Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Perubahan tersebut meliputi peningkatan persyaratan modal, pengaturan kepemilikan saham asing, penambahan ketentuan soal izin usaha dan sanksi, serta penyesuaian terhadap perkembangan industri asuransi.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, ketentuan baru tentang jenis perusahaan perasuransian dan unit syariah, serta peningkatan persyaratan modal minimum perusahaan perasuransian.
Undang-undang ini mengatur tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia dengan memberikan hak yang diutamakan atas Benda yang dijadikan agunan untuk pelunasan utang. Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan memberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial untuk dieksekusi apabila Debitor cidera janji. Pengalihan Jaminan Fid
[Ringkasan]
Undang-undang No 42 Tahun 1999 mengatur tentang jaminan fidusia, yakni pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak atau piutang dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Undang-undang ini mengatur pengertian, asas-asas, objek, pembentukan, pendaftaran, pengalihan, eksekusi, dan sanksi pidana terkait jamin
1. Undang-undang ini mengatur tentang jaminan fidusia, yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda sebagai agunan utang dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya;
2. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak;
3. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin fidusia men
B72ae13086c4 peraturan-menteri-keuangan-nomor-259-pmk-04-2010Haureta Nova Aisyah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan yang dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau jaminan lain seperti dari Indonesia EximBank. Jaminan digunakan untuk menjamin pungutan negara atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan. Jangka waktu jaminan sesuai dengan izin atau keputusan terkait kegiatan kepabeanan.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum asuransi di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUH Perdata serta jenis-jenis polis asuransi dan persyaratan yang harus dimuat dalam suatu polis asuransi.
Perjanjian Gadai Saham tidaklah seperti perjanjian gadai pada umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang digadaikan yaitu berupa saham. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, ketentuan baru tentang jenis perusahaan perasuransian dan unit syariah, serta peningkatan persyaratan modal minimum perusahaan perasuransian.
Undang-undang ini mengatur tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia dengan memberikan hak yang diutamakan atas Benda yang dijadikan agunan untuk pelunasan utang. Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan memberikan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial untuk dieksekusi apabila Debitor cidera janji. Pengalihan Jaminan Fid
[Ringkasan]
Undang-undang No 42 Tahun 1999 mengatur tentang jaminan fidusia, yakni pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak atau piutang dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu. Undang-undang ini mengatur pengertian, asas-asas, objek, pembentukan, pendaftaran, pengalihan, eksekusi, dan sanksi pidana terkait jamin
1. Undang-undang ini mengatur tentang jaminan fidusia, yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda sebagai agunan utang dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya;
2. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak;
3. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin fidusia men
B72ae13086c4 peraturan-menteri-keuangan-nomor-259-pmk-04-2010Haureta Nova Aisyah
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jaminan dalam rangka kepabeanan yang dapat berupa tunai, bank, asuransi, atau jaminan lain seperti dari Indonesia EximBank. Jaminan digunakan untuk menjamin pungutan negara atau memenuhi kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan. Jangka waktu jaminan sesuai dengan izin atau keputusan terkait kegiatan kepabeanan.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum asuransi di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUH Perdata serta jenis-jenis polis asuransi dan persyaratan yang harus dimuat dalam suatu polis asuransi.
Perjanjian Gadai Saham tidaklah seperti perjanjian gadai pada umumnya, perbedaannya terletak pada objek yang digadaikan yaitu berupa saham. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang persyaratan dan perizinan usaha perasuransian di Indonesia. Persyaratan umum perusahaan perasuransian meliputi anggaran dasar, organisasi, modal, tenaga ahli, dan sistem pengelolaan. Perizinan dilakukan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha, dengan melampirkan berkas seperti anggaran dasar, organisasi, modal, tenaga ahli, program kerja. Perusahaan
Bab 1 menjelaskan pengertian dan konsep teoretis hukum jaminan serta asas-asasnya. Bab 2 membahas penggolongan jaminan yang terdiri dari jaminan materiil dan imateriil. Bab 3 menjelaskan aspek hukum gadai mulai dari subjek, objek, bentuk perjanjian hingga hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai.
