Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang bentuk dan susunan laporan dana jaminan bagi perusahaan asuransi, reasuransi, dan bank kustodian. Laporan tersebut berisi ringkasan perkembangan dan kecukupan dana jaminan serta rincian posisi akhir berupa deposito dan surat berharga negara.
Per 07-bl-2009 tentang referensi unsur premi murni serta unsur biaya administ...Ridwan Ichsan
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2010. Unsur premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan nilai pertanggungan, sedangkan perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto bila perusahaan tidak memiliki data sendiri.
Dokumen tersebut menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2011. Referensi premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan uang pertanggungan, sedangkan biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan wajib menggunakan data sendiri untuk menentukan premi dan biaya jika memiliki data selama 5 tahun terakhir.
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2008-2009. Unsur premi murni berkisar antara 0,25-0,47% untuk non bus dan truk, serta 0,4-0,25% untuk bus dan truk. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang bentuk dan susunan laporan dana jaminan bagi perusahaan asuransi, reasuransi, dan bank kustodian. Laporan tersebut berisi ringkasan perkembangan dan kecukupan dana jaminan serta rincian posisi akhir berupa deposito dan surat berharga negara.
Per 07-bl-2009 tentang referensi unsur premi murni serta unsur biaya administ...Ridwan Ichsan
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2010. Unsur premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan nilai pertanggungan, sedangkan perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto bila perusahaan tidak memiliki data sendiri.
Dokumen tersebut menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2011. Referensi premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan uang pertanggungan, sedangkan biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan wajib menggunakan data sendiri untuk menentukan premi dan biaya jika memiliki data selama 5 tahun terakhir.
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2008-2009. Unsur premi murni berkisar antara 0,25-0,47% untuk non bus dan truk, serta 0,4-0,25% untuk bus dan truk. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, ketentuan baru tentang jenis perusahaan perasuransian dan unit syariah, serta peningkatan persyaratan modal minimum perusahaan perasuransian.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Membahas fungsi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan jaminan simpanan nasabah;
2) Krisis ekonomi 1998 memperlihatkan pentingnya penjaminan simpanan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan;
3) LPS dibentuk pada 2004 untuk menjamin simpanan nasabah guna mencegah keluarnya dana ke luar negeri seperti selama k
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
SK DJLK No. 390 / 2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan...Ridwan Ichsan
Keputusan ini menetapkan pedoman perhitungan tingkat kesehatan keuangan serta bentuk dan susunan laporan bagi perusahaan asuransi non-PT, mencakup ketentuan mengenai jenis kekayaan yang diperkenankan, penilaian kekayaan, dan pembatasan investasi untuk perusahaan asuransi non-PT dengan prinsip konvensional.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Perubahan tersebut meliputi peningkatan persyaratan modal, pengaturan kepemilikan saham asing, penambahan ketentuan soal izin usaha dan sanksi, serta penyesuaian terhadap perkembangan industri asuransi.
Dokumen tersebut merangkum perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia hingga triwulan I 2014, termasuk jumlah dan aset perusahaan asuransi, pembiayaan, penjaminan, dan modal ventura syariah. Juga disebutkan perizinan baru, peraturan yang disahkan dan sedang dalam pengembangan, serta pengawasan dan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.
Press Briefing Islamic Banking Development Q1 2014OJK Indonesia
Tinjauan mengenai perkembangan keuangan syariah dan perbankan syariah di kuartal pertama 2014. Di dalamnya juga menjelaskan mengenai peran OJK dalam perkembangan keuangan syariah.
Keputusan ini menetapkan daftar efek syariah berdasarkan penelaahan laporan keuangan perusahaan publik hingga Juni 2012. Daftar ini mencakup 90 saham pertanian, 44 saham pertambangan, 90 saham industri dasar dan kimia, serta 4 saham aneka industri. Keputusan ini menggantikan daftar sebelumnya dan berlaku hingga ditetapkan kembali.
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran negara. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru mengenai sertifikasi bendahara dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bendahara.
Undang-undang ini mengatur tentang Dana Pensiun di Indonesia. Ada dua jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengurusan, iuran, dan pengawasan Dana Pensiun.
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penempatan dana pemerintah ke bank-bank untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Dana bersumber dari anggaran negara yang ditempatkan sebagai deposito di bank-bank peserta. Bank peserta harus memenuhi kriteria tertentu dan berperan menyalurkan dana ke bank pelaksana untuk restrukturisasi kredit dan pemberian kredit modal kerja.
1. Kasus Bank Century bermula dari kegagalan bank memenuhi kewajiban kliring di Bank Indonesia pada November 2008.
2. Bank Indonesia mengambil alih Bank Century dan menyerahkannya kepada LPS pada November 2008 untuk menjamin nasabah.
3. Dokumen ini membahas pandangan hukum terhadap kasus Bank Century dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap mantan direktur utama bank.
Kasus Enron melawan Indonesia bermula dari pembatalan proyek pembangunan PLTU Pasuruan oleh pemerintah Indonesia pada 1998. Enron yang tergabung dalam konsorsium investor mengajukan klaim kepada MIGA atas pelanggaran kontrak oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan konvensi MIGA, Indonesia diwajibkan membayar klaim sebesar $15 juta kepada MIGA. Namun demikian, perlu mempertimbangkan perjanjian antara pemerintah dan investor
This document outlines 3M Canada's 2010 integrated marketing campaign proposal to support the Canadian Breast Cancer Foundation. The campaign, called "Do For The Cure", includes online contests like a musical video contest and dance contest to promote breast cancer awareness. It also includes in-person events like a screening tour, run for the cure race, and leveraging partnerships with TV shows like Glee. The goals are to drive sales of Post-it products, engage customers and employees, and maximize return through donation of proceeds to the foundation.
This document appears to be an MBA presentation submitted by Md. Touhidur Rahman Miad to Dr. S. N. Huda. It contains the student's answers to multiple questions (Q#1 continues over several lines, as does Q#2 and Q#3) as part of an assignment or exam. The document focuses on providing the student's responses to 3 questions related to their MBA coursework.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian. Perubahan mencakup penyesuaian definisi istilah, ketentuan baru tentang jenis perusahaan perasuransian dan unit syariah, serta peningkatan persyaratan modal minimum perusahaan perasuransian.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Membahas fungsi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan jaminan simpanan nasabah;
2) Krisis ekonomi 1998 memperlihatkan pentingnya penjaminan simpanan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan;
3) LPS dibentuk pada 2004 untuk menjamin simpanan nasabah guna mencegah keluarnya dana ke luar negeri seperti selama k
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
SK DJLK No. 390 / 2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan...Ridwan Ichsan
Keputusan ini menetapkan pedoman perhitungan tingkat kesehatan keuangan serta bentuk dan susunan laporan bagi perusahaan asuransi non-PT, mencakup ketentuan mengenai jenis kekayaan yang diperkenankan, penilaian kekayaan, dan pembatasan investasi untuk perusahaan asuransi non-PT dengan prinsip konvensional.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Perubahan tersebut meliputi peningkatan persyaratan modal, pengaturan kepemilikan saham asing, penambahan ketentuan soal izin usaha dan sanksi, serta penyesuaian terhadap perkembangan industri asuransi.
Dokumen tersebut merangkum perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia hingga triwulan I 2014, termasuk jumlah dan aset perusahaan asuransi, pembiayaan, penjaminan, dan modal ventura syariah. Juga disebutkan perizinan baru, peraturan yang disahkan dan sedang dalam pengembangan, serta pengawasan dan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.
Press Briefing Islamic Banking Development Q1 2014OJK Indonesia
Tinjauan mengenai perkembangan keuangan syariah dan perbankan syariah di kuartal pertama 2014. Di dalamnya juga menjelaskan mengenai peran OJK dalam perkembangan keuangan syariah.
Keputusan ini menetapkan daftar efek syariah berdasarkan penelaahan laporan keuangan perusahaan publik hingga Juni 2012. Daftar ini mencakup 90 saham pertanian, 44 saham pertambangan, 90 saham industri dasar dan kimia, serta 4 saham aneka industri. Keputusan ini menggantikan daftar sebelumnya dan berlaku hingga ditetapkan kembali.
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran negara. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru mengenai sertifikasi bendahara dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bendahara.
Undang-undang ini mengatur tentang Dana Pensiun di Indonesia. Ada dua jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengurusan, iuran, dan pengawasan Dana Pensiun.
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penempatan dana pemerintah ke bank-bank untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Dana bersumber dari anggaran negara yang ditempatkan sebagai deposito di bank-bank peserta. Bank peserta harus memenuhi kriteria tertentu dan berperan menyalurkan dana ke bank pelaksana untuk restrukturisasi kredit dan pemberian kredit modal kerja.
1. Kasus Bank Century bermula dari kegagalan bank memenuhi kewajiban kliring di Bank Indonesia pada November 2008.
2. Bank Indonesia mengambil alih Bank Century dan menyerahkannya kepada LPS pada November 2008 untuk menjamin nasabah.
3. Dokumen ini membahas pandangan hukum terhadap kasus Bank Century dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap mantan direktur utama bank.
