Pedoman Penataan Bangunan dan Lingkungan memberikan panduan mengenai penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi perencanaan, pembangunan, perbaikan, pengembangan, dan pelestarian secara optimal sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan serta lingkungan secara terintegrasi. Dokumen ini menjelaskan delapan komponen penataan utama yang perlu diperhatikan dalam merencanakan suatu kawasan, yaitu struktur perunt
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah yang mencakup konsep, penyelenggaraan, ketentuan teknis, proses penetapan, dan integrasi perencanaan tata ruang. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan tata ruang mulai dari pengertian dasar, asas, tujuan, penyelenggaraan, jenis-jenis rencana tata ruang, muatan rencana, hingga
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ruang dan pentingnya penataan ruang, termasuk akibat jika penataan ruang tidak dilakukan dengan baik. Ruang meliputi darat, laut, dan udara yang harus ditata secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan manusia secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Perbedaan Perencanaan Tapak Dalam Ilmu Arsitektur dan Ilmu PlanologiUIN Alauddin Makassar
Perbedaan ruang lingkup konsep perencanaan tapak antara ilmu arsitektur dan ilmu planology terletak pada fokus dan cakupannya. Perencanaan tapak dalam ilmu arsitektur lebih menekankan pada estetika dan keserasian bangunan dengan tapak, sedangkan ilmu planology lebih mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan regulasi spasial dalam perencanaan tapak.
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
Dokumen tersebut merangkum lingkup penataan ruang di Indonesia yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dokumen juga menjelaskan tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tapak yang meliputi analisis fisik dan nonfisik lahan untuk merancang tapak. Pengkajian perencanaan tapak terdiri atas dua komponen yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Tahapan analisis tapak mencakup analisis topografi, lingkungan, aksesibilitas, dan drainase lahan.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah yang mencakup konsep, penyelenggaraan, ketentuan teknis, proses penetapan, dan integrasi perencanaan tata ruang. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan tata ruang mulai dari pengertian dasar, asas, tujuan, penyelenggaraan, jenis-jenis rencana tata ruang, muatan rencana, hingga
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ruang dan pentingnya penataan ruang, termasuk akibat jika penataan ruang tidak dilakukan dengan baik. Ruang meliputi darat, laut, dan udara yang harus ditata secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan manusia secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
Perbedaan Perencanaan Tapak Dalam Ilmu Arsitektur dan Ilmu PlanologiUIN Alauddin Makassar
Perbedaan ruang lingkup konsep perencanaan tapak antara ilmu arsitektur dan ilmu planology terletak pada fokus dan cakupannya. Perencanaan tapak dalam ilmu arsitektur lebih menekankan pada estetika dan keserasian bangunan dengan tapak, sedangkan ilmu planology lebih mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan regulasi spasial dalam perencanaan tapak.
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
Dokumen tersebut merangkum lingkup penataan ruang di Indonesia yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dokumen juga menjelaskan tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tapak yang meliputi analisis fisik dan nonfisik lahan untuk merancang tapak. Pengkajian perencanaan tapak terdiri atas dua komponen yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Tahapan analisis tapak mencakup analisis topografi, lingkungan, aksesibilitas, dan drainase lahan.
Proyek perencanaan bangunan multifungsi yang meliputi retail dan apartemen di Kota Bandung dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas komersial dan hunian serta meningkatkan perekonomian wilayah sekitar.