Dokumen tersebut memberikan pemberitahuan kepada direktur utama perusahaan bahwa saham tambahan telah digadaikan kepada penerima gadai, dan memberikan instruksi untuk mendaftarkan gadai saham, menyerahkan sertifikat saham, dan memindahkan pembayaran dividen ke rekening bank penerima gadai.
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang – Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Pemberi gadai memberitahukan perusahaan bahwa saham telah digadaikan kepada penerima gadai sesuai dengan akta gadai saham. Perusahaan diminta untuk mendaftarkan gadai saham, menyerahkan sertifikat saham, dan memindahkan pembayaran dividen ke rekening penerima gadai. Perusahaan menyetujui pemberitahuan gadai saham ini.
Dokumen tersebut merangkum peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan akad-akad yang digunakan, termasuk sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, akad-akad pembiayaan seperti ijarah, murabahah, dan salam, serta peran dewan pengawas syariah dan pelaporan perusahaan pembiayaan syariah.
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
Draft perjanjian jual beli aset billingual - Gedung dan Tanah.
Anda bisa membeli perjanjian ini melalui link di bawah ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-Jual-Beli-Aset-Tanah-dan-Bangunan-billingual-English-and-Bahasa-Indonesia-p524885725
Peraturan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan ini mengatur sumber pendanaan, kegiatan pembiayaan, dan pembentukan dewan pengawas syariah. Perusahaan pembiayaan syariah wajib melaporkan kegiatannya dan memiliki dewan pengawas syariah.
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut merangkum upaya Kementerian Keuangan RI dalam memberantas korupsi sektor pengelolaan keuangan negara, meliputi program pencegahan seperti edukasi, pelaporan pelanggaran, dan pengendalian gratifikasi, serta program penindakan seperti kerja sama audit dan investigasi dengan lembaga terkait, pelimpahan kasus ke pengadilan, dan sanksi disiplin bagi pelaku korupsi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis akad syariah yang digunakan dalam asuransi syariah seperti tabarru', mudharabah, wakalah, dan musyarakah serta skema hubungan antara peserta, perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Dokumen tersebut juga menjelaskan komposisi premi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang persyaratan dan perizinan usaha perasuransian di Indonesia. Persyaratan umum perusahaan perasuransian meliputi anggaran dasar, organisasi, modal, tenaga ahli, dan sistem pengelolaan. Perizinan dilakukan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha, dengan melampirkan berkas seperti anggaran dasar, organisasi, modal, tenaga ahli, program kerja. Perusahaan
Bab 1 menjelaskan pengertian dan konsep teoretis hukum jaminan serta asas-asasnya. Bab 2 membahas penggolongan jaminan yang terdiri dari jaminan materiil dan imateriil. Bab 3 menjelaskan aspek hukum gadai mulai dari subjek, objek, bentuk perjanjian hingga hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai.
Dokumen tersebut memberikan pemberitahuan kepada direktur utama perusahaan bahwa saham tambahan telah digadaikan kepada penerima gadai, dan memberikan instruksi untuk mendaftarkan gadai saham, menyerahkan sertifikat saham, dan memindahkan pembayaran dividen ke rekening bank penerima gadai.
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang – Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Pemberi gadai memberitahukan perusahaan bahwa saham telah digadaikan kepada penerima gadai sesuai dengan akta gadai saham. Perusahaan diminta untuk mendaftarkan gadai saham, menyerahkan sertifikat saham, dan memindahkan pembayaran dividen ke rekening penerima gadai. Perusahaan menyetujui pemberitahuan gadai saham ini.
Dokumen tersebut merangkum peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan akad-akad yang digunakan, termasuk sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, akad-akad pembiayaan seperti ijarah, murabahah, dan salam, serta peran dewan pengawas syariah dan pelaporan perusahaan pembiayaan syariah.
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
Draft perjanjian jual beli aset billingual - Gedung dan Tanah.
Anda bisa membeli perjanjian ini melalui link di bawah ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-Jual-Beli-Aset-Tanah-dan-Bangunan-billingual-English-and-Bahasa-Indonesia-p524885725
Peraturan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Peraturan ini mengatur sumber pendanaan, kegiatan pembiayaan, dan pembentukan dewan pengawas syariah. Perusahaan pembiayaan syariah wajib melaporkan kegiatannya dan memiliki dewan pengawas syariah.