Kasus Enron melawan Indonesia bermula dari pembatalan proyek pembangunan PLTU Pasuruan oleh pemerintah Indonesia pada 1998. Enron yang tergabung dalam konsorsium investor mengajukan klaim kepada MIGA atas pelanggaran kontrak oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan konvensi MIGA, Indonesia diwajibkan membayar klaim sebesar $15 juta kepada MIGA. Namun demikian, perlu mempertimbangkan perjanjian antara pemerintah dan investor
This document outlines 3M Canada's 2010 integrated marketing campaign proposal to support the Canadian Breast Cancer Foundation. The campaign, called "Do For The Cure", includes online contests like a musical video contest and dance contest to promote breast cancer awareness. It also includes in-person events like a screening tour, run for the cure race, and leveraging partnerships with TV shows like Glee. The goals are to drive sales of Post-it products, engage customers and employees, and maximize return through donation of proceeds to the foundation.
This document appears to be an MBA presentation submitted by Md. Touhidur Rahman Miad to Dr. S. N. Huda. It contains the student's answers to multiple questions (Q#1 continues over several lines, as does Q#2 and Q#3) as part of an assignment or exam. The document focuses on providing the student's responses to 3 questions related to their MBA coursework.
This document discusses cause-related marketing and its benefits for both non-profit organizations and for-profit companies. It provides examples of partnerships between companies like Yoplait and Payless Shoes and non-profits like Susan G. Komen where companies donate a portion of proceeds from certain products to a cause, helping to both increase sales and benefit the non-profit. These types of partnerships have generated over $800 million for non-profits and have led to increased sales and creativity for companies.
This document provides an overview of Infosys, including its history, leadership, values, and approach to corporate governance and social responsibility. It notes that Infosys was founded in 1981 by N.R. Narayana Murthy and initially focused on services like aerospace, banking, and utilities. The company emphasizes transparency, fairness, and excellence in its governance practices. It also stresses ethics, liberty rights, and judgment based on prevailing norms through programs that support education and rural development.
This document discusses ethical practices in the Indian corporate sector. It outlines types of ethical practices like justice, integrity, confidentiality and self-control. It emphasizes the importance of ethics for attracting customers, employees and investors. The document also examines the need for defining corporate accountability and moving beyond just adopting ethics codes. It proposes a code of ethics for Indian industry that ensures inclusive, accountable and transparent business standards. While some Indian IT companies like Wipro, Tata Steel and HDFC follow strong ethical practices, the document notes that India overall still lacks business ethics due to cultural and trust issues.
Brings about the difference between cause related marketing and corporate philanthropy. CRM campaigns in India has been included to get better idea of the concept
The document discusses cause marketing and cause-related marketing. It provides examples of how companies partner with non-profits and charities to promote social causes through sponsorships, advertising, and donations. This allows companies to improve their brand image while also helping social issues. Specific Indian companies and their cause-related initiatives are outlined, such as ITC's education programs, Tata Group's community development projects, and Infosys' social responsibility foundation.
Ethical and unethical business practicesPooja Lilani
An Infosys employee provided testimony to a US Senate subcommittee alleging unethical practices by Infosys related to visa fraud. The employee accused Infosys of intentionally violating visa and tax laws to increase revenues. Specifically, he said Infosys used B-1 visas to bring relatively inexperienced Indian workers to the US for projects instead of H-1B visas. Infosys then charged US client rates but paid the workers lower Indian salaries without paying US taxes. Infosys denied the allegations. The testimony has led to a probe by US authorities into Infosys' visa practices.
Se modal-sendiri-unit-syariah29 mei2009Ridwan Ichsan
Surat edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada perusahaan asuransi dan reasuransi mengenai modal sendiri unit syariah. Surat ini menjelaskan bahwa modal kerja unit syariah adalah modal sendiri/ekuitas yang terdiri dari modal perusahaan, saldo laba, cadangan, dan selisih penilaian aktiva tetap. Perusahaan diminta memperhatikan jumlah modal sendiri untuk memenuhi peraturan terkait.
Keputusan ini menetapkan daftar efek syariah berdasarkan penelaahan laporan keuangan perusahaan publik hingga Juni 2012. Daftar ini mencakup 90 saham pertanian, 44 saham pertambangan, 90 saham industri dasar dan kimia, serta 4 saham aneka industri. Keputusan ini menggantikan daftar sebelumnya dan berlaku hingga penetapan daftar baru.
2 kmk2007 74 tentang penyelenggaran pertanggungan asuransi pada lini usaha as...Ridwan Ichsan
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Beberapa poin penting yang diatur adalah penetapan tarif premi yang harus didasarkan pada perhitungan profil risiko dan biaya, pembatasan biaya akuisisi maksimal 25% dari premi bruto, dan kewajiban perusahaan asuransi untuk memelihara data risiko dan biaya minimal 5 tahun terakhir.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang persyaratan dan perizinan usaha perasuransian di Indonesia. Persyaratan umum perusahaan perasuransian meliputi anggaran dasar, organisasi, modal, tenaga ahli, dan sistem pengelolaan. Perizinan dilakukan dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha, dengan melampirkan berkas seperti anggaran dasar, organisasi, modal, tenaga ahli, program kerja. Perusahaan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menetapkan peraturan baru tentang pengendalian internal perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara pedagang efek. Peraturan ini mengatur tentang fungsi-fungsi yang harus dimiliki perusahaan efek, pemisahan fungsi, dan ketentuan kontrak pembukaan rekening efek dengan nasabah.
Keputusan Menteri Keuangan menetapkan Standar Prosedur Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar prosedur tersebut digunakan sebagai acuan oleh tim seleksi dalam memilih 3 calon kantor akuntan publik yang akan memeriksa Badan Pemeriksa Keuangan dan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Dokumen tersebut membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). OJK merupakan regulator terintegrasi untuk sektor jasa keuangan yang mengawasi bank, pasar modal, dan LKM. LKM adalah lembaga keuangan khusus untuk memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada usaha mikro serta mengelola simpanan. UU No. 1 Tahun 2013 mengatur pengaturan dan pengawasan LKM oleh OJK.
Peraturan ini mengatur tentang pengesahan pendirian dan perubahan peraturan dana pensiun lembaga keuangan. Bank atau perusahaan asuransi harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung untuk mendapatkan pengesahan pendirian atau perubahan peraturan dana pensiunnya. Otoritas Jasa Keuangan akan memproses permohonan tersebut.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Terdapat pengertian istilah, tata cara pendaftaran kepesertaan dan perubahan data, kewajiban pengusaha untuk membayar iuran tepat waktu beserta sanksi bagi yang menunggak, serta hak dan kewajiban Badan Penyelenggara dan pengusaha terkait pembayaran
Dokumen tersebut merupakan peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang petunjuk teknis pemberian tambahan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi, yang mengatur ketentuan umum dan syarat-syarat pemberian tambahan pinjaman tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mencakup sejarah, pengertian, landasan hukum, klasifikasi, fungsi, pembentukan, pengawasan, dan peranannya sebagai lembaga keuangan mikro untuk menghimpun dana dan memberikan kredit kepada masyarakat.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan peraturan yang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. LPS didirikan untuk menjamin simpanan nasabah bank setelah krisis keuangan 1998 dan menggantikan jaminan pemerintah sebelumnya. LPS berfungsi menjamin simpanan dan menjaga stabilitas sistem perbankan.
Gas or Grouse Case Solution (Business Ethics)Ridwan Ichsan
The Bureau of Land Management imposed restrictions on gas drilling in the Pinedale Mesa region of Wyoming to protect wildlife species like sage grouse, but gas companies argued that increased drilling was important for energy supply and economic growth; however, drilling posed risks to wildlife through habitat loss and pollution, so regulators had to balance environmental and economic concerns in setting policies.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah, operasi, strategi, dan pencapaian McDonald's. McDonald's didirikan pada tahun 1948 dan mulai beroperasi secara luas pada tahun 1955. Perusahaan ini berfokus pada kepuasan pelanggan, anak-anak, dan ekspansi ke pasar baru melalui berbagai inovasi. McDonald's telah berkembang menjadi restoran cepat saji terbesar di dunia dengan lebih dari 36.000 gerai di lebih dari 100 neg
Underwriting Liability Insurance: an overviewRidwan Ichsan
The document provides an overview of factors to consider when underwriting liability insurance. These include details about the insured, their occupation, premises, custody of property, work away from premises, emissions, customers, processes, use of chemicals and hazardous substances, health and safety records, trade waste, manufacturing processes, source of materials, design work, products, purpose of products, safety considerations, complexity, packaging, and discontinued products. Secondary risks from number of people affected, reliance on the product, and how the end user utilizes the product are also important to assess.
Avn 102 waiver of subrogation endorsementRidwan Ichsan
This document is a waiver of subrogation endorsement that waives the insurer's rights to recover paid claims from a specified entity. The waiver does not affect the insurer's right to recover from that entity if it was the manufacturer or maintainer of the damaged aircraft. The endorsement is intended for use in aircraft insurance policies to waive subrogation against certain other entities involved in the aircraft.
