Peraturan Menteri Keuangan ini menunjuk beberapa BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM. BUMN harus memungut PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak dan PPnBM sesuai tarif yang berlaku. BUMN wajib menyetor hasil pemungutan ke kantor pos/bank dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan menggunakan formulir SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN

1. PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
Nomor 85/PMK.03/2012
Tanggal 6 Juni 2012
tentang
Penunjukan BUMN untuk
Memungut, Menyetor,
dan Melaporkan PPN
atau PPnBM. Serta
tata cara Pemungutan,
Penyetoran, dan
Pelaporannya
Created by Andika D.S |KP2KP Pacitan

2. PENGERTIAN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
• Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
Dasar Pengenaan Pajak
• Jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang
dipakai sebagai dasar untuk menggitung PPN atau PPN
dan PPnBM yang terutang

3. Penyerahan yang tidak dipungut
PPN atau PPN dan PPnBM
• Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- termasuk PPN atau PPN dan PPnBM
1 dan tidak meruoakan pembayarna yang terpecah-pecah
• Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak
2 dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN
• Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyakj oleh PT
3 Pertamina (Persero)
• Pembayaran atas rekening telepon
4.
• Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan,
5. dan/atau
• Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan.atau jasa yang menurut ketentuan
6. perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM

4. Besarnya PPN atau PPN dan PPnBM
yang Dipungut
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh BUMN
adalah sebesar 10% dikalikan Dasar Pengenaan Pajak
Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang PPN
juga terutang PPnBM, jumlah PPnBM yang harus dipungut oleh
BUMN adalah sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan Dasar
Pengenaan Pajak

5. Contoh Penghitungan :
a. Dalam Hal Penyerahan BKP Hanya Terutang PPN
Jumlah Pembayaran Rp 11.000.000,-
Dasar Pengenaan Pajak = 100/110 x Rp 11.000.000 Rp 10.000.000,-
PPN yang harus dipungut = 10% x 10.000.000,- Rp 1.000.000,-
Sisa yg dibayarkan kepada Rekanan
Rp 11.000.000 – Rp 1.000.000,- Rp 10.000.000,-
a. Dalam Hal Penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM (misal
tarif PPnBM = 50%)
Jumlah Pembayaran Rp 16.000.000,-
Dasar Pengenaan Pajak = 100/160 x Rp 11.000.000,- Rp 10.000.000,-
PPN yang harus dipungut = 10% x Rp 10.000.000,- Rp 1.000.000,-
PPnBM yang harus dipungut = 50% x Rp 10.000.000,- Rp 5.000.000,-
Sisa yg dibayarkan kepada Rekanan
Rp 11.000.000 – (Rp 1.000.000,- + Rp 5.000.000,-) Rp 10.000.000,-

6. TATA CARA PEMUNGUTAN & PENYETORAN
1. Rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP
dan/atau JKP kepada BUMN
2. Faktur Pajak dibuat rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
a. Lembar kesatu untuk BUMN
b. Lembar kedua untuk Rekanan/PKP
c. Lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan dalam SPT Masa PPN Bagi
Pemungut
3. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan/PKP, tetapi
penandatangan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama
Rekanan
4. BUMN yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap “Disetor
tanggal.........” pada faktur pajak dan menandatangani nya.
5. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN
atau PPN dan PPnBM
6. BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke
Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya

7. TATA CARA PELAPORAN
1. BUMN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan
disetor ke Kantor Pelayanan Pajak/KP2KP tempat BUMN terdaftar paling
lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
2. Pelaporan atas pemungutan dan pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM
dilakukan setiap bulan dengan menggunakan “SURAT PEMBERITAHUAN
MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PEMUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (1107 PUT)”
3. BUMN Wajib melaporkan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN (1107) PUT baik
itu ada pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM ataupun tidak ada
pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM
Catatan :
Formulir SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN (1107) PUT dapat diunduh di
http://kp2kppacitan.wordpress.com/formulir-perpajakan/spt-masa/

8. SANKSI
TELAT
SETOR/BAYAR
TELAT LAPOR
 BUNGA 2%  DENDA Rp
perbulan 500.000,- perbulan

9. KP2KP Pacitan
Jalan Cut Mutia No. 4 Pacitan
Telepon/Faksimili : 0357-881209
http://www.kp2kppacitan.wordpress.c
om