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut merangkum upaya Kementerian Keuangan RI dalam memberantas korupsi sektor pengelolaan keuangan negara, meliputi program pencegahan seperti edukasi, pelaporan pelanggaran, dan pengendalian gratifikasi, serta program penindakan seperti kerja sama audit dan investigasi dengan lembaga terkait, pelimpahan kasus ke pengadilan, dan sanksi disiplin bagi pelaku korupsi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis akad syariah yang digunakan dalam asuransi syariah seperti tabarru', mudharabah, wakalah, dan musyarakah serta skema hubungan antara peserta, perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Dokumen tersebut juga menjelaskan komposisi premi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur sistem pembayaran dan perbankan
2. Pasca OJK, fokus Bank Indonesia adalah mendukung pertumbuhan ekonomi regional, menekan inflasi, serta mendukung ketahanan pangan dan UMKM
3. Instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia meliputi pengendalian jumlah u
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas rencana dan strategi Kementerian Keuangan Indonesia untuk tahun anggaran 2012-2013, mencakup visi, misi, organisasi, program prioritas, dan indikator kinerja utama. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan upaya Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pendapatan negara, mengelola anggaran dan utang negara secara efisien dan berkelanjutan, serta memperkuat stabilitas sektor keuangan.
Bank Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertugas sebagai bank sentral Indonesia. Berdasarkan undang-undang, Bank Indonesia memiliki status independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur dan beberapa Deputi Gubernur.
SK DJLK No. 390 / 2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan...Ridwan Ichsan
Keputusan ini menetapkan pedoman perhitungan tingkat kesehatan keuangan serta bentuk dan susunan laporan bagi perusahaan asuransi non-PT, mencakup ketentuan mengenai jenis kekayaan yang diperkenankan, penilaian kekayaan, dan pembatasan investasi untuk perusahaan asuransi non-PT dengan prinsip konvensional.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan moneter dan instrumennya serta pengaruh kebijakan moneter terhadap bisnis. Kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pengaturan jumlah uang beredar dan instrumennya meliputi operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, rasio cadangan wajib, dan himbauan moral. Kebijakan moneter mempengaruhi bisnis dengan mengubah daya beli masyarakat dan
Dokumen tersebut membahas sejarah perbankan di Indonesia, mulai dari asal usul perbankan pada zaman kuno hingga perkembangannya di Indonesia pasca kemerdekaan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tentang didirikannya beberapa bank pemerintah pada masa kolonial Belanda dan integrasi bank-bank pemerintah menjadi Bank Negara Indonesia pada tahun 1965 untuk mendukung pembangunan ekonomi.
Dokumen ini membahas peran dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah di Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mencetak, mendistribusikan, dan menarik uang rupiah dari peredaran. Bank Indonesia juga menetapkan ciri-ciri keamanan dan desain uang rupiah untuk mencegah pemalsuan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan moneter di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, kerangka kerja yang digunakan adalah inflation targeting framework, dan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai target inflasi.
2 kmk2007 74 tentang penyelenggaran pertanggungan asuransi pada lini usaha as...Ridwan Ichsan
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Beberapa poin penting yang diatur adalah penetapan tarif premi yang harus didasarkan pada perhitungan profil risiko dan biaya, pembatasan biaya akuisisi maksimal 25% dari premi bruto, dan kewajiban perusahaan asuransi untuk memelihara data risiko dan biaya minimal 5 tahun terakhir.
1. Sejarah asuransi dimulai dari zaman Yunani Kuno hingga Romawi, kemudian berkembang di Eropa pada abad pertengahan. 2. Ada berbagai jenis asuransi seperti asuransi umum, jiwa, dan sosial yang diatur oleh undang-undang. 3. Unsur pokok asuransi meliputi perjanjian, risiko, dan pertanggungan antara penanggung dan tertanggung.