An insured shall not deliberately conceal or provide false information regarding a claim. Doing so constitutes fraud and the insurers have the right to refuse payment of the claim. If false information is provided about the cause of loss or claimed amount, insurers can terminate cover, recover sums paid for losses since the event, and retain premiums paid. Any part of the clause conflicting with governing law is void.
This letter notifies the appointed broker that the insurance certificate for an aircraft engine has terminated the AVN 99 Continuing Liability Endorsement for the benefit of the contract parties. The designated contract party specifies that at a certain time and date, the insured party is no longer obligated to insure the interests of the contract parties as former financiers, lessors, or lease servicers of the equipment under the contracts. Consequently, the continuing liability insurance provided through the AVN 99 endorsement for the benefit of the contract parties was terminated as of that specified date and time.
1) This document is an endorsement to an aircraft finance/lease contract that provides continuing liability coverage for specified contract parties.
2) It adds the contract parties as additional insureds under the legal liability policy and makes the coverage primary without right of contribution from other insurers.
3) Coverage is provided from the effective date until the contract parties are no longer required to insure their interests, as long as notification is given within 30 days.
Avn 98 aviation products grounding and other aviation liabilities insuranceRidwan Ichsan
This document outlines various types of aviation insurance coverage provided across multiple sections, including:
1) Aviation products and grounding liability insurance that covers legal liability for bodily injury, property damage, or loss of use from defective aviation products or from grounding aircraft.
2) Working parties liability insurance that provides coverage for legal liability from occurrences involving working parties.
3) Aircraft third party and passenger liability insurance that insures against legal liability for bodily injury from aircraft accidents.
It provides coverage limits and exclusions for each section, as well as general policy information and conditions.
This document contains an arbitration clause that outlines procedures for resolving disputes between parties through arbitration. Key details include:
- Disputes will be resolved through arbitration according to the rules of [organization]
- Arbitration will take place in [location] and the language will be [language]
- Each party will appoint one arbitrator and the two appointed will appoint a third, or the parties can jointly appoint a sole arbitrator
This letter notifies the appointed broker that as of a specified date and time, the insurance provided by endorsement AVN 67C for an aircraft engine has terminated. The designated contract party is no longer obligated to insure the equipment under the contract. The letter requests that the broker provide a certificate applying continuing liability endorsement AVN 99 for the benefit of the contract parties, effective from the date and time of termination.
This document is an endorsement to an aircraft insurance policy to protect the interests of financing parties in the event of losses to insured equipment. Key points:
1. It ensures claims payments are made to financing parties in the event of a total loss or to repair parties for other claims.
2. Financing parties are included as additional insureds under the policy.
3. Coverage of financing parties cannot be invalidated by acts of other parties without their knowledge or consent.
Avn 67 c airline finance lease contract endorsementRidwan Ichsan
This document is an endorsement to an aircraft insurance policy to include additional parties. It provides that in the event of a total loss settlement, payment will be made to the contract parties. It also includes the contract parties as additional insureds under the policy and stipulates that their coverage cannot be invalidated by acts of other parties. The endorsement defines key terms used such as the equipment covered, effective date, and contract parties included.
AVN 52K was published in 2006 to restrict coverage for certain aviation risks to negotiated sub-limits that would apply across all covered aircraft. However, it also intended to provide option for full policy limits for losses on a single aircraft where devices were placed onboard or emergencies occurred in flight. AICG has realized AVN 52K could expose insurers to full limits across multiple aircraft in some cases, breaching the original principle. To resolve this, AICG has published a modified clause AVN 52R to remove any ambiguity.
Avn 52 r extended coverage endorsement aviation liabilities Ridwan Ichsan
1. This document extends coverage provided by an aviation insurance policy. It deletes certain exclusions from the original policy related to war, hijacking, and other risks.
2. It provides limits on the insurer's liability for different types of claims covered by the extended coverage. The liability is subject to sub-limits that are within the overall policy limit.
3. The extended coverage will terminate automatically in certain circumstances such as war between specified countries or requisition of an insured aircraft. The coverage may also be cancelled by the insurer or insured with 7 days notice.
Avn 52 p aviation manufacturers product liabilities endorsementRidwan Ichsan
This document outlines an endorsement to an aviation manufacturers' product liability policy. It provides coverage that overrides some exclusions in the existing war and hijacking exclusion clause, for legal liability arising from the insured's products. Coverage is limited to specific amounts and can terminate automatically depending on certain political events between major nations or detonation of nuclear weapons. The endorsement is part of the specified policy and subject to all its terms and conditions.
Avn 52 p a products endorsement for avn52 clausesRidwan Ichsan
This document provides an endorsement to amend coverage limits for products liability arising from the manufacture of aviation products. It increases the sub-limit for products hazards to [BLANK] per occurrence and in the annual aggregate for liability from manufacturing an aviation product. The overall aggregate limit for all endorsements cannot exceed [BLANK]. Manufacturing is defined as work from design to completion, excluding maintenance after delivery to the first customer.
Avn 52 l extended coverage endorsement aviation liabilitiesRidwan Ichsan
This document is an endorsement that extends aviation liability coverage. It allows for flexibility in selecting which exclusions from War, Hijacking and Other Perils are deleted by choosing operative paragraphs. Different sub-limits apply depending on the operative paragraphs selected. Coverage can be cancelled on 7 days notice by either party or 48 hours notice after certain hostile detonations. The endorsement is intended to offer flexible options for negotiating aviation insurance coverage.
1. This endorsement extends coverage under the aviation liabilities policy by deleting certain exclusions from clause AVN 48C for an additional premium.
2. Coverage is excluded for damage to property on the ground outside of Canada and the US, unless caused by aircraft.
3. Liability is limited to the lesser of the specified sub-limit or the policy limit per occurrence and annually in aggregate. This sub-limit does not increase the overall policy limit.
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
UNIKBET : Daftar Slot Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank DKI Promo B...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 13 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank DKI Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Pematang Siantar, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank DKI khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Pematang Siantar:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
Kepada anda para warga kota Pematang Siantar, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank DKI resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#PematangSiantar #slotBankDKI #slotviaBankDKI #daftarslotBankDKI #unikbet
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
Gedung Baru Lantai 3-8 Telepon : (021) 3858001
Departemen Keuangan RI Fax. : (021) 3857917
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 E-mail : bapepam@bapepam.go.id
Jakarta 10710
PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN
Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Januari 2008, Bapepam dan LK menerbitkan 1 (satu)
peraturan, yaitu Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 tentang
Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi. Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas Keputusan Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 3607/LK/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Pedoman
Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi.
Penerbitan peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan perhitungan batas
tingkat solvabilitas minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan
perkembangan yang ada, meningkatkan governance industri asuransi dan melindungi
kepentingan pemegang polis.
Secara garis besar muatan yang terdapat dalam peraturan Bapepam dan Lembaga
Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mencakup 2 (dua) hal pokok sebagai berikut:
1. Pada peraturan terdahulu mengatur bahwa jumlah deposito/sertifikat deposito yang
ditempatkan pada bank seluruhnya dimasukkan sebagai kategori khusus dengan faktor
risiko sebesar 0% (nol per seratus) karena adanya penjaminan penuh dari pemerintah (full
blanked guarantee). Dengan peraturan ini ketentuan tersebut diubah menjadi jumlah
deposito/sertifikat deposito yang termasuk kategori khusus adalah jumlah
deposito/sertifikat deposito pada satu bank sampai dengan jumlah maksimum yang
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya kelebihan di atas jumlah yang
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan masuk dalam kategori lainnya dengan faktor
risiko yang didasarkan pada Capital Adequate Ratio (CAR) bank yang bersangkutan.
2. Perhitungan faktor risiko Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Asset Default Risk) untuk
penempatan investasi pada satu pihak dikenakan faktor sebesar 10% (sepuluh per seratus)
dari rata-rata tertimbang faktor risiko untuk setiap jenis penempatan investasi pada satu
pihak.
Selanjutnya berkaitan dengan penerbitan peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan
tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi ini, maka Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
Nomor 3607/LK/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat
Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tidak
berlaku.
Jakarta, 31 Januari 2008
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN
Ketua,
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
1
2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER-02/BL/2008
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan atas jumlah
dana nasabah bank umum yang dijamin oleh Lembaga
Penjamin Simpanan dan perlunya penetapan nilai faktor
risiko untuk investasi pada satu pihak, maka perhitungan
faktor risiko penempatan dana dalam bentuk deposito dan
sertifikat deposito pada bank umum dan faktor risiko untuk
investasi pada satu pihak, dalam rangka perhitungan batas
tingkat solvabilitas minimum Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam
Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor
3607/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat
Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengubah
Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor
3607/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat
Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi Dan
Perusahaan Reasuransi dengan menetapkan Peraturan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat
Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi yang baru;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
118 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
3. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
3. Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS TINGKAT
SOLVABILITAS MINIMUM BAGI PERUSAHAAN
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.
