Dokumen tersebut membahas tentang hukum perkawinan dalam hukum adat dan UU No. 1 tahun 1974. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pengertian hukum adat perkawinan, asas-asas perkawinan menurut UU tersebut, dan berbagai bentuk perkawinan adat seperti perkawinan jujur, semandra, mentas, dan lainnya.

1. HUKUM PERKAWINAN
Perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan famili,
keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Perkawinan
merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan
keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial
yang bersangkutan

2. PENGERTIAN HUKUM ADAT
PERKAWINAN
• Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan
hukum adat yang mengatur tentang bentuk-
bentuk perkawinan,cara-cara pelamaran,
upacara perkawinan dan putusnya perkawinan
di Indonesia.

3. HUKUM PERKAWINAN DALAM UU
NO.1 TAHUN 1974
• Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang terdiri dari XIV Bab dan 67
pasal tersebut mengatur tentang;
1. Dasar-dasar perkawinan,
2. Syarat-syarat perkawinan,
3. Pencegahan perkawinan,
4. Batalnya perkawinan,
5. Perjanjian perkawinan,
6. Hak dan kewajiban suami isteri,
7. Harta benda dalam perkawinan,
8. Putusnya perkawinan serta akibatnya,
9. Kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain,
10. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

4. ASAS-ASAS PERKAWINAN
1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan
hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum
agama dan atau kepercayan, tetapi juga harus mendapat
pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa
wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan
menurut hukum adat setempatmasing-masing ditentukan menurut
hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan
anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami
atau isteri yang tidak diakui masyarakay adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum
cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah
cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga
dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak

5. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN
ADAT
• 1.Perkawinan Jujur. Adalah suatu bentuk perkawinan
yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang atau
barang dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri.
• Bentuk perkawinan semacam ini kebanyakan terdapat
pada masyarakat adat yang menarik garis keturunan
bapak (patrilineal).Bentuk-bentuk perkawinan jujur ini
terdapat variasi, seperti; Perkawinan ganti suami,
perkawinan ganti isteri, Perkawinan mengabdi,
Perkawinan ambil beri dan Perkawinan ambil anak.
• istilah jujur itu sendiri, di Tapanuli disebut “jujuran,
Runjuk, unjung, Sinamot, Pangoli, Boli, Tuhor”. Di
daerah Lampung pepadun disebut “Seroh”, Lampung
pesisir “Jojokh”. Di daerah Maluku disebut “Wilin”, di
daerah Bali disebut “Patukunluh” dan di daerah Timor
disebut “Belis”

6. Lanjutan
• 2. Perkawinan Semanda. Adalah suatu bentuk
perkawinan yang tidak disertai pembayaran
jujur dari pihak calon suami kepada pihak
calon isteri.Setelah terjadinya ikatan
perkawinan suami harus menetap dipihak
keluarga isteri dan harus melepaskan hak dan
kedudukannya dari kerabatnya sendiri.
• Macam-macamnya ; Semanda raja-raja,
Semanda lepas, Semanda nunggu, Semanda
anak dagang dan Semanda ngangkit.

7. Lanjutan bentuk bentuk
perkawinan
• 3.Perkawinan Mentas; Adalah bentuk
perkawinan dimana kedudukan suami isteri
dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau
keluarga kedua belah pihak, untuk dapat
berdiri sendiri membangun keluarga rumah
tangga yang bahagia dan kekal.
• Bentuk perkawinan mentas ini sebenarnya
yang diharapkan oleh Undang-undang
Perkawinan kita yaitu UU.Nomor 1 Tahun 1974.

8. Lanjutan
• 4.Perkawinan anak-anak.
• 5.Perkawinan Bermadu
• 6.Perkawinan Campuran.
• 7.Perkawinan lari, ada dua. Perkawinan lari
bersama dan Perkawinan lari paksaan.