Dokumen ini membahas pengaturan asuransi di Indonesia menurut berbagai peraturan perundang-undangan dan menjelaskan pengertian asuransi menurut KUHPerdata dan UU No. 2/1992 tentang asuransi, termasuk tiga unsur utama dalam asuransi yaitu penanggung, tertanggung, dan peristiwa yang dipertanggungkan.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar hukum asuransi. Terdapat beberapa poin penting yaitu definisi asuransi menurut KUHD dan UU Asuransi, tujuan asuransi seperti pengalihan risiko dan pembayaran ganti kerugian, unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi seperti subyek hukum, persetujuan, dan premi, serta jenis-jenis asuransi seperti asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Dok
Pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,aspek hukum lembaga , makalahWennaSustiany
Makalah ini membahas tentang aspek hukum dan kelembagaan asuransi di Indonesia, termasuk pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No. 2/1992, unsur-unsur asuransi, perizinan lembaga asuransi, fungsi dan tujuan asuransi, serta prinsip-prinsip dasar asuransi."
Undang-undang ini memperbarui Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan memberikan insentif perpajakan lebih lanjut kepada perusahaan yang melakukan penanaman modal. Insentif-insentif tersebut meliputi pembebasan pajak, kompensasi kerugian, dan perpanjangan masa bebas pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang bentuk dan susunan laporan dana jaminan bagi perusahaan asuransi, reasuransi, dan bank kustodian. Laporan tersebut berisi ringkasan perkembangan dan kecukupan dana jaminan serta rincian posisi akhir berupa deposito dan surat berharga negara.
1. Bank garansi adalah jaminan tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menjamin resiko tertentu apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Bank garansi diperlukan oleh kontraktor untuk ikut tender, mengerjakan proyek, dan mendapat uang muka.
3. Bank garansi mencakup pihak penjamin, terjamin, dan penerima jaminan serta dasar hukum dan ketentuan klaim.
Gas or Grouse Case Solution (Business Ethics)Ridwan Ichsan
The Bureau of Land Management imposed restrictions on gas drilling in the Pinedale Mesa region of Wyoming to protect wildlife species like sage grouse, but gas companies argued that increased drilling was important for energy supply and economic growth; however, drilling posed risks to wildlife through habitat loss and pollution, so regulators had to balance environmental and economic concerns in setting policies.
This document outlines 3M Canada's 2010 integrated marketing campaign proposal to support the Canadian Breast Cancer Foundation. The campaign, called "Do For The Cure", includes online contests like a musical video contest and dance contest to promote breast cancer awareness. It also includes in-person events like a screening tour, run for the cure race, and leveraging partnerships with TV shows like Glee. The goals are to drive sales of Post-it products, engage customers and employees, and maximize return through donation of proceeds to the foundation.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah, operasi, strategi, dan pencapaian McDonald's. McDonald's didirikan pada tahun 1948 dan mulai beroperasi secara luas pada tahun 1955. Perusahaan ini berfokus pada kepuasan pelanggan, anak-anak, dan ekspansi ke pasar baru melalui berbagai inovasi. McDonald's telah berkembang menjadi restoran cepat saji terbesar di dunia dengan lebih dari 36.000 gerai di lebih dari 100 neg
Underwriting Liability Insurance: an overviewRidwan Ichsan
The document provides an overview of factors to consider when underwriting liability insurance. These include details about the insured, their occupation, premises, custody of property, work away from premises, emissions, customers, processes, use of chemicals and hazardous substances, health and safety records, trade waste, manufacturing processes, source of materials, design work, products, purpose of products, safety considerations, complexity, packaging, and discontinued products. Secondary risks from number of people affected, reliance on the product, and how the end user utilizes the product are also important to assess.
Avn 102 waiver of subrogation endorsementRidwan Ichsan
This document is a waiver of subrogation endorsement that waives the insurer's rights to recover paid claims from a specified entity. The waiver does not affect the insurer's right to recover from that entity if it was the manufacturer or maintainer of the damaged aircraft. The endorsement is intended for use in aircraft insurance policies to waive subrogation against certain other entities involved in the aircraft.
An insured shall not deliberately conceal or provide false information regarding a claim. Doing so constitutes fraud and the insurers have the right to refuse payment of the claim. If false information is provided about the cause of loss or claimed amount, insurers can terminate cover, recover sums paid for losses since the event, and retain premiums paid. Any part of the clause conflicting with governing law is void.