Pasal 1
Batas tingkat solvabilitas minimum bagi Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal
30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditetapkan berdasarkan
besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat
dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
Pasal 2
Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul
sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilakukan
berdasarkan Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas
Minimum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 3
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur
Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 3607/LK/2004 tentang
Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi
Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan
tidak berlaku.
4. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-3-
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Januari 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008
5. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-1-
PEDOMAN PERHITUNGAN
BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM
I. Pengertian
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) adalah suatu jumlah minimum
tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang
dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai
akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. BTSM terdiri
dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005,
yang akan diuraikan dalam Lampiran ini.
Kekayaan adalah kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di
atas.
Kewajiban adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.
II. Perhitungan
1. Perhitungan BTSM dilakukan secara terpisah untuk masing-masing jenis
usaha asuransi dan usaha reasuransi, sebagai berikut:
a. usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip konvensional;
dan
b. usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan Prinsip Syariah.
2. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang melakukan
usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip konvensional dan
sekaligus juga melakukan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan
Prinsip Syariah, perhitungan BTSM untuk masing-masing jenis usaha
dilakukan secara terpisah. Kemudian jumlah BTSM untuk masing-masing
jenis usaha tersebut digabungkan sehingga membentuk total BTSM
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dimaksud. Sebagai
contoh untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, total BTSM perusahaan
adalah sebagai berikut :
Total BTSM Total BTSM
Usaha Asuransi dengan Usaha Asuransi dengan Total BTSM Perusahaan
Prinsip Konvensional Prinsip Syariah (a) + (b)
(a) (b)
Schedule A 150 Schedule A 50 Schedule A 200
Schedule B 200 Schedule B 100 Schedule B 300
Schedule C 1.500 Schedule C 800 Schedule C 2.300
Schedule D 50 Schedule D 50 Schedule D 100
Jumlah 1.900 Jumlah 1.000 Jumlah 2.900
3. Untuk perhitungan BTSM bagi Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan
Investasi (unit link atau yang setara), mengingat produk tersebut selalu
mempunyai unsur proteksi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
6. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-2-
a. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur
proteksi produk tersebut, maka perhitungan BTSM diberlakukan
sesuai dengan perhitungan BTSM bagi usaha asuransi dengan prinsip
konvensional atau usaha asuransi dengan Prinsip Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ini.
b. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur
investasi produk tersebut, yang hasil investasinya sepenuhnya
mengacu kepada pasar (tidak ada jaminan atas hasil investasi
minimum), maka perhitungan BTSM tidak diberlakukan. Sedangkan
untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur
investasi produk tersebut, yang memberikan jaminan atas hasil
investasi minimum, maka perhitungan BTSM diberlakukan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ini.
Sebagai contoh untuk Perusahaan Asuransi Jiwa dengan prinsip
konvensional yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan
Dengan Investasi (PAYDI) yang memberikan jaminan atas hasil
investasi minimum dan sekaligus pula melakukan usaha asuransi
dengan Prinsip Syariah, total BTSM perusahaan adalah sebagai
berikut:
Total BTSM Total BTSM
Usaha Asuransi dengan Prinsip Usaha Asuransi Total BTSM
Konvensional dengan Prinsip Perusahaan
Produk Syariah (a) + (b) + (c)
PAYDI
Non PAYDI (c)
(a) (b)
Schedule A 25 Schedule A 250 Schedule A 75 Schedule A 350
Schedule B 150 Schedule B 1.500 Schedule B 450 Schedule B 2.100
Schedule C 15 Schedule C 150 Schedule C 45 Schedule C 210
Schedule D 95 Schedule D 950 Schedule D 285 Schedule D 1.330
Schedule E 25 Schedule E 250 Schedule E 75 Schedule E 350
Schedule F 8 Schedule F 75 Schedule F 23 Schedule F 106
Jumlah 318 Jumlah 3.175 Jumlah 953 Jumlah 4.446
A. Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Konvensional
1. Komponen-komponen BTSM (Risk Based Capital) terdiri dari:
a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
b. ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
c. ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap
jenis mata uang;
d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang
diperkirakan;
e. ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang
diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang
diperoleh;
f. ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban
membayar klaim.
2. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai
berikut :
a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Asset Default Risk)
7. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-3-
1) Risiko kegagalan dalam pengelolaan kekayaan timbul dari
kemungkinan adanya:
a) kehilangan atau penurunan nilai kekayaan; dan
b) kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko
kegagalan pengelolaan kekayaan ditentukan dengan mengalikan
suatu faktor risiko terhadap nilai kekayaan yang diperkenankan.
3) Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan adalah sebagai berikut :
Jenis
Kategori Faktor Keterangan
Kekayaan
Investasi
Deposito - Kategori • Yang masuk dalam kategori
0,00%
Berjangka Khusus khusus adalah jumlah
dan Rasio Kecukupan deposito/sertifikat deposito
Sertifikat Modal (Capital pada satu bank sampai dengan
Deposito Adequacy Ratio) jumlah maksimum yang
Bank dijamin oleh lembaga
- CAR > 8% 2,00% penjamin simpanan (saat ini
- 8% > CAR > 5% 4,00% Rp 100juta per bank).
- CAR < 5% 16,00% Kelebihan diatas jumlah yang
dijamin oleh lembaga
penjamin simpanan masuk
dalam kategori lainnya
dengan faktor risiko yang
didasarkan pada CAR bank
yang bersangkutan.
• CAR berdasarkan data laporan
keuangan tahun terakhir yang
telah diaudit dan disampaikan
bank kepada Bank Indonesia
Saham - LQ 45 di Bursa
yang Efek Indonesia,
tercatat di atau yang setara 10,00%
Bursa Efek di bursa efek
lainnya
- Di luar LQ 45,
15,00%
atau yang setara
Obligasi Peringkat Penerbit: Termasuk dalam kategori
dan MTN - AAA, atau yang masing-masing peringkat adalah
0,25%
setara + dan -.
- AA, atau yang Sebagai contoh: untuk peringkat
0,50%
setara A, termasuk di dalamnya adalah
- A, atau yang A+ dan A-.
1,00%
setara
- BBB, atau yang
2,00%
setara
- BB, atau yang
4,00%
setara
- B, atau yang
8,00%
setara
8. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-4-
Jenis
Kategori Faktor Keterangan
Kekayaan
- Kurang dari B
atau yang setara
16,00%
atau yang tidak
diperingkat
Surat berharga yang diterbitkan
atau dijamin oleh Pemerintah 0,00%
atau Bank Indonesia
Unit Portofolio Efek Untuk reksadana campuran,
penyertaan Reksadana: faktor dihitung sesuai dengan
reksadana contoh sebagai berikut:
- Sepenuhnya Misal:
berupa surat Reksadana campuran memiliki
0,00%
utang total asset Rp. 10 juta, dengan
pemerintah komposisi portofolio efek
reksadana sebagai berikut:
- Sepenuhnya Portofolio Efek Komposisi
berupa surat Obligasi 40%
utang swasta pemerintah
2,00% Obligasi swasta 40%
dan atau surat
berharga pasar Ekuitas 20%
uang Faktor yang dikenakan untuk
reksadana ini adalah:
Komposisi Faktor Rata-
portofolio Rata
- Sepenuhnya
berupa surat 40% 0% 0%
10,00%
berharga 40% 2% 0.8%
ekuitas 20% 10% 2.0%
Rata-rata 2.8%
tertimbang Dana yang harus disediakan
berdasarkan adalah:
- Campuran komposisi Rp. 10 juta x 2,8% = Rp. 280.000
Portofolio
efek
reksadana
Penyertaan langsung 16,00%
Bangunan Hasil investasi − Persentase hasil investasi
dengan hak bersih per tahun: merupakan pembagian antara
strata atau hasil investasi dan nilai
tanah appraisal/ NJOP.
dengan - 4% atau lebih 7,00% − Termasuk hasil investasi
bangunan adalah pendapatan sewa
untuk bersih.
investasi − Kenaikan harga berupa
- kurang dari 4% 15,00% unrealized gain tidak termasuk
dalam kategori ini.
Pinjaman hipotik 5,00%
Pinjaman polis 0,00%
Bukan Investasi
Kas dan bank 0,00%
Tagihan Premi 8,00%
Tagihan Perusahaan Bagi perusahaan reasuransi,
9. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-5-
Jenis
Kategori Faktor Keterangan
Kekayaan
reasuransi - Dalam negeri 4,00% faktor risiko untuk tagihan
- Luar negeri retrosesi sama dengan faktor
a. Peringkat BBB risiko untuk tagihan reasuransi.
atau yang 4,00%
lebih tinggi
b. Peringkat
kurang dari 8,00%
BBB
c. Tidak punya
24,00%
peringkat
Tagihan hasil investasi 2,00%
Bangunan dengan hak strata atau
tanah dengan bangunan untuk 4,00%
dipakai sendiri
Perangkat keras komputer 8,00%
Investasi pada satu pihak
• Pihak adalah satu perusahaan atau
sekelompok perusahaan yang memiliki
hubungan afiliasi satu dengan yang lain.
