Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Laporan ini memberikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UKM di Puskesmas Suela periode Januari-Maret 2017. Secara umum pelaksanaan program sudah sesuai prosedur kecuali beberapa kekurangan seperti keterlambatan pelaksanaan pemantauan garam, ketidakhadiran register pasien lansia, dan ketidaklengkapan alat pemeriksaan. Rencana tindak lanjut mencakup perbaikan data pasien, perekrutan tenaga kesehatan
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tambakboyo menetapkan jenis-jenis pelayanan yang terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan serta Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) yang meliputi 14 poliklinik dan layanan lainnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Lokakarya mini bulanan diselenggarakan di Puskesmas Kecamatan Jeumpa untuk memantau pelaksanaan program dan menyusun rencana bulan berikutnya. Lokakarya ini meliputi analisis capaian bulan lalu, perbaikan proses, dan perencanaan ke depan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
Keputusan Kepala Puskesmas Puruk Cahu menunjuk Saudari KARIYAMI sebagai penanggung jawab program imunisasi balita dan catin. Ia akan membantu kepala puskesmas dalam pelayanan kesehatan, perencanaan program, penanggulangan wabah, dan pelaporan kegiatan. Keputusan ini berlaku sejak 18 Januari 2016.
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Laporan ini memberikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program UKM di Puskesmas Suela periode Januari-Maret 2017. Secara umum pelaksanaan program sudah sesuai prosedur kecuali beberapa kekurangan seperti keterlambatan pelaksanaan pemantauan garam, ketidakhadiran register pasien lansia, dan ketidaklengkapan alat pemeriksaan. Rencana tindak lanjut mencakup perbaikan data pasien, perekrutan tenaga kesehatan
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tambakboyo menetapkan jenis-jenis pelayanan yang terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan serta Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) yang meliputi 14 poliklinik dan layanan lainnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Lokakarya mini bulanan diselenggarakan di Puskesmas Kecamatan Jeumpa untuk memantau pelaksanaan program dan menyusun rencana bulan berikutnya. Lokakarya ini meliputi analisis capaian bulan lalu, perbaikan proses, dan perencanaan ke depan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
Keputusan Kepala Puskesmas Puruk Cahu menunjuk Saudari KARIYAMI sebagai penanggung jawab program imunisasi balita dan catin. Ia akan membantu kepala puskesmas dalam pelayanan kesehatan, perencanaan program, penanggulangan wabah, dan pelaporan kegiatan. Keputusan ini berlaku sejak 18 Januari 2016.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Dokumen ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program UKM di puskesmas. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi penentuan instrumen berupa kuesioner, pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis data, pemaparan hasil temuan, pelaksanaan program berdasarkan hasil identifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui masalah dan sumber daya yang dibutuhkan masy
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer memberikan panduan implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat puskesmas, pustu, posyandu, dan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan yang menitikberatkan pada penguatan promotif dan preventif melalui sistem jejaring hingga tingkat dusun/RT/RW serta pemantauan wilayah setempat. Integrasi pelayanan dilaksanakan di empat klaster utama yaitu manaj
Dokumen tersebut berisi pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan (UKP) di Puskesmas Kampak yang mencakup standar ketenagakerjaan, kegiatan UKP, dan standar pelayanan UKP seperti rawat jalan, poliklinik, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang penggunaan istilah "Standar Operasional Prosedur" (SOP) dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 35 Tahun 2012. SOP didefinisikan sebagai prosedur yang bersifat institusional maupun perorangan sebagai profesi. Format dan isi SOP mencakup judul, nomor dokumen, tanggal terbit, logo, tujuan, kebijakan, langkah-lang
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmasCha Eco
Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember menetapkan visi, misi, dan tata nilai Puskesmas Rambipuji untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi tolak ukur pelayanan kesehatan. Visi Puskesmas adalah terwujudnya masyarakat sehat dan mandiri, misinya meliputi peningkatan mutu pelayanan dan pengendalian penyakit, serta pemberdayaan masyarakat. Tata nil
Dokumen tersebut membahas survei kepuasan masyarakat dan pegawai yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pegawai terhadap lingkungan kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
Pertemuan membahas beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi UPT Puskesmas Proppo pada tahun 2012, termasuk rencana penugasan dan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja puskesmas pada tahun 2013.