This letter notifies the appointed broker that the insurance certificate for an aircraft engine has terminated the AVN 99 Continuing Liability Endorsement for the benefit of the contract parties. The designated contract party specifies that at a certain time and date, the insured party is no longer obligated to insure the interests of the contract parties as former financiers, lessors, or lease servicers of the equipment under the contracts. Consequently, the continuing liability insurance provided through the AVN 99 endorsement for the benefit of the contract parties was terminated as of that specified date and time.
1) This document is an endorsement to an aircraft finance/lease contract that provides continuing liability coverage for specified contract parties.
2) It adds the contract parties as additional insureds under the legal liability policy and makes the coverage primary without right of contribution from other insurers.
3) Coverage is provided from the effective date until the contract parties are no longer required to insure their interests, as long as notification is given within 30 days.
Avn 98 aviation products grounding and other aviation liabilities insuranceRidwan Ichsan
This document outlines various types of aviation insurance coverage provided across multiple sections, including:
1) Aviation products and grounding liability insurance that covers legal liability for bodily injury, property damage, or loss of use from defective aviation products or from grounding aircraft.
2) Working parties liability insurance that provides coverage for legal liability from occurrences involving working parties.
3) Aircraft third party and passenger liability insurance that insures against legal liability for bodily injury from aircraft accidents.
It provides coverage limits and exclusions for each section, as well as general policy information and conditions.
This document contains an arbitration clause that outlines procedures for resolving disputes between parties through arbitration. Key details include:
- Disputes will be resolved through arbitration according to the rules of [organization]
- Arbitration will take place in [location] and the language will be [language]
- Each party will appoint one arbitrator and the two appointed will appoint a third, or the parties can jointly appoint a sole arbitrator
This letter notifies the appointed broker that as of a specified date and time, the insurance provided by endorsement AVN 67C for an aircraft engine has terminated. The designated contract party is no longer obligated to insure the equipment under the contract. The letter requests that the broker provide a certificate applying continuing liability endorsement AVN 99 for the benefit of the contract parties, effective from the date and time of termination.
This document is an endorsement to an aircraft insurance policy to protect the interests of financing parties in the event of losses to insured equipment. Key points:
1. It ensures claims payments are made to financing parties in the event of a total loss or to repair parties for other claims.
2. Financing parties are included as additional insureds under the policy.
3. Coverage of financing parties cannot be invalidated by acts of other parties without their knowledge or consent.
Avn 67 c airline finance lease contract endorsementRidwan Ichsan
This document is an endorsement to an aircraft insurance policy to include additional parties. It provides that in the event of a total loss settlement, payment will be made to the contract parties. It also includes the contract parties as additional insureds under the policy and stipulates that their coverage cannot be invalidated by acts of other parties. The endorsement defines key terms used such as the equipment covered, effective date, and contract parties included.
AVN 52K was published in 2006 to restrict coverage for certain aviation risks to negotiated sub-limits that would apply across all covered aircraft. However, it also intended to provide option for full policy limits for losses on a single aircraft where devices were placed onboard or emergencies occurred in flight. AICG has realized AVN 52K could expose insurers to full limits across multiple aircraft in some cases, breaching the original principle. To resolve this, AICG has published a modified clause AVN 52R to remove any ambiguity.
Avn 52 r extended coverage endorsement aviation liabilities Ridwan Ichsan
1. This document extends coverage provided by an aviation insurance policy. It deletes certain exclusions from the original policy related to war, hijacking, and other risks.
2. It provides limits on the insurer's liability for different types of claims covered by the extended coverage. The liability is subject to sub-limits that are within the overall policy limit.
3. The extended coverage will terminate automatically in certain circumstances such as war between specified countries or requisition of an insured aircraft. The coverage may also be cancelled by the insurer or insured with 7 days notice.
Avn 52 p aviation manufacturers product liabilities endorsementRidwan Ichsan
This document outlines an endorsement to an aviation manufacturers' product liability policy. It provides coverage that overrides some exclusions in the existing war and hijacking exclusion clause, for legal liability arising from the insured's products. Coverage is limited to specific amounts and can terminate automatically depending on certain political events between major nations or detonation of nuclear weapons. The endorsement is part of the specified policy and subject to all its terms and conditions.