• Contoh perhitungan:
Sebuah perusahaan asuransi memiliki total
investasi sebesar Rp 1000 milyar. Termasuk
dalam total investasi tersebut adalah
investasi pada satu pihak sebesar Rp300
milyar terdiri dari Deposito Rp 150 milyar
pada bank dengan CAR 8% (faktor risiko
2%), Obligasi dengan rating BB (faktor
risiko 4%) Rp 90 milyar dan Saham kategori
LQ 45 (faktor risiko 10%) sebesar Rp 60
milyar.
Rata-rata tertimbang faktor risiko investasi
pada satu pihak adalah:
10,00% x rata-rata (Rp150 milyar x 2% + Rp 90 milyar x 4% +
tertimbang faktor Rp 60 milyar x 10% ) : Rp 300 milyar = 4,2%
risiko. Tambahan dana (jumlah deviasi) yang
dibutuhkan untuk mengantisipasi
kegagalan pengelolaan kekayaan karena
eksposur pada pihak tersebut dalam
perhitungan BTSM adalah:
= 10% x faktor risiko rata-rata tertimbang x
kekayaan yang diperkenankan untuk
investasi satu pihak (maksimum 25% total
investasi)
= 10% x 4,2% x Rp 249,9 (Rp 250 milyar –
Rp100 juta sebagai deposito kategori
khusus)
= Rp1,05 milyar
• Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas
faktor dasar yang telah dikenakan sesuai
dengan jenis investasinya.
10. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-6-
Jenis
Kategori Faktor Keterangan
Kekayaan
Investasi yang direstrukturisasi
Suatu investasi dikategorikan sebagai investasi
yang direstrukturisasi apabila telah dilakukan
penjadwalan ulang atas pembayaran pokok dan
25,00% dari nilai atau hasil investasinya.
investasi yang Jika pembayaran untuk periode sekurang-
direstrukturisasi kurangnya satu tahun telah diterima sesuai
dengan persyaratan restrukturisasi, maka faktor
yang digunakan kembali ke faktor dasar sesuai
dengan jenis investasinya.
Investasi yang diragukan (impaired investment)
12,50% dari nilai Impaired investment adalah investasi yang
investasi yang diragukan pemenuhan jadwal pembayaran
diragukan pokok investasi dan atau hasil investasinya.
Suatu investasi dikategorikan sebagai impaired
investment apabila investasi dimaksud
mengalami sekurang-kurangnya salah satu dari
hal-hal sebagai berikut:
− keragu-raguan terhadap pemenuhan jadwal
pembayaran atas pokok investasi dan atau
hasil investasinya; atau
− penangguhan pembayaran pokok investasi
dan atau hasil investasinya lebih dari 30
hari.
Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas
faktor dasar yang telah dikenakan sesuai
dengan jenis investasinya.
4) Peringkat sebagaimana dimaksud di atas adalah peringkat yang
dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada
instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan
internasional.
5) Dalam hal peringkat atas suatu jenis investasi diterbitkan oleh lebih
dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan
adalah peringkat yang paling rendah.
b. Ketidak-Seimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan
Kewajiban (Cash-flow Mismatch Risk)
1) Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan arus
kewajiban ditentukan dengan membandingkan nilai sekarang dari
proyeksi arus kekayaan dan nilai sekarang dari proyeksi arus
kewajiban.
2) Proyeksi arus kewajiban hanya dihitung untuk semua produk yang
membentuk cadangan premi.
3) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko
ketidakseimbangan tersebut ditentukan dengan menggunakan
rumusan sebagai berikut:
4) 4,00% (empat per seratus) dari cadangan premi (tidak termasuk
cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan).
11. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-7-
5) Cadangan premi yang digunakan dalam perhitungan BTSM
tersebut adalah cadangan premi yang pembentukannya memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.
c. Ketidak-Seimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam
Setiap Jenis Mata Uang (Currency Mismatch Risk)
1) Risiko ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban
dalam setiap jenis mata uang (currency mismatch risk) ditentukan
dengan membandingkan antara kekayaan dan kewajiban yang
dimiliki oleh perusahaan untuk setiap jenis mata uang.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko tersebut di
atas ditentukan sebagai berikut:
Faktor Keterangan
50,00% dari selisih kurang Hasil perhitungan dikonversikan ke
antara kekayaan dan dalam mata uang rupiah sesuai dengan
kewajiban dalam setiap jenis kurs tengah Bank Indonesia pada
mata uang. tanggal neraca.
Untuk suatu kontrak asuransi yang
mengkonversikan suatu mata uang
asing terhadap rupiah dengan
menggunakan nilai tukar yang tetap
(fixed rate), maka kewajiban yang timbul
dari kontrak tersebut harus dianggap
sebagai kewajiban dalam mata uang
rupiah.
Contoh:
Misalkan perusahaan mempunyai data
sebagai berikut:
− Kekayaan dalam mata uang rupiah
sebesar Rp. 6 M;
− Kekayaan dalam mata uang asing
setelah dikonversikan ke dalam
rupiah sebesar Rp. 4 M;
− Kewajiban dalam mata uang rupiah
sebesar Rp. 7 M;
− Kewajiban dalam mata uang asing
setelah dikonversikan ke dalam
rupiah sebesar Rp. 2 M.
Maka:
− Untuk mata uang rupiah
Kewajiban – kekayaan = 7M – 6M =
1M
− Untuk mata uang asing
Kekayaan lebih dari kewajibannya
sehingga tidak perlu
diperhitungkan.
Deviasi:
50% x 1M = 0,5 M.
12. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-8-
d. Perbedaan Antara Beban Klaim Yang Terjadi Dan Beban Klaim
Yang Diperkirakan (Claim Experience Worse Than Expected Risk)
1) Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim
yang diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalaman klaim
yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko perbedaan
antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang
diperkirakan ditentukan dengan menerapkan faktor risiko
terhadap masing-masing komponen berikut:
a) Komponen Mortalita
Komponen Faktor Keterangan
1. Asuransi Jiwa • 1 ‰ dari NAR beban NAR (Net
sendiri, untuk polis Amount at Risk)
asuransi jiwa yang adalah selisih
menjanjikan antara Uang
pembayaran dividen; Pertanggungan
• 2 ‰ dari NAR beban dengan
sendiri, untuk polis Cadangan Premi
asuransi jiwa lainnya. polis yang
bersangkutan.
2. Anuitas • 1% dari cadangan premi
polis-polis anuitas
beban sendiri.
3. Asuransi • 0,15 ‰ dari jumlah
Kecelakaan Diri uang pertanggungan
polis asuransi
kecelakaan diri beban
sendiri
Untuk Asuransi Kecelakaan Diri yang merupakan pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, jumlah uang
pertanggungan retensi sendiri untuk cabang asuransi dimaksud
dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:
UPrs = UPgross - UPReasuransi
dimana:
UPgross = UPper polis x JT
P
JT = x MP
360
P = PB : T
UPrs = jumlah total uang pertanggungan retensi sendiri
UPgross = jumlah total uang pertanggungan sebelum reasuransi
UPper polis = jumlah uang pertanggungan untuk individual
polis
JT = jumlah tertanggung
P = jumlah penumpang angkutan umum
MP = masa pertanggungan
PB = premi bruto (untuk 4 triwulan terakhir)
13. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
-9-
T = tarif premi
Masa pertanggungan untuk masing-masing jenis angkutan
ditentukan sebagai berikut:
Jenis Angkutan Masa Pertanggungan
Kendaraan Bermotor 2 hari
Kereta Api 1 hari
Kapal Laut 2 hari
Pesawat Udara 1 hari
b) Komponen Morbidita Asuransi Kesehatan
Komponen Faktor Keterangan
1. Morbidita 10% dari pendapatan Untuk polis-polis
Klaim-klaim premi satu tahun (4 yang belum pernah
Baru triwulan) terakhir atas klaim sampai dengan
polis-polis dimaksud, tanggal neraca.
setelah dikurangi
dengan beban
reasuransi.