Standar operasional prosedur vitamin a nifasyusup firmawan
Dokumen ini memberikan standar operasional prosedur pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas di Puskesmas Kalimanggis. Prosedurnya meliputi persiapan data sasaran dan stok kapsul, distribusi ke bidan desa, pemberian 2 kapsul setelah melahirkan, pelaporan hasil ke dinas kesehatan. Tujuannya mencegah kekurangan vitamin A dan memberikan kekebalan pada ibu dan bayi.
Dokumen ini membahas pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan Perkesmas bagi koordinator Perkesmas di puskesmas. Terdiri dari tujuan pelatihan, materi pokok tentang persiapan perencanaan, perumusan masalah, dan usulan kegiatan pelayanan Perkesmas, metode pelatihan, media yang digunakan, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti penyampaian materi, praktik, dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. Kegiatan promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara mandiri dalam menanggulangi masalah kesehatan. Prosedur pelaksanaannya meliputi perencanaan, komunikasi, advokasi,
Dokumen ini merupakan Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) selama 90 hari untuk bayi dan balita gizi buruk dan kurang di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan PMT-P mulai dari persiapan, pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh bidan desa dan kader, pelaporan, hingga evaluasi yang dil
1. kebijakan perencanaan puskesmas bab iEsti Rahayu
Keputusan Kepala Puskesmas ABCD menetapkan kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas yang mencakup (1) perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja pelayanan, (2) akses informasi dan partisipasi masyarakat, serta (3) evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.
Kak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakatWidhi Arka
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan program upaya kesehatan masyarakat yang disusun oleh UPT Puskesmas Abiansemal II untuk mengintegrasikan program kesehatan, meningkatkan komunikasi internal, dan memperoleh masukan dari masyarakat guna meningkatkan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Dokumen ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program UKM di puskesmas. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi penentuan instrumen berupa kuesioner, pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis data, pemaparan hasil temuan, pelaksanaan program berdasarkan hasil identifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui masalah dan sumber daya yang dibutuhkan masy
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer memberikan panduan implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat puskesmas, pustu, posyandu, dan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan yang menitikberatkan pada penguatan promotif dan preventif melalui sistem jejaring hingga tingkat dusun/RT/RW serta pemantauan wilayah setempat. Integrasi pelayanan dilaksanakan di empat klaster utama yaitu manaj
Dokumen tersebut berisi pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan (UKP) di Puskesmas Kampak yang mencakup standar ketenagakerjaan, kegiatan UKP, dan standar pelayanan UKP seperti rawat jalan, poliklinik, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang penggunaan istilah "Standar Operasional Prosedur" (SOP) dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 35 Tahun 2012. SOP didefinisikan sebagai prosedur yang bersifat institusional maupun perorangan sebagai profesi. Format dan isi SOP mencakup judul, nomor dokumen, tanggal terbit, logo, tujuan, kebijakan, langkah-lang
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmasCha Eco
Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember menetapkan visi, misi, dan tata nilai Puskesmas Rambipuji untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi tolak ukur pelayanan kesehatan. Visi Puskesmas adalah terwujudnya masyarakat sehat dan mandiri, misinya meliputi peningkatan mutu pelayanan dan pengendalian penyakit, serta pemberdayaan masyarakat. Tata nil
Dokumen tersebut membahas survei kepuasan masyarakat dan pegawai yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan pegawai terhadap lingkungan kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
Pertemuan membahas beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi UPT Puskesmas Proppo pada tahun 2012, termasuk rencana penugasan dan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja puskesmas pada tahun 2013.
Standar operasional prosedur vitamin a nifasyusup firmawan
Dokumen ini memberikan standar operasional prosedur pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas di Puskesmas Kalimanggis. Prosedurnya meliputi persiapan data sasaran dan stok kapsul, distribusi ke bidan desa, pemberian 2 kapsul setelah melahirkan, pelaporan hasil ke dinas kesehatan. Tujuannya mencegah kekurangan vitamin A dan memberikan kekebalan pada ibu dan bayi.