Avn 52 p a products endorsement for avn52 clausesRidwan Ichsan
This document provides an endorsement to amend coverage limits for products liability arising from the manufacture of aviation products. It increases the sub-limit for products hazards to [BLANK] per occurrence and in the annual aggregate for liability from manufacturing an aviation product. The overall aggregate limit for all endorsements cannot exceed [BLANK]. Manufacturing is defined as work from design to completion, excluding maintenance after delivery to the first customer.
Avn 52 l extended coverage endorsement aviation liabilitiesRidwan Ichsan
This document is an endorsement that extends aviation liability coverage. It allows for flexibility in selecting which exclusions from War, Hijacking and Other Perils are deleted by choosing operative paragraphs. Different sub-limits apply depending on the operative paragraphs selected. Coverage can be cancelled on 7 days notice by either party or 48 hours notice after certain hostile detonations. The endorsement is intended to offer flexible options for negotiating aviation insurance coverage.
Avn 52 l extended coverage endorsement aviation liabilities
1 pp63 th1999
1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang usaha perasuransian perlu
disesuaikan dengan perkembangan kegiatan industri asuransi pada
khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3467);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN
1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERASURANSIAN.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 6
2. 1. Persyaratan modal disetor bagi pendirian baru Perusahaan Asuransi
atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, sekurang-
kurangnya sebagai berikut :
a. Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi
Perusahaan Asuransi;
b. Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah),
bagi Perusahaan Reasuransi.
(2) Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham
pihak asing melalui penyertaan langsung dalam Perusahaan
Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh per
seratus).
(3) Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan
Perasuransian harus dilaporkan kepada Menteri."
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 9
(1) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2
tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :
a. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang;
b. Susunan Organisasi dan Kepengurusan perusahaan
yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian
tugas;
c. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan
bidang usahanya;
d. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal
terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;
e. Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan
beserta program reasuransinya, bagi Perusahaan
Asuransi; dan
f. Program retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi.
(2) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan
Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-
undang Nomor 2 tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah
sebagai berikut :
a. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang;
b. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan
bidang usahanya;
c. Polis Asuransi Indemnitas Profesi; dan
d. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal
terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.
3. (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan
Penilai Kerugian, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Agen
Asuransi yang berbentuk badan hukum, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 2
Tahun 1992, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :
a. Anggaran Dasar perusahaan yang telah mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang;
b. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan
bidang usahanya;
c. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing, dalam hal
terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing; dan
d. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi
yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi.
(4) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha Perusahaan
Konsultan Aktuaria, dan Agen Asuransi perorangan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-
undang Nomor 2 tahun 1992, sekurang-kurangnya harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan
bidang usahanya; dan
b. Perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi
yang diageni, bagi Perusahaan Agen Asuransi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara permohonan izin usaha diatur dengan Keputusan
Menteri."
3. Menambah 1 (satu) pasal baru diantara Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu
Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 9A
(1) Pemberian atau penolakan permohonan izin usaha bagi
Perusahaan Perasuransian diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2) Setiap penolakan terhadap permohonan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan
disertai alasan penolakannya."
4. Menambah satu BAB dan pasal baru diantara Pasal 10 dan Pasal 11
yaitu BAB IIIA Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:
BAB IIIA
KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Pasal 10A
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dimungkinkan untuk melakukan perubahan kepemilikan
melampaui batas kepemilikan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 ayat (2) dengan ketentuan jumlah modal yang telah
disetor oleh pihak Indonesia harus tetap dipertahankan."
4. 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta menambah
ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 11 seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 11
1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
2. Tingkat solvabilitas merupakan selisih antara jumlah
kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban.
3. Selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan
dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) sekurang-kurangnya harus sebesar dana yang
cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin
timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam
pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan yang
diperkenan-kan, kewajiban, dan risiko kerugian yang
mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi
dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri."
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 15
(1) Setiap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
wajib menetapkan batas retensi sendiri sesuai dengan
kemampuan keuangan perusahaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retensi sendiri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri."