Dokumen tersebut membahas pentingnya informasi geospatial untuk perencanaan ruang. Informasi geospatial diperlukan untuk merencanakan tujuan dan prioritas masa depan serta mengelola sumber daya. Namun, seringkali data dan informasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan perencanaan karena berbagai masalah seperti keterbatasan anggaran, ketidakterpaduan data, dan kurangnya partisipasi stakeholder.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan koridor jalan raya Surodinawan Kota Mojokerto. Ia menjelaskan konsep, materi, dan cakupan dari rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) serta tinjauan kebijakan dokumen perencanaan yang relevan. RTBL merupakan pedoman pembangunan infrastruktur bangunan dan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang layak h
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang dan degradasi lahan di Kabupaten Purbalingga. Dokumen ini menjelaskan tentang lahan, rencana tata ruang, pola hubungan penduduk dengan degradasi lahan, dampak degradasi lahan, upaya penanggulangannya seperti reboisasi.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)Sulthan Isa
Dokumen tersebut membahas rencana umum tata ruang kota Jakarta yang dirancang pemerintah untuk mengatur pembangunan dan penataan kota seiring pertumbuhan penduduk. Rencana ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, sistem transportasi, utilitas, dan ketentuan pembangunan untuk menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan kota.
Rencana Detail Tata Ruang Kota Karawang bertujuan untuk mendefinisikan kawasan perkotaan Karawang dan mengakomodasi kebutuhan pengembangan kota di masa depan, serta menciptakan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk wilayah Kecamatan Klari, Telukjambe Barat, dan Telukjambe Timur sebagai pedoman pengembangan wilayah tersebut.
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)FithrohPutri
Dokumen tersebut membahas permasalahan tata ruang dalam pembangunan yang meliputi meningkatnya kebutuhan tanah, alih fungsi lahan, konflik antar-sektor dan wilayah, penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan, serta belum berfungsinya penataan ruang secara optimal."
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangSeptinia Silviana
Dokumen tersebut membahas tentang zonasi lahan dan pemanfaatannya di Kota Malang berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta implementasinya. Dokumen ini menjelaskan deskripsi zonasi lahan Kota Malang, kebijakan RTRW untuk mencapai kota pendidikan berkualitas, dan proses penyusunan RTRW Kota Malang serta hambatannya.
1. Dokumen membahas penataan lahan melalui konsolidasi tanah perkotaan, termasuk definisi, tujuan, manfaat, jenis, metode, dan prosedur pelaksanaannya.
2. Konsolidasi tanah perkotaan bertujuan untuk menata lahan secara teratur dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta efisiensi pemanfaatan tanah.
3. Terdapat dua metode pelaksanaan yaitu sukarela dan wajib berdasarkan peraturan
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen ini membahas latar belakang permasalahan urban sprawl di Kecamatan Ungaran dan wilayah studi perancangan kota di Desa Genuk dan Desa Gedanganak.
2. Tujuan dari laporan ini adalah merancang konsep kota industri yang padat dan nyaman di wilayah studi dengan menggunakan prinsip compact development.
3. Dokumen ini akan menganalisis potensi dan permasalahan wilayah, konsep perancangan, dan unsur
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Tugas kelompok ini merupakan review terhadap perencanaan desain tapak pengelolaan pariwisata di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum. Perencanaan ini menggunakan pendekatan top-down dengan mempertimbangkan peraturan dan potensi wilayah, serta mengakomodasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di kawasan konservasi.
Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Penyediaan Oksigen dan Air...Bos Ariadi Muis
Teks tersebut membahas analisis kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan penyediaan oksigen dan air di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini menganalisis kebutuhan luas RTH untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan air masyarakat hingga tahun 2015, serta mengetahui preferensi masyarakat terhadap prioritas pembangunan di kota tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa luas RTH saat ini belum
Proyek perencanaan bangunan multifungsi yang meliputi retail dan apartemen di Kota Bandung dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas komersial dan hunian serta meningkatkan perekonomian wilayah sekitar.