Dokumen ini membahas pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan Perkesmas bagi koordinator Perkesmas di puskesmas. Terdiri dari tujuan pelatihan, materi pokok tentang persiapan perencanaan, perumusan masalah, dan usulan kegiatan pelayanan Perkesmas, metode pelatihan, media yang digunakan, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti penyampaian materi, praktik, dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan di bidang kesehatan masyarakat. Kegiatan promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara mandiri dalam menanggulangi masalah kesehatan. Prosedur pelaksanaannya meliputi perencanaan, komunikasi, advokasi,
Dokumen ini merupakan Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) selama 90 hari untuk bayi dan balita gizi buruk dan kurang di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan PMT-P mulai dari persiapan, pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh bidan desa dan kader, pelaporan, hingga evaluasi yang dil
1. kebijakan perencanaan puskesmas bab iEsti Rahayu
Keputusan Kepala Puskesmas ABCD menetapkan kebijakan perencanaan, akses, dan evaluasi Puskesmas yang mencakup (1) perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja pelayanan, (2) akses informasi dan partisipasi masyarakat, serta (3) evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan untuk perbaikan berkelanjutan.
Kak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakatWidhi Arka
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan program upaya kesehatan masyarakat yang disusun oleh UPT Puskesmas Abiansemal II untuk mengintegrasikan program kesehatan, meningkatkan komunikasi internal, dan memperoleh masukan dari masyarakat guna meningkatkan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Puskesmas Ciulu tahun 2022. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayahnya. Penilaian kinerja puskesmas bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan mutu layanan serta manajemennya, yang berguna untuk perbaikan program ke depan.
Evaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdfArmandoBimo
Terangkan peran TPCB dalam pelaksanaan manajemen Puskesmas di Kota Semarang. TPCB berperan penting dalam pembinaan dan evaluasi kinerja Puskesmas melalui kunjungan rutin, rapat tinjauan manajemen, dan penilaian kinerja bulanan. Kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas diperkuat untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Pedoman ini membahas tentang komunikasi dan koordinasi di UPT Puskesmas Kebonsari, mencakup komunikasi internal seperti rapat bulanan dan apel pegawai, serta komunikasi eksternal seperti pertemuan lintas sektor dan pembinaan jaringan. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan mengkoordinasikan program di internal dan eksternal puskesmas.
Dokumen tersebut membahas rencana tahunan Puskesmas Soriutu yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Puskesmas Soriutu. Dokumen ini juga menjelaskan gambaran geografis, demografis, sumber daya manusia dan keuangan, serta jaringan Puskesmas dan unit kesehatan berbasis masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Soriut
Manajemen puskesmas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan utama puskesmas adalah pelayanan kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur pedoman manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dukungan dari dinas kesehatan kabupaten/kota guna meningkatkan kinerja Puskesmas secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur pedoman manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dukungan dari dinas kesehatan kabupaten/kota guna meningkatkan kinerja Puskesmas secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur pedoman manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dukungan dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Tujuannya agar Puskesmas dapat mengelola sumber daya dan melaksanakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayahnya.
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
PENJAGAAN PESAKIT DENGAN VENTILATOR Kursus Basic Resus Nursing HTJS.pptx
5. kebijakan puskesmas dalam pengelolaan ukm bab v
1. PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS BAH KAPUL
Jl. Cadika III Kelurahan Bah Kapul, Sitalasari, Kota Pematangsiantar
Sumatera Utara 21139 Telephone. 0622-5890777
Email : kesbahkapul@yahoo.com
KEPUTUSAN
KEPALA UPTD. PUKESMAS BAH KAPUL
Nomor : /KAPUS/IX/2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN UKM UPTD. PUSKESMAS BAH KAPUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS BAH KAPUL
Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas Bah
Kapul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka
perlu disusun perencanaan Puskesmas berdasarkan
analisis kesehatan masyarakat;
b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses
terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan
umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses
masyarakat terhadap Puskesmas Bah Kapul
c. bahwa agar kinerja UKM Puskesmas Bah Kapul dapat
ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu
disusun kebijakan evaluasi UKM Puskesmas Bah
Kapul dengan indicator-indikator kinerja yang jelas;
d. bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas Bah
Kapul dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,
dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan
perundangan, maka perlu disusun kebijakan
pengelolaan UKM Puskesmas Bah Kapul;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 46 tahun 2015, tentagn Akreditasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;
2. 5. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
6. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 279/MENKES/SK/IV/2006 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPAYA KEPERAWATAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN UKM PUSKESMAS BAH
KAPUL.
Kesatu : Kebijakan Pengelolaan UKM Puskesmas Bah Kapul
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : …………………
pada tanggal : Januari 2017
KEPALA PUSKESMAS BAH KAPUL
HENDRA M.H. NAINGGOLAN
3. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
UPDT. PUSKESMAS BAH KAPUL
NOMOR :
TENTANG : PENGELOLAAN UKM
Kebijakan Pengelolaan UKM
1. Penanggung jawab UKM harus memenuhi persyaratan kompetensi
sebagaimana pada pedoman tiap-tiap UKM.
