Keputusan Kepala Puskesmas ABCD menetapkan kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas yang mencakup (1) perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja pelayanan, (2) akses informasi dan partisipasi masyarakat, serta (3) evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.

1. KEPUTUSAN
KEPALA PUKESMAS ABCD
Nomor :005/KAPUS/IX/2015
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI PUSKESMAS
ABCD
KEPALA PUSKESMAS ABCD
Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu
disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan analisis
kesehatan masyarakat;
b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses
terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan
umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses
masyarakat terhadap Puskesmas
c. bahwa agar kinerja Puskesmas dapat ditingkatkan
secara berkesinambungan, maka perlu disusun
kebijakan evaluasi Puskesmas dengan indicator-
indikator kinerja yang jelas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 46 tahun 2015, tentagn Akreditasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN, AKSES, DAN EVALUASI
PUSKESMAS ABCD.
Kesatu : Kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi

2. Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
keputusan ini.
Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di :
…………………
pada tanggal : 1 September
2015
KEPALA PUSKESMAS ABCD,
Nama

3. LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS
NOMOR…….
TENTANG :
PERENCANAAN, AKSES,
DAN EVALUASI
A. PERENCANAANPUSKESMAS.
1. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas harus disusun sesuai
dengan prioritas kebutuhan masyarakat
2. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas, meliputi:
a. pelayanan UKM, meliputi:.........
b. pelayanan UKP,meliputi:........
3. Jenis pelayanan dan informasi tentang pelayanan wajib disediakan bagi
masyarakat
4. Perencanaan puskesmas harus disusun berdasarkan analsisi kebutuhan
masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait, dan
sesuai dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokokPuskesmas
5. Analisis kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh
masyarakat, sektor terkait, SMD, MMD, analisis data surveilans, capaian
kinerja pelayanan.
6. Rencana puskesmas disusun dalam bentuk rencana lima tahunan, rencana
usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan
7. Rencana Puskesmas merupakan perencanaan yang terintegrasi baik untuk
pelayanan UKM maupun UKP
8. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat, hasil monitoring capaian
kinerja dalam pelaksanaan pelayanan, atau jika terjadi perubahan
peraturan/kebijakan pemerintah, rencana puskesmas dapat ditinjau kembali
dan diperbaiki (revisi). Peninjauan dan revisi dilakukan melalui lokakarya
mini puskesmas
B. AKSES MASYARAKAT TERHADAP PUSKESMAS.
1. Informasi tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan puskesmas wajib
disediakan bagi masyarakat.
2. Informasi tengang tujuan, sasaran, tugas pokok,fungsi, dan kegiatan
Puskesmas wajib disamaikan pada masyarakat, lintas sektor, dan lintas
program
3. Komunikasi dengan masyarakat , termasuk akses untuk menyampaikan
umpan balik, dilaksanakan melalui: SMS, ketersedian kotak saran,.........dsb
4. Keluhan dan umpan balik masyarakat wajibditindak lanjuti
5. Tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan bail wajib dievaluasi

4. C. EVALUASIKINERJA PUSKESMAS
1. Kinerja Puskesmas wajib dimonitor dan dievaluasi baik oleh Kepala
Puskesmas maupun Penanggung jawab baik UKP maupun UKM
2. Penilaian kinerja dilakukan terhadap semua jenis pelayanan yang ada di
Puskesmas, baik kinerja manajerial, kinerja pelayanan UKM maupun kinerja
pelayanan UKP
3. Penilaian kinerja juga dilakukan terhadap penanggung jawab tiap Upaya
Puskesmas
4. Monitoring dan Penilaian kinerja dilakukan secara periodik, baik bulanan, tri
bulan, dan tahunan
5. Monitoring dan penilaian kinerja dilakukan dapat dilakukan melalui
mekanisme minilokakarya bulanan, audit internal dan rapat tinjauan
manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali setahun
secara periodik.
6. Monitoring dan penilaian kinerja tiap-tiap unit pelayanan UKP dan UKM
dilakukan melalui rapat oleh masing-masing unit pelayanan ataupun
penanggung jawab.
7. Hasil monitoring dan penilaian kinerja harus diumpan balikkan pada pihak-
pihak terkait (Catatan: bisa hard copy atau softcopy lewat email)
8. Hasil analisis kinerja dibandingkan dengan standar dan dilakukan
kajibanding dengan Puskesmas yang lain
9. Kajibanding kinerja dilakukan tiap tiga bulan sekali melalui rapat tribulan
yang dihadiri oleh lima puskesmas secara bergantian.
10. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja, serta hasil kajibanding harus ditindak
lanjuti dalam bentuk perbaikan
11. Hasil monitoring dan penilaian kinerja wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota