Downloaded 558 times
Uploaded byTiyas Diah
Kebijakan moneter
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan moneter di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, kerangka kerja yang digunakan adalah inflation targeting framework, dan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai target inflasi.
More Related Content
Similar to Kebijakan moneter
![Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 11 [modulguruku.com]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkurikulumberbasiscintakbcskikelas11mamodulguruku-260211160930-802ab0b6-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Kebijakan moneter
- 1. Kebijakan Moneter Cresensia Rara H. X Aksel-06 Dinda Widya H. X Aksel-08 M. Hamzah F. X Aksel-12 Putra Firman A. X Aksel-17 Tiyas Diah Ayu X Aksel-18
- 2. Pengertian Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian.
- 3. Tujuan o Menjaga stabilitasekonomi. o Menjaga stabilitas harga. o Meningkatkan kesempatan kerja. o Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
- 4. Macam-macam kebijakan moneter Kebijakan pasar terbuka Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga.
- 6. Kebijakan diskonto Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank.
- 7. Kebijakan cadangankas Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau mengurangi cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum.
- 8. Kebijakan kreditselektif dan kredit longgar. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Bank sentral memberlakukan kebijakan kredit selektif jika perekonomian menunjukkan gejala-gejala inflasi. Kebijakan kredit longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara-cara memperlonggar syarat-syarat pemberian kredit. Bank sentral memberlakukan kebijakan kredit longggar jika perekonomian menunjukkan gejala- gejala deflasi.
- 9. Kebijakan devaluasidan revaluasi. Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Revaluasi adalah kebijakan bank sentral menaikkan nilai mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing
- 10. Sanering Sanering adalah kebijakan bank sentral untuk memotong nilai mata uang dalam negeri. Kebijakan ini diberlakukan apabila terjadi hiperinflasi.
- 11. Mencetak uangbaru. Menarik atau memusnahkan uang lama.
- 12. Dorongan moral. Untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, bank sentral dapat mengeluarkan pidato, pengumuman, atau edaran kepada bank umum dan perilaku moneter lain yang berupa larangan atau ajakan.
- 13. Tenggang waktu (lag)efek kebijakan moneter • Ada dua macam lag dalam kebijakan moneter, yaitu inside lag dan outside lag. Yang dimaksud dengan Inside lag adalah jarak waktu dari timbulnya permasalahan di dalam perekonomian sampai dengan dimulainya tindakan kebijakan untuk mengatasinya. Recognition lag adalah jarak waktu mulai dari timbulnya masalah sampai dengan saat para pembuat kebijakan menyadari bahwa memang ada masalah. Decision lag adalah jarak waktu antara saat diketahuinya ada masalah dan saat diputuskannya suatu tindakan. Action lag adalah jarak waktu antara saat keputusan kebijakn diambil dan saat keputusan tersebut mulai dilaksanakan. Outside lag adalah jarak waktu antara saat mulai dilaksanakannya langkah kebijakan dan saat timbulnya akibat pada perekonomian.
- 14. Kerangka strategi kebijakan moneter Terdapatbeberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter: Penargetan Nilai Tukar (Exchange Rate Targeting) Penargetan Besaran Moneter (Monetary Targeting) Penargetan Inflasi (Inflation Targeting) Strategi Kebijakan Moneter tanpa jangkar yang tegas (implicit but not explicit anchor)
- 15. Penargetan Nilai Tukar(Exchange Rate Targeting) Strategi kebijakan moneter dengan penargetan nilai tukar mendasarkan pada keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga alternatif yang dapat ditempuh: dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi diantara kedua negara.
- 16. Penargetan Besaran Moneter (MonetaryTargeting) Penargetan besaran moneter dilakukan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara, serta kredit Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan
- 17. Penargetan Inflasi (Inflation Targeting) Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter . menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir.
- 18. Strategi Kebijakan Monetertanpa jangkar yang tegas (implicit but not explicit anchor) Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan , beberapa Negara lebih memilih strategi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Akan tetapi, bank sentral tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter.
- 19. Efektivitas kebijakan moneter Padaumumnya efektivitas kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Ada tidaknya tujuan yang saling bertentangan Kemungkinan yang terjadi antara kebijakan mempunyai tujuan bisa selaras atau searah, bisa bertentangan, bisa tumpang tindih atau kembar. Jika yang terjadi tujuan kebijakan-kebijakan tersebut searah maka sasaran aau tujuan tersebut dapat dicapai.