2. Analisis kompetensi wajib dilakukan untuk tiap penanggung jawab.
3. Jika kompetensi belum terpenuhi maka harus dilakukan tindak lanjut untuk
memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan
4. Penanggung jawab dan pelaksana UKM yang baru wajib mengikuti program
orientasi
5. Penyelenggaraan tiap-tiap program UKM dilaksanakan sesuai dengan tata
nilai Puskesmas yang disepakati dan sesuai dengan rencana yang disusun
6. Kepala Puskesmas wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada tiap-tiap
penanggung jawab UKM dalam pelaksanaan kegiatan UKM
7. Penanggung jawab UKM wajib melakukan pembinaan dan pengarahan
kepada pelaksana kegiatan UKM
8. Pembinaan dan pengarahan dapat dilakukan melalui pertemuan pada masing-
masing penanggung jawab/pemegang program, maupun tatap muka langsung
antara penanggung jawab/pemegang program dengan pelaksana
9. Penanggung jawab UKM wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan
lintas program dan lintas sector terkait dalam penyelenggaraan UKM
10. Dalam penyelenggaraan kegiatan UKM harus diidentifikasi risiko yang
mungkin terjadi terhadap lingkungan, dan dilakukan upaya untuk mencegah
dan/atau meminimalisasi akibat dari risiko yang terjadi.
11. Dalam penyelenggaraan UKM penanggung jawab UKM wajib melakukan
fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran, dan mengupayakan
pembangunan berwawasan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dimulai
dengan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan,
umpan balik, aktif dalam pelaksanaan kegiatan UKM, sampai dengan
mengembangkan kegiatan-kegiatan UKBM
12. Dalam pelaksanaan kegiatan UKM, penanggung jawab dan pelaksana dipandu
oleh uraian tugas yang jelas yang dikaji secara regular minimal setahun sekali
13. Lintas program dan lintas sector terkait harus diidentifikasi untuk tiap UKM
dengan kejelasan peran masing-masing
14. Akuntabilitas penyelenggaraan UKM dilaksanakan dengan monitoring dan
evaluasi kinerja UKM
4. 15. Monitoring sebagai wujud akuntabilitas dilakukan dengan cara analisis
terhadap laporan kegiatan UKM, supervisi oleh Kepala Puskesmas maupun
penanggung jawab UKM, dan pertemuan monitoring kegiatan UKM oleh
penanggung jawab UKM, dan monitoring bulanan melalui lakakarya mini
bulanan
16. Monitoring meliputi capaian kinerja dan proses pelaksanaan kegiatan
17. Evaluasi kinerja UKM, dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui lokakarya
mini, tidap semester melalui pertemuan tinjauan manajemen, dan setiap tahun
melalui evaluasi kinerja tahunan
18. Pelaksanaan uraian tugas wajib dimonitor. Kepala Puskesmas melakukan
monitoring pelaksanaan uraian tugas dari semua penanggung jawab UKM,
Masing-masing penanggung jawab UKM wajib melakukan monitoring
pelaksanaan uraian tugas dari tiap-tiap pelaksana
19. Waktu pelaksanaan monitoring uraian tugas dilakukan paling lambat tiga bulan
sekali
20. Penangggung jawab program wajib melakukan kajian uraian tugas paling
lambat satu tahun sekali
21. Monitoring kinerja UKM wajib dilakukan oleh penanggung jawab tiap program
UKM terhadap pelaksana, oleh Kepala Puskesmas terhadap tiap penanggung
jawab UKM.
22. Monitoring minimal dilakukan setiap bulan sekali,
23. Monitoring dapat dilakukan melalui pertemuan mingguan, lokakarya mini,
supervisi langsung, maupun pertemuan konsultasi
24. Evaluasi kinerja UKM secara pediodik dilakukan minimal setiap tiga bulan
sekali
25. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini triwulan, enam bulan sekali
dalam pertemuan/rapat tinjauan manajemen, dan evaluasi tahunan
26. Kepala Puskesmas wajib menetapkan hak dan kewajiban sasaran
27. Hak dan kewajiban sasaran harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan
UKM
28. Perilaku dalam penyelenggaraan UKM diatur sebagaimana tertuang dalam
peraturan tata kelola Puskesmas Bah Kapul
