan program Pusat Layanan
TIK, yang didasari strategi kegiatan sebagaimana diuraikan pada
point m dengan format sebagai berikut:
19
26. NO
JENIS KEGIATAN
1
Biaya
Pendampingan
Dapodikmen SMK
• ATK
• Tansport Koordinasi dengan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
• Pelatihan Dapodikmen SMK
- Penggandaan CD Materi
- Transport Koordinasi
- Konsumsi
- Honor Narasumber (pelatih)
•
Pemberdayaan dan
Pengembangan Pusat
Layanan TIK
• Biaya perawatan Jaringan
• Langganan internet Mobile
3G/GPRS selama 1 tahun
2
VOL
SAT
HARGA
SATUAN
JUMLAH
p. Penutup
Cukup jelas
q. Lampiran-lampiran
Dokumen yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut:
1. Identitas Sekolah;
2. Data pendukung program Pengembangan SMK Pusat Layanan
TIK (data siswa, guru dan sarana sekolah);
3. Akte Pendirian SMK sekolah (untuk sekolah swasta);
4. SK Kepala Sekolah;
5. SK Tim SMK Pusat Layanan TIK ditetapkan oleh Kepala Sekolah
dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
6. Kondisi terakhir Pusat Layanan TIK beserta fotonya;
7. Daftar Inventarisasi peralatan TIK yang dimiliki sekolah lengkap
sumber dana pengadaannya;
8. Daftar Inventarisasi Modul Bahan ajar berbasis TIK yang telah
dibuat oleh SMK Pusat TIK dari kegiatan bantuan SMK Pusat
Layanan TIK tahun 2008 sd 2014.
20
27. Lampiran 2 :
Mekanisme Pelaksanaan Program Pengelolaan Data dan Informasi Program PSMK Tahun 2014
NO
KEGIATAN
PELAKSANA
TUGAS
WAKTU
1.
Pembuatan Petunjuk Teknis
Kegiatan Pendataan SMK tahun
2014
2.
Diseminasi Program Pendataan
Dapodikmen SMK Tahun 2014 ke
Dinas Pendidikan Provinsi dan
kab/Kota
3.
Penetapan SMK Pusat Layanan TIK
PUSAT
Bimtek dan Pemberian bantuan
Pemberdayaan Layanan SMK Pusat
TIK
PUSAT
Maret-April
5.
SMK Pusat Layanan TIK bersama
Dinas Pendidikan Kab/kota
melakukan pendampingan
Dapodikmen ke SMK-SMK di
wilayah binaannya
SMK PUSAT
TIK
JuliAgustus
6.
Mengisi data pada aplikasi
Dapodikmen SMK th 2014 dan
mengirim data ke Pusat dengan
cara sinkronisasi data secara online
SMK
JuliAgustus
7.
Koordinasi Pendataan Dapodikmen
SMK di Provinsi
PROVINSI
AgustusSeptember
8.
Pelaporan
PUSAT
Desember
PUSAT
PUSAT
1
Januari
FebruariMaret
Pusat
Bantuan
SMK Pusat
layanan
TIK
Saat PSB SMK 2014/2015,
&
Saat menjelang UN
2014/2015 (Bulan Januari)
Dekon
21
BULAN
KETERANGAN
Maret-April
4.
SUMBER
DANA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
28. Lampiran 3:
Flowchart Pemberian Bantuan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK Tahun Anggaran 2014
Sekolah Menengah Kejuruan
SMK membuatlaporan Bantuan
Pengembangan Layanan Pusat TIK
SMK tahun 2013
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Direktorat Pembinaan SMK/Pusat
Rekapitulasi Laporan Kegiatan
Persetujuan laporan Bantuan Pengembangan
Layanan Pusat TIK SMK tahun 2013
Penilaian/Evaluasi
Tidak
Usulan SMK pengganti penerima
Bantuan
Ya
Memenuhi
persyarata
?
Ya
SMK pengganti membuat
Proposal Kegiatan 2013
Persetujuan Proposal Kegiatan 2013
Berita Acara Hasil
Seleksi/Penilaian
Penetapan oleh
Direktorat Pembinaan
SMK
Surat KeputusanSMK
Penerima Bantuan
SMK Penerima Bantuan membuat
Proposal Kegiatan 2013
Bimbingan Teknis
Bantuan Pengembangan
Layanan Pusat TIK SMK
Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
Sebagai Pihak Penerima Bantuan
Sebagai Saksi
Sebagai Pihak Pemberi Bantuan
Bantuan diterima SMK
Informasi Awal
Pelaksanaan
Kegiatan/Pembelanjaan Dana
Bantuan
Penyusunan Laporan Akhir
Pengesahan Laporan
Penerimaan Laporan
Database
Keterangan :
SMK Penerima Bantuan 2014
SMK Pengganti/Baru
22
29. Lampiran 4 :
DAFTAR INVENTARIS PERALATAN TIK
SMK…………………………………..
KAB/KOTA…………………………, PROVINSI……………………….
TAHUN 2014
Jumlah alat dari
No
Jenis Alat
Bantuan
Pusat TIK
sd thn 2014
Sumber
Dana
Lainnya
Jumlah
Total Alat
yang
dimiliki
Jumlah
Kebutuhan
Alat
Jumlah
Kekurangan
Alat
…….., …………………………… 2014
Kepala Sekolah
SMK………………………………..
Ttd
…………………………………………….
NIP. .....................................................
23