7. Menambah 1 (satu) pasal baru diantara Pasal 15 dan Pasal 16 yaitu
Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 15A
(1) Setiap Perusahaan Asuransi wajib memiliki dukungan reasuransi
dalam bentuk perjanjian reasuransi otomatis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri."
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 16
(1) Dalam hal dukungan reasuransi diperoleh dari perusahaan asuransi atau
perusahaan reasuransi luar negeri, maka perusahaan asuransi dan
5. perusahaan reasuransi luar negeri tersebut harus memiliki peringkat yang
baik dari lembaga pemeringkat independen yang diakui secara internasional.
(2) Setiap perjanjian reasuransi harus dibuat secara tertulis dan tidak
merupakan perjanjian yang menjanjikan keuntungan pasti bagi penanggung
ulangnya.
(3) Dalam perjanjian reasuransi harus dinyatakan bahwa dalam hal
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilikuidasi, hak dan
kewajiban Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang timbul
dalam transaksi reasuransi tetap mengikat sampai dengan saat salah satu
atau kedua perusahaan tersebut dilikuidasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi dari luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri."
9. Menambah 1 (satu) pasal baru diantara Pasal 16 dan Pasal 17 yaitu
Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 16A
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat
melakukan upaya bersama untuk menutup suatu jenis risiko
khusus."
10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 18
(1) Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan program
asuransi baru harus terlebih dahulu memberitahukan
rencana tersebut kepada Menteri.
(2) Pemberitahuan mengenai rencana memasarkan program
asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dilengkapi dengan spesifikasi program asuransi yang akan
dipasarkan berikut program reasuransinya serta bukti-bukti
pendukungnya.
(3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
pemberitahuan diterima secara lengkap Menteri tidak
memberikan tanggapan, Perusahaan Asuransi dapat
memasarkan program asuransi dimaksud.
(4) Program asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan rencana
memasarkan program asuransi baru sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri."
11. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 ayat (1)
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
6. "Pasal 38
1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
tidak menyampaikan laporan keuangan dan atau laporan
operasional tahunan, sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan, dikenakan denda administratif sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan."
12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 seluruhnya menjadi
berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 41
1. Pengenaan sanksi peringatan dilakukan oleh Menteri
segera setelah diketahui adanya pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
2. Pengenaan sanksi peringatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis
pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan jangka waktu paling lama
masing-masing 1 (satu) bulan.
3. Dalam hal Menteri menilai bahwa jenis pelanggaran
yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), Menteri dapat menetapkan berlakunya jangka
waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan
ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 6
(enam) bulan.
4. Dalam hal perusahaan telah dikenakan sanksi
peringatan terakhir, dan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
setelah peringatan diberikan, perusahaan tetap tidak
memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan,
perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi
pembatasan kegiatan usaha."
13. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 42 ayat (1)
seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 42
(1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (4) berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan."
Pasal II
Bagi permohonan izin usaha Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi yang telah diajukan dan yang telah
memperoleh izin prinsip sebelum Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan, persyaratan permodalan tetap diberlakukan
berdasarkan persyaratan yang berlaku pada saat izin prinsip
ditetapkan.
Pasal III
7. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MULADI
8. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 118
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
UMUM
Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan
perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat dan dalam
menghadapi era globalisasi, perlu ditingkatkan peran industri asuransi yang
semakin kompetitif dengan cara mewujudkan terciptanya industri asuransi
yang kuat baik dari segi permodalan maupun kondisi kesehatan
keuangannya.
Dengan menetapkan jumlah modal disetor yang cukup besar dalam
Peraturan Pemerintah ini, diharapkan agar pendirian Perusahaan Asuransi
atau Perusahaan Reasuransi dapat mewujudkan industri asuransi yang
memiliki permodalan dan kondisi keuangan yang kuat sehingga mampu
melakukan usaha yang kompetitif.
Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum Peraturan Pemerintah
ini tidak diwajibkan menyesuaikan jumlah modal setor, akan tetapi didorong
untuk memperkuat permodalannya melalui ketentuan kesehatan keuangan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan modal disetor dalam Peraturan Pemerintah ini
adalah modal disetor perseroan terbatas, atau simpanan pokok dan
simpanan wajib koperasi, atau dana awal usaha bersama.