Dokumen tersebut membahas pentingnya informasi geospatial untuk perencanaan ruang. Informasi geospatial diperlukan untuk merencanakan tujuan dan prioritas masa depan serta mengelola sumber daya. Namun, seringkali data dan informasi yang tersedia belum memenuhi kebutuhan perencanaan karena berbagai masalah seperti keterbatasan anggaran, ketidakterpaduan data, dan kurangnya partisipasi stakeholder.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan koridor jalan raya Surodinawan Kota Mojokerto. Ia menjelaskan konsep, materi, dan cakupan dari rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) serta tinjauan kebijakan dokumen perencanaan yang relevan. RTBL merupakan pedoman pembangunan infrastruktur bangunan dan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang layak h
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek-aspek strategis seperti mitigasi bencana, keterkaitan dengan RTRW tingkat provinsi, penetapan kawasan hutan minimal 30% di setiap Daerah Aliran Sungai, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang dan degradasi lahan di Kabupaten Purbalingga. Dokumen ini menjelaskan tentang lahan, rencana tata ruang, pola hubungan penduduk dengan degradasi lahan, dampak degradasi lahan, upaya penanggulangannya seperti reboisasi.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)Sulthan Isa
Dokumen tersebut membahas rencana umum tata ruang kota Jakarta yang dirancang pemerintah untuk mengatur pembangunan dan penataan kota seiring pertumbuhan penduduk. Rencana ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, sistem transportasi, utilitas, dan ketentuan pembangunan untuk menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan kota.
Rencana Detail Tata Ruang Kota Karawang bertujuan untuk mendefinisikan kawasan perkotaan Karawang dan mengakomodasi kebutuhan pengembangan kota di masa depan, serta menciptakan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk wilayah Kecamatan Klari, Telukjambe Barat, dan Telukjambe Timur sebagai pedoman pengembangan wilayah tersebut.
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)FithrohPutri
Dokumen tersebut membahas permasalahan tata ruang dalam pembangunan yang meliputi meningkatnya kebutuhan tanah, alih fungsi lahan, konflik antar-sektor dan wilayah, penggunaan ruang tidak sesuai peruntukan, serta belum berfungsinya penataan ruang secara optimal."
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangSeptinia Silviana
Dokumen tersebut membahas tentang zonasi lahan dan pemanfaatannya di Kota Malang berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta implementasinya. Dokumen ini menjelaskan deskripsi zonasi lahan Kota Malang, kebijakan RTRW untuk mencapai kota pendidikan berkualitas, dan proses penyusunan RTRW Kota Malang serta hambatannya.
1. Dokumen membahas penataan lahan melalui konsolidasi tanah perkotaan, termasuk definisi, tujuan, manfaat, jenis, metode, dan prosedur pelaksanaannya.
2. Konsolidasi tanah perkotaan bertujuan untuk menata lahan secara teratur dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta efisiensi pemanfaatan tanah.
3. Terdapat dua metode pelaksanaan yaitu sukarela dan wajib berdasarkan peraturan
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen ini membahas latar belakang permasalahan urban sprawl di Kecamatan Ungaran dan wilayah studi perancangan kota di Desa Genuk dan Desa Gedanganak.
2. Tujuan dari laporan ini adalah merancang konsep kota industri yang padat dan nyaman di wilayah studi dengan menggunakan prinsip compact development.
3. Dokumen ini akan menganalisis potensi dan permasalahan wilayah, konsep perancangan, dan unsur
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Tugas kelompok ini merupakan review terhadap perencanaan desain tapak pengelolaan pariwisata di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum. Perencanaan ini menggunakan pendekatan top-down dengan mempertimbangkan peraturan dan potensi wilayah, serta mengakomodasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di kawasan konservasi.
Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Penyediaan Oksigen dan Air...Bos Ariadi Muis
Teks tersebut membahas analisis kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan penyediaan oksigen dan air di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini menganalisis kebutuhan luas RTH untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan air masyarakat hingga tahun 2015, serta mengetahui preferensi masyarakat terhadap prioritas pembangunan di kota tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa luas RTH saat ini belum
Mixed Use Building Salah satu faktor pembeda antara bangunan yang berada di pinggiran kota dan tengah kota adalah mixed use building. Seperti yang sudah disebutkan dalam definisi, Mixed Use Building adalah salah satu usaha menyatukan berbagai aktivitas dan fungsi yang berada di bagian area suatu kota ( luas area terbatas, harga tanah mahal, letak strategis, nilai ekonomi tinggi) sehingga terjadi satu struktur yang kompleks dimana semua kegunaan dan fasilitas saling berkaitan menjadi kerangka integrasi yang kuat
Eksperimen ini bertujuan untuk mengukur lebar celah kisi melalui peristiwa difraksi laser. Cahaya laser He-Ne dilewatkan melalui celah sempit dan menghasilkan pola difraksi pada layar. Intensitas cahaya diukur dengan detektor dan grafik intensitas vs jarak pergeseran layar dianalisis. Analisis grafik menghasilkan lebar celah kisi sebesar (1.2858 ± 0.09847) x 10-7 m.