2. Morbidita 10% dari cadangan Untuk polis-polis
Klaim-klaim teknis polis-polis yang sudah pernah
Lanjutan dimaksud, setelah klaim sebelum
dikurangi dengan tanggal neraca.
beban reasuransi. Dalam cadangan
teknis termasuk klaim
yang sudah terjadi
namun belum
dilaporkan (Incurred
But Not
Reported/IBNR).
c) Komponen Klaim Asuransi Kerugian
i. Komponen Klaim Masa Depan
Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk
komponen klaim masa depan dilakukan berdasarkan
rumusan sebagai berikut:
A = P fP + PK fK
dimana:
A = jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa
depan
P = pendapatan premi neto
fP = faktor risiko untuk pendapatan premi neto
PK = proyeksi beban klaim neto
fK = faktor risiko untuk beban klaim neto
dengan ketentuan bahwa
i) P dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
P = (PPL + PPTL – C) - (PR – C) – (CAPYBMPakhir -
CAPYBMPawal)
dimana:
P = pendapatan premi neto
PPL = premi penutupan langsung
14. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 10 -
PPTL = premi penutupan tidak langsung
PR = premi reasuransi
C = komisi
CAPYBMPawal = cadangan atas premi yang belum
merupakan
pendapatan awal tahun
CAPYBMPakhir = cadangan atas premi yang belum
merupakan
pendapatan akhir tahun
ii) PK dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
PK = P1 x CR
PK > K1
dimana:
PK = proyeksi beban klaim neto
CR = klaim rasio tiga tahun terakhir
P1 = pendapatan premi neto periode berjalan
K1 = beban klaim neto periode berjalan
Dengan ketentuan bahwa:
− CR (klaim rasio) tiga tahun terakhir dihitung dengan
rumusan sebagai berikut:
K + K2 + K3
CR = 1 , CR > 60%
P1 + P2 + P3
dimana:
CR = rasio klaim tiga tahun terakhir
P1 = pendapatan premi neto periode berjalan
P2 = pendapatan premi neto periode sebelumnya
P3 = pendapatan premi neto dua periode sebelumnya
K1 = beban klaim neto periode berjalan
K2 = beban klaim neto periode sebelumnya
K3 = beban klaim neto dua periode sebelumnya
Untuk triwulan I, II, dan triwulan III tahun berjalan,
digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir yang
digunakan pada triwulan IV tahun sebelumnya,
sedangkan untuk triwulan IV tahun berjalan
digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir sesuai data
tahun berjalan.
Contoh:
Untuk triwulan I, II, dan III tahun 2003
K + K 2001 + K 2002
CR = 2000
P2000 + P2001 + P2002
Untuk triwulan IV tahun 2003
K + K 2002 + K 2003
CR = 2001
P2001 + P2002 + P2003
− K (Beban Klaim Neto) dihitung dengan rumusan
sebagai berikut:
K = (BK - KR) + (CK akhir - CK awal)
dimana:
15. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 11 -
K = beban klaim neto
BK = beban klaim bruto (termasuk biaya adjuster)
KR = klaim reasuransi
CK awal = cadangan klaim awal tahun
CK akhir = cadangan klaim akhir tahun
iii) faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang
asuransi adalah sebagai berikut:
Faktor pengali terhadap
Cabang Asuransi Pendapatan Proyeksi
premi neto (fP) klaim
(fK)
Harta benda (property) 10% 10%
Kendaraan bermotor (own 10% 15%
damage, third party liability,
dan personal accident)
Pengangkutan (marine cargo) 10% 20%
Rangka kapal (marine hull) 10% 20%
Rangka pesawat (aviation 10% 20%
hull)
Satellite 10% 20%
Energi Onshore (oil and gas) 10% 20%
Energi Offshore (oil and gas) 10% 20%
Rekayasa (engineering) 10% 20%
Tanggung-gugat (liability) 10% 20%
Kredit (Credit) 10% 20%
Suretyship 10% 20%
Aneka 10% 20%
ii. Komponen Klaim Masa Lalu
Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk
komponen klaim masa lalu dilakukan berdasarkan rumusan
sebagai berikut:
B = (CKDPP x f CKDMP) + (IBNR x f IBNR)
dimana:
B = dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim
masa lalu
CKDPP = cadangan klaim dalam proses penyelesaian
beban
sendiri
f CKDMP = faktor risiko untuk cadangan klaim dalam
proses
penyelesaian beban sendiri
IBNR = cadangan klaim yang sudah terjadi tetapi belum
dilaporkan beban sendiri
f IBNR = faktor risiko untuk cadangan klaim yang sudah
terjadi tetapi belum dilaporkan beban sendiri
dengan ketentuan bahwa:
16. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 12 -
i) Besar CKDPP dan IBNR, masing-masing > 50% dari
total cadangan klaim sebelum reasuransi;
ii) Faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang
asuransi adalah sebagai berikut:
Faktor pengali terhadap
Cabang Asuransi Klaim dalam Klaim IBNR
proses
Harta benda (property) 10% 15%
Kendaraan bermotor (own 15% 20%
damage, third party liability,
dan personal accident)
Pengangkutan (marine cargo) 15% 20%
Rangka kapal (marine hull) 15% 20%
Rangka pesawat (aviation 15% 20%
hull)
Satellite 15% 20%
Energi Onshore (oil and gas) 15% 20%
Energi Offshore (oil and gas) 15% 20%
Rekayasa (engineering) 15% 20%
Tanggung-gugat (liability) 15% 20%
Kredit (Credit) 10% 20%
Suretyship 10% 20%
Aneka 10% 20%
e. Ketidak-cukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang
Diasumsikan dalam Penetapan Premi dengan Hasil Investasi yang
Diperoleh (Insufficient Premium Risk)
1) Komponen ketidak-cukupan premi dikaitkan dengan risiko bahwa
premi yang diterima tidak cukup karena hasil investasi yang
diperoleh lebih rendah dari hasil investasi yang diperkirakan.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko
ketidak-cukupan premi ditentukan dengan cara mengalikan
cadangan premi dengan faktor risiko.
3) Faktor yang diperhitungkan dalam perhitungan jumlah dana
tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Faktor Keterangan
0,5% untuk polis-polis yang Ketentuan mengenai risiko
menjanjikan pembayaran dividen ketidak-cukupan premi ini
tidak berlaku bagi:
1% untuk polis-polis lainnya − Polis-polis yang tidak
memiliki komponen
premi lanjutan, seperti
polis-polis dengan premi
tunggal atau paid-up
insurance;
− Polis-polis yang
perhitungan cadangan
preminya tidak
17. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 13 -
menggunakan tingkat
bunga, seperti cadangan
atas premi yang belum
merupakan pendapatan.
f. Ketidak-mampuan Pihak Reasuradur untuk memenuhi kewajiban
membayar klaim (Reinsurance Risk)
1) Komponen risiko reasuransi dikaitkan dengan ketidak-mampuan
penanggung ulang untuk memenuhi kewajibannya.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko
reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan teknis
beban penanggung ulang dengan faktor risiko.
3) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:
Penanggung ulang Faktor Keterangan
Dalam Negeri:
menyimpan deposit 4% x (1 – (deposit/ Deposit adalah
cadangan teknis segala bentuk
beban penanggung simpanan yang
ulang)) ditempatkan oleh
tidak menyimpan 4% reasuradur pada
deposit asuradur, termasuk
Luar negeri dengan peringkat sekurang-kurangnya premi yang ditahan
BBB: oleh asuradur
menyimpan deposit 4% x (1 – (deposit/ dimana asuradur
cadangan teknis memiliki otoritas
beban penanggung penuh untuk
ulang)) menggunakan
tidak menyimpan 4% simpanan tersebut.
deposit
Luar negeri dengan peringkat kurang dari BBB:
menyimpan deposit 8% x (1 – (deposit/
cadangan teknis
beban penanggung
ulang))
tidak menyimpan 8%
deposit
Tidak mempunyai peringkat
menyimpan deposit 24% x (1 – (deposit/
cadangan teknis
beban penanggung
ulang))
tidak menyimpan 24%
deposit
B. Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
1. Komponen-komponen BTSM (Risk Based Capital) terdiri dari:
a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
b. ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
c. ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap
jenis mata uang;
18. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 14 -
d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang
diperkirakan;
e. ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang
diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang
diperoleh;
f. ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban
membayar klaim.
2. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai
berikut:
a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Asset Default Risk)
1) Risiko kegagalan dalam pengelolaan kekayaan timbul dari
kemungkinan adanya:
a) kehilangan atau penurunan nilai kekayaan; dan
b) kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko
kegagalan pengelolaan kekayaan ditentukan dengan mengalikan
suatu faktor risiko terhadap nilai kekayaan.
Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan adalah sebagai berikut:
Jenis
Kategori Faktor Keterangan
Kekayaan
Investasi
Deposito - Kategori • Yang masuk dalam kategori
0,00%
Berjangka Khusus khusus adalah jumlah
dan Rasio Kecukupan deposito/sertifikat deposito
Sertifikat Modal (Capital pada satu bank sampai dengan
Deposito Adequacy Ratio) jumlah maksimum yang dijamin
Bank oleh lembaga penjamin
- CAR > 8% 2,00% simpanan (saat ini Rp 100juta
- 8% > CAR > 5% 4,00% per bank). Kelebihan diatas
- CAR < 5% 16,00% jumlah yang dijamin oleh
lembaga penjamin simpanan
masuk dalam kategori lainnya
dengan faktor risiko yang
didasarkan pada CAR bank
yang bersangkutan.
• CAR berdasarkan data laporan
keuangan tahun terakhir yang
telah diaudit dan disampaikan
bank kepada Bank Indonesia
Saham - LQ 45 di Bursa
yang Efek Indonesia,
tercatat di atau yang 10,00%
Bursa Efek setara di bursa
efek lainnya
- Di luar LQ 45,
atau yang 15,00%
setara
Obligasi Peringkat Termasuk dalam kategori masing-
dan MTN Penerbit: masing peringkat adalah + dan -.
