Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Puskesmas Ciulu tahun 2022. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayahnya. Penilaian kinerja puskesmas bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan mutu layanan serta manajemennya, yang berguna untuk perbaikan program ke depan.

1. PKP UPTD PUSKESMAS CIULU TAHUN 2022 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pembinaan
kesehatan masyarakat telah di bangun puskesmas.Puskesmas adalah
unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di
wilayah kerja tertentu.Puskesmas berfungsi sebagai :
1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
2) Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat
3) Pusat pelayan kesehatan strata pertama
Untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan penyelenggaraan
upayanya, Puskesmas di lengkapi dengan instrument manajemen yang
terdiri dari Perencanaan Tingkat Puskesmas, Lokakarya Mini
Puskesmas, Penilaian Kinerja Puskesmas.
Dengan mempertimbangkan Kebijakan Kesehatan Nasional baik
dalam UU Kesehatan no. 36 tahun 2009 dan Sistim Kesehatan Nasional
serta Kebijakan Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam
Sistem Kesehatan Provinsi memberikan peran besar terhadap
keberadaan Puskesmas dan upaya pelayanan kesehatan dasar,
terhadap tewujudnya upaya kesehatan yang :
 Berkesinambungan dan Paripurna,
 Bermutu,
 Aman dan sesuai Kebutuhan,
 Adil dan merata,
 Non diskriminataif, terjangkau,
 Tehnologi tepat guna
 Bekerja dalam tim secara cepat dan tepat

2. PKP UPTD PUSKESMAS CIULU TAHUN 2022 2
Dengan segala keterbatasan, peluang, kekuatan serta
permasalahan yang ada, keberadaan puskesmas khususnya dan upaya
pelayanan kesehatan dasar lainnya dalam mensukseskan
pembangunan kesehatan mempunyai posisi sangat strategis. Bersama
dengan adanya UU NO. 8 Th. 1999 tentangPerlindunganKonsumen UU
Praktek Kedokteran no.29 tahun 2004, UU Pelayanan Publik no. 25
tahun 2009 yang menuntut profesionalisme pelayanan di semua
sarana pelayanan publik.
Reformasi Kebijakan Dasar Puskesmas mengamanahkan 4
(empat) fungsi Puskesmas yaitu 1) Pusat pembangunan wilayah
berwawasan kesehatan 2) Pusat pemberdayaan masyarakat 3) Pusat
pelayanan kesehatan masyarakat primer dan 4) Pusat pelayanan
kesehatan perorangan primer. Dalam penyelenggaraannya
mengharuskan didukung dengan pelaksanaan manajemen yang dapat
menjadikan rangkaian kegiatan dapat bekerja secara sistematik untuk
menghasilkan luaran yang efektif dan efisien. Manajemen Puskesmas
yang saat ini dilaksanakan terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok yang
meliputi Perencanaan (P1); Pelaksanaan Pengendalian (P2);
Pengawasan Pertanggungjawaban (P3).
Penilaian Kinerja Puskesmas yang dilakukan dapat member
gambaran tingkat pelayanan hasil cakupan dan untuk kegiatan serta
Manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan yang pada akhirnya
dapat sebagai bahan masukan dalam penyesuaian rencana kegiatan
puskesmas untuk tahun yang akan datang.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum :
Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara
optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan
kesehatan kabupaten/ kota.

3. PKP UPTD PUSKESMAS CIULU TAHUN 2022 3
2. Tujuan Khusus :
a. Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan
mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun
kegiatan.
b. Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas pada akhir tahun
berdasarkan urutan peringkat kategori kelompok Puskesmas.
c. Mendapatkan informasi analisis kinerja Puskesmas dan bahan
masukan dalam penyusunan rencana kegiatan Puskesmas dan
Dinas Kesehatan kabupaten/ Kota untuk tahun yang akan
datang.
C. Manfaat
Penilaian Kinerja Puskesmas bermanfaat :
1. Puskesmas mengetahui tingkat pencapaian (prestasi) kunjungan
dibandingkan dengan target yang harus dicapai.
2. Puskesmas dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah,
mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah
kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan
pencapaian kinerja Puskesmas (out put dan out come).
3. Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat
menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan untuk dilaksanakan
segera pada tahun yang akan datang berdasarkan prioritasnya.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat menetapkan dan
mendukung kebutuhan sumberdaya Puskesmas dan urgensi
pembinaan Puskesmas.