Dokumen ini membahas model simulasi arus laut dengan menggunakan metode Lax-Wendroff untuk memecahkan persamaan gelombang air dalam kotak persegi dua dimensi dengan kondisi batas reflektif. Program MATLAB dijalankan untuk memodelkan propagasi gelombang yang dihasilkan dari gangguan Gaussian awal, menunjukkan gelombang yang merambat bolak-balik di wilayah tersebut. Metode ini cenderung menghasilkan osilasi buatan yang akhirnya
Tinjauan umum membahas pembangunan pada hakekatnya merupakan rangkaian perubahan menuju kemajuan. Bab ini membahas aspek hidro-oseanografi yang mempengaruhi pembentukan gelombang seperti angin, gelombang, dan peramalan gelombang berdasarkan data angin dan luas daerah pembentukan gelombang. Beberapa teori gelombang dijelaskan seperti Teori Gelombang Airy.
Teori gelombang tunggal menjelaskan gelombang yang terdiri dari satu puncak gelombang. Gelombang tunggal adalah gelombang translasi dimana kecepatan partikel air hanya bergerak sejajar dengan penyebaran gelombang. Teori ini berlaku untuk gelombang dengan rasio tinggi gelombang terhadap kedalaman (H/d) antara 0,05-0,78 dan rasio kedalaman terhadap panjang gelombang (d/L) kurang dari 1.
Dokumen tersebut membahas definisi prasarana dan sarana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, serta tujuan dan komponen-komponen pembangunan prasarana dan sarana perkotaan."
Dokumen ini membahas tentang kenakalan remaja dan bagaimana mencegahnya. Cerita tentang Brian yang terlibat perkelahian karena diejek temannya dan diskors sebulan. Kenakalan remaja meningkat karena pergaulan bebas dan narkoba. Untuk mencegahnya perlu memilih teman yang baik, hindari masalah, dan beri nasehat pada teman yang terjerumus.
Tugas kelompok fisika membahas tentang difraksi gelombang dan cahaya. Difraksi terjadi ketika gelombang atau cahaya melewati celah sempit, menyebabkan perubahan arah perambatan gelombang. Ada dua jenis difraksi yaitu Fresnel dan Fraunhofer, yang berbeda dalam jarak antara sumber cahaya, celah, dan layar.
Climate change mitigation action planning and implementation cannot be carried on by local government only. Involvement of local stakeholders, most importantly local community is necessary to ensure the action can be embraced and implemented by all stakeholders;
Climate change issue cannot be addresses in isolation and without integration to development, local livelihoods and other environment issues such as water and biodiversity;
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahFitri Indra Wardhono
Dokumen tersebut berisi daftar 97 tujuan penggunaan ayat-ayat Al Qur'an untuk pelaksanaan ruqyah syar'iyyah beserta tingkat penguasaannya, baik yang belum hafal maupun sudah hafal. Tujuan-tujuan tersebut meliputi membentengi diri, mengikat jin, menarik paksa jin dari tubuh pasien, penyembuhan, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang proyeksi penduduk Provinsi Papua dari tahun 2010 hingga 2035 yang dilakukan Badan Pusat Statistik dengan mempertimbangkan data Sensus Penduduk 2010 dan asumsi tentang tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan jangka panjang.