- 20. 2. Tingkat monetarisasimasyarakat Kebijakan moneter akan efektif bila masyarakat telah menggunakan uang baik sebagai media pertukaran, alat pengukur dan penyimpan kekayaan maupun fungsi uang yang lain. Di Indonesia masih banyak kegiatan transaksi ekonomi yang tidak dilakukan lewat pasar atau tidak menggunakan uang, misalnya : pembayaran transaksi tenaga kerja dengan mengguanakan barang atau hasil pertanian. Hal ini menyebabkan kebijakan moneter yang berkaitan dengan M1 tidak akan efektif bagi kelompok atau sector tersebut. Semakin tinggi tingkat monetarisasi masyarakat akan semakin efektif kebijakan moneter yang diambil. Tingkat monetarisasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti dikenalkannya atau dibukanya cabang-cabang bank dan digunakannya uang sebagai alat pembayaran
- 21. 4. Pengaruh LembagaKeuangan Perilaku lembaga keuangan bank pada prinsipnya dapat diawasi oleh Bank Sentral, akan tetapi perilaku lembaga keuangan bukan bank tidak sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bank Sentral. Dengan demikian adanya suatu kebijakan moneter belum tentu berpengaruh terhadap kegiatan atau kebijakan yang dijalankan oleh lembaga keuangan bukan bank.
- 22. 3. Faktor Kelambanan(Time Lag) Salah satu keunggulan dari kebijakan moneter dibandingkan dengan kebijakan fiscal adalah kecepatan otoritas moneter dalam menetapkan kebijakan tersebut. Masalah kelambanan atau time lag ini sangat sering dihadapi, karena memang tidak semua informasi dapat dengan mudah diperoleh khususnya di negara- negara berkembang. Adanya kelambatan dalam mengantisipasi suatu gejolak ekonomi akan dapat mengurangi efektivitas suatu kebijakan ekonomi.
- 23. 5. Harapan (Expectation)masyarakat Secara teoritis khususnya dalam analisis ekonomi dengan pendekatan harapan nalar, kebijakan ekonomi akan efektiv bila kebijakan tersebut merupakan suatu syok (shock) bagi masyarakat. Dengan demikian bila informasi dapat diperoleh dari perilaku otoritas moneter dan perekonomian dapat diantisipasi oleh masyarakat, maka kebijakan moneter tidak efektiv. Semakin rendah harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap keadaan ekonomi dan perilaku pemerintah, maka semakin efektiv kebijakan moneter yang dijalankan.
- 24. 6. Faktor-faktor yangmempengaruhi variabel target Jika target yang ingin dicapai adalah mengendalikan atau mengurangi jumlah investasi swasta, untuk dapat merumuskan kebijakan yang cocok perlu diamati faktor- faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi investasi. Kesalahan dalam memilih atau menentukan variabel yang mempengaruhi investasi akan mengurangi atau menyebabkan tidak efektifnya suatu kebijakan ekonomi.
- 25.
- 26. Tujuan kebijakan monetermenurut Bank Indonesia Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU no.3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
- 27. Kerangka kebijakan moneterdi Indonesia Dalam kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunkan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter dirahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan.
- 28. Alasan menggunakan ITF: ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan sasaran inflasi secara eksplisit masyarakat akan memahami arah inflasi. ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia. ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag. Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada publik mengenai kondisi inflasi dan pandangan ke depan serta keputusan yang diambil.
- 29. Proses pengambilan keputusan untukpenetapan kebijakan moneter Penetapan kebijakan moneter di Bank Indonesia dilakukan dalam RDG. Rapat tersebut diadakan pada minggu pertama setiap bulannya. RDG dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang- kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan RDG dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir. Namun, apabila dalam keadaaan darurat dan RDG tidak dapat dilaksanakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan, maka Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan.
- 30. Koordinasi kebijakan moneterdan kebijakan fiskal Laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan, tetapi juga oleh faktor penawaran, maka agar pencapaian inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasama dan koordinasi antara BI dan pemerintah melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, di tingkat pengambilan kebijakan, BI dan pemerintah secara rutin menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam dalam penyusunan bersama Asumsi Makro di APBN yang dibahas bersama di DPR. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan BI dalam melakukan pengelolaan uang negara.