- AAA, atau Sebagai contoh: untuk peringkat A,
0,25%
yang setara termasuk di dalamnya adalah A+
- AA, atau yang dan A-.
0,50%
setara
19. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 15 -
Jenis
Kategori Faktor Keterangan
Kekayaan
- A, atau yang
1,00%
setara
- BBB, atau yang
2,00%
setara
- BB, atau yang
4,00%
setara
- B, atau yang
8,00%
setara
- Kurang dari B
atau yang
setara atau 16,00%
yang tidak
diperingkat
Surat berharga yang diterbitkan
atau dijamin oleh Pemerintah 0,00%
atau Bank Indonesia
Unit Portofolio Efek Untuk reksadana campuran, faktor
penyertaan Reksadana: dihitung sesuai dengan contoh
reksadana sebagai berikut:
- Sepenuhnya Misal:
berupa surat Reksadana campuran memiliki
0,00%
utang total asset Rp. 10 juta, dengan
pemerintah komposisi portofolio efek
reksadana sebagai berikut:
- Sepenuhnya Portofolio Efek Komposisi
berupa surat Obligasi 40%
utang swasta pemerintah
2,00% Obligasi swasta 40%
dan atau surat
berharga pasar Ekuitas 20%
uang Faktor yang dikenakan untuk
reksadana ini adalah:
Komposisi Faktor Rata-
portofolio Rata
- Sepenuhnya
berupa surat 40% 0% 0%
10,00%
berharga 40% 2% 0.8%
ekuitas 20% 10% 2.0%
Rata-rata 2.8%
tertimbang Dana yang harus disediakan
berdasarkan adalah:
- Campuran komposisi Rp. 10 juta x 2,8% = Rp. 280.000
Portofolio
efek
reksadana
Penyertaan langsung 16,00%
Bangunan Hasil investasi − Persentase hasil investasi
dengan hak bersih per tahun: merupakan pembagian antara
strata atau hasil investasi dan nilai
tanah appraisal/ NJOP.
dengan - 4% atau lebih 7,00% − Termasuk hasil investasi adalah
bangunan pendapatan sewa bersih.
20. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 16 -
Jenis
Kategori Faktor Keterangan
Kekayaan
untuk − Kenaikan harga berupa
investasi - kurang dari 4% 15,00% unrealized gain tidak termasuk
dalam kategori ini.
Pinjaman hipotik 5,00%
Pinjaman polis 0,00%
Pembiayaan kepemilikan tanah
dan atau bangunan, kendaraan
5,00%
bermotor, barang modal dengan
skema murabahah
Pembiayaan modal kerja dengan
16,00%
skema mudharabah
Bukan Investasi
Kas dan bank 0,00%
Tagihan Premi 8,00%
Tagihan Perusahaan Bagi perusahaan reasuransi, faktor
reasuransi - Dalam negeri 4,00% risiko untuk tagihan retrosesi sama
- Luar negeri dengan faktor risiko untuk tagihan
a. Peringkat reasuransi.
BBB atau
4,00%
yang lebih
tinggi
b. Peringkat
kurang dari 8,00%
BBB
c. Tidak punya
24,00%
peringkat
Tagihan hasil investasi 2,00%
Bangunan dengan hak strata
atau tanah dengan bangunan 4,00%
untuk dipakai sendiri
Perangkat keras komputer 8,00%
Investasi pada satu pihak
• Pihak adalah satu perusahaan atau sekelompok
perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi
satu dengan yang lain.
• Contoh perhitungan:
Sebuah perusahaan asuransi memiliki total
investasi sebesar Rp 1000 milyar. Termasuk
didalam total investasi tersebut adalah
investasi pada satu pihak sebesar Rp300 milyar
terdiri dari Deposito Rp150 milyar pada bank
10,00% x rata-rata dengan CAR 8% (faktor risiko 2%), Obligasi
tertimbang faktor dengan rating BB (faktor risiko 4%) Rp 90
risiko milyar dan Saham kategori LQ 45 (faktor risiko
10%) sebesar Rp 60 milyar.
Rata-rata tertimbang faktor risiko investasi
pada satu pihak adalah:
(Rp150 milyar x 2% + Rp 90 milyar x 4% + Rp
60 milyar x 10% ) : Rp 300 milyar = 4,2%
Tambahan dana (jumlah deviasi) yang
dibutuhkan untuk mengantisipasi kegagalan
pengelolaan kekayaan karena eksposur pada
pihak tersebut dalam perhitungan BTSM
21. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 17 -
Jenis
Kategori Faktor Keterangan
Kekayaan
adalah:
= 10% x faktor risiko rata-rata tertimbang x
kekayaan yang diperkenankan untuk investasi
satu pihak (maksimum 25% total investasi)
= 10% x 4,2% x Rp 249,9 (Rp 250 milyar –Rp100
juta sebagai deposito kategori khusus)
= Rp1,05 milyar
• Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas
faktor dasar yang telah dikenakan sesuai
dengan jenis investasinya.
Investasi yang direstrukturisasi
Suatu investasi dikategorikan sebagai investasi
yang direstrukturisasi apabila telah dilakukan
penjadwalan ulang atas pembayaran pokok dan
25,00% dari nilai atau hasil investasinya.
investasi yang Jika pembayaran untuk periode sekurang-
direstrukturisasi kurangnya satu tahun telah diterima sesuai
dengan persyaratan restrukturisasi, maka faktor
yang digunakan kembali ke faktor dasar sesuai
dengan jenis investasinya.
Investasi yang diragukan (impaired investment)
12,50% dari nilai Impaired investment adalah investasi yang
investasi yang diragukan pemenuhan jadwal pembayaran pokok
diragukan investasi dan atau hasil investasinya.
Suatu investasi dikategorikan sebagai impaired
investment apabila investasi dimaksud mengalami
sekurang-kurangnya salah satu dari hal-hal
sebagai berikut:
− keragu-raguan terhadap pemenuhan jadwal
pembayaran atas pokok investasi dan atau
hasil investasinya; atau
− penangguhan pembayaran pokok investasi
dan atau hasil investasinya lebih dari 30 hari.
Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor
dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis
investasinya.
3) Peringkat sebagaimana dimaksud di atas adalah peringkat yang
dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada
instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan
internasional.
4) Dalam hal peringkat atas suatu jenis investasi diterbitkan oleh lebih
dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan
adalah peringkat yang paling rendah
b. Ketidak-Seimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan
Kewajiban (Cash-flow Mismatch Risk)
22. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 18 -
1) Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan arus
kewajiban ditentukan dengan membandingkan nilai sekarang dari
proyeksi arus kekayaan dan nilai sekarang dari proyeksi arus
kewajiban.
2) Proyeksi arus kewajiban hanya dihitung untuk semua produk atau
bagian produk yang hanya memberikan manfaat berupa proteksi
asuransi.
3) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko
ketidakseimbangan tersebut ditentukan dengan menggunakan
rumusan sebagai berikut:
4) 4,00 % (empat per seratus) dari cadangan premi risiko.
5) Cadangan premi yang digunakan dalam perhitungan BTSM
tersebut adalah cadangan premi yang pembentukannya memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.
c. Ketidak-Seimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam
Setiap Jenis Mata Uang (Currency Mismatch Risk)
1) Risiko ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban
dalam setiap jenis mata uang (currency mismatch risk) ditentukan
dengan membandingkan antara kekayaan dan kewajiban yang
dimiliki oleh perusahaan untuk setiap jenis mata uang.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko tersebut di
atas ditentukan sebagai berikut:
Faktor Keterangan
50,00% dari selisih kurang Hasil perhitungan dikonversikan ke dalam
antara kekayaan dan mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah
kewajiban dalam setiap jenis Bank Indonesia pada tanggal neraca.
mata uang.
Untuk suatu kontrak asuransi yang
mengkonversikan suatu mata uang asing
terhadap rupiah dengan menggunakan nilai
tukar yang tetap (fixed rate), maka kewajiban
yang timbul dari kontrak tersebut harus
dianggap sebagai kewajiban dalam mata uang
rupiah.
Contoh:
Misalkan perusahaan mempunyai data
sebagai berikut:
− Kekayaan dalam mata uang rupiah sebesar
Rp. 6 M;
− Kekayaan dalam mata uang asing setelah
dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp.
4 M;
− Kewajiban dalam mata uang rupiah
sebesar Rp. 7 M;
− Kewajiban dalam mata uang asing setelah
dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp.
2 M.
23. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 19 -
Maka:
− Untuk mata uang rupiah
Kewajiban – kekayaan = 7M – 6M = 1M
− Untuk mata uang asing
Kekayaan lebih dari kewajibannya
sehingga tidak perlu diperhitungkan.