Kajian Pendidikan Menyongsong Bonus Demografidaldukpapua
Dokumen ini membahas kajian pemenuhan hak atas pendidikan untuk menyongsong bonus demografi di Kabupaten Sarmi, Papua. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan permasalahan serta kebutuhan pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat Sarmi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok di tiga lokasi sampel. Hasilnya diharapkan
Merupakan kumpulan karya jurnalis yang mendapat
award pada AJTR 2009. Buku ini menjadi salah satu dokumen AJTR 2009 yang akan dijadikan
bahan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah,
serta dipublikasikan melalui website (http://www.penataanruang.net).
Dokumen tersebut membahas delapan kriteria perancangan kota menurut teori Hamid Shirvani, yaitu penggunaan lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pedestrian, pendukung aktivitas, sistem penanda, dan preservasi. Kriteria-kriteria tersebut merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam perancangan kota agar tercipta kota yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang menggambar konstruksi dan utilitas bangunan gedung. Terdapat penjelasan mengenai gambar situasi, denah, tampak, potongan, konstruksi pondasi, kosen, pintu/jendela, tangga, atap, dan utilitas bangunan gedung. Juga dijelaskan proses perencanaan tapak yang meliputi analisis program, tapak, dan perencanaan tapak dalam perspektif ilmu arsitektur.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentuk ruang kota menurut beberapa ahli. Terdapat lima unsur utama yang membentuk ruang kota yaitu wisma, karya, marga, suka, dan prasarana. Unsur-unsur lainnya meliputi titik, garis, bidang, fungsi, batas, dimensi, dan bentuk.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pembentuk ruang kota yang meliputi titik, garis, bidang, dimensi, bentuk, fungsi, batas, dan aktivitas manusia didalamnya. Unsur-unsur tersebut membentuk ruang kota yang berkualitas dan mendukung pola hidup masyarakat perkotaan."
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan bangunan gedung seperti bangunan gedung, izin mendirikan bangunan gedung, perencanaan teknis, serta peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait seperti pemilik, pengguna, penyedia jasa konstruksi, dan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan GedungPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Beberapa poin utama yang diatur meliputi definisi bangunan gedung, klasifikasi dan persyaratan bangunan gedung, perizinan pembangunan, perencanaan teknis, serta peranan berbagai pihak dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar database dan permukiman. Database dijelaskan sebagai kumpulan data terstruktur yang disimpan bersama untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi, sedangkan permukiman didefinisikan sebagai lingkungan hunian manusia yang terdiri dari prasarana, sarana, dan fasilitas umum. Dibahas pula bentuk-bentuk permukiman, pola penyebarannya, serta kebijakan dan strategi pengembangann
Dokumen tersebut membahas tentang konsep Ekologi Arsitektur sebagai paduan antara ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan buatan. Dibahas pula berbagai pendekatan penerapan Ekologi Arsitektur dalam desain, integrasi tanaman, material, dan teori arsitektur guna mencapai efisiensi sumber daya dan energi serta pembangunan berkelan
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
2. Penataan bangunan dan lingkungan :
• adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan,
melaksanakan, memperbaiki,mengembangkan atau
melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan
tertentu
• sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan
pengendalian bangunan gedung dan lingkungan
secara optimal
• yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung
dan lingkungan.
pengertian
4. Secara sistematis, konsep harus mencakup gagasan yang
komprehensif dan terintegrasi terhadap komponen-
komponen perancangan kawasan, yang meliputi kriteria:
i. Struktur peruntukan lahan;
ii. Intensitas pemanfaatan lahan;
iii. Tata bangunan;
iv. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
v. Sistem ruang terbuka dan tata hijau;
vi. Tata kualitas lingkungan;
vii. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan;
viii. Pelestarian bangunan dan lingkungan.
Komponen perencanaan kawasan
5. i. Struktur peruntukan lahan
merupakan komponen rancang kawasan yang berperan
penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan
lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu
kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan
dalam rencana tata ruang wilayah.
