Proses yang harus dilalui untuk pendirian BPR

1. Prosedur Pendirian BPR
Proses Permohonan Pendirian BPR
tidak dikenakan biaya
1

2. Permohonan Persetujuan Prinsip BPR
Surat Permohonan Diajukan oleh Calon Pemilik dan dilampiri :
1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran
dasar
2. Daftar calon pemilik dan rincian kepemilikan sebagai berikut:
o Perseorangan: pasfoto, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
masih berlaku, riwayat hidup dan surat pernyataan yang terkait
dengan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
o Badan Usaha:
1. Akta pendirian badan hukum,
2. Dokumen yang dipersyaratkan bagi perseorangan bagi
seluruh anggota Direksi dan Komisaris,
3. Daftar pemilik dan rincian kepemilikan,
4. Laporan keuangan terakhir sebelum permohonan pendirian,
5. Laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 6 bulan
bagi badan usaha yang akan melakukan penyertaan minimal
Rp1 miliar, kecuali bagi Pemerintah Daerah,
6. Surat pernyataan dari pengurus badan hukum dan
pemegang saham pengendali mengenai kesediaan untuk
mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi
BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam hal badan
hukum tersebut merupakan calon pemegang saham
pengendali BPR atau surat pernyataan dari pemegang
saham pengendali tentang kesediaan untuk mengatasi
kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR
dalam menjalankan kegiatan usahanya,
7. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR
dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilik
terakhir (ultimate shareholder), kecuali bagi Pemerintah
Daerah; dan
8. Surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan
informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur
kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam
hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang
Saham Pengendali BPR.
3. Daftar calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia.
5. Analisis potensi dan kelayakan pendirian BPR.
6. Rencana sistem dan prosedur kerja.
2

3. 7. Bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari modal
disetor.
8. Surat pernyataan dari calon pemilik bahwa setoran modal tidak berasal
dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank
dan/atau pihak lain dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian
uang.
3

4. Prosedur Pendirian BPR
Surat Permohonan Diajukan oleh Calon Pemilik dan dilampiri :
1. Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum
yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. Data kepemilikan berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan,
dalam hal terjadi perubahan;
3. Daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, dalam hal
terjadi perubahan;
4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan
personalia;
5. Bukti pelunasan modal disetor;
6. Surat pernyataan dari calon pemilik bahwa setoran modal tidak berasal
dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank
dan/atau pihak lain dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian
uang;
7. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
o daftar aktiva tetap dan inventaris,
o bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian
sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti
kepemilikan dari pihak yang menyewakan,
o foto gedung kantor dan tata letak ruangan,
o contoh formulir/ warkat yang akan digunakan untuk operasional
BPR, dan
o Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4

5. Aspek Penilaian dan Persyaratan
A. Aspek Penilaian Kelayakan
1. Aspek demografi dan ekonomi wilayah,
2. Jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga
keuangan mikro
3. Rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran
dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam
mewujudkan rencana dimaksud,
4. Proyeksi keuangan secara bulanan untuk tahun pertama dan secara
tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan
operasional, dan
5. Perencanaan sumber daya manusia.
B. Pengajuan Permohonan
Permohonan pendirian BPR diajukan kepada :
1. Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p Direktorat Pengawasan Bank
Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta
10110, bagi BPR yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya,
Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Tangerang, Karawang, Lebak,
Serang dan Pandeglang.
2. Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p Direktorat Pengawasan Bank
Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta
10110, dengan tembusan Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR
yang berkantor pusat diluar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf
a
C. Pihak yang Dapat Mendirikan BPR
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara
Indonesia;
3. Pemerintah Daerah; atau
4. Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, 2 dan
3.
D. Bentuk Hukum BPR
1. Perseroan Terbatas.
2. Koperasi.
3. Perusahaan Daerah.
E. Persyaratan Modal Disetor BPR
1. Rp5 milyar bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta.
5

6. 2. Rp2 milyar bagi BPR yang didirikan di ibukota propinsi di pulau Jawa dan
Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kodya Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi.
3. Rp1 milyar bagi BPR yang didirikan di ibukota propinsi di luar pulau Jawa
dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah pada angka 1
dan angka 2.
4. Rp500 juta bagi BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut di atas.
Sebagai bagian penguatan modal BPR, BPR-BPR yang dewasa ini telah
beroperasi wajib meningkatkan jumlah modal disetor sesuai tempat kedudukan
BPR paling lambat akhir tahun 2010, dengan tahapan sebagai berikut:
• Paling sedikit 40% dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2006
• Paling sedikit 70% dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2008
• 100% dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2010
BPR yang tidak mampu memenuhi persyaratan modal disetor pada akhir 2010
wajib memindahkan tempat kedudukan ke wilayah dengan persyaratan modal
disetor yang sesuai, dan apabila tidak mampu memenuhi dikenakan sanksi
pembatasan kegiatan usaha.
F. Persyaratan Sumber Modal
• Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk
apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan
• Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
G. Persyaratan Pemilik
1. Memiliki integritas yang ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti tidak
termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, memiliki
akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki komitmen
yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
2. Memenuhi persyaratan kelayakan keuangan seperti mampu secara
finansial dan memenuhi persyaratan administratif, antara lain tidak
termasuk dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau
menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sebelum dicalonkan, bersedia untuk mengatasi kesulitan
permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan
usahanya dan tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.
H. Persyaratan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
1. Memenuhi persyaratan integritas seperti halnya persyaratan integritas
bagi calon pemilik.
2. Memiliki kompetensi sebagai berikut:
o Bagi anggota Direksi
6

7. 1. Paling sedikit terdiri dari 2 orang dengan pendidikan formal
paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah
menyelesaikan minimal 110 SKS dalam pendidikan S-1.
Paling sedikit 50% dari anggota Direksi memiliki
pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional
perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun atau telah
mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di
BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga
Sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan
strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
b. Bagi anggota Dewan Komisaris: paling sedikit terdiri dari
2 orang dan minimum 50% anggota Dewan Komisaris
memiliki pengetahuan/pengalaman di bidang perbankan.
3. Memiliki reputasi keuangan yang baik yaitu tidak termasuk
dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit
atau menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
dicalonkan.
Selain hal di atas, calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi
persyaratan administratif seperti ketentuan mengenai hubungan keluarga antara
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, rangkap jabatan dan wajib memiliki
sertifikat kelulusan (bagi anggota Direksi).
I. Persyaratan Sertifikat Kelulusan bagi Direksi/Calon Anggota Direksi
1. Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga
Sertifikasi.
2. Anggota Direksi BPR yang telah beroperasi wajib memenuhi ketentuan
pada angka 1 adalah sebagai berikut:
o Paling sedikit 1 orang anggota Direksi wajib memiliki pada tanggal
31 Desember 2006,
o Anggota Direksi lainnya wajib memiliki paling lambat pada tanggal
31 Desember 2008.
o Anggota Direksi yang melanggar ketentuan di atas dilarang
menjadi pengurus BPR.
3. Pemenuhan kewajiban bagi calon anggota Direksi untuk memenuhi
ketentuan pada angka 1 adalah sebagai berikut:
o Setelah tanggal 31 Desember 2006 bagi paling sedikit 1 (satu)
orang calon anggota Direksi;
o Setelah tanggal 31 Desember 2008 bagi seluruh calon anggota
Direksi.
7