Ketentuan permodalan tidak dikenakan pada Perusahaan Pialang Asuransi,
Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,
Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi, karena
dalam kegiatan usaha perusahaan tersebut lebih dituntut unsur
profesionalisme. Dengan demikian, unsur permodalan dapat dipenuhi sendiri
sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
9. Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Polis Asuransi Indemnitas Profesi yang dimaksudkan dalam ayat (2) huruf c
adalah polis asuransi tanggungjawab hukum yang lazim disebut dengan polis
Professional Indemnity.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ketentuan yang diatur dengan Keputusan Menteri meliputi antara lain alamat
perusahaan, NPWP, riwayat hidup pengurus dan atau direksi, dan besarnya
uang pertanggungan untuk polis asuransi indemnitas profesi.
Angka 3
Pasal 9A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 10A
Pada prinsipnya modal yang telah disetor oleh pihak Indonesia pada Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan pihak
asing tidak boleh berkurang jumlahnya. Namun demikian prosentase kepemilikan
pihak Indonesia dapat berkurang dalam hal perusahaan dimaksud membutuhkan
penambahan modal, namun penambahan modal tersebut menyebabkan pihak
Indonesia tidak mampu mempertahankan prosentase kepemilikannya.
10. Ketentuan yang memungkinkan prosentase kepemilikan pihak asing melampaui
batas 80% ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing yang prosentase
kepemilikan pihak asing sudah mencapai 80%.
Angka 5
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dalam Keputusan Menteri diatur antara lain meliputi batas tingkat
solvabilitas, jenis dan penilaian serta pembatasan kekayaan yang
diperkenankan, dan perhitungan kewajiban yang meliputi kewajiban kepada
tertanggung dan kewajiban kepada pihak lain.
Angka 6
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam Keputusan Menteri diatur batas minimum dan batas maksimum
retensi sendiri.
Angka 7
Pasal 15A
Ayat (1)
Perjanjian reasuransi otomatis (treaty reinsurance) merupakan salah satu
bentuk perjanjian reasuransi yang lazim dilakukan dalam usaha asuransi.
Dalam perjanjian tersebut perusahaan asuransi wajib mereasuransikan
setiap penutupan yang nilai dan lingkup penutupannya sesuai dengan yang
telah diperjanjikan kepada penanggung ulang (Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi) dan penanggung ulang dimaksud wajib menerima
penempatan reasuransi tersebut.
11. Dukungan reasuransi otomatis tersebut sedapat mungkin diperoleh dari
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi di dalam negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dalam Keputusan Menteri diatur mengenai kriteria penanggung ulang luar
negeri yang baik.
Angka 9
Pasal 16A
Salah satu prinsip usaha asuransi adalah adanya kerjasama dalam penyebaran risiko
yang dapat dilakukan melalui mekanisme reasuransi dan koasuransi. Disamping
kedua mekanisme tersebut, untuk memenuhi permintaan pasar terhadap suatu risiko
khusus yang apabila penutupannya dilakukan oleh perusahaan asuransi secara
sendiri-sendiri tidak layak usaha (feasible) namun penutupan atas risiko tersebut
menjadi layak usaha jika dilakukan secara bersama, maka atas kesepakatan
sebagian besar Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi penutupan risiko
khusus tersebut dilakukan oleh satu perusahaan asuransi.
Angka 10
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
12. Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Dalam Keputusan Menteri diatur mengenai kriteria program asuransi baru serta tata
cara pemberitahuan rencana memasarkan program asuransi baru.
Angka 11
Pasal 38
Ayat (1)
Pengenaan denda untuk setiap hari keterlambatan dalam ketentuan ini
dihitung berdasarkan hari kerja pada kantor pusat Departemen Keuangan.
Dalam hal tanggal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur,
maka batas waktu yang berlaku adalah hari kerja pertama setelah libur
dimaksud.
Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikenakan
terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan atau laporan
operasional.
Contoh :
a. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan operasional tetapi telah
menyampaikan laporan keuangan, atau sebaliknya, dikenakan denda
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.
b. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan laporan
operasional dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
hari.
Angka 12
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
13. Cukup jelas
Angka 13
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
Pasal III
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3861