Kriteria penataan, memenuhi :
• Keragaman tata guna yang seimbang dan terintegrasi
• Penetapan jenis peruntukan lahan yang akan
dikendalikan oleh pemda, di antaranya RTH, Damija, dll
• Pengaturan kepadatan pengembangan kawasan
dengan mempertimbangkan daya dukung dan karakter
kawasan
• Skala ruang yang manusiawi dan berorientasi pada
pejalan kaki serta aktivitas yang diwadahi
7. ii. Intensitas pemanfaatan lahan
adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum
bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan yang adil
Komponen Penataan :
(1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yaitu angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai
dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas
lahan/ tanah yang dikuasai.
(2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yaitu angka
persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas
lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas
lahan/ tanah yang dikuasai.
8. (3) Koefisien Daerah Hijau (KDH), yaitu angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/
penghijauan dan luas tanah dikuasai.
(4) Koefisien Tapak Besmen (KTB) yaitu angka persentase
perbandingan antara luas tapak besmen dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
ii. Intensitas pemanfaatan lahan (2)
9. (5) Sistem Insentif-Disinsentif Pengembangan, terdiri
(a) Insentif Luas Bangunan, yaitu insentif yang terkait
dengan KLB dan diberikan apabila bangunan gedung
terbangun memenuhi persyaratan peruntukan lantai
dasar yang dianjurkan. Luas lantai bangunan yang
ditempati oleh fungsi tersebut dipertimbangkan untuk
tidak diperhitungkan dalam KLB.
(b) Insentif Langsung, yaitu insentif yang
memungkinkan penambahan luas lantai maksimum
bagi bangunan gedung yang menyediakan fasilitas
umum berupa sumbangan positif bagi lingkungan
permukiman terpadu; termasuk di antaranya jalur
pejalan kaki, ruang terbuka umum, dan fasilitas umum.
ii. Intensitas pemanfaatan lahan (3)
10. ii. Intensitas pemanfaatan lahan (4)
(6) Sistem Pengalihan Nilai Koefisien Lantai Bangunan
(TDR=Transfer of Development Right), yaitu hak
pemilik bangunan/pengembang yang dapat dialihkan
kepada pihak atau lahan lain, yang dihitung berdasarkan
pengalihan nilai KLB, yaitu selisih antara KLB aturan dan
KLB terbangun. Maksimum KLB yang dapat dialihkan pada
umumnya sebesar 10% dari nilai KLB yang ditetapkan.
Pengalihan nilai KLB hanya dimungkinkan bila terletak
dalam satu daerah perencanaan yang sama dan terpadu,
serta yang bersangkutan telah memanfaatkan minimal 60%
KLB-nya dari KLB yang sudah ditetapkan pada daerah
perencanaan. Pengalihan ini terdiri atas: hak pembangunan
bawah tanah dan hak pembangunan layang
11. iii. Tata bangunan
adalah kegiatan penataan bangunan gedung beserta
lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi
berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik
lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen:
blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan
elevasi lantai bangunan, yang dapat menciptakan dan
mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang
akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada,
terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.
12. iii. Tata bangunan (2)
Komponen Penataan
(1) Pengaturan Blok Lingkungan dan kaveling, yaitu
perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi
blok dan jalan, dimana blok terdiri atas petak lahan/ kaveling
dengan konfigurasi tertentu. Pengaturan ini terdiri :
(a) Bentuk dan Ukuran Blok atau kaveling;
(b) Pengelompokan dan Konfigurasi Blok atau kaveling;
(c) Ruang terbuka dan tata hijau.
13. (3) Pengaturan Bangunan, yaitu perencanaan pengaturan
massa bangunan dalam blok/kaveling. Pengaturan ini terdiri :
(a) Pengelompokan Bangunan;
(b) Letak dan Orientasi Bangunan;
(c) Sosok Massa Bangunan;
(d) Ekspresi Arsitektur Bangunan.
iii. Tata bangunan (3)
(4) Pengaturan Ketinggian Lantai Bangunan, yaitu
perencanaan pengaturan ketinggian bangunan baik pada skala
bangunan tunggal maupun kelompok bangunan pada
lingkungan yang lebih makro (blok/kawasan). Pengaturan terdiri
(a) Ketinggian Bangunan;
(b) Komposisi Garis Langit Bangunan;
(c) Ketinggian Lantai Bangunan.