Deviasi:
50% x 1M = 0,5 M.
d. Perbedaan Antara Beban Klaim Yang Terjadi Dan Beban Klaim
Yang Diperkirakan (Claim Experience Worse Than Expected Risk)
1) Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim
yang diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalaman klaim
yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko perbedaan
antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang
diperkirakan ditentukan dengan menerapkan faktor risiko
terhadap masing-masing komponen berikut:
a) Komponen Mortalita
Komponen Faktor Keterangan
1. Asuransi Jiwa • 2 ‰ dari NAR NAR (Net Amount at
beban sendiri Risk) adalah selisih
antara Uang
Pertanggungan
dengan cadangan
premi risiko.
2. Anuitas • 1% dari cadangan
premi risiko polis-
polis anuitas beban
sendiri.
3. Asuransi • 0,15 ‰ dari jumlah
Kecelakaan Diri uang
pertanggungan
polis asuransi
kecelakaan diri
beban sendiri
b) Komponen Morbidita Asuransi Kesehatan
Komponen Faktor Keterangan
1. Morbidita 10% dari pendapatan Untuk polis-polis
Klaim-klaim premi satu tahun (4 yang belum pernah
Baru triwulan) terakhir atas klaim sampai dengan
polis-polis dimaksud, tanggal neraca.
setelah dikurangi
dengan beban
reasuransi,
2. Morbidita 10% dari cadangan Untuk polis-polis
24. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 20 -
Komponen Faktor Keterangan
Klaim-klaim teknis polis-polis yang sudah pernah
Lanjutan dimaksud, setelah klaim sebelum
dikurangi dengan tanggal neraca.
beban reasuransi. Dalam cadangan
teknis termasuk klaim
yang sudah terjadi
namun belum
dilaporkan (IBNR).
c) Komponen Klaim Asuransi Kerugian
i Komponen Klaim Masa Depan
Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk
komponen klaim masa depan dilakukan berdasarkan
rumusan sebagai berikut:
A = P fP + PK fK
dimana:
A = jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim
masa
depan
P = pendapatan premi neto
fP = faktor risiko untuk pendapatan premi neto
PK = proyeksi beban klaim neto
fK = faktor risiko untuk beban klaim neto
dengan ketentuan bahwa
i) P dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
P = (PPL + PPTL – C) - (PR – C) – (CAPYBMPakhir - CAPYBMPawal)
dimana:
P = pendapatan premi neto
PPL = premi penutupan langsung
PPTL = premi penutupan tidak langsung
PR = premi reasuransi
C = komisi
CAPYBMPawal = cadangan atas premi yang belum
merupakan
pendapatan awal tahun
CAPYBMPakhir = cadangan atas premi yang belum
merupakan
pendapatan akhir tahun
ii) PK dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
PK = P1 x CR
PK > K1
dimana:
PK = proyeksi beban klaim neto
CR = klaim rasio tiga tahun terakhir
P1 = premi premi neto periode berjalan
K1 = beban klaim neto periode berjalan
Dengan ketentuan bahwa:
− CR (klaim rasio) tiga tahun terakhir dihitung dengan
rumusan sebagai berikut:
25. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 21 -
K1 + K 2 + K 3
CR = , CR > 60%
P1 + P2 + P3
dimana:
CR = rasio klaim tiga tahun terakhir
P1 = pendapatan premi neto periode berjalan
P2 = pendapatan premi neto periode sebelumnya
P3 = pendapatan premi neto dua periode sebelumnya
K1 = beban klaim neto periode berjalan
K2 = beban klaim neto periode sebelumnya
K3 = beban klaim neto dua periode sebelumnya
Untuk triwulan I, II, dan triwulan III tahun berjalan,
digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir yang
digunakan pada triwulan IV tahun sebelumnya,
sedangkan untuk triwulan IV tahun berjalan
digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir sesuai data
tahun berjalan.
Contoh:
Untuk triwulan I, II, dan III tahun 2003
K + K 2001 + K 2002
CR = 2000
P2000 + P2001 + P2002
Untuk triwulan IV tahun 2003
K + K 2002 + K 2003
CR = 2001
P2001 + P2002 + P2003
− K (Beban Klaim Neto) dihitung dengan rumusan
sebagai berikut:
K = (BK - KR) + (CKakhir - CKawal)
dimana:
K = beban klaim neto
BK = beban klaim bruto (termasuk biaya adjuster)
KR = klaim reasuransi
CKawal = cadangan klaim awal tahun
CKakhir = cadangan klaim akhir tahun
iii) faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang
asuransi adalah sebagai berikut:
Faktor pengali terhadap
Cabang Asuransi Pendapatan Proyeksi
premi neto (fP) klaim (fK)
Harta benda (property) 10% 10%
Kendaraan bermotor (own 10% 15%
damage, third party liability, dan
personal accident)
Pengangkutan (marine cargo) 10% 20%
Rangka kapal (marine hull) 10% 20%
Rangka pesawat (aviation hull) 10% 20%
Satellite 10% 20%
Energi Onshore (oil and gas) 10% 20%
Energi Offshore (oil and gas) 10% 20%
26. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 22 -
Rekayasa (engineering) 10% 20%
Tanggung-gugat (liability) 10% 20%
Kredit (Credit) 10% 20%
Suretyship 10% 20%
Aneka 10% 20%
ii Komponen Klaim Masa Lalu
Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk
komponen klaim masa lalu dilakukan berdasarkan rumusan
sebagai berikut:
B = (CKDPP x f CKDMP) + (IBNR x f IBNR)
dimana:
B = dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim
masa
lalu
CKDPP = cadangan klaim dalam proses penyelesaian
beban
Sendiri
f CKDMP = faktor risiko untuk cadangan klaim dalam
proses
penyelesaian beban sendiri
IBNR = cadangan klaim yang sudah terjadi tetapi belum
dilaporkan beban sendiri
f IBNR = faktor risiko untuk cadangan klaim yang sudah
terjadi tetapi belum dilaporkan beban sendiri
dengan ketentuan bahwa:
i) Besar CKDPP dan IBNR, masing-masing > 50% dari total
cadangan klaim sebelum reasuransi;
ii) faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang
asuransi adalah sebagai berikut:
Faktor pengali terhadap
Cabang Asuransi Klaim dalam Klaim IBNR
proses
Harta benda (property) 10% 15%
Kendaraan bermotor (own 15% 20%
damage, third party liability, dan
personal accident)
Pengangkutan (marine cargo) 15% 20%
Rangka kapal (marine hull) 15% 20%
Rangka pesawat (aviation hull) 15% 20%
Satellite 15% 20%
Energi Onshore (oil and gas) 15% 20%
Energi Offshore (oil and gas) 15% 20%
Rekayasa (engineering) 15% 20%
Tanggung-gugat (liability) 15% 20%
Kredit (Credit) 10% 20%
Suretyship 10% 20%
Aneka 10% 20%
27. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 23 -
e. Ketidak-cukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang
Diasumsikan dalam Penetapan Premi dengan Hasil Investasi yang
Diperoleh (Insufficient Premium Risk)
1) Komponen ketidak-cukupan premi dikaitkan dengan risiko bahwa
premi yang diterima tidak cukup karena hasil investasi yang
diperoleh lebih rendah dari hasil investasi yang diperkirakan.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko
ketidak-cukupan premi ditentukan dengan cara mengalikan
cadangan premi risiko dengan faktor risiko. Faktor risiko untuk
komponen ini adalah sebesar 1%.
3) Ketentuan mengenai risiko ketidak-cukupan premi ini tidak
berlaku bagi:
a) Polis-polis yang tidak memiliki komponen premi lanjutan,
seperti polis-polis dengan premi tunggal atau paid-up
insurance;
b) Polis-polis yang perhitungan cadangan preminya tidak
menggunakan tingkat bunga, seperti cadangan atas premi yang
belum merupakan pendapatan.
f. Ketidak-mampuan Pihak Reasuradur untuk memenuhi kewajiban
membayar klaim (Reinsurance Risk)
1) Komponen risiko reasuransi dikaitkan dengan ketidak-mampuan
penanggung ulang untuk memenuhi kewajibannya.
2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko
reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan teknis
beban penanggung ulang dengan faktor risiko.
3) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:
Penanggung ulang Faktor Keterangan
Dalam Negeri:
menyimpan deposit 4% x (1 – (deposit/ Deposit adalah segala
cadangan teknis bentuk simpanan
beban penanggung yang ditempatkan
ulang)) oleh reasuradur pada
tidak menyimpan 4% asuradur, termasuk
deposit premi yang ditahan
Luar negeri dengan peringkat sekurang- oleh asuradur dimana
kurangnya BBB: asuradur memiliki
menyimpan deposit 4% x (1 – (deposit/ otoritas penuh untuk
cadangan teknis menggunakan
beban penanggung simpanan tersebut.
ulang))
tidak menyimpan 4%
deposit
Luar negeri dengan peringkat kurang dari BBB:
28. LAMPIRAN 1
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2008
Tanggal : 31 Januari 2008
- 24 -
menyimpan deposit 8% x (1 – (deposit/
cadangan teknis
beban penanggung
ulang))
tidak menyimpan 8%
deposit
Tidak mempunyai peringkat
menyimpan deposit 24% x (1 – (deposit/
cadangan teknis
beban penanggung
ulang))
tidak menyimpan 24%
deposit