14. iii. Tata bangunan (4)
Penataan besaran
massa bangunan untuk
efisiensi dan efektivitas
pemanfaatan sesuai
daya dukung dan
karakter lingkungan
15. iv. Sistem sirkulasi dan penghubung
Sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari
jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi kendaraan umum,
sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan informal
setempat dan sepeda, sirkulasi pejalan kaki (termasuk
masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia), sistem
dan sarana transit, sistem parkir, perencanaan jalur
pelayanan lingkungan, dan sistem jaringan penghubung.
16. iv. Sistem sirkulasi dan penghubung (2)
Dalam skala linkungan yang
lebih luas sistem dan jalur
pergerakan ditata sesuai
dengan hirarki besaran dan
peruntukan untuk
efektivitas, kemudahan
akses, dan distribusi yang
berimbang
17. v. Sistem ruang terbuka dan tata hijau
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan
komponen rancang kawasan, yang tidak sekadar
terbentuk sebagai elemen tambahan atau pun elemen
sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan,
melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari
suatu lingkungan yang lebih luas.
Penataan sistem ruang terbuka diatur melalui
pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter
lingkungan serta memiliki peran penting baik secara
ekologis, rekreatif dan estetis bagi lingkungan
sekitarnya, dan memiliki karakter terbuka sehingga
mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik.
18. v. Sistem ruang terbuka dan tata hijau (2)
Komponen Penataan
(1) Sistem Ruang Terbuka Umum (kepemilikan
publikaksesibilitas publik), yaitu ruang yang karakter fisiknya
terbuka, bebas dan mudah diakses publik karena bukan
milik pihak tertentu.
(2) Sistem Ruang Terbuka Pribadi (kepemilikan pribadi–
aksesibilitas pribadi), yaitu ruang yang karakter fisiknya
terbuka tapi terbatas, yang hanya dapat diakses oleh
pemilik, pengguna atau pihak tertentu.
19. v. Sistem ruang terbuka dan tata hijau (3)
3) Sistem Ruang Terbuka Privat yang dapat diakses
oleh Umum (kepemilikan pribadi–aksesibilitas publik),
yaitu ruang yang karakter fisiknya terbuka, serta bebas
dan mudah diakses oleh publik meskipun milik pihak
tertentu, karena telah didedikasikan untuk kepentingan
publik sebagai hasil kesepakatan antara pemilik dan
pihak pengelola/pemerintah daerah setempat, di mana
pihak pemilik mengizinkan lahannya digunakan untuk
kepentingan publik, dengan mendapatkan kompensasi
berupa insentif/disinsentif tertentu, tanpa mengubah
status kepemilikannya.
20. v. Sistem ruang terbuka dan tata hijau (4)
(4) Sistem Pepohonan dan Tata Hijau, yaitu pola
penanaman pohon yang disebar pada ruang terbuka publik.
(5) Bentang Alam, yaitu ruang yang karakter fisiknya
terbuka dan terkait dengan area yang dipergunakan
sebesarbesarnya untuk kepentingan publik, dan
pemanfaatannya sebagai bagian dari alam yang dilindungi.
Misal : daerah pantai, sungai, lereng bukit, puncak bukit
(6) Area Jalur Hijau, yaitu salah satu ruang terbuka hijau
yang berfungsi sebagai area preservasi dan tidak dapat
dibangun. Pengaturan ini untuk kawasan: damija, bantaran
sungai, kanan kiri rel KA, bawah sutet, taman/hutan kota
21. v. Sistem ruang terbuka dan tata hijau (5)
Ruang terbuka hijau dirancang (dengan sengaja) sebagai bagian
dari estetika lingkunga sekaligus memenuhi kaidah ekologis.
Ruang terbuka tidak sekedar sebagai ruang sisa (tidak sengaja)
yang terbentuk antar bangunan
22. vi. Tata kualitas lingkungan
Penataan Kualitas Lingkungan merujuk pada upaya rekayasa
elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga
tercipta suatu kawasan atau subarea dengan sistem
lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki
orientasi tertentu.
Komponen Penataan
(1) Konsep Identitas Lingkungan, yaitu perancangan
karakter (jati diri) suatu lingkungan yang dapat diwujudkan
melalui pengaturan dan perancangan elemen fisik dan
nonfisik lingkungan atau subarea tertentu.
23. vi. Tata kualitas lingkungan (2)
((2) Wajah Jalan, yaitu perancangan elemen fisik dan
nonfisik guna membentuk lingkungan berskala manusia
pemakainya, pada suatu ruang publik berupa ruas jalan
yang akan memperkuat karakter suatu blok perancangan
yang lebih besar. Pengaturan ini terdiri atas:
(a) Wajah penampang jalan dan bangunan;
(b) Perabot jalan (street furniture);
(c) Jalur dan ruang bagi pejalan kaki (pedestrian);
(d) Tata hijau pada penampang jalan;
(e) Elemen tata informasi dan rambu pengarah pada
penampang jalan;
( f) Elemen papan reklame komersial pada penampang
jalan.
24. vii. Prasarana dan utilitas lingkungan
Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah
kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang
pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat
beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
Sistem prasarana dan utilitas lingkungan mencakup
jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase,
jaringan persampahan, jaringan gas dan listrik, serta
jaringan telepon, sistem jaringan pengamanan kebakaran,
dan sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi.
25. vii. Prasarana dan utilitas lingkungan (2)
Komponen Penataan
(1) Sistem jaringan air bersih, yaitu sistem jaringan dan
distribusi pelayanan penyediaan air yang memenuhi
persyaratan bagi operasionalisasi bangunan dan
terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro
(2) Sistem jaringan air limbah dan air kotor, yaitu sistem
jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan
air buangan yang berasal dari manusia, binatang atau
tumbuh-tumbuhan, untuk diolah dan kemudian dibuang
dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi
lingkungan, termasuk di dalamnya buangan industri dan
buangan kimia.
26. vii. Prasarana dan utilitas lingkungan (3)
(3) Sistem jaringan drainase, yaitu sistem jaringan dan
distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi
sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi
dengan sistem jaringan drainase makro
(4) Sistem jaringan persampahan, yaitu sistem jaringan
dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan
sampah yang terintegrasi dengan sistem jaringan
pembuangan sampah makro
(5) Sistem jaringan listrik dan telepon, yaitu sistem
jaringan dan distribusi daya listrik/telepon dan jaringan
sambungan listrik/telepon memenuhi persyaratan bagi
operasionalisasi bangunan
27. vii. Prasarana dan utilitas lingkungan (4)
(6) Sistem jaringan pengamanan kebakaran, yaitu sistem
jaringan pengamanan lingkungan/kawasan untuk
memperingatkan penduduk terhadap keadaan darurat,
penyediaan tempat penyelamatan, membatasi penyebaran
kebakaran, dan/atau pemadaman kebakaran.
(7) Sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi,
yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke
luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian
bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal
ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/
kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.
28. (i) Peruntukan Lahan;
(ii) Luas Lahan dan Batas Lahan;
(iii) Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
(iv) Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
(v) Ketinggian Maksimum Bangunan;
(vi) Transfer KLB > 10% antar blok
(vii) Standar Perencanaan Kota.
(i) Garis Sempadan Bangunan (GSB);
(ii) Jarak Bebas;
(iii) Transfer KLB < 10% dalam blok
(iv) Komposisi peruntukan lahan;
(v) Penggabungan/pemecahan kaveling
(vi) Bentuk dan komposisi bangunan
(vii) Sirkulasi kendaraan;
(viii) Sirkulasi pejalan kaki;
( ix) Ruang terbuka dan tata hijau;
(x) Utilitas bangunan dan lingkungan.
Gubernur/bupati/walikota Dinas tata kota
Peraturan dan pemangku peraturan